Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abad kedua puluh satu memperkenalkan kita pada revolusi industri ke-4, di mana kemajuan teknologi semakin kuat dengan munculnya berbagai inovasi yang memajukan peradaban. Namun, literatur sebelumnya telah mengusulkan bahwa perubahan teknologi mungkin tidak "baik" seperti yang terlihat. Menelaah pengaruh otomasi Jepang terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja Indonesia, penulis mencoba melihat apakah otomasi asing berpotensi merugikan negara berkembang. Dengan menggunakan data panel berimbang yang diperoleh dari tiga sumber berbeda (International Federation of Robots (IFR), Statistik Industri (SI), dan WIOD), studi ini mengamati dampak otomasi robot terhadap ekspor manufaktur dan lapangan kerja di Indonesia dalam 15 industri manufaktur terpilih dan dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014). Dengan menggunakan model 2-stage least squared (2SLS), penulis menemukan bahwa otomatisasi asing mengurangi ekspor manufaktur Indonesia. Namun, penulis juga menemukan bahwa penurunan ekspor dapat diimbangi dengan produktivitas yang disebabkan oleh otomatisasi domestik. net otomatisasi adalah positif, namun  juga harus dicatat bahwa otomatisasi domestik tumbuh pada tingkat adopsi yang lebih lamba dibandingkan dengan otomatisasi asing, meninggalkan bobot yang tidak seimbang dari dampak otomatisasi. Selain itu, dampak serupa juga dapat ditemukan dalam pekerjaan. Kami menemukan bahwa otomatisasi asing mengurangi pekerjaan baik pekerja produksi maupun non-produksi. Namun, tidak seperti dalam kasus ekspor, otomatisasi domestik ternyata juga berdampak negatif terhadap lapangan kerja. Pengurangan ini disebabkan oleh dua hal, khususnya kesenjangan keterampilan dan kesenjangan upah antara pekerja produksi dan non-produksi.

---

The twenty-first century introduces us to the 4th industrial revolution, in which the advancement of technology is going strong with the arrival of numerous innovations that not only further our civilization in terms of knowledge but also allow us to improve our lives by making more difficult tasks easier. However, previous literature has proposed that technological change may not be as “good” as it seems. Examining the effect of Japan’s automation on Indonesia’s exports and employment, the author tries to see whether foreign automation potentially harms developing countries. Employing a balanced panel data obtained from three different sources ( International Federation of Robots (IFR), Statistik Industri (SI), and WIOD), this study observes the impacts of robotic automation on Indonesia’s manufacturing exports and employment within 15 selected manufacturing industries and in the span of 5 years (2010-2014). 

 Using the 2-stage least squared (2SLS) model, the author found that foreign automation reduces Indonesia’s manufacturing exports. However, the author also found that the reduction in exports can be offset by the productivity induced by domestic automation. While the net effect of automation is positive, We also have to note that domestic automation grows at a slower adoption rate leaving an unbalanced weight of the impacts of automation. Furthermore, a similar impact can also be found in employment. We found that foreign automation reduces the employment of both the production and non-production workers. However, unlike in the case of exports, domestic automation is found to also negatively impact employment. This reduction is caused by two things, in particular, the skill gap and the wage gap between the production and non-production workers. "

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"Skripsi ini membahas mengenai Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 yang dikeluarkan oleh European Union (EU). Pemberlakuan regulasi mengenai Renewable Energy Directive II dapat menimbulkan kerugian bagi negara-negara pengekspor Crude Palm Oil (CPO) karena penggunaan CPO akan pelan-pelan dikurangi hingga 2030 untuk mencapai tujuan dari Renewable Energy Directive II. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai apakah Delegated Regulation Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non-discrimination atau tidak dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Indonesia terhadap kebijakan RED II. Pelarangan penggunaan CPO disebabkan karena kelapa sawit dianggap sebagai tanaman yang mengakibatkan deforestasi dan tidak berkelanjutan serta berisiko tinggi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normative karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan terkait Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II terhadap prinsip non-discrimination serta pengaruhnya terhadap kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non- discrimination dan Indonesia dapat menggugat ke Dispute Settlement Body WTO. Skripsi ini menyarankan jika terjadi sengketa antara Indonesia dan EU langkah- langkah yang dapat diambil oleh pihak yang bersengketa harus sesuai dengan mekanisme DSU.

---

This thesis discusses the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 by the European Union (EU). The enforcement of regulations regarding Renewable Energy Directive II can cause losses for exporting countries of Crude Palm Oil (CPO) because the use of CPO will slowly be reduced until 2030 to achieve the objectives of Renewable Energy Directive II. This thesis specifically discusses whether Delegated Regulation Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination or not and what legal efforts Indonesia can make towards RED II policies. The ban on the use of CPO is because oil palm is considered a plant that causes deforestation and is unsustainable and high risk. This thesis is compiled using normative juridical method because this study examines the rules related to Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II on the principle of non- discrimination and its influence on the trade policy of crude palm oil (CPO) in Indonesia. Data collection in this study uses secondary data. This thesis concludes that the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination and Indonesia can sue the WTO Dispute Settlement Body This thesis suggests that if there is a dispute between Indonesia and the EU the steps that can be taken by the parties to the dispute must be in accordance with the DSU mechanism."

"Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan hubungan antara spillover R&D Internasional dari kanal perdagangan dan penanaman modal asing terhadap produktivitas (TFP) berdasarkan teori pertumbuhan endogen di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam periode 1996-2010. Penelitian ini menemukan bahwa spillover R&D internasional dari kanal perdagangan dan penanaman modal asing merupakan faktor penting dalam meningkatkan TFP. Penelitian ini juga menemukan bahwa perdagangan internasional (ekspor dan impor) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas di ASEAN. Selain itu, Human Development Index (HDI) juga siginifikan dalam mempengaruhi produktivitas di ASEAN.

---

This research attempts to explain the relationship between international R&D spillover from trade channels and foreign direct investment on Total Factor Productivity (TFP) based on the endogenous growth theory in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) during the period 1996-2010. The study found that international R&D spillover from trade channels and foreign direct investment are significant factors in increasing TFP. The research also discovered that international trade (exports and imports) has a significant impact on productivity in ASEAN. Additionally, the Human Development Index (HDI) also plays a significant role in influencing productivity in ASEAN."

"Dewasa ini, fasilitasi perdagangan merupakan elemen penting dalam proses ekspor-impor suatu negara. Fasilitasi perdagangan pertama kali dibahas dalam Singapore Ministerial Conference tahun 1996 dan kemudian dikategorikan sebagai salah satu Singapore Issues. Akan tetapi, negosiasi terhadap fasilitasi perdagangan antara negara-negara WTO sempat mengalami deadlock dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada 22 Februari 2017, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mulai diberlakukan bagi negara-negara anggota WTO. Dimulainya penerapan single window system di Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia National Single Window INSW pada tahun 2008 menandai bahwa Indonesia menjalankan komitmen dalam negosiasi fasilitasi perdagangan WTO. Hal yang menarik adalah dalam hal ini Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan single window system sebelum kesepakatan terhadap Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dicapai. Penerapan sistem ini dinilai penting oleh Indonesia demi menunjang proses ekspor-impor yang lebih efektif dan efisien, sebab seringkali proses tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar. Namun demikian, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dukungan baik secara kebijakan maupun pendanaan untuk dapat membangun sistem ini. Tulisan ini kemudian melihat bagaimana keterlibatan atau pengaruh WTO dan Bank Dunia dalam pengembangan sistem INSW. Dalam hal ini, pengaruh WTO lebih ditekankan pada penetapan aturan perdagangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan. Kemudian, keterlibatan Bank Dunia adalah dari sisi pendanaan dan pengawasan melalui program Development Policy Loan DPL yang mendukung policy reform, khususnya dalam kebijakan pengembangan sistem INSW. Cognitive authority yang dibangun oleh keduanya menunjukkan terdapat strong institutional belief untuk mewujudkan terciptanya perekonomian negara-negara di dunia yang lebih terbuka.

---

Nowadays, trade facilitation is a prominent element in a country rsquo s export import process. Trade facilitation was first discussed at the Singapore Ministerial Conference in 1996 and subsequently categorized as one the ldquo Singapore Issues. However, the negotiations on trade facilitation had been deadlocked and took considerable time to reach the conclusion. On February 22, 2017, the Trade Facilitation Agreement was finally applied to all of the WTO member countries. The commencement of the implementation of single window system in Indonesia, or Indonesia National Single Window INSW in 2008, indicates that Indonesia is committed to WTO trade facilitation negotiations. Indonesia has implemented this system even long before the Trade Facilitation Agreement is reached, which is considered unique as Indonesia is categorized as a developing country. Implementation of this system is considered crucial for Indonesia in order to promote the efficiency and effectivity of trade process, because sometimes this process takes a lot of time and costly indeed. Nevertheless, as a developing country Indonesia needs both policy support and funding to build this system. This paper explains the involvement of WTO and The World Bank in developing INSW system. In this case, the involvement of WTO is more emphasized on setting trade rules, especially relating to trade facilitation. The World Banks involvement is more on funding and monitoring through Development Policy Loan DPL program that promotes policy reform, particularly in the development of INSW system. Their cognitive authority shows there is strong institutional belief to stimulate more liberalized world."

"Impor dan ekspor merupakan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan barang melalui daerah pabean dengan melintasi batas-batas antar negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan atas kegiatan ekspor dan impor tersebut, atau biasa disebut dengan kegiatan lalu lintas barang, atau kegiatan kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam rangka melindungi kepentingan dan keamanan nasional negara, Pemerintah menetapkan beberapa peraturan terkait kegiatan ini, salah satunya peraturan mengenai pembatasan impor. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang mana dalam salah satu ketentuannya mengatur mengenai pembatasan impor barang yang dilakukan oleh Penumpang Sarana Pengangkut. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 telah spesifik menjabarkan mengenai pembatasan barang yang dibawa Penumpang dan kewajiban Penumpang untuk memenuhi kewajiban pabeannya, namun dalam penerapannya masih ditemukan beberapa penyimpangan. Atas timbulnya penyimpangan-penyimpangan tersebut, efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dipertanyakan. Terkait dengan efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dan pencegahan serta penindakan penyulundupan, Pejabat Bea dan Cukai harus memastikan kegiatan kepabeanan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

Imports and exports are activities to bring goods into and out of the customs territory by crossing the borders between countries. The Directorate General of Customs and Excise is the authorized party responsible for carrying out the service and supervision for the export and import activities, or commonly referred to as Customs Activities. Customs means all activities pertaining to the supervision of incoming and outgoing traffic goods into or from the customs territory, also the collection of import and export duties. In order to establish a firm national legal system that serves the the national interests and security of the country, the Government establish several regulations related to this activity, which one of the regulation is regarding restrictions on imports. The Minister of Finance has issued Regulation Number 203/PMK.04/2017 concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transport Facilities, which in one of the provisions regulates the limitation on the import goods carried by Passengers of Transport Facilities. Although the Minister of Finance Regulation Number 203/PMK.04/2017 has specifically outlined the restrictions on imported goods carried by Passengers and the obligations for Passengers to fulfill their customs duties, there are still some deviations on the implementation. For the emergence of these deviations, the effectiveness and the application of the Regulation Number 203/PMK.04/2017 is questionable. Regarding to this concern and to prevent smuggling, Customs and Excise Officers must ensure that customs activities are carried out in accordance to regulations by performing out their service and supervision functions as regulated."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dominasi peran negara dalam era kapitalisme global yang dilihat dari pola aksi-reaksi perilaku kebijakan perdagangan dan nilai tukar mata uang China dan Amerika Serikat selama empat periode tahun. Meskipun tengah berada didalam era kapitalisme global yang menekankan fundamentalisme pasar pada isu kebijakan perdagangan dan nilai tukar mata uang, kecenderungan negara-berdaulat untuk mendominasi isu-isu tersebut masih cukup besar dan kadarnya berubah-ubah dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkembangan dinamika relasi dan arah kecenderungannya ikut berpengaruh, secara keseluruhan pola perilaku dominasi peran negara masing-masing pemain cenderung bersifat substitutif dan bergerak menuju sebuah keseimbangan tertentu dimana kedua belah pemain sama-sama mengambil sebuah kebijakan protektif tertentu untuk mengkompensasikan sebuah kebijakan liberal lain yang mengikatnya.

---

AbstractThis reserach examines the primacy of state?s role in the era of global capitalism, which is seen through the pattern of China and United States?s behavior toward each other, especially on trade and currency policy within four periods of time. Despite of the gravity of global capitalism era emphasizing on the primacy of market?s role, the tendency of the primacy of state?s role has been growing stonger and stronger. This research concludes that while the development of dynamic relations and its tendency matter, overall, the pattern of China and United States?s behavior tend to use subtitutive policy and therefore lead them to the equilibrium position which is characterized by the two players using a protective measure to compensate liberal policy binding them."