Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian integral dari kegiatan sosial ekonomi suatu negara. Masalah utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada tata kelola dan profesionalisme karena kinerja BUMN dituntut oleh semua pemangku kepentingan. PT APUS merupakan salah satu BUMN, pada tahun 2019, terdapat kasus suap atas proses pengadaan barang yang terungkap dari proses Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis atas kasus suap ini. Permasalahan ini terjadi karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang yang berupa penyerahan uang untuk direktur keuangan PT APUS terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan analisis atas kasus suap berdasarkan prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan kerangka GCG dari KNKG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT APUS belum menjalankan seluruh prinsip GCG dengan baik dan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal atas organ perusahaan serta tidak berjalannya whistle blowing system.

---

The State-Owned Enterprises sector is an integral part of a country's socio-economic activities. The main problem faced by SOEs today lies in governance and professionalism because the performance of SOEs is demanded by all stakeholders. PT APUS is one of the SOEs, in 2019, there was a bribery case for the procurement process which was revealed from the Hand Catching Operation process by the Corruption Eradication Commission. This study aims to provide an overview and analysis of this bribery case. This problem occurred because of a case of abuse of authority in the form of handing over money to the finance director of PT APUS related to a project carried out by the company.PT INTAN. This study uses qualitative methods to provide analysis of bribery cases based on GCG principles using the GCG framework from KNKG. The results show that PT APUS has not implemented the all principles of GCG properly and effectively. This is due to the weakness of the internal control system over the company's organs and the ineffectiveness of the whistle blowing system at PT APUS."

"Pada konteks bisnis di pasar modal yang sarat dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dapat diketengahkan bahwa tanggung jawab perusahaan atau emiten meliputi prinsip transparansi, prinsip keadilan dan prinsip akuntabilitas. Dalam praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk memberikan fakta bahwa tidak semua fakta material di-disclose dalam prospektus, sehingga tidak berhasil memenuhi kewajiban dalam melaksanakan prinsip transparansi dari serangkaian prinsip Good Corporate Governance. Sebagai akibat dari penyampaian informasi yang tidak transparan, emiten dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Oleh karenanya diharapkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan agar meningkatkan kewenangan menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, secara khusus dalam seleksi emiten sebelum memberikan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal. Lebih lanjut disarankan agar prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan oleh semua perusahaan, baik pada perseroan terbuka maupun perseroan tertutup yang kaidahnya di-aplikasikan kedalam suatu Code of Conduct masing-masing perseroan.

---

From the context of business in capital market which fully-applies the principles of Good Corporate Government (GCG), it can be concluded that responsibility of a company or a listed company includes the principles of transparency, fairness, and accountability. In the implementation of its practice carried out by PT Adaro Energy Tbk, it is however found that not all material facts are disclosed in the prospectus; hence, it cannot successfully fulfill the obligation of performing the principles of transparency, as one of Good Corporate Governance principles. Consequently, as the result of non-transparent information conveyance, PT Adaro Energy Tbk as a listed company may be imposed a sanction for the violence of law related to Law No. 8 Year 1995 Regarding Capital Market. Therefore Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan are expected to improve their authorities and competences to run their functions according to the prevailing laws and regulations, in particular, in the event of listed company selection, prior to giving positive statement for public offering in Capital Market. Furthermore, it is suggested that, the principles of Good Corporate Governance (GCG) shall be fully implemented by all companies, either in public-listed company or in private company whereby the norm of which is applied into a Code of Conduct of each company."

"Penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG), merupakan suatu pola hubungan yang baik dan efektif antara dewan komisaris, dewan direksi, dan manajemen perusahaan dalam menciptakan peningkatan nilai pemegang saham. Atau dengan kata lain penyelenggaraan mekanisme GCG yang baik dan konsisten. sesungguhnya perlu didukung oleh tim direksi, manajemen, dan karyawan yang profesional dan berkualitas agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingan pihakpihak pemegang kepentingan perusahaan (stakeholder).Melalui Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Corporate Governance di BUMN tertanggal 1 Agustus 2002, BUMN diwajibkan menerapkan GCG secara konsisten dan atau sebagai landasan operasionalnya. Sehubungan dengan hal itu, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN industri strategis yang bergerak dibidang pelayanan publik dan memiliki bisnis yang bersifat monopoli alamiah (natural monopoly), menghadapi tuntutan penerapan GCG dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Untuk itu, dorongan serangkaian perbaikan tata pengelolaan perusahaan sangat diperlukan PT INTI berkaitan dengan kompetisi bisnisnya.Sebagai dasar dari penelitian ini, penulis membuat kerangka berpikir berkaitan dengan penerapan praktek GCG pada mekanisme internal perusahaan yakni keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan akhir perusahaan. Karena kedua dewan tersebut bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahan, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan summer daya sesuai dengan tujuan perusahaan (Syakhroza, 2000:14-15). Adapun indikator-indikator kinerja dewan tersebut harus disusun dan ditetapkan secara adil dan bertanggung jawab (fairness dan accountable), kinerja tersebut juga harus dikomunikasikan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan (transparency dan responsible), dan akhimya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya keputusan yang dibuat harus bebas (independent) dari intervensi pihak manapun.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan yang mencakup:1. Bagaimana gambaran umum mekanisme corporate governance yang dapat diterapkan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)?2. Apa dan bagaimana pandangan PT. INTI (Persero) terhadap pemahaman good corporate governance (GCG)?3. Bagaimana PT. INTI mengidentifikasi corporate governance dikaitkan dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang dan ancaman perusahaan?4. Bagaimana manajemen PT. INTI menerapkan pencapaian tujuan good corporate governance (GCG) dalam memperbaiki manajemen perusahaan?Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara umum makanisme praktek corporate governance yang dapat diterapkan di PT. Industri Teiekomunikasi Indonesia (Persero), pandangan PT. INTI (Persero) terhadap pemahaman GCG, mengidentifikasi corporate governance dikaitkan dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang dan ancaman perusahaan, dan bagaimana manajemen PT. INTI menerapkan pencapaian tujuan GCG dalam memperbaiki manajemen perusahaan.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pertama, metode deskriptif analitis sebagai upaya eksplorasi dan klarifkasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit penelitian yang diteliti. Kedua, metode eksplorasi analisis yakni penulis mencoba menggali pemahaman mengenai konsep corporate governance, yang secara teknis terwujud dalam bentuk penelitian dengan mengandalkan kuesioner atau observasi sekilas sebagai instrumen pengumpulan data.Dalam mendekati masalah, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metoda pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, melalui kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen PT. INTI yang memahami dan terlibat langsung dalam upaya penerapan GCG.Dan hasil analisis penelitian, mekanisme penerapan praktek corporate governance di PTINTI memasuki tahap awal dari pemahaman secara mendalam tentang prinsip GCG oleh key persons guna memperoleh 'komitmen' dalam organ perusahaan dalam rangka penerapan praktek GCG di PT INTI. Hal ini dttunjukkan melalui pembentukan Tim GCG dan pelaksanaan training GCG agar praktek GCG dapat berjalan pada jalur yang benar. dengan kata lain, mekanisme tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditunjukkan belum adanya pedoman GCG secara tertulis, belum ada komite audit, komite nominasi, dan komite remunerasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kepmen no.117/2002, Mekanisme yang tepat atas penerapan praktek GCG di PT. INTI (Persero), adalah berkesinambungannya interpretasi tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola hubungan antara dewan komisaris, pemegang saham dan Direksi/manajemen perusahaan, dan dari hasil penelitian terlihat interpretasi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Terutama dari sisi pembinaan dan kompensasi manajemen perusahaan yakni upaya untuk mendapatkan kinerja manajemen yang optimal dengan mengevaluasi kinerja direksi dan manajemen senior secara rutin dengan memeriksa laporan-laporan dari direktur utama dan dengan berinteraksi dengan manajemen atau direksi secara langsung. Akan tetapi pada umumnya kualitas praktek corporate governance para responden secara rata-rata tergolong baik. Ada satu responden yang mendapat predikat sangat baik, delapan responden yang mendapat predikat menengah baik dan satu responden yang mendapat predikat menengah buruk dalam pemahaman mekanisme penerapan praktek GCG di PT INTI.Oleh karena itu, terbentuknya GCG akan dapat dicapai apabila perusahaan memiliki structural governance yang jelas dengan manajemen yang transparan dan accountable dalam mengelola perusahaannya. Adanya aturan main yang jelas dan laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan akan mempermudah stakeholders melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap para direksi dan jajaran dalam rangka menciptakan perusahaan yang sehat, bersih dan memiliki daya saing yang tinggi.

---

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practice is an effective and good relationship pattern between boards of commissioners, boards of directors and management in creating value-added for shareholder. Or the well and consistently application of GCG's mechanism needs supporting from professional and qualitative the boards of directors, the management's, and the employees to manage the company to achieve the stakeholder?s goals and missions.

Through the Decree of State-Owned Enterprises Minister Number 1171M-MBU12002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practice in State-Owned Enterprises dated 1 August 2002, that all State-Owned Enterprises should implement GCG consistently or became as an operational basis. In connection with that decree, as one of the industrial strategic of SOEs in public servicing and has natural monopoly business, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) face the demand for implementing GCG in dynamically and competitive environment's business. Therefore, the managerial of PT. INTI needs to improve their corporate governance in relation with their business competition.

As a basic research, the researcher has compiled framework idea in relation with implementation of GCG Practice on internal company mechanism, namely continual relation balanced to achieve company goals between company organ (General Meeting of the Shareholders, boards of commissioners and boards of directors). Because, both of the boards have fully responsibilities and authorities in adopting any regulations concerning how to implement the guidance, observation and operation of management resource according to company goals (Syakhroza, 2000:14-15). The performance indicators of the boards should arranged and adopted with fairness and accountable, also communicated transparence and responsible, and finally in conducting management resource, the decisions which adopted should be independent from others interventions.

This research will answered some main problems as follows:

1. What is the general overview of corporate governance mechanism, which could implement in PT INTI (Persero)?

2. What is the PT. INTl (Persero) management overview concerning GCG?

3. How does PT. INTI (Persero) identify corporate governance in relation with company' strengths, weaknesses, opportunities and threats?

4. How does PT. INTI (Persero) implement GCG goal attainment in improving the company management?

The target of this research is to describe an overview of corporate governance mechanism which could implement in PT. INTI (Persero), the overview of PT. INTI (Persero) management concerning GCG, identified corporate governance in relation with company strengths, weaknesses, opportunities and threats, and how the management of PT. INTI (Persero) in implementing the GCG to improve company management.

The methods used in this research are first, descriptive analytical methods for exploring and clarify the phenomena or social facts by describe some variable concerning the problems and research units of the research. Second, explorative analytical method, namely researcher has tried to find out the knowledge concerning corporate governance concept, which technically read by questioner and observation as data collecting instruments.

To approach the problems, researcher use qualitative approach by bibliography study, questioner and interview. Respondent of the research are stockholders, boards of commissary and management of PT. INTI (Persero) which mastering and involving in GCG implementation.

From the result of this research, the mechanism of the implementation of good corporate governance practice in PT. INTI enters the early step from deep mastering about GCG principle by key persons to find "commitment' in company organ. It shown by forming GCG team and conducting GCG training in order GCG practice could implement truly. On the other words, the mechanism could not be done properly. It can be seen that there are no guidance books, audit committee, nomination committee and remuneration committee, which are required by Minister Decree Number 117/M-MBU12002. The true mechanism from the implementation GCG practice in PT. INTI (Persero) is the continuity of interpretation of company abilities in maintaining the relationship between boards of commissary, shareholders and company directors/management. And from the result of this research it can be seen that the interpretation is not conducted properly, especially from the guidance and compensation of company management namely to find optimal management performance by evaluating directors and senior management routinely by checking president director's report and by interacting with management or boards of directors directly. However, generally the quality of respondents concerning GCG practice meanly can be included in good classification. There is one respondent get best predicate, eight respondents get good medium predicate and one respondent get medium bad predicate in mastering the mechanism on implementation of GCG practice.

Therefore, the GCG formulated could be achieved if the company has clear structural governance with transparence and accountability in managing the company. Clear regulations and accountability reports will facilitate stakeholders in watching and controlling boards of directors and company management in creating good and high competitiveness company."

"Good Corporate Governance (GCG) mendapatkan perhatian luas setetah terjadinya berbagai /crisis seperti Krisis Moneter di Indonesia ataupun skandal Enron di Amerika Serikat. Lima eiemen GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertonggungjawafaan, Kemandirian dan Kewajaran baik dalam arti sempit dan tuas. Dalam arti tuas GCG berkaitan dengan para stakeholders perusahaan. Di sisi lain Corporate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, GCG dan CSR merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat setaku stakeholders"

"Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu organ pengawas dalam institusi perbankan syariah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting, terutama dalam pengawasan yang menyangkut prinsip syariah. Untuk mengoptimalkan pengawasannya, maka DPS perlu menerapkan prinsip Good Corporate Governance di dalam proses pengawasan dan pemeriksaannya. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil analisa penelitian ini, ternyata pelaksanaan pengawasan DPS memberikan dampak postif kepada institusi syariah dan juga industri perbankan syariah.

---

Sharia Supervisory Board is one of the most important elements in supervising sharia transactions at sharia institutions, especially to assure sharia principles. To perform this function, Sharia Supervisory Board must apply a good corporate governance principles in its supervisory process in order to optimize its functions. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. From the analysis of this study, the implementation of a good corporate governance principles in supervising sharia transactions at sharia institution make a positive impact to sharia institution itself and sharia banking industry."

"Pasal 33 UUD 1945 secara tersirat menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk pelaku ekonomi di Indonesia yaitu swasta, koperasi dan BUMN. Fungsi dari BUMN adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di dalam perjalanan sejarahnya, BUMN telah mengalami banyak perubahan baik dan bentuk, nama, maupun landasan hukumnya. Meskipun telah mengalami banyak perubahan tetapi fungsi BUMN sebagai unit ekonomi, agen pembangunan, dan stabilisator ekonomi di Indonesia tidak berubah. Untuk melaksanakan fungsinya, BUMN diberikan berbagai kemudahan, hak monopoli dan proteksi tertentu sehingga swasta dan koperasi tidak bisa masuk berusaha. Namun, sejarah juga membuktikan bahwa ternyata sampai saat ini BUMN belum dapat melakukan fungsinya baik sebagai unit ekonomi maupun pelayan publik. Seringkali disebutkan bahwa BUMN mengalami kerugian. Kendala yang seringkali menghambat BUMN untuk berfungsi secara ekonomi adalah Pemerintah sendiri. Selain itu, kualitas SDM yang buruk dan budaya korporasi yang cenderung KKN ternyata juga memberi andil terhadap kerugian BUMN. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, perlu adanya perubahan (reformasi) pengelolaan BUMN. Dengan dasar UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : KEP-117IMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara maka BUMN wajib untuk menerapkan good corporate governance. Good Corporate Governance sendiri merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, dan berkembang di dunia bisnis swasta. Namun, Pemerintah melihat bahwa prinsip GCG ini ternyata banyak memberikan manfaat terhadap pemulihan ekonomi sebagai akibat krisis ekonomi global pada tahun 1998 sehingga diharapkan dengan menerapkan GCG maka ada perubahan cara pengelolaan BUMN lebih baik sebagai unit ekonomi dan pelayan publik yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada umum dan dapat memberikan pemasukan yang seimbang kepada Negara. BUMN bergerak di bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Khususnya di bidang pertambangan adalah PT. (Persero) Aneka Tambang Tbk. Bagi Antam, pengelolaan perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan perseroan, pemegang saham, dan stakeholders yang dimaksud di dalam KepMen No.117/2002 sudah dilakukan sejak tahun 1997 ketika Antam diprivatisasi. Penerapan GCG dilakukan dengan 5 (lima) tahap yang saling berkaitan yaitu : Penyadaran (awareness), Pengkajian (assestment), Penyempurnaan (improvement), Penyebarluasan (socialization) dan Pengungkapan (disclosure). Selain itu, Antam sudah membuat Paraturan Kebijakan Perusahaan, Management Policy, Standard Operational Procedur, dan Standar Etika perusahaan dalam kegiatan operasional, serta adanya pengawasan dan koordinasi yang baik dan tepat antara Direksi dan Komisaris sebagai alat untuk menegakkan GCG. Atas usahanya dalam menerapkan GCG, maka Antam sudah menerima beberapa penghargaan balk dari dalam negeri maupun luar negeri."

"BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002, yang telah diperbaharui dengan Per-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, mewajibkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten oleh BUMN dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN. Data hasil assessment atas 109 BUMN sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerapan GCG pada BUMN secara umum masih perlu ditingkatkan agar bisa memperoleh predikat "sangat baik" atau sesuai dengan best practices penerapan GCG. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan GCG pada BUMN diambil contoh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat PT KBI, sebagai studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memacu percepatan penerapan GCG di BUMN yaitu: (i) dorongan peraturan (regulatory driven) dari Kementerian BUMN. Untuk itu disarankan agar Kementerian BUMN menyempurnakan peraturan-peraturan GCG beserta petunjuk teknis pelaksanaannya; (ii) meningkatkan komitmen seluruh organ GCG BUMN untuk menindaklanjuti hasil assessment GCG dan proaktif dalam melakukan benchmarking terkait perannya masing-masing dalam GCG; (iii) me-refresh peranan masing-masing organ dalam GCG; (iv) menerapkan sistem reward and punishment terkait penerapan GCG.

---

SOEs have an important role in the national economy. Considering this, the government, through SOE Minister Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, on August 1, 2002, which has been updated with Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, requires the application of the Good Corporate Governance (GCG) consistently by the state and make the principles of GCG as the foundation of operational state.

Data assessment results over 109 SOEs by the end of 2009 showed that in the period of 2007 until 2009 the implementation of GCG in SOEs in general still needs to be improved in order to earn the title of "very good" or in accordance with the application of GCG best practices. To determine the constraints on SOEs GCG taken sample of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or abbreviated PT KBI, as a case study. This type of research is qualitative research.

The results suggest things to do in order to encourage the acceleration of the implementation of GCG in SOEs, that is: (i) regulatory driven from Ministry of SOEs. It is recommended that the Ministry of SOEs to improve the rules of GCG and their technical implementation guide. (ii) Enhance the commitment of all state organs to follow up the results of assessment and proactive in benchmarking related to their respectives roles in GCG. (iii) Refresh the roles of each organ in the GCG; (iv) Implementing the systems of reward and punishment related to the implementation of GCG."

"Tanpa strategi, sebuah organisasi bagaikan kapal tanpa kemudi, berputar-berputar dalam lingkaran. Organisasi yang demikian seperti pengembara tanpa arah dam tujuan yang jelas. Setali tiga uang ketika mengimplementasikan GCG; tanpa mengagas dan/atau mengeksekusi strategi secara cerdas = menegakan benang basah. Buku ini memaparkan paparan argumentasi, analisis dan kristalisasi pengalaman panjang penulis, serta didukung contoh-contoh membumi berdasarkan faktafakta empiris, diracik menjadi Smart Strategy for 360 Degree GCG yang sungguh powerful."

"Penelitian ini menganalisis hasil aspek pengungkapan informasidantransparansi pada penerapan GCG pada Perum LPPNPI sertafaktor-faktor yang memengaruhi perubahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan perolehan data primer melalui wawancara dengan Sekretaris Perusahaan, Kepala dan satu orang Staff Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG. Data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, laporan pelaksanaan evaluasi tingkat maturitas implementasi GCG, laporan hasil assessment penerapan GCG, dan informasi lain yang relevan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengungkapan informasi dan transparansi Perum LPPNPI mengalami perubahan dari tahun 2014-2016. Dari 16 paremeter yang dianalisis, 15 diantaranya mengalami perubahan yaitu enam parameter yang meningkat setiap tahunnya terkait penyajian laporan tahunan, ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan pengawas dan laporan direksi, profil perusahaan, analisa dan pembahasan manajemen, serta pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Tujuh parameter yang meningkat pada tahun 2015 dan menurun pada tahun 2016 terkait prosedur pengendalian informasi, kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian informasi, media penyediaan informasi, situs perusahaan, pemutahiran informasi dan situs perusahaan, bagian tersendiri mengenai laporan keuangan, serta perolehan penghargaan. Dua parameter lainnya yaitu adanya media lain dan keikutsertaan dalam Annual Report Award ARA. Satu parameter yang tetap selama tahun 2014-2016 adalah tingkat kemudahan akses informasi perusahaan serta terdapat tujuh faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

---

This study analyzes the results of information disclosure and transparency aspects of GCG implementation on Perum LPPNPI as well as factors influencing the changes. This study uses a case study approach with primary data through interviews with Corporate Secretary, Head and one staff of the Corporate Performance Management, Risk Management and GCG Management Staff. Secondary data obtained from company annual report, GCG level evaluation report, GCG assessment report, and other relevant information on research topic.

The results of this study indicate that the results of information disclosure and transparency of Perum LPPNPI have changed from 2014 2016. Of the 16 parameters analyzed, 15 of them were amended, six parameters increased each year in relation to the presentation of annual reports, an overview of important financial data, supervisory reports and reports of directors, company profiles, analysis and management discussions, and disclosure of good corporate governance practices.

Seven parameters are increasing by 2015 and declining by 2016 in terms of information control procedures, compliance with information control policies, information provision media, corporate sites, information updates and company sites, separate portions of financial lapses, and award recognition. Two other parameters are the presence of other media and participation in the Annual Report Award ARA . One fixed parameter during 2014 2016 is the level of ease of access to corporate information and there are seven factors that influence the change."