Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah negara penerima bebas visa (visa exemption), jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, PDRB, dan inflasi terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di 9 kota/ kabupaten destinasi wisata di Indonesia. >Visa exemption policy adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah agar warga negara asing dapat dengan mudah masuk ke negara Indonesia dengan membebaskan kewajiban memiliki visa. Dengan adanya kebijakan bebas visa diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk negara Indonesia, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah negara penerima bebas visa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, tetapi tidak signifikan terhadap pajak hotel. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, PDRB, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the number of visa-free countries travel to Indonesia, the number of tourist visits both foreign and domestic, GRDP, and inflation on tax revenues from the hotel and restaurant in 9 tourist destination cities/regencies in Indonesia. The visa exemption policy is a government policy that allows foreign citizens to easily enter Indonesia by waiving the obligation to have a visa. It is envisaged that the visa-free policy will have a positive effect on Indonesia, one of which aims to increase the number of international tourist visits. This study uses a quantitative approach. A panel data regression analysis method was employed in this work to analyze the data. The results of the study concluded that the visa-free policy had a positive effect on hotel and restaurant tax revenues, although not on hotel taxes significantly. The number of foreign and domestic tourist visits, GRDP, and inflation simultaneously affect hotel and restaurant tax revenues."

"ABSTRAKPemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam aspek pembiyaan menjadikan Pemerintah Daerah harus berusaha lebih giat dalam mengutilisasi sumber daya yang dimiliki daerahnya. Adanya fenomena shifting to leisure diharapkan dapat menjadi potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak hotel dan restoran. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui faktor yang memengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran untuk dapat diefisiensikan proses intervensinya. Dengan menggunakan metode fixed effect model dan menjadikan 10 destinasi wisata utama di Indonesia sebagai sampel dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel dipengaruhi oleh jumlah wisatawan, jumlah biro perjalanan wisata, dan PDRB. Sementara itu, penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh konsumsi restoran, pendapatan restoran, jumlah wisatawan, jumlah biro perjalanan wisata dan PDRB.

---

ABSTRACTOne of the objectives that havent been achieved of fiscal decentralization to reduce the dependence of regional governments on the central government in the aspect of financing make local government should try more active in utilizing the resources they owned. The existence of shifting to leisure phenomenon is expected to be a potential in increasing the revenue through hotel and restaurant taxes. The first step that can be done is to know the factors that affecting the tax revenue of hotels and restaurants to be able to streamline the process of intervention. By using fixed effect model method and making 10 major tourist destinations in Indonesia as sample can be seen that the hotel tax revenue is influenced by the number of tourists, the number of travel agency, and PDRB. Meanwhile, restaurant tax revenues are affected by restaurant consumption, restaurant revenues, number of tourists, number of travel agents and GRDP.Keywords Fiscal Decentralization Shifting to leisure Hotel Tax Restaurant Tax Fixed Effect Model. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan di dalam model Destination Branding Image yang terdiri dari tiga dimensi destination image yakni cognitive image, unique image, dan affective image terhadap intention to revisit dan intention to recommend wisatawan nasional yang pernah berwisata ke Kota Solo.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cognitive image, unique image, dan affective image secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap intention to revisit dan tidak signifikan terhadap intention to recommend. Variabel yang satusatunya berpengaruh signifikan dalam model ini adalah unique image. Unique image dapat dijadikan sebagai strategi jika suatu destinasi wisata ingin berbeda dengan destinasi wisata lainnya.

---

This research is aimed to find out significant variables in destination branding image model. The model contains of three destination image dimensions: cognitive image, unique image, and affective image toward intention to revisit and intention to recommend domestic tourists who have ever travelled to Solo.

The result shows that cognitive image, unique image, and affective image significantly influence intention to revisit altogether. However, it does not significantly influence intention to recommend. The only one significant variable in this model is unique image. Unique image can be a strategy for a region to be different from other tourists destination."

"Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi dan meringankan beban pelaku usaha perhotelan baru di Kota Jayapura membuat kebijakan pembebasan Pajak Hotel terhadap hotel baru di Kota Jayapura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini menumbuhkan perekonomian di Kota Jayapura dan telah meringankan beban para pelaku usaha. Kemudian terdapat hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Jayapura yaitu tentang belum adanya regulasi turunan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel kepada Peraturan Walikota secara spesifik yang mengatur teknis kebijakan ini, kepatuhan hotel dalam memungut pajak hotel selama masa pemberlakuan kebijakan berlangsung, dan perbedaan opini antara pengusaha hotel dan Pemerintah Kota Jayapura dalam pemasangan sistem pengecekan pendapatan hotel.

---

The Government of Jayapura City attempted to promote economic growth and lessen the burden of the new hoteliers in the City of Jayapura through enforcing a Hotel Tax Exemption Policy for the new hotels in Jayapura City. This research used a descriptive qualitative method by collecting literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the policy has grown the economy and has relieved the burden on business actors. Furthermore, the obstacles faced by the government include the absence of further legalization of the policy from Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 concerning the Hotel Tax Policy on the Mayor Regulations that specifically oversee the technicality of the policy, hotel's compliance in paying taxes, and conflicting opinions between the business actors and the Government on the tax checking system at the hotel"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas terbentuknya destination image pada India melalui mediafilm The Best Exotic Marigold Hotel, yang memiliki tujuan untuk mengetahui danmenguji apakah menonton film populer tertentu dapat mengubah aspek kognitifdan afektif individu mengenai destinasi wisata yang ditampilkan dalam filmtersebut, bersamaan dengan konsep empati, familiarity dan respon konsumenAIDA.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksperimentallaboratorium, partisipan pada penelitian ini adalah mahasiswa sarjana di Jakartaberjumlah 50 orang yang sesuai dengan kriteria penelitian dan dibagi menjadi duakelompok secara randomisasi (kelompok kontrol dan eksperimental). Metodeanalisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis statistikparametrik untuk membuktikan hipotesa dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompokkontrol dan eksperimental pada variabel destination image dan familiarity.Partisipan dalam kelompok eksperimental juga menunjukkan pengaruh secarapositif dalam keterlibatan empati mereka terhadap elemen-elemen film. Namun,tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dan eksperimental padavariabel respon konsumen. Oleh karena itu, film The Best Exotic Marigold Hotelmembantu dalam meningkatkan citra India, tetapi terbukti tidak efektif dalammemotivasi partisipan untuk berkunjung

---

ABSTRACTThis research disscusses about forming destination image on India through thefeature film The Best Exotic Marigold Hotel, to assess the extent to which viewinga specific popular feature film altered cognitive and affective images of the placeit depicted, as well as concept of empathy, familiarity and AIDA hierarchy ofeffects model.This quantitative research employed a laboratory experiment, participants wereundergraduate students in Jakarta, totaling 50 people according to the researchcriteria and were divided randomly into two groups (control and experimentalgroups). The data analysis methods are descriptive statistical analysis andparametric statistical analysis to prove the hypothesis in this research.The results showed a significant difference between the control and experimentalgroups in the destination image and familiarity variables. Participants in theexperimental group also showed a postive influence in their empathy involvementtowards the elements of the film. However, there was no significant differencebetween the control and experimental groups on hierarchy of effects model.Therefore, The Best Exotic Marigold Hotel helps in enchancing the image ofIndia, but proved to be ineffective in motivating participants to visit India"

"Skripsi ini membahas tentang dampak penginapan sharing economy terhadap Tingkat Penghunian Kamar TPK hotel berbintang di Bali dan Yogyakarta. Penelitian ini mengukur efek dari sharing economy pada jenis hotel dan lokasi hotel yang berbeda, serta faktor yang mempengaruhi perubahan TPK. Penelitian ini menggunakan regresi dengan model random effect untuk mengetimasikan hasilnya. Hasil yang dihasilkan adalah sharing economy berdampak signifikan dan negatif terhadap TPK secara keselurhan. Akan tetapi, besaran dampak akan berbeda-beda sesuai dengan lokasi hotel dan juga kualitas hotel. Kemudian, faktor-faktor lainnya yang menggambarkan situasi ekonomi dan pariwisata berdampak signifikan terhadap perubahan pada TPK.

---

This thesis discusses the impact of sharing economy on star hotel rsquo s occupancy rate in Bali and Yogyakarta. This research measure the effect of sharing economy in various hotel types and different location, and also factors that determine changes in occupancy rate. This research uses regression with random effect model to determine the result. The obtained result are significant and shows negative effect to occupancy rate in general. However, the magnitude of theimpact will vary according to the location of the hotel and also the quality of the hotel. Then, other factors that illustrate current economic condition and tourism situation have a significant impact on changes in occupancy rate."

"Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah korban pelanggaran hak kebebasan beragama terbanyak dalam kurun waktu 2007-2020. Melihat kondisi ini, pemerintah justru membatasi hak kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Kota Depok melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok. Tujuannya untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, mengawasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah dari aktivitas yang menyimpang dari agama Islam, dan berbagai alasan lainnya. Peneliti mempertanyakan kesesuaian dari Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok terhadap hak kebebasan beragama dan dampaknya terhadap hak kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi lapangan, serta analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, seperti buku, artikel ilmiah, kronologi penyegelan masjid, duplik, dan berita. Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok melanggar hak kebebasan beragama karena dasarnya keliru, tujuannya tidak dibenarkan jaminan hak kebebasan beragama di International Covenant on Civil and Political Rights, adanya intervensi forum internum, pembatasan forum eksternum yang keliru, serta adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Jemaat Ahmadiyah karena aliran “menyimpang” yang melanggar hak kebebasan beragama. Dampaknya, kegiatan dan masjid Jemaat Ahmadiyah di Depok disegel, papan nama organisasi dilarang, terjadi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan yang mengganggu ibadah Jemaat Ahmadiyah, timbulnya stigma buruk dari masyarakat di Kota Depok, dan tidak adanya perlindungan dari tindakan melawan hukum terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok dari pemerintah.

---

Jemaat Ahmadiyya Indonesia has been the most significant victim of religious freedom violations between 2007 and 2020. Despite this situation, the government has further restricted the religious freedom of the Jemaat Ahmadiyya in various regions in Indonesia, including in Depok through Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 concerning the Prohibition of Ahmadiyya Activities in Depok. This regulation aims to maintain public order and tranquility, then monitor Ahmadiyya activities to prevent deviations from Islam, and other reasons. The research questions are the suitability of Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 with the right to religious freedom and its impact on the religious freedom of the Ahmadiyya community in Depok. The researchers collected data through interviews, field observations, and analyses of relevant regulations and literature, such as books, academic articles, mosque sealing chronology, responses, and news. Depok Mayor Regulation No. 9 of 2011 concerning the Prohibition of Ahmadiyya Activities in Depok violates the right to religious freedom due to its erroneous foundation, unjustified objectives that contradict the guarantees of religious freedom under the International Covenant on Civil and Political Rights, forum internum intervention, erroneous forum externum restrictions, as well as monitoring and supervision of the Ahmadiyya community based on the "deviant" label, which infringes upon their right to religious freedom. As a consequence, Ahmadiyya activities and mosques in Depok have been sealed, organizational signage has been banned, and disruptive monitoring, mentoring, and supervision have been imposed on Ahmadiyya worship. The Jemaat Ahmadiyya community in Depok faces negative stigmatization from the local society, and the government fails to provide protection against illegal actions taken against the Ahmadiyya community in Depok."

"Pada sektor pariwisata di Toraja diberikan hak bebas visa kunjungan kepada wisatawan asing dari negara tertentu. Wisatawan asing yang memiliki bebas visa kunjungan datang ke Indonesia untuk mengunjungi tempat wisata di Toraja. Sektor pariwisata di Toraja sangat rawan dengan perencanaan tindak kejahatan sebagai perantara dari berbagai ancaman yang akan muncul. Dalam hal ini, maka sektor pariwisata di Toraja menjadi sangat populer sampai sekarang. Dengan potensi masalah tersebut pemberian bebas visa kunjungan dari negara orang asing dapat memunculkan penggunaan izin masuk yang diluar ketentuan kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo, seperti bekerja dan menjual barang. Dimana yang seharusnya aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan visa jenis ini ialah, kunjungan wisata, pembicaraan bisnis, transit, rapat, membeli barang, serta tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuanuntuk memastikan sejauh mana proses pelaksanaan pengawasan wisatawan asing yang menjadi sasaran pemantauan di bawah program bebas visa kunjungan dan mengetahui dampak yang akan terjadi pada proses pengawasan orang asing di pariwisata Toraja serta kendala dan hambatan pada proses pelaksanaan pengawasan terhadap wisatawan asing dalam memberikan izin bebas visa kunjungan di Toraja. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif di mana suatu cara atau terapan yang menggambarkan dan mengetahui peristiwa, sosial, sikap, persepsi, gagasan individu dan kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dapat membantu melindungi budaya dan lingkungan di pariwisata Toraja. Dengan membatasi akses orang asing yang tidak memiliki izin atau tidak mematuhi aturan, dapat mencegah kerusakan atau penyalahgunaan terhadap warisan budaya dan lingkungan alam serta  pengelolaan kunjungan wisatawan asing di pariwisata Toraja dapat menjadi lebih teratur. Hal ini dapat membantu menghindari kerumunan yang berlebihan, kerusakan pada situs budaya, atau dampak negatif lainnya yang dapat timbul akibat kunjungan yang tidak terkendali. Mengenai pemberian izin bebas visa kunjungan mendapat kendala dan hambatan yang cukup serius, terkadang wisatawan melakukan overstay atau waktu izin tinggal sudah melewati waktu batas. Tetapi proses tindakan yang dilakukan secara langsung sudah sangat tepat dengan menindaklanjuti masalah izin bebas visa kunjungan dan mengkoordinasikan masalah kepada penegakan hukum. Diharapkan kepada pihak pengawasan terutama dalam kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo sebagai pihak yang bertugas memberikan pengawasan yang lebih efektif lagi, untuk itu harus berusaha memberikan pengawasan secara komprehensif dan berkelanjutan serta memelihara dan meningkatkan kualitas pengawasannya agar bisa lebih meningkatkan kepuasan terhadap wisatawan orang asing.

---

In the tourism sector in Toraja, visa-free visits are granted to foreign tourists from certain countries. Foreign tourists who have a free visit visa come to Indonesia to visit tourist attractions in Toraja. The tourism sector in Toraja is very vulnerable to crime planning as an intermediary for various threats that will arise. In this case, the tourism sector in Toraja has become very popular until now. With this potential problem, the granting of a visa-free visit from a foreigner's country can lead to the use of entry permits that are outside the provisions of the Non TPI Palopo Class III Immigration Office, such as working and selling goods. Where should the activities that can be carried out using this type of visa be, tourist visits, business talks, transit, meetings, buying goods, and government duties. This study aims to ascertain the extent to which the process of implementing supervision of foreign tourists who are the target of monitoring under the visit visa-free program and determine the impact that will occur on the process of monitoring foreigners in Toraja tourism as well as the constraints and obstacles in the process of implementing supervision of foreign tourists in granting free permits. visit visa in Toraja. The research method used is qualitative in which a method or application is used to describe and know events, social, attitudes, perceptions, ideas of individuals and groups. The results of the study show that supervision can help protect culture and the environment in Toraja tourism. By limiting the access of foreigners who do not have permits or do not comply with the rules, it can prevent damage or misuse of cultural heritage and the natural environment and the management of foreign tourist visits in Toraja tourism can become more regular. This can help avoid overcrowding, damage to cultural sites, or other negative impacts that can result from uncontrolled visits. Regarding the granting of visa-free permits for visits, there are quite serious obstacles and obstacles, sometimes tourists overstay or the time for a stay permit has passed the deadline. However, the process of action taken directly is very appropriate by following up on the issue of visa-free visit permits and coordinating the problem with law enforcement. It is hoped that the supervisory party, especially in the visa-free visit policy at the Immigration Office Class III Non TPI Palopo, as a party tasked with providing even more effective supervision, for this reason, must try to provide comprehensive and continuous supervision as well as maintain and improve the quality of supervision so that it can further increase satisfaction. towards foreign tourists."