Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan bisnis serviced apartment khususnya di DKI Jakarta diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2024. Namun, pengenaan pajak atas jasa serviced apartment pada kenyataannya masih belum jelas sehingga menimbulkan adanya interpretasi yang berbeda oleh otoritas pajak dengan wajib pajak. Perbedaan interpretasi terhadap pengenaan pajak atas jasa serviced apartment ini menimbulkan adanya sengketa pajak, salah satunya terjadi pada PT M. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak atas jasa yang diserahkan oleh PT M yang bergerak di bidang serviced apartment. Proses penelitian terdiri dari analisis: (1) substansi jasa yang diserahkan oleh PT M; (2) aspek pengenaan pajaknya berdasarkan asas certainty; (3) implikasi pengenaan pajak pada perusahaan serta (4) langkah penyelesaian sengketa pada tahap banding. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada PT M dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) substansi jasa serviced apartment PT M adalah jasa persewaan yang dikenakan PPN; (2) ketentuan pengenaan pajak jasa serviced apartment PT M telah memenuhi asas certainty pada subjek dan objek pajaknya sehingga koreksi pemeriksa pajak tidak tepat; (3) pengenaan PPN atas jasa serviced apartment berimplikasi pada tarif pajak penghasilan efektif perusahaan yang lebih rendah; (4) penyelesaian sengketa pajak ke tahap banding dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa hakim pengadilan pajak dalam memutus sengketa memperhatikan interpretasi hierarki, sistematis, dan dinamis. Hasil penelitian merekomendasikan agar dapat diterbitkan aturan penegasan izin atas usaha jasa persewaan apartemen yang dikenakan PPN serta dilakukan peninjauan kembali atas aturan-aturan pajak terutama aturan pajak daerah sehinga lebih kekinian dan sejalan dengan UU PPN terbaru.

---

The growth of serviced apartment business in DKI Jakarta, is expected to increase until 2024. However, the imposition of taxes on serviced apartment services is still unclear, giving rise to different interpretations by the tax authorities and taxpayers. Differences in interpretation lead to tax disputes, one of which occurs in PT M. This study aims to analyze tax disputes on services provided by PT M, which is engaged in serviced apartments business. The research process consists of analyzing: (1) the substance of the services provided by PT M; (2) the tax imposition aspect is based on the certainty principle; (3) the implication of tax imposition on the company and (4) steps for dispute resolution at the appeal stage. This study uses a case study research approach at PT M with a descriptive qualitative method. The results showed that: (1) the substance of PT M's serviced apartment services is a rental service subject to VAT; (2) the provisions for the imposition of tax on PT M's serviced apartment services have fulfilled the certainty principle on the subject and object of the tax so that the tax auditor's correction is incorrect; (3) the imposition of VAT on serviced apartment services has implications for a lower effective corporate income tax rate; (4) the dispute resolution at the appeal stage can be done with the consideration that the tax court judges pay attention to hierarchical, systematic, and dynamic interpretations in deciding disputes. The results recommend that rules for confirming business licenses for apartment rental services subject to VAT be issued, and a review of tax rules, especially local tax regulations, to be more current and in line with the latest VAT Law."

"Bisnis properti di Indonesia sektor real estate berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.Investasi dalam bisnis properti menjadi salah satu cara untuk membentuk penghasilan pasif yang baik. Oleh karena itu banyak orang tertarik untuk terlibat dalam bisnis ini. Apalagi bisnis memiliki efek ganda yang mempengaruhi sektor rill di Indonesia. Itu membuat bisnis properti di sektor real estate memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. sebuah potensi pendapatan yang sangat besar di bidang perpajakan dari bisnis properti membuat bisnis ini penting untuk diperhatikan. Ada banyak jenis properti dalam pajak. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang aspek pendapatan perpajakan dalam bisnis properti di sektor real estate. PT X adalah pengembang besar yang telah terjun di bisnis properti terutama di sektor real estate untuk menengah-tinggi dan memiliki kinerja keuangan yang baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak Penghasilan di sektor real estate berdasarkan peraturan saat ini, juga untuk mengetahui apa hambatan yang disebabkan oleh regulasi ini. metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus pada PT X. ini berarti bahwa penelitian tersebut dijelaskan secara akurat dengan menggunakan fakta berbicara atau kata-kata tertulis dan gambar visual yang berdasarkan pengalaman PT X yang telah bertahun-tahun terlibat dalam bisnis properti. pendekatan Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

---

Indonesian property business in real estate sector is growing rapidly in the last few years. Investing in property business become one way to form a good passive income. Therefore, many people interested to get involve in this business. Moreover this business has multiflier effects that influence many real sectors in Indonesia. That makes property business in real estate sector has an important part in national economic of Indonesia. A huge potential income in taxation from property business makes this business is important to be noticed. There are many kinds of tax properties, but in this research will only discuss about income taxation aspect in property business in real estate sector. The researcher did a case study on X Corporation as one of the developers in real estate sector. X Corporation is a big developer which has been plunge in property business especially in real estate for middle-high and has a good financial performance.

The purpose of this research is to know how is the treatment for income tax in real estate sector based on a regulation today. Also to know what is the obstacles that caused by this regulation. The research method used is descriptive with case study on X Corporation. It means that the research is described accurately using facts, spoken or written words, actions, and visual images based on X Corporation’s experiences who has been years involve in property business. The approach used in this research is qualitative approach."

"Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Satuan RumahSusun yang juga Merupakan Pelaku Pembangunan RumahSusun atas Tindakan Perhimpunan Penghuni terkaitdengan Penggunaan Bagian Bersama dalam Rumah Susun Kajian Yuridis tentang Putusan Mahkamah AgungNomor 187 K/Pdt./2016 Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik satuanrumah susun yang juga merupakan pelaku pembangunan rumah susun. DalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, dijelaskan mengenaihak-hak yang dimiliki oleh penghuni satuan rumah susun terhadap tanah bersama,benda bersama bagian bersama dimana perhimpunan penghuni rumah susundiberikan kewenangan untuk mengelola tanah bersama, benda bersama dan bagianbersama tersebut. Dalam tesis ini dijabarkan mengenai pemanfaatan bagianbersama oleh PT Intersatria Budi Perkasa Mulia berupa akses masuk dan keluardari satuan rumah susun miliknya pada Apartemen Casablanca Mansion dimanaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Casablanca menutupakses tersebut dengan membangun dinding gypsum yang mengakibatkan hakakses PT Intersatria Budi Perkasa Mulia menjadi terganggu. Untuk itu, penulismeneliti bagaimana sebetulnya kewenangan yang dimiliki perhimpunan penghuniterhadap pengelolaan bagian bersama pada rumah susun serta bagaimanaperlakuan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik satuan rumah susun yang jugamerupakan pelaku pembangunan rumah susun terhadap bagian bersama tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifatyuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa perhimpunanpenghuni dalam melakukan pengelolaan bagian bersama tetap harus mengacukepada pertelaan yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga segala tindakanyang bersifat mengurangi bagian bersama merupakan suatu tindakan yangmenyalahi ketentuan. Selain itu, sekalipun penghuni rumah susun merupakanpelaku pembangunan rumah susun tetapi ia tetap dianggap sebagai penghunisatuan rumah susun yang memiliki hak untuk menjadi anggota dan tunduk padaperaturan yang diberlakukan oleh perhimpunan penghuni rumah susun.Kata kunci: rumah susun, penghuni, perhimpunan penghuni, pelakupembangunan, bagian bersama

---

Law Protection to the Owner of the Apartment Unit whichis also the Developer of the Apartment from the Act of theResidents Association for the Use of Shared Part in theApartment Juridical Review to the Decision of SupremeCourt Number 187 K Pdt. 2016 This thesis discusses about law protection to the owner of apartment unit which isalso the developer of the apartment itself. Law Number 20 of 2011 concerningApartment and Government Regulation Number 4 of 1988 concerning Apartment,describe the rights owned by the resident of apartment unit to the shared lands,shared goods and shared part in which the residents association is granted therights to manage such shared lands, shared goods and shared parts. This thesisanalyzes the use of shared part by PT Intersatria Budi Perkasa Mulia for entry andexit access from its apartment units in Apartment Casablanca Mansion where thePerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian of Apartment Casablanca Mansionas the residents association had closed such entry and exit access by constructingthe gypsum wall which caused the access right of PT Intersatria Budi PerkasaMulia was interfered. By this thesis, the author reviews on how is the authority ofthe residents association in managing the shared part in the apartment and alsohow is the treatment which shall be received by the resident which is also thedeveloper of the apartment to such shared part. From the review, it is known thatthe residents association in managing the shared part shall always refer to thedescription as built drawing which was validated by the government so that allactions in the form of reducing the shared part will be considered as violating theprovision. Further, even though the resident is also the developer of apartment,they have the rights to be treated as a regular resident which having the right tobecome a member and subject to the applicable policies determined by theresidents association.Keywords apartment, resident, residents association, developer, shared part"

"Legal aspects of apartments in Indonesia"

"Perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020, tidak mengikuti ketetntuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun dan Pasal 12 ayat (2) Permen Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum berdasarkan asas konsensualisme, dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan atas PPJB satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridisnormatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menyatakan PPJB Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020 batal demi hukum, hal mana yang mengacu pada pengecualian asas konsensualisme sebagai salah satu dasar perjanjian, namun selama selama perjanjian baru belum dibuat, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, maka PPJB bawah tangan tersebut hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan. Perlindungan hukum bagi pembeli dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak ada sanksi yang tegas bagi pengembang yang membuat PPJB bawah tangan. Oleh karena itu dharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap PPJB bawah tangan agar tercipta perlindungan yang maksimal bagi para pihak dalam perjanjian.

---

The agreement for sale and purchase under the hands of the Pancoran Riverside Apartment unit number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020, does not follow the provisions of the applicable laws, namely Article 43 paragraph (1) of the Law on Flats and Article 12 paragraph (2) Regulation of the Preliminary Sale and Purchase Agreement System, so as not to provide maximum protection to buyers as consumers. This research discusses legal certainty based on the principle of consensualism, and legal protection for buyers based on the PPJB unit of the Pancoran Riverside Apartment unit Number 03018/PRGRTP/ PPJB/II/2020. This research is a juridical-normative research where the research refers to the legal norms contained in statutory regulations. The research conclusion states that PPJB Pancoran Riverside Apartment Number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020 is null and void, which refers to the exclusion of the principle of consensualism as one of the basis for the agreement, but as long as a new agreement has not been made, it is based on the principle of Pacta Sunt Servanda , then the underhand PPJB only has the power of the underhand deed. Legal protection for buyers is guaranteed by existing laws and regulations, but there are no clear sanctions for developers who make PPJB under their hands. Therefore, it is hoped that the government and legislators can apply strict sanctions against under-handed PPJB in order to create maximum protection for the parties to the agreement."

"Sengketa Pajak yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan sengketa pajak atas dividen terselubung dalam koreksi DPP PPh Pasal 26. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi pembelian mesin kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (pemegang saham) sehingga pemeriksa mengkoreksi bahwa atas transaksi tersebut terdapat pemberian dividen terselubung karena transaksi tidak wajar dan lazim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian koreksi dividen terselubung terhadap konsep dan regulasi yang ada, serta menganalisis kepastian hukum atas dividen terselubung tersebut. Hasil penelitian didapatkan bahwa secara konseptual koreksi atas dividen terselubung tidak sesuai. Hal tersebut terjadi karena memang tidak dapat dibuktikan kebenaran atas dividen terselubung itu sendiri dimana nilainya tidak terbukti tidak wajar dan lazim dalam putusan pengadilan. Penggunaan dasar hukum yang digunakan sudah sesuai, dimana regulasi undang-undang perpajakn di Indonesia mengatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh dan Pasal 18 ayat 3 UU PPh . Selain itu, dividen terselubung tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum dikarenakan secara materi/objek dividen terselubung tidak diatur secara jelas dalam regulasi dan pendefinisian dividen terselubung yang masih terlalu luas sehingga menimbulkan banyak interpretasi.

---

The tax dispute that is used as a case study in this research is related to a tax dispute over disguised dividend in the correction of DPP PPh Article 26. The transaction is a machine purchase transaction to a party who has a special relationship (shareholders) so that the examiner corrects that in this transaction there is a dividend payment. disguised because transactions are not fair and common. This study aims to analyze the suitability of the disguised dividend correction to existing concepts and regulations, as well as to analyze the legal certainty of the disguised dividend The results showed that conceptually the correction of disguised dividends was not appropriate. This happened because it was not possible to prove the truth about the hidden dividend itself, where the value was not proven to be unreasonable and common in court decisions. The use of the legal basis used is appropriate, where the regulation of the tax law in Indonesia regulates Article 4 paragraph 1 letter (g) of the Income Tax Law and Article 18 paragraph 3 of the Income Tax Law. Besides that, the disguised dividend do not meet the principle of legal certainty because the material/object of hidden dividends is not clearly regulated in the regulations and the definition of disguised dividends is still too broad, giving rise to many interpretations."

"Bertolak dari pemikiran bahwa rumah adalah kebutuhan vital yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan matang untuk membelinya. Melalui penggunaan model high involvement, kajian ini melihat respon responden dengan keterlibatan tinggi dalam penerimaan dan tindakan terhadap informasi Rusun. Dalam model ini responden membutuhkan rentang waktu yang lama, informasi yang jelas, lengkap dan pasti dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli rusun.Lebih jauh, penelitian ini ingin melihat masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi pemasyarakatan rusun dan apakah proses komunikasi tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan dan pemasyarakatan rusun.Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode survei, wawancara mendalam dan penelitian perpustakaan. Penarikan sampel survai dilakukan secara random sederhana tanpa pemulihan. Sedangkan pemilihan lokasi di kelurahan Bidara Cina didasarkan pada beberapa kriteria yaitu usia 25-50 tahun, laki-laki/perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga, dan merupakan pembuat keputusan di dalam keluarga.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap informasi rusun cukup tinggi karena lokasi pembangunan rusun berada di wilayah Bidara Cina. Tetapi kesadaran ini belum diikuti oleh pemahaman yang baik tentang tujuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan rusun. Akibatnya timbul salah paham, salah pengertian dan salah persepsi sehingga melahirkan citra rusun yang negatif di mata responden. Citra negatif ini berpengaruh terhadap rendahnya minat responden untuk tinggal di rusun.Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan strategi komunikasi pemasyarakatan rusun antara lain: peningkatan kualitas sumber daya yang berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi, yang dilakukan dengan cara : standardisasi kualitas sumber informasi, pengemasan pesan yang jelas, lengkap dan akurat, penggunaan bauran media yang tepat, dan pembinaan target sasaran."

"Pembangunan rumah susun menjadi alternative solusi permasalahan perumah di Indonesia di tengah-tengah kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Salah satu aspek penting dalam rumah susun adalah perolehannya yang saat ini dapat dilakukan saat fisik bangunan rumah susun tersebut belum terbangun (pre-project selling) Mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Namun, berbagai kalangan menganggap aturan tersebut tidak adil bagi pengembang. Aturan yang dianggap tidak adil dalam aturan tersebut adalah antara lain (1) ketentuan mengenai pemasaran yang membebankan tanggung jawab penuh kepada pengembang terhadpa informasi yang disampaikan oleh agen pemsaran; (2) Pengembang wajib mengembalikan seluruh pembayaran dengan potongan 10% kepada konsumen. Dikarenakan aturan tersebut, kemudian timbul persoalan mengenai kesetaraan pengembang dan konsumen rumah susun dalam jual beli satuan rumah susun.

---

The development of Apartment across Indonesia has been an alternate solution amidst housing problems in Indonesia. One of the key aspects in Apartment subject is the provision of apartment which for the time being may be procured before the physical of apartment even exists (pre project selling). In consideration of the above complexities and development, the Government of Indonesia enacted Minister of General Construction and People Housing Regulation Number No. 11/PRT/M/2019. However, the promulgation has attracted critcicsm due to the provisin contained in the regulation doesnt reflect the equality or fairness for the developer. Some of the provision being criticized are (1) provision for developer to fully take responsibility for every marketing activity conducted by external marketing agen; (2) Developer shall return full payment with deduction of 10% in case of cancellation by consumer. Nothwithstanding the provision, questions are raised on the equality between developer and consumer in apartment transaction."

"PT X merupakan sebuah entitas yang mempunyai 2 (dua) segmen kegiatan usaha yaitu perdagangan bahan baku susu dan manufaktur botol plastik. Sebagian besar barang dagangan dan bahan baku manufaktur diperoleh dari impor yang berasal dari vendor luar negeri. Pada tahun 2012, dikeluarkan sebuah peraturan dari Kementerian Perdagangan yang tidak memperkenankan satu entitas untuk memiliki 2 (dua) Angka Pengenal Impor. Oleh karena itu, PT X selaku perusahaan induk memutuskan untuk melakukan restrukturisasi bisnis berupa pemisahan usaha dengan mendirikan PT Y sebagai entitas baru yang akan menjalankan bisnis manufaktur. Atas dasar tersebut, PT X melakukan penyerahan barang berupa persediaan bahan baku bijih plastik yang akan digunakan sebagai bahan produksi botol minuman kepada PT Y dan tidak melakukan pemungutan PPN yang didasarkan pada ketentuan pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Pada saat proses Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menilai jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y tidak memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga penyerahan tersebut dikategorikan sebagai penyerahan yang terutang PPN. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai treatment pemenuhan kewajiban PPN yang dilakukan oleh PT X atas transaksi penyerahan restrukturisasi bisnis tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai penyerahan barang yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y apakah telah memenuhi ketentuan bukan penyerahan barang kena pajak sesuai pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis unsur kepastian hukum atas penerapan ketentuan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan jika penyerahan yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan PPN.

---

PT X is an entity that engages in two business segments, trading in dairy raw materials and manufacturing plastic bottles. Most of its traded goods and manufacturing raw materials are sourced from imports from foreign vendors. In 2012, a regulation from the Ministry of Trade was issued, disallowing a single entity to hold two Importer Identification Numbers (Angka Pengenal Impor). Consequently, PT X, as the parent company, decided to restructure its business by separating its operations and establishing PT Y as a new entity to handle the manufacturing business. Based on this decision, PT X transferred inventory of plastic raw materials, intended for the production of beverage bottles, to PT Y without charging Value Added Tax (VAT) under the provisions of Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. During a tax inspection, the Directorate General of Taxes assessed that PT X's transfer to PT Y did not meet the requirements stipulated in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, thus categorizing the transfer as subject to VAT. The purpose of this study is to analyze the treatment of VAT obligations by PT X regarding this business restructuring transaction. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews and literature review. The study aims to analyze whether the transfer of goods from PT X to PT Y complies with the conditions for non-taxable transfers as per Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law. Additionally, it seeks to examine the legal certainty aspects of applying these provisions. The research concludes that the transfer made by PT X to PT Y indeed meets the conditions specified in Article 1A paragraph (2) letter d of the VAT Law, hence VAT should not be levied on this transaction."