Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap komposisi belanja pemerintah daerah dengan menggunakan unbalance panel data belanja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2011-2015 dan Quasi-Maximum Likelihood Estimator QMLE. Derajat desentralisasi fiskal diukur dari rasio belanja pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah Indonesia. Peningkatan desentralisasi fiskal terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal. Selain itu, peningkatan desentralisasi fiskal juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan komposisi belanja modal infrastruktur tradisional. Sebaliknya, desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap penurunan komposisi belanja modal infrastruktur modal SDM yang disebabkan turunnya komposisi belanja modal urusan pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas pada belanja modal yang berdampak langsung terhadap perekonomian.

---

This research aims to analyze the impact of fiscal decentralization on the composition of regional government spending by using unbalanced panel data set of Indonesian municipalities over the period 2011 2015 and Quasi Maximum Likelihood Estimator QMLE . The degree of fiscal decentralization is measured as the ratio of regional government spending to Indonesian government spending. The paper shows that fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending. In addition, fiscal decentralization positively and significantly, influences the share of capital spending for infrastructure. In contrast, fiscal decentralization negatively affects share of capital spending for human capital infrastructure due to the decrease in the share of capital spending on education and health. This shows that local governments give priority to capital spending that have a direct impact on the economy. "

"Selama ini studi tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan pada level antar Negara maupun antar provinsi. Dengan menggunakan data panel yang mencakup 497 kabupaten/kota di Indonesia pada kurun wakt 1993-2010, studi ini dimaksudkan untuk memberikan hasil empiris tentang hubungan diantara keduanya pada level kabupaten/kota. Studi ini didasarkan pada metode yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, dan Weil (1992) serta Islam (1995) dengan menambahkan beberapa variable desentralisasi fiskal yang meliputi tingkat otonomi daerah dan variable dummy. Hasil analisis menggunakan estimator fixed effect menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu terdapat fenomena conditional convergence antar daerah di Indonesia. Walaupun demikian, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa tingkat otonomi daerah berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, studi ini menyarankan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk dapat melakukan langkah-langkah antara lain menciptakan iklim investasi pada tingkat daerah, memperbaiki tingkat pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban public pada level daerah.

---

Most of studies on the relationship between fiscal decentralization and economic growth had been conducted at cross-countries or provincial. Using panel data cover497 municipalities in Indonesia from 1993-2010, this study provides an empirical test on the impact of fiscal decentralization on economic growth at municipality level. This paper performs the method used by Mankiw, Romer, and Weil (1992) and Islam (1995) by adding some fiscal decentralization variables, such as degree of regional autonomy (DRA) and dummy variable. Our analysis using the fixed effect estimator finds that fiscal decentralization has positive impact on regional economic growth and there is conditional convergence among regions in Indonesia. However, we also find that degree of regional autonomy in Indonesia has negative impact on economic growth. These finding suggest that governments, especially local governments have to attract investment into regional level, improve the level of human development at regional level, and enhance the responsibility and accountability process of local governments."

"Reviu Kesinambungan Fiskal adalah produk terbaru BPK yang bertujuan untuk memberi saran kepada pemerintah tentang pengembangan strategi fiskal jangka panjang yang cermat. Namun, belum ada aturan yang melandasi seperti pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur operasional untuk melakukan Reviu Kesinambungan Fiskal sejak pertama kali dilaksankan pada tahun 2020. Reviu ini telah dilakukan selama dua tahun tanpa legal formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Reviu Kesinambungan Fiskal dengan menggunakan konsep Business Process Management. Selanjutnya, kami menyajikan model Reviu Kesinambungan Fiskal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan penelusuran literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pencocokan pola BPM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk terlebih dahulu mengenalkan model dan memfasilitasi pelaksanaan Reviu Kesinambungan Fiskal agar efektif dan efisien. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep BPM dalam proses bisnis Reviu Kesinambungan Fiskal. Konsep BPM dalam Reviu Kesinambungan Fiskal dilaksanakan sepenuhnya. Implementasi konsep yang diterapkan belum maksimal yaitu pada tahap desain dan menerapkan upaya perbaikan. Kajian ini memberikan implikasi teoritis untuk berkontribusi dalam penerapan konsep BPM di lembaga publik.

---

The report on fiscal sustainability review is the newest product of BPK that is issued to advise the government for formulating long-term fiscal policies prudently. However, the implementation of fiscal sustainability review since 2020 does not have any guide, such as guidelines, technical instructions, or operational procedures. Without legal guides, the review has been running for two years. This study aims to analyze the process of BPK's review of fiscal sustainability using Business Process Management concept. Then present model of fiscal sustainability review. This study uses the qualitative method. Data used for this study was obtained from interviews and literatures review. Data analysis was carried out using pattern matching of BPM concept. This study aims to encourage the implementation of the fiscal sustainability review to run effectively and efficiently with present the model first. This study explores the application of the BPM principle in business process of fiscal sustainability review. The BPM concept in fiscal sustainability review have been implemented entirely. Implementation of concept has not maximally implemented in design process and continues improvement. This study give theoretical implication, to contribute in application of BPM concept in public institution. "

"Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012. Menggunakan estimasi model non - linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut.

---

This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 ? 2012. Using the nonlinear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita."

"Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara vertical fiscal imbalance dan local taxing power? Apakah ketika vertical fiscal imbalance mengalami penurunan akan menyebabkan local taxing power mengalami kenaikan? atau sebaliknya. Kemudian seberapa besar magnitude dari perubahan vertical fiscal imbalance ini terhadap local taxing power di level kabupaten dan kota, baik yang merupakan daerah induk maupun daerah otonom baru. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berkurang, baik kabupaten maupun kota di daerah otonom baru cenderung menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota di daerah induk.

---

This study wants to answer the question of how is the relationship between vertical fiscal imbalance and local taxing power? Will a decrease in the vertical fiscal imbalance cause local taxing power to increase? or vice versa. Then how big is the magnitude of this change in the vertical fiscal imbalance to local taxing power at the district and city levels, both as parent regions and new autonomous regions. Using the fixed effect model, the results show that when dependence on central government transfers decreases, both districts and cities in new autonomous regions tend to show better performance than districts/cities in the parent region."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Vecfor Error Correcrion Model (VECM) yang terdixi atas tiga alat estimasi yaitu (I) hubungan antar variabel, (2) impuls respon, dan (3) varian dekomposisi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jalur suku bunga pendekatan cost of capira/, jalur harga aset via inveslasi, dan jalur kredit bank untuk konsumsi Iebih dominan dalam mcntransmisikan suku bunga SBI terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi."

"Makalah ini membahas efektifitas kebijakan moneter nonkonvensional terhadap pasar keuangan yang meliputi nilai tukar dan return indeks saham di Indonesia dan Malaysia pada pandemi Covid-19. Kebijakan moneter nonkonvensional diproksi dengan menggunakan announcement yang dikeluarkan oleh bank sentral Indonesia dan Malaysia dan dijadikan benchmark untuk mengestimasi perubahan yield curve sebagai respon terhadap announcement kebijakan moneter nonkonvensional. Kemudian, efektivitas kebijakan moneter nonkonvensional terhadap nilai tukar dan return indeks saham diestimasi dengan menggunakan sign and zero restriction VAR. Hasilnya, kebijakan moneter nonkonvensional efektif terhadap nilai tukar di Indonesia dan Malaysia, namun tidak efektif terhadap return indeks saham di kedua negara tersebut.

---

This paper discusses the effectiveness of unconventional monetary policy (UMP) on financial markets, includes the exchange rate and stock index returns in Indonesia and Malaysia during the Covid-19 pandemic. Using announcements issued by the central banks of Indonesia and Malaysia as a benchmark for yield curve changes in response to UMP, the effectiveness of UMP on exchange rates and stock index returns is estimated using the sign and zero restriction VAR. As a result, UMP is effective on exchange rates in Indonesia and Malaysia, but it is not effective on stock index returns in those two countries."

"Tanaman kubis yang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang penting, umumnya memerlukan pemeliharaan yang intensif. Berbagai jenis oganisme pengganggu tumbuhan (OPT) menyerang tanaman kubis sehingga sering kali menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kehilangan hasil panen sayuran akibat serangan organisme penganggu tumbuhan dapat mencapai 30-100%. Bahkan pada tingkat serangan OPT yang rendah pun dapat mengurangi kualitas produk sayuran sehingga mengakibatkan menurunnya harga jual (Sastrosiswojo, 1992a). Hal inilah yang mendorong petani untuk menggunakan pestisida. Pada umumnya penggunaan pestisida pada tanaman kubis sangat intensif. Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya dampak negatif penggunaan pestisida terhadap unsur-unsur lingkungan yang ada pada ekosistem pertanian. Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dapat mengakibatkan penurunan populasi musuh alami harus dan serargga berguna lainnya, serta makhluk bukan sasaran (Oka, 1995). Akibatnya apabila keadaan lingkungan mendukung, dapat terjadi ledakan populasi hama karena terjadinya resurgensi hama. Demikian juga residu pestisida di lingkungan dapat terbawa oleh gerakan air dan udara sehingga residu pestisida dapat berada di berbagai unsur Iingkungan di permukaan bumi (Untung, 1992). Hal ini dapat mengakibatkan penurunan keragaman jenis (diversitas species) dalam ekosistem pertanian tersebut yang mempengaruhi kestabilan ekosistem. Pada umumnya masyarakat telah memahami, bahwa pestisida merupakan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Namun demikian, sesungguhnya pestisida juga dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu pestisida digunakan dalam pembangunan di berbagai sektor termasuk sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultira. Untuk menghindari pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan perlu diupayakan agar penggunaan pestisida dilakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bahwa penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir, sesuai dengan konsep PHT. Apabila terpaksa menggunakan pestisida maka harus dilakukan dengan bijaksana, artinya :1. Pestisida yang digunakan telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian (Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973).2. Memenuhi kriteria 5 tepat, yaitu tepat dosis, tepat waktu, alat, dan cara aplikasi, tepat mutu, tepat jenis, tepat komoditas dan tepat sasaran (Daryanto, 1999). Hal ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan tindakan petani dalam penggunaan pestisida serta pengawasan dari pihak pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan peraturan penggunaan pestisida tersebut.Masalah dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut :1. Apakah pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis terhadap pestisida lebih baik daripada petani Non-SLPHT kubis?2. Apakah pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida?3. Apakah petani alumni SLPHT kubis lebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani Non-SLPHT kubis?Penelitian ini bertujuan untuk:1. Mengetahui bagaimanakah pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis terhadap pestisida.2. Mengetahui apakah pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.3. Mengetahui bagaimanakah kepatuhan petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis terhadap peraturan penggunaan pestisida.Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :1. Pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis terhadap pestisida lebih balk daripada petani Non-SLPHT kubis.2. Pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan petani Non﷓ SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida,3. Petani alumni SLPHT kubis Iebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani yang belum pernah dilatih dalam SPLHT kubis.Penelitian ini dilaksanakanan dengan metode survei yaitu mewawancarai petani kubis yang terpilih sebagai sampel untuk memperoleh data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunal:an adalah purposive, samplng : sampel dengan sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang pernah mengikuti Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan yang tidak pernah mengikuti SLPHT. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan Garut mulai bulan Oktober sampai Desember 2000. Wilayah penelitian ini meliputi Kecamatan Lembang, Pangalengan, Cikajang dan Cisurupan. Dipilih dua sampel desa dari tiap kecamatan, dan pada tiap desa terdiri atas petani alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis. Ditentukan 10 petani alumni SLPHT kubis dan 10 petani Non-SLPHT kubis pada tiap desa sampel. Jumlah responden di delapan desa sampel tersebut ialah 160 petani yang terdiri atas 80 petani alumni SLPHT kubis dan 80 petani Non-SLPHT kubis.Hasil penelitian penting yang dapat disimpulkan adalah:1. Pengetahuan dan sikap petani responden SLPHT kubis terhadap pestisida lebih baik daripada petani responden Non-SLPHT kubis di Kabupaten Bandung dan Garut.a. Di Kabupaten Bandung, 72,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 45% jumlah petani responden Non-SLPHT kubis memiliki pengetahuan tinggi dan sedang terhadap pestisida.b.Di Kabupaten Garut, 62,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 32,5% jumlah petani responden Non SLPHT Kubis memiliki pengetahuan tinggi terhadap pestisida.c. Di Kabupaten Bandung, 82,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 25% jumlah petani Non-SLPHT kubis memiliki tingkat sikap tinggi (baik) dan sedang terhadap pestisida.d. Di Kabupaten Garut, 60% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 7,5% jumlah petani responden Non SLPHT kubis memiliki tingkat sikap tinggi (baik) dan sedang terhadap pestisida.2. Di Kabupaten Bandung dan Garut hanya tindakan petani responden alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis terhadap pestisida yang mempengaruhi mereka dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.a. Di Kabupaten Bandung dan Garut pengetahuan dan sikap petani responden alumni SLPHT kubis dan Non SLPHT kubis terhadap pestisida tidak mempengaruhi mereka dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.3. Petani responden alumni SLPHT kubis di Kabupaten Garut lebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani responden SLPHT kubis di Kabupaten Bandung.a. Di Kabupaten Bandung hanya 7,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 6,3% jumlah petani responden Non-SLPHT kubis yang menggunakan pestisida sesuai dengan peraturan penggunaan pestisida.b. Di Kabupaten Garut, 52,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan tidak ada (0%) petani responden Non-SLPHT kubis yang menggunakan pestisida sesuai dengan peraturan penggunaan pestisida.

---

Cabbage is an important vegetables crop, which needs intensification, including cultivation patterns, use of resistant varieties and intensive protection. Many harmful organisms attack cabbages that may cause great financial loss. The crop loss due to pests and diseases on major vegetable crops ranging from 30% to totally loss. Even the low pest attack can reduce vegetable yield and its quality, and reduce the price of vegetables (Sastrosiswojo, 1992a). This is the main reason why the farmers use pesticides as the commonly control measure. Generally, the use of pesticides by the cabbage farmer is very intensive. Since pesticides are used inappropriately, the population of natural enemies and other beneficial insects is reducing (Oka, 1995). Pesticide residues in the environment can be transported by water and air movements (Untung, 1992). This will effect and decrease diversity of species in agricultural ecosystem which will effect ecosystem stability.

Pesticides are harmful (toxic) materials that may cause negative impact to human health and environment. However, proper use of pesticides may contribute advantageous in the development of agricultural sector, especially on food and vegetable crops.

To avoid negative effects on man (human) and environment, the use of pesticides should be done as stated in the pesticide regulation. In Act Number 12, 1992 about Plant Cultivation Systems, it is stated that the use of pesticides should be the last alternative in line with the Integrated Pest Management (IPM) concept. The important considerations to use of pesticides are as follows:

1. The pesticides have been registered and permitted for their use by the Minister of Agriculture (stated in Government Regulation Number 7, 1973).

2. Based on five criteria, i.e. proper in dose, proper in time, and in tools for its application, good quality, good type, right commodity and target of pest or diseases (Daryanto, 1999). Proper use of pesticides is very much affected by knowledge, attitude, and practice (skill) of the farmers and government institution responsible for the implementation of pesticide regulation.

The problems of this study are as follows :

1. What is knowledge, attitude, and practice by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage are better than Non-IPM FFS against the use of pesticides?

2. What the use of pesticides by the graduated farmers from IPM FFS and Non-IPM FFS farmers are affected by their knowledge, attitude, and practice?

3. What the graduated from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers?

The objectives of this study are as follows:

1. To know whether knowledge, attitude, and practice of pesticides by the graduated farmers (alumni of) IPM, Farmers Field School (IPM FFS) are better than Non-FFS farmers.

2. To know whether the use of pesticides the graduated by farmers from IPM FFS on cabbage and Non-IPM FFS are affected by their knowledge, attitude, and practice.

3. To know whether the graduated farmers from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers.

The hypothesis of this study are as follows:

1. Knowledge, attitude, and practice by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage are better than Non-IPM FFS against the use of pesticides.

2. The use of pesticides by the graduated farmers from IPM FFS and Non-IPM FFS farmers are affected by their knowledge, attitude, and practice.

3. The graduated from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers.

The gathering of data for the study was done by field surveys. Selected areas were surveyed throng the following techniques : (1) structure surveyed questioners, (2) interview of key informants, i.e. sampled farmers representing the alumni of IPM FFS and Non-IPM FFS on cabbage. The selected areas were sub districts of Lembang and Pangalengan (Bandung district or regency), Cikajang and Cisurupan sub districts (Garut district). The field surveys were conducted from October to December 2000. Two villages were selected from each sub districts. Purposive sampling was used to selected 10 farmers from the alumni of IPM FFS and 10 farmers from Non-IPM FFS on cabbage in each selected village. The number of respondents (sample farmers) in eight sampled village were 160 farmers, namely 80 graduated farmers from IPM FFS on cabbage and 80 Non-IPM FFS farmers.

The important results of this study were as follows:

1. Knowledge, attitude, and practice against the use of pesticide by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage were higher or better than Non-IPM FFS farmers.

a. In Bandung, 72,5% out of the number of farmers graduated from IPM FFSs on cabbages and 45% Out of number of farmers from Non-IPM FFS showed high and moderately high levels of knowledge in using pesticides.

b. In Garut district, 62,5% out of the number of farmers graduated from IPM FFSs cabbage and 32,5% out of number of farmers from Non-IPM FFS showed high and moderately levels of knowledge in using pesticides.

c. In Bandung district, 82,5% out of the number of farmers from IPM FFS on cabbage and 25% out the number of farmers from Non-IPM FFS indicated high and moderately high levels of attitude against the use of pesticides.

d. In Garut district, 60% out of number of farmers from graduated from 1PM FFSs cabbages and 7,5% out of number of farmers from Non-IPM FFS cabbages indicated high and moderately high levels of attitude against the use of pesticide.

2. In Bandung and Garut district, only practice of farmers in using pesticides affected graduated farmers from 1PM FFS and Non IPM FFS farmers in the implementation of pesticides regulation on the use of pesticide.

a. In Bandung and Garut district, the obedience of farmers graduated from cabbage IPM FFS and Non-IPM FFS farmers to follow the pesticide in regulation on the use of pesticides were not affected by their knowledge and attitude.

3. The graduated farmers from cabbage IPM FFS in Garut district followed the pesticide regulation better than the alumni of cabbage IPM FFS in Bandung district.

a. In Bandung district, only 7,5% out of the number of farmers graduated from cabbage IPM FFS and 6,3% out of number of farmers from Non-IPM FFS obeyed the pesticide regulation on the use of pesticide.

b. In Garut district, 52,5% out of the number of farmers graduated from cabbage IPM FFS and no farmers from Non-IPM FFS obeyed the pesticide regulation on the use of pesticides."