Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proyek akhir ini menjelaskan upaya Muhammadiyah dalam menormalisasi kehidupan masyarakat Tamansari Yogyakarta pasca peristiwa G30S/PKI tahun 1965-1980. Muhammadiyah telah melakukan perubahan sosial bagi masyarakat Tamansari yang pernah berafiliasi dengan PKI. Muhammadiyah melakukan normalisasi agar peristiwa G30S/PKI 1965 tidak akan terulang kembali. Re-Islamisasi adalah salah satu media normalisasi Muhammadiyah yang dilakukan untuk menormalisasi masyarakat di Tamansari. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu, mengapa Muhammadiyah menormalisasi kehidupan masyarakat Tamansari Eks- PKI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis antara lain, (1) menentukan topik/ tema, heuristik (pencarian sumber), (2) kritik (kritik atau verifikasi data), (3) interpretasi (kemampuan menafsirkan sejarah yang berlandaskan teknik accepted history), (4) historiografi (rekonstruksi/ penulisan sejarah). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber primer dan sekunder yang termuat dalam arsip, jurnal, wawancara, majalah dan buku. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Muhammadiyah menginginkan perubahan politik dengan cara membentuk agency yang berfungsi merubah struktur sosial masyarakat PKI di Tamansari. Perubahan struktur itu dilakukan melalui tiga cara antara lain: (1) melakukan Re-Islamisasi, (2) Penggunaan dakwah humanis, (3) Pembangunan Masjid Soko Tunggal sebagai sarana ibadah umat Islam di Tamansari.

---

This final project describes Muhammadiyah's efforts to normalize PKI members after the G30S/PKI in Tamansari Yogyakarta 1965-1980. Muhammadiyah has made significant changes to the lives of former PKI who were repatriated around 1970. Muhammadiyah carried out normalization so that the 1965 G30S/PKI incident would not be repeated. ReIslamization is one of the normalization media for Muhammadiyah that was carried out on the former PKI in Tamansari. The problem raised from this research is why Muhammadiyah normalizes the former PKI in Tamansari Yogyakarta. This study uses critical historical methods, among others, (1) determining the topic/theme, heuristics (search for sources), (2) criticism (criticism or data leveraging), (3) interpretation (the ability to analyze history based on accepted techniques), (4) historiography (reconstruct tion /history writing). The sources used in this study are primary and secondary sources contained in books, journals, interviews, magazines and archives. The conclusion of this study is that Muhammadiyah wants political change by creating an agency that works to change the social structure of the former PKI in Tamansari. The changes were carried out in the following three ways: : (1) carry out re-Islamization, (2) use humanist da'wah (3) construction of the Soko Tunggal Mosque as a means of worship for Muslims in Tamansari.

"

"Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah mempunyai peran dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. Sejak transisi reformasi 1998 sampai saat ini, Muhammadiyah telah melakukan banyak agenda dalam memperkuat gerakan antikorupsi termasuk melalui berbagai diskusi, seminar, penelitian, dan kampanye melalui talkshow radio dan televisi. Pada tahun 2006, Muhammadiyah juga mengeluarkan sebuah fatwa tarjih yang bernama Fikih Antikorupsi. Keterlibatan Muhammadiyah dalam gerakan antikorupsi kemudian digerakkan oleh Pemuda Muhammadiyah dengan program Madrasah Antikorupsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Muhammadiyah melakukan konstruksi legitimasi dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan teori Institusionalisme Organisasional (IO) untuk melihat bagaimana konstruksi legitimasi secara internal dan eksternal (field). Secara internal, teori IO memberi kerangka legitimasi yang dikonstruksi berdasarkan pada tiga aspek, yakni kultural organisasi, struktur sosial organisasi, dan relasi kuasa di dalam organisasi. Sementara di arena keberadaan, pendekatan IO menekankan penyebaran institusi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa secara internal, konstruksi legitimasi Muhammadiyah sangat didukung oleh faktor kultural organisasi (nilai, norma, dan aturan/tradisi), dan struktur sosial organisasi Muhammadiyah (otoritas, endorsement, propriety dan routines). Sementara di sisi relasi kuasa, terdapat pertarungan kepentingan antara kelompok progressif yang memperjuangkan gerakan antikorupsi dengan kelompok status quo dan kelompok politik yang cenderung resisten dengan gerakan antikorupsi Muhammadiyah. Sementara di arena keberadaan (field), melahirkan tiga tipologi aliansi gerakan antikorupsi, yakni aliansi strategis, aliansi programatif, dan aliansi taktis. Proses penyebaran institusi yang dilakukan Muhammadiyah cenderung melalui pendekatan mimetik dan normatif, yang menghasilkan dua pola, yakni isomorphisme dan polimorphisme.

---

As an organization, Muhammadiyah has a role in the anti-corruption movement in Indonesia. Since the democratic transition of the 1998, Muhammadiyah has carried out many agendas in strengthening the anti-corruption movement, including through discussions, seminars, research, and campaign through radio and television talk shows. In 2006, Muhammadiyah also issued a fatwa that called Fikih of Anticorruption. So far, Muhammadiyah involvement in the anticorruption movement is implemented by Pemuda Muhammadiyah with its anticorruption program.

This study aims to analys how Muhammadiyah develops the construction of legitimacy in the process of corruption eradicating in Indonesia. This research uses the qualitative methodology. To understand how the construction of legitimacy both internally and externally (field), the study uses the theory of Institutionalism Organizational (IO). Internally, IO provides a framework of legitimacy, constructed based on three aspects: the cultural of organization, social structure of the organization, and power relations within the organization. While in the field, IO emphasizes the spread and control of the institution.

This result of the study shows that internally, the construction of the legitimacy of Muhammadiyah is strongly supported by the cultural of organization factors (values, norms, and rules/traditions), and the social structure of the organization (authority, endorsement, propriety and routines). Meanwhile, the power relation within Muhammadiyah, there is a conflict of interests between "progressive groups" fighting for anti-corruption with the "status quo and the political groups" that tend to be resistant to the anti-corruption movement. In the field, there are three typologies of the anti-corruption alliance: the strategic alliance, the programatif alliance, and tactical alliances. The process of institutional control and spread of Muhammadiyah tend to go through mimetic and normative approach, which resulted in two patterns: isomorphism and polimorphism."

"Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 1926 dengan ketua pertamanya adalah Haji Muhammad Yusuf Daeng Maittiro dibantu oleh beberapa orang pengurus antara lain K.H.Abdullah, Mansyur Al Yantani, Haji Muhammad tahir Cambang, Haji Jaka dan lain-lain sebagainya dengan daerah operasinya hampir seluruh daerah pedalaman di Sulawesi Selatan. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan modernisasi yang dimaksudkan disini adalah timbulnya gagasan dan cita-cita baru untuk memperbaiki cara hidup dan kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan-pengajaran dan politik memerlukan pembaharuan yang sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman. Muhammadiyah dengan motivasi dan pendekatan pendidikan-pengajaran, sosial dan dakwah, mengembang misi untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh kepercayaan tradisionil seperti tahyul, bid'ah dan khurafat yang berakar kuat di dalam masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Gambaran dari pada kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan awal abad ke-20 merupakan tantangan bagi pemuka-pemuka agama dan ulama yang perlu segera di atasi. Agama Islam yang mereka anut sejak abad ke 17 telah banyak diliputi oleh berbagai tafsir yang telah banyak menyimpang dari sumbernya yang asli, begitu pula kehidupan umat Islam telah banyak bercampur baur dengan perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat yang membahayaakan kesucian agama Islam. Karena itu umat Islam perlu diajuk untuk kembali kepada kemurnian cita-cita ajaran Islam yang langsung bersumber pada AI-Qur'an dan Hadits. Muhammadiyah di Sulawesi Selatan melalui pendidikan baik formal maupun non formal dapat dikatakan secara bertahap berhasil merobah pola pikir dan tindakan masyarakat muslim terutama yang menyangkut aqidah, ibadah, muamalat dan perbuatan-perbuatan yang banyak di warnai oleh tahyul, dan kemusyrikitan. Upaya tersebut dilakukan Sebagai berikut : Pertama, gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berupaya untuk mengembalikan citra umat Islam kepada kemurnian cita-cita ajaran Islam dengan memerangi kepercayaan tradisionil berupa tahyul, bid'ah, khurafat dan lain-lain sebagainya. Kedua, gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berusaha merobah pandangan dan sikap hidup masyarakat yang usang, kemudian menciptakan sistem berpikir yang bebas dari ikatan-ikatan tradisionil, kolonialisme, feodalisme dan konservatisme. Ketiga, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial yang bertujuan untuk mengadakan pembaharuan dan modernisasi dalam bidang dakwah, pendidikan-pengajaran dan kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan dan kehendak zamannya. Keempat, usaha-usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan yang berfokus di Makassar menjadi model di daerah-daerah lain di Indonesia bagian Timur pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya. "

"ABSTRAKNahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua Ormas yang memiliki dan mengelola lembaga pendidikannya masing-masing di Indonesia memperjuangkan kepentingannya masing-masing terlibat dalam konflik kepentingan implementasi Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah. NU sebagai kelompok yang menolak aturan lima hari sekolah menganggap aturan tersebut berpotensi menggerus eksistensi Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan yang dikelola NU. Sementara Muhammadiyah menyetujui aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud Muhadjir yang juga merupakan kader terbaik Muhammadiyah. Selain itu, kebijakan lima hari sekolah telah lama diterapkan disekolah-sekolah Muhammadiyah. Tesis dengan metode penelitian kualitatif ini berupaya menganalisis bagaimana konflik kepentingan terjadi di antara kedua kelompok penekan ini dan bagaimana keduanya memperjuangkan kepentingan masing-masing hingga lahir Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.Penelitian ini menemukan bahwa konflik kepentingan yang terjadi diakibatkan oleh adanya ideologi penyelenggaraan pendidikan yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah serta ancaman kebijakan bagi NU. Pada akhirnya, NU menjadi kelompok yang memiliki kekuatan lobbying paling besar sehingga memengaruhi pembuat kebijakan untuk melahirkan Perpres 87/2017 yang banyak mengakomodasi kepentingan NU. Hal ini sekaligus mengonfirmasi teori grup Earl Latham. Penelitian ini juga menemukan bahwa isu sentimen terkait erat juga dengan polemik ini mengiringi konflik realistis berupa perebutan aturan hari sekolah. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Lewis A. Coser terkait teori konflik kelompok.

---

ABSTRACTNahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah as the two CSOs owning and managing their respective educational institutions in Indonesia are fighting for their respective interests involved in the conflicts of interest in the implementation of Permendikbud 23/2017 on School Day. NU as a group that reject the rule of five school days consider the rule has the potential to erode the existence of Madrasah Diniyah as an educational institution managedby NU. While Muhammadiyah approved the rules issued by Mendikbud Muhadjir who is also the best cadre of Muhammadiyah. In addition, the five-day school policy has been implemented in Muhammadiyah schools before the Permendikbud issued. This qualitative research analyzes how the conflict of interest takes place between these two pressere groups and how the two struggle for their respective interests until the birth of Presidential Decree87/2017 on Strengthening Character Education.This study found that the conflict of interest that occurred due to the differentideology of education between NU and Muhammadiyah and also the threat of policy for NU. In the end, NU became the group with the greatest lobbying power that influenced policy makers to issue the Presidential Regulation 87/2017 which accommodated NU's interests. This study confirms Earl Latham group theory. This study also found that the issue of sentiment is closely related to this polemic accompanying realistic conflict in the form of school day rule. This also confirms Lewis A. Coser's view of the theory of group conflict."