Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan biaya sekolah berpotensi menyebabkan perubahan perilaku individu dalam menentukan keputusan bersekolah (Gertler & Glewwe, 1990; Glick & Sahn, 2006; Glick, 2008; Lincove, 2009, 2013; dll). Dengan menggabungkan data survei rumah tangga dan survei komunitas IFLS 5, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak biaya terhadap keputusan bersekolah dan kemudian menganalisis implikasinya terhadap potensi PPN Jasa Pendidikan di Indonesia. Hasil estimasi dengan Heckman dan multiresponse model menunjukkan bahwa biaya masih menjadi hambatan bersekolah terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia. Selain itu, hasil estimasi juga menunjukkan adanya segmentasi dalam keputusan memilih sekolah swasta. Analisis implikasi dari keputusan bersekolah menunjukkan bahwa kriteria pengenaan PPN Jasa Pendidikan harus ditetapkan secara hati-hati karena berpotensi untuk meningkatkan angka putus sekolah. Pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa pendidikan oleh sekolah negeri berpotensi menimbulkan isu ketidakadilan karena potensi beban pajak yang bersifat regresif. Selain itu potensi penerimaannya relatif rendah karena pembiayaan pendidikan yang bergantung pada Pemerintah. Sedangkan pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa pendidikan oleh sekolah swasta kepada individu dalam rumah tangga di kelompok penghasilan tertinggi menunjukkan potensi penerimaan terbesar dengan potensi beban pajak yang bersifat progresif.

---

Changes in school cost potentially changes individual behavior in determining school decisions (Gertler & Glewwe, 1990; Glick & Sahn, 2006; Glick, 2008; Lincove, 2009, 2013; etc.). By using IFLS 5 data, we combine household and community survey data to estimate the impact of cost on schooling decisions and analyze its implications on potential VAT revenues for education services in Indonesia. The estimation results using Heckman and multiresponse model show that cost is still remain a barrier for schooling, especially for low-income households in Indonesia. In addition, the estimation results also show that there is private school segmentation due to decision for schooling. Schooling decisions’s implications analysis shows that the criteria for imposing VAT on Educational Services should be set carefully because potentially increasing the dropout rate. The imposition of VAT on public schools potentially raising injustice issues due to the regressive tax burden. In addition, potential revenue gained is relatively low because its dependency on the government. Meanwhile, the imposition of VAT on private schools shows the greatest potential revenue and progressive tax burden in the highest income group."

"Reformasi Pajak di Indonesia melalui UU HPP telah menghapus Barang Kebutuhan Pokok dari daftar barang yang dikecualikan PPN, sehingga berpotensi dikenakan PPN dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek equity dari kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara. Dengan menggunakan model permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) dan estimasi menggunakan Iterated Linear Least-Square (ILLS), penulis menganalisis pola distribusi pengeluaran dengan 3 skema kebijakan PPN menggunakan pendekatan respon perilaku (behavioral response) dan mempertimbangkan produksi pangan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pengenaan PPN terhadap semua jenis barang kebutuhan pokok akan bersifat regresif, skema pengenaan PPN sebagian barang kebutuhan pokok akan lebih kurang regresif dan  skema tarif subsidi PPN 1% dan 3% akan semakin memperburuk aspek equity. Penulis juga mengestimasi potensi penerimaan negara dari skema kebijakan tersebut dan menemukan bahwa potensi penerimaan untuk skema kebijakan PPN atas semua Barang Kebutuhan Pokok adalah Rp.146 Triliun, skema kebijakan PPN sebagian Rp. 67 Triliun, sedangkan skema kebijakan PPN Tarif Subsidi hanya sebesar Rp. 14 dan Rp.41 Triliun dalam setahun.

---

Tax reform in Indonesia through the HPP Law has removed basic foodstuffs from the list of goods that are exempt from VAT, so they have the potential to be subject to VAT in the future. This study aims to examine th equity aspects of the VAT policy on basic foodstuffs in Indonesia and the potential for state revenue. By using the Almost Ideal Demand System (AIDS) model and an Iterated Linear Least-Square (ILLS) estimate, the authors analyze the pattern of expenditure distribution with 3 VAT policy schemes using a behavioral response approach and considering own-source food production. The results show that the VAT imposition scheme for all types of basic foodstuffs will be regressive, the VAT imposition scheme for some basic foodstuffs will be more or less regressive and the 1% and 3% VAT subsidy tariff scheme will further worsen the equity aspect. The author also estimates the potential state revenue from the policy scheme and finds that the potential revenue for the VAT policy scheme on all basic foodstuffs is Rp. 146 Trillion, the partial VAT policy scheme is Rp. 67 Trillion, while the Subsidy Tariff VAT policy scheme is only Rp. 14 and Rp.41 Trillion in a year."

"Perubahan utama ketentuan PPN pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah terkait perluasan basis PPN. Salah satunya pengurangan obyek yang tidak dikenakan, sebagian diantaranya jasa pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPN sebelum dan sesudah UU HPP serta jika dilakukan simulasi di sisi pengeluaran. Dengan mikrosimulasi dan data Susenas Maret 2019, estimasi menunjukan pengenaan PPN meningkatkan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan relatif kecil pada level pendapatan untuk konsumsi. Saat mendapatkan bantuan langsung tunai, kemiskinan dan ketimpangan menurun relatif kecil. Hasil ini menyiratkan bahwa kebijakan fiscal pemberian bantuan langsung tunai relatif cukup efektif menurunkan kemiskinan namun tidak dengan ketimpangan.

---

The main change in the VAT provisions in the Law on the Harmonization of Tax Regulations is broadening the VAT basis. Among others are education and health services. This study aims to determine the effect of that policy combined with hypothetical reform on spending. Using microsimulations and Susenas data for March 2019, estimates show that the imposition of VAT increases poverty and reduces the relatively small income level for consumption. When receiving cash transfers, poverty and inequality decreased relatively small. These results imply that the fiscal policy of providing direct cash transfers is moderately effective in reducing poverty but not for inequality."

"Isu malnutrisi menjadi isu penting kesehatan di banyak negara, terutama negaraberkembang. Di antara beberapa kasus malnutrisi, stunting menjadi kasus denganprevalensi tertinggi untuk kelompok kasus kurang gizi. Stunting berdampakterhadap banyak hal, salah satunya pendidikan, baik di jangka pendek maupunjangka panjang. Studi ini membahas dampak balita stunting tahun 2000 terhadapdurasi lama sekolah pada pendidikan dasar di Indonesia. Menggunakan data crosssection dengan sumber data IFLS tahun 2000 hingga 2014, analisis ini dilakukandengan metode Regresi Linear Multivariable. Hasil penelitian menunjukkan bahwastunting tidak signifikan mempengaruhi durasi lama sekolah. Variabel lain sepertijumlah saudara kandung dan status bekerja berpengaruh positif dan signifikan sertapendidikan ayah dan tempat tinggal berpengaruh negatif dan signifikan terhadapdurasi lama sekolah.

---

Malnutrition issues is an important health issue in many countries, especially in

developing countries. Among the few malnutrition cases, stunting becomes the case

with the highest prevalence for undernutrition case groups. Stunting affects many

things, one of them is education, both in the short and long term. This study analyses

the impact of stunting children in 2000 on the duration of schooling of basic

education in Indonesia. Using cross-section data with IFLS data sources from 2000

to 2014, this analysis was conducted with a Multivariable Linear regression

method. The results showed that stunting did not significantly affect the duration of

schooling of basic education. Other variables such as the number of siblings and

working status have positive and significant effects. Also, father's education and

residence have negative and significant impact on the duration of schooling."

"Konsumsi minuman berpemanis (SSB) ditemukan sebagai salah satu faktor risiko utama obesitas dan penyakit tidak menular (NCD). Pajak pada SSB telah digunakan secara global untuk mengurangi konsumsi SSB. Untuk memahami bagaimana pajak tersebut mempengaruhi konsumsi, pendekatan Tobit digunakan dengan memanfaatkan data SUSENAS 2017 untuk mengestimasi elastisitas harga sendiri dari permintaan SSB. Hasil menunjukkan bahwa permintaan SSB secara signifikan elastis terhadap harga. Rumah tangga berpendapatan rendah dan di pedesaan lebih responsif terhadap harga daripada rumah tangga berpendapatan tinggi dan di perkotaan. Dengan menggunakan kerangka aturan elastisitas terbalik Ramsey di bawah asumsi pergeseran pajak penuh, pengenaan tarif cukai optimal sebesar 20%, 25%, 32%, dan 43% untuk minuman karbonat dan energi, minuman buah, teh kemasan, dan RTD lainnya secara berturut-turut akan secara signifikan mengurangi konsumsi SSB sebesar 57%. Ini juga akan berpotensi menghasilkan pendapatan cukai tahunan sekitar Rp8,64 triliun, yang dapat digunakan untuk mendorong diet sehat, mencegah obesitas dan NCD serta mengurangi defisit anggaran.

---

Sugar sweetened beverages (SSBs) consumption is found to be one of leading risk factors for obesity and non-communicable diseases (NCDs). Taxes on SSBs have been used globally to reduce SSBs consumption. To understand how such taxes will affect consumption, Tobit approach is employed using SUSENAS 2017 data to estimate the own-price elasticity of SSBs demand. The results suggest that SSBs demand is significantly price elastic. Lower-income and rural households appear more price responsive than higher-income and urban households. Applying the Ramsey inverse elasticity rule framework under the assumption of a full shifting of tax, imposing optimal excise tax rate of 20%, 25%, 32% and 43% for Carbonates and Energy drinks, Fruit drinks, Packaged tea and other RTDs, respectively, would significantly reduce SSBs consumption by 57%. It would also potentially generate annual excise tax revenue around Rp8.64 trillion, which can be spent on promoting healthier diets, preventing obesity and NCDs as well as reducing budget deficit.

"

"Isu informalitas dan tujuan distribusi pemerintah menyebabkan perlakuan khusus PPN atas sektor pertanian masih diperlukan. Bentuk perlakuan dan dampak yang ditimbulkan beragam, tergantung kepada kondisi dan kebutuhan di masing-masing negara. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak kebijakan pengukuran alternatif basis pajak terhadap kinerja penerimaan PPN sektor pertanian di Indonesia. Menggunakan permodelan table input-otput, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja penerimaan PPN sektor pertanian, namun menurunkan agregat penerimaan PPN nasional, dan meningkatkan beban PPN yang harus ditanggung oleh pengusaha sektor pertanian.

---

Informality issues and government distributional objectives cause the need for VAT special treatment for the agricultural sector. The treatment forms and resulting impacts vary, depending on each country's conditions and necessities. This study aims to estimate the impact of the alternative tax base measurement policies on the VAT revenue performance in the Indonesian agricultural sector. Using input-output table modeling, the results show that the policy has a positive impact on the compliance level and VAT revenue in the agricultural sector, but reduces the aggregate national VAT revenues, and increases the VAT burden that must be borne by the agricultural sector entrepreneurs."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"ABSTRAKPemerintah melalui program kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang berdasarkan Undang ndash; Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan untuk melakukan meningkatkan perlindungan konsumen dan pelayanan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat. Dalam program kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang, kabupaten/kota merupakan target sasaran dalam kebijakan ini termasuk Kota Semarang. Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang, kendala ndash; kendala yang dihadapi dalam pengalihan kewenangan, serta implikasinya pada penerimaan di Kota Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengalihan kewenangan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kota Semarang sudah dilaksanakan walaupun mengalami keterlambatan yang dikarenakan proses pembentukan Peraturan Daerah retribusi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya penera yang dimiliki oleh Kota Semarang.

---

ABSTRACTAuthority decentralization on calibration re calibration service charge program based on Consolidation of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 Concerning Local Governance which held by Indonesia Government is aimed to gain consumer protection and metrology services in the form of calibration re calibration services to citizens. The purpose of authority decentralization on calibration re calibration service charge program, has the target groups which is regencies cities including Semarang. This thesis explains the analysis of the implementation of authority decentralization on calibration re calibration service charge program, the constraints which are existed at the process of the program implementation, and its impact on local revenues in Semarang. This research conducted qualitative approach and the data collection through field research and literature studies. Results of this study indicate that the program implementation of authority decentralization on calibration re calibration service charge in Semarang has been implemented despite the delay of the process including the constraints, such as formulating local regulation, budget limitation, and human resources deficiency in Semarang."

"Menggunakan pendekatan model mikrosimulasi, makalah ini mengkaji dampak perubahan kebijakan dari pencabutan fasilitas pembebasan atas listrik dan air. Secara agregat hasil simulasi menunjukan kebijakan ini sedikit menaikan tingkat kemiskinan, namun tidak berdampak buruk pada ketimpangan. Makalah ini kemudian mensimulasi alternative kompensasi untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan dengan asumsi biaya berasal deri penambahan penerimaan yang di peroleh dari pengenaan PPN atas listrik dan air yang berasal dari rumah tangga, distribusi melalui transfer tunai dapat menjadi alternatif kebijakan yang efektif memeperbaiki tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

---

Using a microsimulation model approach, this paper examines the impact of policy changes from revocation of exemption facilities for electricity and water. In aggregate, the simulation results show that this policy slightly raises the poverty rate, but does not have a bad impact on inequality. This paper then simulates alternative compensation to improve the impact caused by assuming that costs come from additional revenues obtained from the imposition of VAT on electricity and water originating from households, distribution through cash transfers can be an effective policy alternative to improve poverty and inequality levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 yang menyetujui usulan KADIN (komposium kelapa sawit) bahwa barang hasil pertanian sebaiknya dikenakan PPN 10%. Namun Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Forum Komunikasi Asosiasi Komoditas Primer, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Dewan Karet Indonesia dan Dewan Teh Indonesia mengusulkan pembatalan penerapan kebijakan PPN tersebut, dengan kata lain kembali kepada PP Nomor 31 Tahun 2007. Penelitian ini bermaksud mengkaji dampak keputusan penerapan PPN sesuai amanat Mahkamah Agung tersebut terhadap daya saing produk-produk ekspor pertanian.Penelitian ini menggunakan analisis regresi data time series dengan data dari Februari 2012 sampai dengan Februari 2018 untuk menguji kaitan antara elastisitas dan kinerja ekspor (competitiveness). Semakin elastis permintaan ekspor suatu komoditas, berarti komoditas tersebut semakin kompetitif dalam ekspor. Hal ini sesuai dengan hasil kajian Senhadji dan Montenegro (1999) yang menyatakan bahwa semakin tinggi elastisitas permintaan terhadap harga, maka produk tersebut semakin kompetitif pada pasar dunia.Hasil regresi dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPN pada barang hasil pertanian memberikan implikasi ekspor biji kopi dan ekspor teh menjadi semakin elastis terhadap perubahan harga, yang artinya semakin kompetitif dalam ekspor. Namun sebaliknya. Ekspor CPO dan ekspor kakao menjadi semakin tidak elastis terhadap perubahan harga, artinya implikasi diterapkannya PPN mengakibatkan CPO dan kakao menjadi tidak kompetitif dan berpotensi merugikan ekspor CPO dan ekspor kakao.Sewaktu CPO dan biji kakao terkena PPN, seharusnya Pajak Masukan fully deductable (direfund sepenuhnya). Tetapi dalam kenyataannya mungkin proses refund tidak berjalan dengan lancar sehingga biaya dari perpajakan tersebut justru terbebankan pada biaya produksi yang mengakibatkan harga ekspor tidak kompetitif dan menurunkan volume ekspornya. Intervensi Pemerintah, seperti Bea Keluar, mengakibatkan total pajak yang dibebankan menjadi lebih besar sehingga kurang menguntungkan untuk diekspor. Sebaliknya, pengenaan PPN pada biji kopi dan teh meningkatkan daya saing.

---

This study aims to examine the impact of Supreme Court Decision Number 70P/HUM/2013 which approved the KADIN (oil palm composium) proposal that agricultural products should be subjet to a 10% VAT. However, the Indonesian Cocoa Industry Association (AIKI), the Association of Indonesian Rubber Companies (GAPKINDO), the Primary Commodities Association Communication Forum, the Association of Indonesian Coffee Exporters (AEKI), the Indonesian Rubber Council and the Indonesian Tea Council which proposed canceling the application of the VAT policy in other words, return to Government Regulation Number 31/2007. This study intends to examine the impact of the decision on the application of VAT to the competitiveness of agricultural export products.

The study use time series data regression analysis with data from February 2012 to February 2018 to examine the relationship between elasticity and export performance (competitiveness). The more elastic the export demand for a commodity, the more competitive the commodity is in exports. This is consistent with the results of a study by Senhadji and Montenegro (1999) which states that the higher the elasticity of demand for prices, the more competitive the product is on the world market.

Regression results from this study indicate that VAT on agricultural products has implications for the export of coffee beans and tea exports become more elastic to price changes, which means increasingly competitive in exports. But the opposite. CPO export and cocoa export become increasingly inelastic to changes in prices, meaning that the implication of the application of VAT causes CPO and cocoa to be uncompetitive and potentially detrimental to CPO exports and cocoa exports.

When CPO and cocoa beans are subject to VAT, the Input Tax should be fully deductable. But in reality, the refund process might not run smoothly, so the cost of the taxation will be borne by production costs resulting in uncompetitive export prices and reducing the volume of exports. Government interventions, such as Export Levy, result in a greater total tax charged so that it is less profitable to be exported. Conversely, the imposition of VAT on coffee beans and tea increases competitiveness."