Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia masih memiliki tantangan dalam upaya penurunan AKI untuk mencapai target SDGs tahun 2030. Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program yang efektif untuk menurunkan AKI, namun selama satu dekade terakhir program KB mengalami stagnansi. Saat ini, program KB cenderung berfokus pada perempuan dan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana dinilai masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana pada tahun 2007, 2012 dan 2017, determinan sosial yang mempengaruhinya serta ketidakmerataan geografis dan sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi potong lintang dari data pasangan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, 2012 dan 2017. Sampel pada penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) yang masih dalam status perkawinan dan responden istri sedang tidak hamil. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 5.058 (2007), 5.431 (2012) dan 5.957 (2017) pasangan. Analisis multiway ANOVA dilakukan untuk menilai determinan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana. Berbagai ukuran ketidakmerataan juga digunakan untuk meninjau ketidakmerataan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana dengan bantuan alat ukur Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO). Hasil penelitian adalah terjadi peningkatan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana dalam kurun waktu 2007 – 2017, dari 68.9 hingga 71.2. Jika dilihat dari ketidakmerataan geografis dan sosial ekonomi, terjadi penurunan ketidakmerataan meskipun terdapat beberapa perubahan pola ketidakmerataan pada tempat tinggal (perkotaan vs perdesaan) dan sosial ekonomi. Umur suami, pendidikan suami, tempat tinggal dan paparan KIE KB dari media menjadi determinan sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana. Perlu ada pemanfaatan media sosial atau media massa dengan melakukan kampanye massif terkait peran laki-laki dalam keluarga berencana baik sebagai pengguna maupun pendamping dan agen perubahan.

---

Indonesia still has challenges in efforts to reduce MMR to achieve the SDGs target in 2030. Family Planning (KB) is one of the effective programs to reduce MMR, but over the past decade the family planning program has stagnated. Currently, family planning programs tend to focus on women and men's participation in family planning is still considered low. The purpose of this study was to find out the male involvement in family planning in 2007, 2012 and 2017, the social determinants that influence it as well as geographical and socioeconomic inequality.

This study uses a quantitative approach with a cross-section study design from the pair data of the Indonesian Health Demographic Survey (IDHS) in 2007, 2012 and 2017. The samples in this study were couples of childbearing age who were still in marital status and respondents wives were not pregnant. The total sample in this study was 5,058 (2007), 5,431 (2012) and 5,957 (2017) couples. ANOVA multiway analysis was performed to assess the determinants of male involvement in family planning. Various measures of inequality are also used to review the unevenness of male participation in family planning with Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) measuring tool developed by the World Health Organization (WHO).

The results of the study were an increase in male participation in family planning in the period 2007 – 2017, from 68.9 to 71.2. There is a decrease in geographical and socioeconomic inequality even though there are some changes in the pattern of inequality in residences (urban vs rural) and socioeconomic. The husband's age, husband's education, place of residence and exposure to family planning promotion from the media are social determinants that have a significant influence on man involvement in family planning. Massive campaigns using social media need to be done to promote the role of men in family planning as active client, companions and agents of change"

"Skripsi ini membahas determinan atau faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap status unmet need KB yang bisa dialami oleh wanita. Determinan ini berupa karakteristik atau latar belakang individu yang bisa menimbulkan cost/biaya dan motivasi tertentu dalam penggunaan kontrasepsi sehingga mengakibatkan kebutuhan dari individu terhadap KB tidak bisa terpenuhi. Dalam skripsi ini dilakukan dua analisis: deskriptif dan inferensial terhadap total unmet need berdasarkan data SDKI tahun 2007 dengan ruang lingkup nasional atau seluruh Indonesia. Analisis inferensial menggunakan model regresi logistik biner atau logit. Hasil analisis terhadap data SDKI sejak tahun 1991 menunjukkan bahwa persentase unmet need di Indonesia telah mengalami penurunan sejak tahun 1991 walaupun angka tersebut stagnan sejak 3 survei terakhir selama 12 tahun di angka 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa unmet need telah menjadi permasalahan laten yang belum bisa sepenuhnya diatasi dan pemerintah harus menjadikan permasalahan ini sebagai salah satu fokus penyelesaian dalam program KB pada masa yang akan datang, demi menunjang pembangunan di bidang kependudukan,walaupun angka 9 persen masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di dunia. Analisis deskriptif menemukan bahwa persentase unmet need akan menurun seiring meningkatnya umur wanita dan meningkat seiring bertambahnya jumlah anak yang dimiliki serta memiliki nilai lebih tinggi pada golongan wanita yang tidak bekerja, bertempat tinggal di desa, kurang berpendidikan, berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah, belum pernah memakai KB, dan suaminya tidak setuju terhadap KB. Analisis menggunakan model multivariat dengan metode logistik biner menunjukkan bahwa umur wanita, jumlah anak masih hidup, status kerja wanita, pendidikan tertinggi, kesejahteraan, wilayah tempat tinggal, status pernah tidaknya memakai KB, persetujuan suami terhadap KB dan banyaknya diskusi tentang KB di antara pasangan, berpengaruh kepada status unmet need KB wanita pada tingkat kepercayaan 95%, dengan hasil yang tidak berlawanan dengan hasil analisis deskriptif kecuali untuk variabel wilayah tempat tinggal dan pendidikan tertinggi.

---

This thesis discuss about the determinants or factors that could give effects to the status of unmet need for family planning experienced by women. These determinants are the individual characteristics that will cause some certain costs or motivation to the women in using contraception, and could make the demand or willingness from the women to use family planning become unaccomplished. This thesis performs two kind of analysis: Descriptive and inferential analysis of the total unmet need based on data of IDHS 2007 which has a national scope for all provinces in Indonesia.

The analysis of IDHS data since 1991 showing that the percentage of unmet need for family planning have been declining, although the amount of percentage is stagnant for the last 12 years during the last 3 IDHS. This fact shows that unmet need for family planning in Indonesia has become a latent problem which cannot be completely solved and the government should pay attention in solving this problem in the future as a part of sustaining a development in population aspect of the country, although the percentage is relatively low for Indonesia if compared to another developing countries in the world.

Descriptive analysis finds that the percentage of unmet needs will decrease as the age of women become older, and will increase when the number of child possessed by the women is also increasing. The percentage of unmet need would be higher for women with some certain characteristics : Not working women, living in rural area, less educated, low welfare, never use any method of contraception, never discuss family planning with partner and whose husband is disagree to family planning.

Analysis using multivariate model with binary logistic method shows that age of women, number of living children possessed, women working status, women highest education, place of living, welfare, ever use of contraception, discussion about family planning with husband, and the husband approval to family planning are significant determinants for women unmet need status in 95% confidence interval, and the results for all variable are the same with the descriptive analysis conducted before, except for place of living and women highest education variables."

"

Abstrak

 

Unmet need KB merupakan kondisi perempuan aktif seksual yang ingin menunda atau membatasi kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Penelitian ini mengkaji determinan sosiodemografik unmet need di Indonesia. Pengukuran unmet need menggunakan data SDKI 2017 dengan cara non-kalender yang mendasarkan pada status penggunaan kontrasepsi saat survei (11,7%), sedangkan cara kalender mendasarkan status penggunaan kontrasepsi dalam kurun waktu 69 bulan jelang survei (14,7%). Perbedaan sekitar 3% ini menyangkut tambahan hampir 1,6 juta perempuan berisiko kehamilan tidak diinginkan. Indonesia dengan konteks angka putus pakai kontrasepsi relatif tinggi, pengukuran unmet need KB cara kalender lebih sesuai dibanding cara non-kalender. Penguatan konseling oleh tenaga kesehatan, penataan pola pelayanan KB yang lebih sesuai diperkotaan, pemerataan pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau masyarakat miskin diharapkan dapat menurunkan unmet need KB.

 

---

Abstract

 

Unmet need for family planning is a condition of sexually active women who want to delay or limit pregnancy but do not use contraception. This study examines the unmet need for sociodemographic determinants in Indonesia. Unmet need measurement uses IDHS 2017 by the non-calendar method which is based on the contraceptive use status during the survey (11.7%), while the calendar method is based on the status of contraceptive use within 69 months prior to the survey (14.7%). This difference of around 3% concerns the addition of nearly 1.6 million women at risk of unwanted pregnancy. In Indonesia with relatively high contraceptive discontinuation rate, the unmet need for family planning in the calendar method is more appropriate than the non-calendar method. Strengthening counseling by health workers, structuring patern family planning services that are more appropriate in urban areas, equitable distribution of family planning services throughout Indonesia, and reaching the poor are expected to reduce unmet need for family planning. 

"

"Angka kelahiran total di Jawa Barat tahun 2007 masih tinggi yaitu 2,6 sehingga perlu diketahui niat ber-KB pada remaja saat ini untuk menggambarkan kesuksesan pengendalian penduduk di masa depan. Penelitian ini dengan desain potong lintang bertujuan untuk mengetahui distribusi niat Ber-KB remaja berusia 15-24 tahun yang belum menikah di Jawa Barat dari data Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia 2007. Hasil penelitian sebagian besar remaja niat KB (52,7%). terdapat perbedaan distribusi niat KB berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pengetahuan, paparan media, pertemuan masyarakat, dan peran sekolah dengan nilai p >=0,05.

---

Total fertility Rate in west Java in 2007 was still high at 2,6 so it is need to be known the intention of family planning in today's youth to illustrate the success of population control in the future. This study with a cross-sectional design aims to determine the distribution of family palnning intentions of adolescent aged 15-24 years who were not married in West Java from data of Indonesia Young Adult Reproductive Health Survey of Indonesia in 2007.

The results show that adolescent has intention to do family planning (52,7%). There are differences in the distribution of family planning intentions based on gender, education level, residence, knowledge, media exposure, community meetings, and the role of schools with p value >=0,05."

"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan dalam Program Keluarga Berencana di Indonesia (Analisis Data Susenas dan Potensi Desa 2005) Penduduk yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, tingkat fertilitas yang tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. Program Keluarga Berencana adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Melalui keberadaan program KB diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumbet daya manusia Indonesia. Dalam jangka pendek program KB memang dirasakan kecil manfaatnya, tapi sesungguhnya secara jangka panjang program KB memberikan kontribusi yang signifikan pada keluarga sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa dan negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Susenas tahun 2005, dengan mengambil sampel ibu-ibn rumah tangga berstatus menikah yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 49 tahun dan pernah menggunakan/memakai slat/cara KB. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari beberapa variabel bebas yang diujikan, variabel lokasi tempat tinggal, umur ibu, usia kawin perlama, pendidikan ibu, jumlah anak lahir hidup yang dimiliki, suku, kondisi pekeljaan dan kondisi ekonomi, posyandu dan polindes berpengaruh secara signifikan terhadap keikutsertaan ibu-ibu dalam ber-KB di Indonesia. Sementara variabel anggaran, rumah sakit bersalin, puskcsmas dan pustu tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam ber-KB di Indonesia.

---

The qualified population is one of foundation capital on Sustainable development. Yet, accelerating of grown over population, high fertility and the dissemination population in Indonesia are not balancing with advanced quality. The Family Planning Program is one of govemment effort for handling of grown over population. Family planning program hopefully will make the safety family and finally would improve the quality of human resources in Indonesia. Actually, in spite of the family planning program felt insignificance contribution in short time, but in the long time family planning program will give significant contribution to family as a part of national development.

This research is using of National Socio - Economic Survey (Susenas) and Village Potencies (Potdes) 2005 data’s. Samples of this research are marriages couple woman which age is 15 to 49 years old, and has had I ever/ in use contraception. The independent variables which put to the test is location (urban/rural), mothers age, age of first marriage, mother’s education, number of alive child, ethnic group, activity, economy condition, Integrated Servicing Post (posyandu) and polindes are influential to the factoring of family planning program participation of marriage couples woman in Indonesia. While, the family planning program budget, bear a child hospital, puskesmas and Assign Puskesmas (Pustu) have no influential."

"Program keluarga berencana merupakan salah satu program yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama pada kesehatan ibu, bayi, dan anak. BKKB Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi non struktural Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di DKI Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana maka perlu diupayakan peningkatan kualitas manajemen program Penelitian ini menggambarkan manajemen program keluarga berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan sistem. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat memberi gambaran yang sebenarnya tentang Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007. Dari hasil penelitian, maka diketahui bahwa pegawai yang terdapat di BKKB Prov. DKI Jakarta merupakan Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Sistem perekrutan, kenaikan pangkat, pensiun, dan keuangan sudah sepenuhnya dikelola oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang diperoleh untuk membiayai program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta berasal dari Pemda DKI Jakarta dan BKKBN Pusat. Adapun perlengkapan didapat melalui proses pengadaan yang dilakukan sendiri oleh BKKB Provinsi DKI Jakarta serta distribusi dari BKKBN pusat.BKKB Provinsi DKI Jakarta membuat perencanaan serta melakukan proses pengendalian dan evaluasi program keluarga berencana secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat provinsi. Sedangkan dalam pelaksanaannya, BKKB Provinsi DKI Jakarta mengkoordinasikan kepada sektor-sektor lain untuk mendukung program keluarga berencana di DKI Jakarta. Pencapaian program keluarga berencana dilihat pada dua komponen utama, yaitu pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif yang terbagi lagi menjadi peserta KB aktif MKJP dan Non MKJP. Pencapaian peserta KB baru pada tahun 2007 mencapai 109, 77% dari target PPM yang ditetapkan sedangkan pencapaian peserta KB aktif hanya sebesar 85,57% dari target PPM yang ditetapkan. Penggunaan kontrasepsi MKJP yang paling dominan adalah dengan metode IUD sedangkan penggunaan kontrasepsi Non MKJP yang paling dominan adalah dengan metode Suntik. Dari pembahasan pada tiap-tiap variabel input, proses, dan output, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Manajemen Program Keluarga Berencana di Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007 belum berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas program keluarga berencana di BKKB Provinsi DKI Jakarta pada tahun mendatang , maka penulis menyarankan kepada BKKB Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perencanaan kebutuhan petugas lapangan untuk menunjang program keluarga berencana sehingga jumlah petugas dapat sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Selain itu, BKKB Provinsi DKI Jakarta juga diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya advokasi terhadap pembuat keputusan berkaitan dengan dukungan anggaran program keluarga berencana serta meningkatkan promosi metode kontrasepsi jangka panjang sehingga dapat meningkatkan efektifitas program keluarga berencana di Provinsi DKI Jakarta."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan persepsi mengenai nilai anak laki-laki dalam keluarga Batak-Mandailing di Kotamadya Medan, serta sejauh mana Status Sosial Ekonomi mempengaruhi persepsi terhadap nilai anak laki-laki tersebut. Penelitian dilakukan pada dua kecamatan di kota Medan, yaitu kecamatan Medan Baru dan kecamatan Medan Tembung. Kecamatan Medan Baru dihuni oleh mayoritas masyarakat Batak-Mandailing dengan status sosial ekonomi relatif tinggi, sedangkan kecamatan Medan Tembung dihuni oleh mayoritas masyarakat Batak-Mandailing dengan status sosial ekonomi relatif rendah. Dari masing-masing kecamatan itu diambil 2 kelurahan untuk diteliti. Objek penelitian adalah masyarakat Batak-Mandailing yang diwakili oleh kepala keluarga (Batak), berusia 20 tahun ke atas, telah menikah, serta berdomisili di kotamadya Medan. Pengumpulan data selain dilakukan melalui kuesioner, juga dilakukan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat Batak-Mandailing. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran pandangan mengenai anak laki-laki. Anak laki-laki yang sebelumnya lebih diutamakan daripada anak perempuan (seperti dalam bidang pendidikan, pembagian tugas di rumah, kegiatan ekstra kurikuler, ataupun kegiatan adat), kini cenderung dianggap sama. Pergeseran pandangan ini pula dilihat dalam hal pembagian harta warisan. Menurut adat Batak-Mandailing, anak perempuan tidak mendapat hak waris. Namun, temuan penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar responden akan memberikan warisan yang sama, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Tampaknya, ketiadaan anak laki-laki dalam sebuah keluarga Batak-Mandailing, bukan lagi merupakan masalah besar. Walaupun menurut adat anak lelaki ditetapkan sebagai penerus marga, anggapan bahwa keberlanjutan keturunan itu semata-mata ditentukan oleh adanya anak lelaki, cenderung tidak lagi terlalu dominan. Keterikatan terhadap marga dan pengetahuan mengenai silsilah marga masih tetap kuat dalam diri orang-orang Batak-Mandailing. Namun, kehidupan di kota besar, dengan segala gejolak dan dinamikanya, cenderung menyebabkan interaksi dalam hubungan kekerabatan di antara mereka kurang intensif. Variabel status sosial ekonomi dengan indikator pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan pemilikan tampaknya kurang berpengaruh terhadap perubahan persepsi mengenai nilai anak laki-laki dalam keluarga Batak-Mandailing di kota Medan. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan tes statistik Tau Kendall menunjukkan, bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status sosial ekonomi dan persepsi mengenai nilai anak laki-laki. Dengan demikian, hipotesis yang sebelumnya diajukan dalam penelitian ini, ditolak. Kemungkinan ada faktor-faktor lain seperti media televisi, radio, surat kabar dan majalah, ataupun kontak dengan kelompok-kelompok sosial lain yang cenderung lebih mempengaruhi perubahan persepsi tersebut. Untuk itu kiranya diperlukan penelitian lebih lanjut. "

"Partisipasi pria di Indonesia dalam pemilihan KB berjenis MOP masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran partisipasi suami dalam KB MOP di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada 10 orang informan utama yaitu suami yang memilih MOP dan suami yang memilih kontrasepsi lain. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam pada bulan Juni-Juli 2023 dan dilakukan analisis isi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi suami dalam MOP disebabkan karena istri tidak bisa ber-KB lagi, ada efek samping dan kegagalan dari kontrasepsi sebelumnya. Suami yang memilih MOP memiliki pengetahuan dan keyakinan yang baik serta mendapatkan dukungan dari istri dan petugas kesehatan. Sementara suami yang memilih kontrasepsi lain memiliki pengetahuan yang kurang dan tidak memiliki keyakinan untuk melakukan MOP serta kurang mendapatkan dukungan dari keluarga, tokoh masyarakat maupun petugas kesehatan. MOP masih dianggap tabu dan ada anggapan tentang efek samping MOP yang dapat menganggu fungsi seksual pria. Fasilitas MOP sangat terjangkau dan prosedur MOP dilakukan secara gratis. Keberadaan sarana informasi tentang MOP di lingkungan tempat tinggal kurang memadai namun informan dapat mengakses informasi secara pribadi melalui media cetak maupun digital seperti internet. Diperlukan strategi peningkatan penyuluhan, pembentukan kelompok KB pria dan peningkatan pengetahuan tentang MOP bagi kader dan tokoh masyarakat.

---

The participation of men in Indonesia in choosing the MOP type of family planning is still very low. This study aims to look at the picture of the husband in KB MOP in Selebar District, Bengkulu City. This research is a qualitative research with a case study approach on 10 main informants from husbands who choose MOP and husbands who choose other contraception. Data collection was carried out using in-depth interviews in June-July 2023 and content analysis was carried out. The results of the study revealed that the husband's participation in MOP was due to the fact that the wife could not take family planning anymore, there were side effects and failure of previous contraception. Husbands who choose MOP have good knowledge and confidence and get support from their wives and health workers. Meanwhile, husbands who chose other contraception had less knowledge and did not have the confidence to do MOP and received less support from their families, community leaders and health workers. MOP is still considered taboo and there are assumptions about the side effects of MOP that can interfere with male sexual function. The MOP facility is very affordable and the MOP procedure is performed free of charge. The existence of information facilities about MOP in the neighborhood is quite adequate, but informants can access information personally through print and digital media such as the internet. A strategy is needed to increase counseling, form family planning groups for men and increase knowledge about MOP for cadres and community leaders."

"

Berdasarkan hasil laporan SDKI, angka unmet need KB di Indonesia pada tahun 2012 berada pada angka 11,4% menjadi 10,6% di tahun 2017. Berdasarkan SDKI 2017, angka unmet need Jawa Barat adalah 11% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan berada angka 14.4%. Tingginya angka unmet need menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan aborsi yang tidak aman dan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada wanita kawin di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan sampel wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin/tinggal bersama pasangan. Penelitian ini meggunakan uji chi-square dan regresi logistik untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini yaitu angka unmet need KB Jawa Barat adalah 10.3% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan adalah 14%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki odds ratio terbesar untuk unmet need KB di kedua provinsi adalah dukungan pasangan [AOR=5]. Wanita yang tidak mendapat persetujuan dari pasangan untuk menggunakan kontrasepsi memiliki kemungkinan lima kali lebih tinggi untuk mengalami unmet need KB. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus diprioritaskan lewat pendekatan pasangan/ peran pria dalam program KB.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey, the percentage of unmet need for family planning in Indonesia namely at 11.4% in 2012 to 10.6% in 2017. Meanwhile, based on IDHS 2017, the unmet need for West Java is 11% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14.4%. The high rate of unmet need raises various kinds of problems including unwanted pregnancies, causing unsafe abortions and contributing to high maternal and infant mortality rates. This research was conducted with the aim of knowing the determinants of the incidence of unmet need for family planning among married women in West Java and South Sulawesi. The study design that is used in this study is cross-sectional with a sample of women aged 15-49 years who were currently married/living with a partner. This study uses the chi-square test and logistic regression to describe the strength of the relationship between variables. The results of this study are the unmet need for family planning in West Java is 10.3% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14%. The results of the multivariable analysis showed that the variable that had the greatest odds ratio for unmet family planning needs in the two provinces was spousal support [AOR=5]. Women who do not receive consent from their partners to use contraception are five times more likely to experience unmet need for family planning. The family as the smallest unit of society must be prioritized through the male partner/role approach in family planning programs.

"