Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 160993 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andri Rahman Syifa
"Pasca pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, Sudan mengalami penurunan pendapatan negara yang membuat kondisi perekonomian memburuk. Kondisi perekonomian ini juga menyebabkan anggaran untuk militer dikurangi dan memicu maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat. Masyarakat yang tidak puas terhadap kondisi tersebut melakukan aksi protes yang dimulai pada akhir tahun 2018. Puncaknya pada 11 April 2019, Al-Bashir dicopot dari jabatannya sebagai Presiden oleh pihak militer Sudan dan memasuki masa pemerintahan transisi yang diwakili TMC dari pihak militer dan perwakilan dari pihak sipil yang diwakili oleh Forces of Freedom and Change (FFC), kedua organisasi tersebut kemudian membentuk Dewan Kedaulatan dan menandatangani Draft Piagam Konstitusi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kudeta militer Sudan tahun 2019, mengetahui proses pemerintahan transisi Sudan setelah adanya kudeta, dan mengetahui dampak kudeta terhadap masyarakat Sudan. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis, dan deskriptif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini adalah Kudeta Militer di Sudan dapat terjadi karena pemerintah telah kehilangan legitimasinya, sehingga militer dapat melakukan intervensi dan mencopot jabatan al-Bashir. Dalam proses transisinya, pemerintahan transisi Sudan lebih didominasi oleh militer dibanding sipil, bahkan pihak militer membubarkan pemerintahan transisi secara sepihak pada Oktober 2021. Kudeta ini menyebabkan adanya reformasi hukum-hukum Islam di Sudan serta normalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya dalam mencari dukungan dari pihak internasional.

After the separation of South Sudan in 2011, Sudan experienced a decline in state income which made economic conditions worsened. This economic condition also led to a reduction in the budget for the military and triggered widespread corruption cases among officials. Sudanese who are dissatisfied with these conditions hold protest that started in late 2018. The peak was on April 11, 2019, Al-Bashir was removed from his position as President by the Sudanese military and entered a transitional government represented by the TMC from the military and representatives from the civilian side represented by the Forces of Freedom and Change (FFC), the two organizations then formed the Sovereign Council and signed the Draft Constitutional Declaration. This article aims to find out the causes of the Sudanese military coup in 2019, to find out the process of Sudan's transitional government after the coup, and to find out the impact of the coup on Sudanese society. This article was compiled using qualitative, analytical, and descriptive research methods using a literature study approach. The result of this paper is that the Military Coup in Sudan can occur because the government has lost its legitimacy, so the military can intervene and remove al-Bashir from his position. In the transition process, Sudan's transitional government is dominated by the military rather than civilians, the military even disbands the transitional government unilaterally in October 2021. This coup led to the reform of Islamic laws in Sudan and the normalization of relations with Israel in an effort to seek international support."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Arkell, A.J.
London: University of London Press, 1961
962.402 ARK h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Juan Sebastiansyah
"Penelitian ini membahas mengenai penyebab utama dari terjadinya kembali konflik di Sudan Selatan antara SPLM/A yang merupakan etnis Dinka dan SPLM-IO yang didominasi oleh etnis Nuer pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi literatur secara online. Penelitian ini menggunakan Theory of Protracted Social Conflict oleh Edward Azar untuk menganalisis keberlanjutan konflik di Sudan Selatan pasca kemerdekaan pada tahun 2013 hingga tahun 2019. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis penyebab dan kondisi yang membuat suatu konflik menjadi berkepanjangan yang dibagi menjadi dua, yaitu Genesis; Communal Context/Communal Identity, Government and State Role, International Linkage yang menjadi penyebab dari konflik berkepanjangan dan Process Dynamics; Communal Actions and Strategies, State Actions and Strategies, dan Built in Mechanism of Conflict yang merupakan proses terjadinya dinamika dalam konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini menemukan bahwa terjadinya kembali konflik di Sudan Selatan pada tahun 2013 disebabkan oleh faktor hubungan antara Dinka dan Nuer yang historis buruk, dominasi SPLM/A dalam pemerintahan Sudan Selatan, pemerintahan Kiir yang represif, dan otoriter, kekecewaan terhadap pemerintahan Kiir, dan negara lain yang mendorong terjadinya konflik karena adanya kepentingan di Sudan Selatan. Selain itu, dimulainya konflik disebabkan oleh penurunan wakil Presiden Riek Machar oleh Salva Kiir dan penyerangan terhadap etnis Nuer oleh Dinka.

This study discusses the main causes of the recurrence of conflict in South Sudan between the SPLM/A who are ethnic Dinka and SPLM-IO which are dominated by Nuer ethnicity in 2013. This study uses qualitative research methods by conducting a literature study online. This study uses the Theory of Protracted Social Conflict by Edward Azar to analyze the continuation of conflict in South Sudan after independence in 2013 to 2019. Furthermore, this study analyzes the causes and conditions that make a conflict become prolonged divided into two, namely Genesis; Communal Context/Communal Identity, Government and State Role, International Linkage that are the cause of prolonged conflict and Process Dynamics; Communal Actions and Strategies, State Actions and Strategies, and Built in Mechanism of Conflict which is the process of dynamics in a prolonged conflict. The study find that the recurrence of the conflict in South Sudan in 2013 was caused by the historically poor relationship between Dinka and Nuer, SPLM/A dominance in the South Sudan government, the repressive, and authoritarian Kiir government, disappointment to the Kiir government, and other countries which led to conflict because of interests in South Sudan. In addition, the start of the conflict was caused by the decline of Vice President Riek Machar by Salva Kiir and the attack on the Nuer ethnic group by Dinka."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
H.M. Sukanta
"Tesis ini membahas konflik dan interdependensi antara Mesir dengan Sudan. Sesungguhnya jauh sebelum kedua negara ini merdeka dan berdaulat, kerja sama kedua bangsa telah berlangsung dengan baik. Pada masa Turki Usmani, Sudan merupakan wilayah kepanjangantangan Mesir dan ketika masa penjajahan Inggris, Sudan adalah wilayah yang diperintah secara bersama oleh Inggris dan Mesir.
Setelah Sudan merdeka pada tahun 1956, hubungan bilateral kedua negara ini berlangsung dengan busk. Naiknya Dja'far Numeiri ke pucuk pimpinan di Sudan mendapat dukungan penuh dari Mesir, begitu pula sebaliknya. Numeri memberikan solidaritas penuh dan mengadakan berbagai macam hubungan diplomatik dengan Mesir. Permasalahan muncul ketika Umar al Bashir menjadi Presiden Sudan pada tahun 1989, ia bersama Hasan Turabi mendeklarasikan dan menerapkan Islam sebagai dasar Negara. Terlebih Iagi kebijakan Sudan ini diambil tanpa melalui konsultasi dengan Mesir.
Keberadaan rezim baru Islam di Sudan dicurigai oleh Mesir. Karena kemungkinan besar rezim tersebut memberi pengaruh yang kuat terhadap aksiaksi radikalisme di Mesir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam penentang Mubarak. Kecurigaan dan kekhawatiran Mesir terhadap pemerintahan Islam Fundamentalis Sudan membuat hubungan bilateral negara ini memburuk. Dugaan bahwa Pemerintah Sudan melatih, memperseniatai dan memberi perlindungan kepada ekstrimis muslim Mesir membuat suasana hubungan bilateral ini mengarah ke titik yang terendah. Ditambah lagi kedekatan istimewa Sudan kepada Iran.
Persengkataan perbatasan di wilayah Halaib akibat ditemukan kandungan minyak yang besar menambah ketegangan kedua negara tersebut. Kendati demikian upaya perdamaian tetap ditempuh oleh kedua negara melalui jalan diplomasi. Karena pada hakekatnya, baik Mesir maupun Sudan memiliki ketergantungan yang kuat sate sama lainnya. Terlebih lagi ketergantungan Mesir yang tinggi terhadap air Sungai Nil sehingga mengharuskan kedua negara ini dalam kondisi konstan menjalankan aktifitas kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan balk dalam skala bilateral, regional maupun intemasional.
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah study kasus. Di mana bentuk penelitian ini memberi gambaran yang jelas tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk hubungan antar kedua bangsa di dalamnya. Penelitian ini dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan tekhnik pengumpuIan data melalui penghimpunan data, kodifikasi data dan analisa data Sifat penelitian ini deskriptis analitis.
Untuk menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan kerangka teori konflik, interdependensi dan kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Alton bahwa kepentingan nasional negara lebih menekankan pada kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa negara menduduki peranan penting dalam hal tersebut. Begitu pula Mesir dan Sudan, mereka dengan segenap kekuatan nasional berinteraksi dan Baling mempengaruhi demi mencapai tujuan nasionalnya masing-masing.
Kesimpulan dari tesis ini adalah ketergantungan antara Mesir dan Sudan tidak dapat begitu saja dipisahkan oleh kondisi apapun, karena pada hakekatnya kedua negara tersebut memiliki hubungan yang mendalam dan istimewa. Oleh karena itu, berbagai konflik yang terjadi, kedua negara tersebut menempuh jalan perdamaian melalui upaya diplomasi. Interdependensi dan konflik antar kedua negara (Mesir dan Sudan) bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T18367
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Al-Adawi, Ibrahim Ahmad
"Buku ini memuat penjelasan mengenai sejarah Sudan.
Sudan sebagai salah satu negara arab di benua Afrika memiliki sejarah yang panjang.
Buku ini membagi penjelasan Sejarah Sudan menjadi 27 Bab
"
Kairo: Maktaba al-Anjalu al-Misriyyah, 1956
ARA 962.403 ADA y (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abbas, Mekki
Singapore: Faber and Faber Limited, 1951
962 ABB s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Moch. Muhibbin
"Tesis ini mencoba membahas pengaruh tekanan PBB terhadap kebijakan pemerintah Sudan dalam masalah terorisme periode 1996 - 2001. Pada tahun 1989 terjadi kudeta militer di Sudan yang dikenal dengan Revolusi Penyelamatan Damai. Pasca Revolusi, Sudan melaksanakan program Islamisasi dengan menerapkan Syari'ah sebagai hukum negara. Dalam perkembangannya, Revolusi 1989 selain membawa perubahan internal Sudan, juga berdampak secara eksternal. Secara eksternal revolusi tersebut menimbulkan reaksi-reaksi negatif dan negara-negara Barat, Afrika, dan Timur Tengah.
Pandangan negatif terutama ditujukan oleh Mesir. Mesir dengan dukungan AS berupaya memojokkan Sudan di dunia internasional. Upaya pemojokan tersebut diantaranya adalah tuduhan terhadap Sudan sebagai negara yang mensponsori kegiatan terorisme. Sebagai akibat dari pemojokan tersebut muncul tekanan-tekanan dunia internasional terhadap Sudan seperti pengucilan diplomatik dan penghentian bantuan keuangan.
Dan sebagai puncak dari tekanan dunia internasional adalah tuduhan keterlibatan Sudan dalam usaha pembunuhan Presiden Mesir, Husni Mubarak di Addis Ababa, Ethiopia. Sudan dianggap melindungi ketiga pelaku peristiwa tersebut. Sebagai konsekuensinya PBB mengeluarkan resolusi 1044 ( 1996 ) yang isinya meminta pemerintah Sudan untuk menyerahkan tiga tersangka pelaku percobaan pembunuhan Mubarak kepada pemerintah Ethiopia dan menghentikan dukungannya dalam aksi-aksi terorisme. Namun pemerintah Sudan menganggap tuduhan tersebut tidak masuk akal dan menolak bahwa pemerintah Sudan melindungi para pelaku terorisme.
Atas penolakan diatas, PBB mengeluarkan resolusi baru, yaitu resolusi 1054 (1996) dan resolusi 1070 ( 1996 ) yang menyerukan kepada setiap negara untuk membatasi staf diplomatik di Sudan, membatasi perjalanan para pejabat pemerintah dan militer Sudan untuk pergi atau melewati territorial setiap negara, dan setiap negara diseru untuk menolak penggunaan pangkalan pesawat bagi pesawat Sudan.
Penelitian ini menggunakan tingkat unit analisa negara-bangsa. Tingkat analisa ini meliputi semua aspek perilaku unit negara - bangsa.. Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif?anlitis.
Untuk menganalisa permasalahan ini penulis menggunakan model lingkungan (environmental model) yang dikemukakan Papadakis, Starr, dan Sprouts. Model ini mengedepankan konsep negara sebagai suatu entitas dalam sebuah lingkungan, yang menentukan pilihan tindakan yang akan diambil oleh suatu negara. Menurut mereka lingkungan terdiri dari beberapa tingkatan, salah satunya adalah International System. Sedangkan untuk menganalisa bentuk-bentuk tekanan PBB terhadap Sudan teori Power yang dikemukakan Holsti, Colombis & Wolfe, serta Conway dapat dijadikan acuan.
Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa tekanan yang dilakukan PBB berupa himbauan (resolusi 1044 (1996)), dan sanksi ( resolusi 1054 dan 1070 (1996) ) berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah Sudan dalam masalah terorisme.
Stressing To Sudan Government Policy In Terrorism At The Year 1996 ? 2001 This Thesis tries to discuss the influence of UN stressing to Sudan Government policy in terrorism at the year 1996 - 2001. At 1989 happened military coup d'etat in Sudan that known by Peace Salvation Revolution. Time after revolution, Sudan carried out the programme of Islamisation by applicating Syari'ah as state law. In its development, Sudan Revolution did not only bring internal change in Sudan, but also it impacted externally. The revolution appearted negative reactions externally from West countries, Africa, and Mid East.
Negative view mainly toward by Egypt. Egypt with USA as it back up tried to do big effort to force Sudan in to a corner in international world. The effort to force in to corner, such as the accusation to Sudan as the state that sponsored terorism acts. As the consequence, appeared the stressing from the international world to Sudan as the diplomatic banishment and the ceasing fund donation.
As reached it's peak from international world stressing was the accusation of Sudan involvement of the effort Egypt President killing, Husni Mubarak at Addis Ababa, Ethiopia. Sudan was considered to protect the three incident of killing Mubarak to Ethiopia government and halted it's back up in terrorism actions. However, Sudan government considered while that accusation was illogical.
As refusing above, UN issued new resolution, namely resolution 1054 (1996) and resolution 1070 ( 1996 ) that appealed to every country to limit diplomatic staff in sudan, the government high officials traveling and military of sudan to go out or pass through territorial every state and every country was appealed to refuse the use base plane for sudan aero plane.
The research type is qualitative, by using data collecting through library study, and use descriptive to analyze a data.
For analyzing this problem, the writer uses environmental model that proposed state concept as an identity in environment that decides the choice of action that will be taken by one state. According to them, the environment consist of some grades, one of them is international system. While for analysing the form of UN stressing to Sudan, Power Theory that proposed by Holsti, Coloumbis & Wolfe, and also Conwey can be referenced in this case.
The conclusion from this thesis is the stressing that is done by UN as appeal (resolution 1044 (1996) and sanction (resolution 1054 and 1070 (1996) succeed to influence the policy of Sudan government in terrorism.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11955
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Miftahuddin
"Tesis ini membahas Peran Sudanese Professional Association (SPA) dalam proses pelengseran Rezim militer Omar Bashir di Sudan dalam kurun waktu Desember 2018 hingga April 2019. Bashir yang bertahan dengan kekuasaannya selama lebih dari tiga dekade lamanya telah berhasil dilengserkan melalui serangkain aksi yang menekan Lembaga Keamanan Sudan untuk mencopot kekuasaan Bashir. Penelitian ini akan menjawab bagaimana peran SPA dalam proses pelengseran Bashir tersebut. Menggunakan Teori Modal Sosial, Kesempatan Politik, Mobilisasi, dan Pembingkaian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran SPA dalam proses jatuhnya Bashir tercermin dari keberhasilannya dalam mencitrakan dirinya sebagai organisasi sipil murni, memanfaatkan situasi krisis politik dan ekonomi untuk membentuk aliansi the Force of Freedom and Change sebagai jaringan partisipasi sipil, mengkordinir serangkaian aksi “just fall” sebagai mobilisasi massa serta mendeklarasikan piagam freedom and Change sebagai norma yang menjadi tujuan bersama

This thesis discusses about the role of the Sudanese Professional Association (SPA) in the process of overthrowing the military regime of Omar Bashir in Sudan from December 2018 to April 2019. Bashir, who remained in power for more than three decades, has been successfully removed through a series of actions that put pressure on the Sudanese Security aparatus to remove him from power. This study will answer how the role of SPA in the process of removing this regime. Using Social Capital Theory, political and mobilization, framing structure, this research concludes that the role of SPA in the process of overthrowing Bashir's regime is reflected in its success in perceiving itself as a pure civil society organization, utilizing political and economic crisis situations to form the alliance of the Force of Freedom and Change as a network of civic engagement, coordinating a series of “just fall” protests actions as mass mobilization and declaring the Charter Of Freedom and Change as norms that becomes the common goal of Sudanese civil society"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggraini
"Ada yang `tidak biasa' terjadi pada pemerintahan Sudan di bawah Umar al-Basir yang Islamis. Persepsi pemerintahan militer di bawah al-Basir dengan kelompok sipil yang diwakili NIF memiliki kesamaan, yaitu bagaimana menegakkan pemerintahan yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang di anut bangsa Sudan yang mayoritas berpenduduk muslim. Dengan kata lain, Pemerintah memahami kecenderungan masyarakat dan menyalurkan aspirasi politikmereka yang mayoritas memilih Islam sebagai landasan bernegara. Ada hubungan yang saling menguntungkan antara sipil dan militer. Sipil membutuhkan militer untuk mewujudkan ide-ide perjuangannya, dan militer membutuhkan dukungan massa sipil untuk melegitimasi kekuasaan..."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1995
S13154
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Al-Nuwayhi, Muhammad
"Buku ini berisi kuliah tentang perkembangan syair di Sudan. Masyarakat Sudan merupakan masyarakat campuran Afrika dan Arab. Syair yang berkembang di Sudan cenderung lebih berciri khas Arab dan meninggalkan ciri Afrika. Syair di Sudan memiliki beberapa gaya yang berkembang di antaranya tradisional dan romantis."
Kairo: Matba`ah Nahdah Misr, 1957
ARA 892.710 8 NUW m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>