Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan program rehabilitasi hutan di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Program ini dapat berhasil apabila didukung oleh peran serta masyarakat dan strategi komunikasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat; 3) menyusun desain strategi komunikasi; 4) menyusun rencana pelaksanaan strategi komunikasi; 5) memonitor dan mengevaluasi strategi komunikasi. Penelitian dilakukan di Kampung Padajaya Desa Purwabakti dan Kampung Babakan Pamatang Desa Purasari, Bogor. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di kedua lokasi penelitian mengalami degradasi lahan dan krisis air. Sayangnya, tingkat pemahaman dan kesadaran lingkungan masyarakat di kedua desa masih rendah. Desain strategi komunikasi yang disusun berupa program kampanye dengan pendekatan pendidikan lingkungan. Rencana pelaksanaan program berorientasi pada taktik pelaksanaan tahapan program, susunan pesan, media, komunikator, rencana anggaran, dan pembagian tugas yang berorientasi pada peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan rehabilitasi hutan. Monitoring dan evaluasi program komunikasi dilakukan dengan cara observasi lapangan dan check list, dan kuesioner.

---

ABSTRACTThe implementation of forest rehabilitation program is still not showing a maximum results. Forest rehabilitation program could be done with a great support of participation of local community and an effective communication strategy. This research aims to 1) analyze the environmental and society condition; 2) design communication strategy; 3) create an action plan; 4) monitor and evaluate the communication strategy. This research was conducted in Kampung Padajaya Desa Purwabakti and Kampung Babakan Pamatang Desa Purasari, Bogor and it used both qualitative and quantitative methods. Research results: 1) Forest corridor area has been degraded to a great extent and it is facing a water insufficiency problem; 2) The campaign program with environmental education approaches has been proven as the most effective communication strategy; 3) The main focus of the action plan was on tactics such as program stages, lessons, media, sources, budget plan, and tasks division which aimed to increase the participation of local people in forest rehabilitation program; 4) Monitoring was conducted by field observation and check list, while the evaluation program still has to take place, which will be done by both field observation and check list, as well as using a questionnaire."

"This research is related to the Role of Forestry industry on Local Economical Structure Development at West Kalimantan.From existing problems, the following are formulated for research objective:(1) To describe and analyze economical structure of West Kalimantan for last three years (2000 - 2002). (2) To decide the role of forestry manufacturing industry on labor for last three years and to estimate it for 2004 ? 2008. (3) To analyze and estimate local dynamic condition at West Kalimantan for 2004 - 2008. Means of dynamic condition here is all living aspects which cover economic, politics, social, culture and defense aspectsUsed method is analysis-descriptive method with quantitative and qualitative data. Used data is secondary data, where there is hesitancy on secondary data or there is no secondary data which has been done with structured interview or questionnaire with involved officials.For research objective on point (1), observed varible is agriculture, manufacturing industrial and trade sectors. And in order to answer research objective on point (2), observed variable is large and medium-scale industries, labor force, amount of employed population with junior high school graduated. And to answer point (3), observed varibie is politics, economical, social, culture and security.The following is results of the research :1. Economical structure on West Kalimantan which reflected from GDP (Gross Domestic Product) is still supported by agriculture, manufacturing industry, trade sectors and hotel and restaurants, and contribute 26.03% for agriculture sector, 23.27% for manufacturing and trade sector, and then hotel and restaurant contribute 20.97%. Totally those three sectors contribute to 70.27% for Gross Domestic Product which is a reflection of economical structure at West Kalimantan.2. Total labor force in manufacturing sector on 2001 was around 43,153 which include timber manufacturing was around 34,957 or 79.52%, and food and beverage processing industry was around 3,729 or 6.64%, and rubber processing industry was around 2,215 or 5.13%. Totally those three industries can absorb around 40,901 or 94,7% of total labor force in large and middle-scale manufacturing industry.3. Local dynamic condition which is seen from political aspect showed two majority races (Malay and Dayaks) as the cornerstone of population at West Kalimantan which even has different religious, however, they have higher political awareness as citizen under NKRI (The integrated Nation of the Republic of Indonesia). And from interaction at social culture aspects showed that in West Kalimantan is similar to other Indonesian regions which can be said as a harmonious living (Malay, Dayaks, Chinese, and outsiders) as long as under a certain boundary, the outsiders can adjust their living pattern (they can get along together)."

"ABSTRAKKasus sengketa tanah dapat terjadi antara institusi dengan masyarakat baik institusi swasta maupun pemerintah. Pada tesis ini dilaporkan kasus sengketa tanah antara Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) dengan masyarakat di Kabupaten Sumenep.Tujuan studi ini adalah mengkaji kekuatan hukum dari alat bukti kohir/petok D sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan mengkaji hak-hak masyarakat atas tanah yang termasuk kawasan hutan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888k/PDT/2014.Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada kasus ini empat orang warga Sumenep menggugat Perhutani karena menganggap Perhutani telah menyerobot tanah milik mereka. Warga menggugat Perhutani berdasarkan kohir/petok D yang dimilikinya padahal kohir/petok D bukan alat bukti penguasaan tanah. Sementara itu Perhutani menggunakan penunjukan kawasan hutan sebagai dasar penguasaan tanah. Penunjukan kawasan hutan bukan dasar yang kuat terhadap kepemilikan tanah di kawasan hutan karena harus diikuti proses penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Pada kasus ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi warga. Seharusnya Mahkamah Agung mempertimbangkan hasil penilaian dari tim IP4T karena bila terjadi sengketa tanah di kawasan hutan, perlu dibentuk tim IP4T yang akan menilai dan menyelesaikan sengketa di kawasan hutan. Selanjutnya tanah tersebut dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan didaftarkan permohonan hak atas tanah di kantor pertanahan setempat. Dengan demikian warga dapat melakukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut.

---

ABSTRACT

Land dispute cases could occur between institutions with society, either private and government institutions. This thesis reported cases of land disputes between the State Forestry Public Company (Perhutani) with peoples in Sumenep.

The purpose of this study are to assess legal force of the evidence Kohir/Petok D as Proof of Land Entitlement Rights in Forest Areas and examine the rights of peoples over land including forest area is related with the Supreme Court verdict No. 1888k / PDT / 2014.

The method used is the literature research to perform study towards a case that has become a court verdict and has enforceable. In this case there are four Sumenep villagers sued Perhutani because it assume Perhutani had usurped their properties. The residents that sued Perhutani based kohir/Petok D while them are not evidence of land tenure. Meanwhile, Perhutani use the designation of forest areas as a basis of entitlement of land. The designation of forest area is not a strong basis for the entitlement of land in the forest because they have followed structuring limit process and establishment of forest. In this case, the Supreme Court rejected the resident cassation. The Supreme Court should consider the results of the assessment IP4T team because, when there is land disputes in forest areas, need to be formed IP4T team that will assess and resolve disputes in the forest area. Furthermore, the land could excluded from of forest area and registered the application of land rights in the local land office. Thus residents can undertake a reconsideration of the verdict of the Supreme Court."

"Berbagai studi mengenai kebakaran hutan sudah dilakukan dan belum banyakkemajuan yang dicapai untuk mengatasi masalah ini di Indonesia. Alasan-alasannyaantara lain adalah kerancuan kebijakan, keterbatasan pemahaman tentangdampaknya terhadap ekosistem dan kekaburan tentang berbagai penyebab kebakaranhutan sebagai akibat ketidakpastian tanggapan secara ekonomi dan kelembagaanterhadap kebakaran hutan. Masalah kebijakan yang terkait dengan kebakaranhutan/lahan adalah pencemaran kabut asap, degradasi hutan dan deforestasi besertahasil hutan dan jasanya yang juga hilang, dan dampak negatifnya bagi sektor pedesaanakibat emisi polutan yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut. Oleh sebab itusangat perlu adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah di Indonesia dalamupaya mengurangi dan menanggulangi kebakaran hutan termasuk pengembangankerjasama antar instansi terkait."

"Tesis ini membahas perilaku penawaran kayu bulat dari hutan alam di Indonesia pada tahun 2007 - 2011. Penelitian ini menggunakan data panel terdiri dari 150 unit perusahaan selama 60 bulan. Data dianalisis dengan menggunakan metode tobit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku penawaran kayu bulat dari hutan alam Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain harga kayu domestik, luas hutan berdasarkan rencana kerja, curah hujan, suku bunga pinjaman, sertifikat kelestarian mengelola hutan, umur perusahaan, wilayah perusahaan tersebut berada dan musiman. Perilaku penawaran perusahaan dilakukan sepanjang tahun dan bersifat inelastis.

---

The focus of this study is the roundwood supply from natural forest in Indonesia in 2007-2011. This study uses panel data consisting of 150 units for 60 months. Data were analyzed using tobit method. The results of this study shows that the roundwood supply is influenced by the price of domestic timber, forest area based on work plan, rainfall, loan interest rates, sustainability of forest management certificate, age firm, region where the firms are located and seasonal. The supply spans a year around and is inelastic."

"Sejak Tahun 2015 Pemerintah Indonesia menargetkan kebijakan pemberian akses legalterhadap pengelolaaan hutan negara seluas 12,7 hektar melalui program perhutanan sosial(Hutsos) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mencegahdeforestasi. Tulisan ini menelusuri desa-desa penerima Hutsos dan membandingkannyadengan desa-desa yang memiliki hutan yang tidak menerima Hutsos di tiga pulauSumatera, Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Dengan pendekatan mixed method,penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan apakah dengan memberikan akses legalkepada masyarakat yang dikelola oleh lembaga ekonomi lokal dalam program perhutanansosial dapat meningkatkan pertumbuhan usaha di desa dan menekan laju deforestasi.Analisis secara empiris mengunakan metode Instrumental variable dan untukmemperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi outcome tersebut dilakukan in-depthinterview dengan stakeholder. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keberadaan Hutsosbelum berdampak signifikan kepada pertumbuhan jumlah usaha dan deforestasi.Penyebab belum berdampaknya program Hutsos terhadap pertumbuhan usaha di desakarena lahan yang terbatas akibat restriksi peraturan pasca penetapan hutan sosial,kapasitas wirausaha sumber daya pengelola hutan, belum terintegrasi program hutansosial dengan program desa dan rendahnya modal dan pemanfaatan teknologi pengolahanhasil hutan. Sementara, Hutsos belum berdampak pada deforestasi karena rendahnyakualitas perencanaan pengelolaan hutan dan intervensi kebijakan terkait penanamanhutan di lahan kritis yang belum optimal.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has targeted a policy of providing legal access

to the management of state forests covering an area of 12.7 hectares through the social

forestry program (SFP) to improve the welfare of forest communities and prevent

deforestation. This paper traces village SFP beneficiaries and compares them to villages

that have forests that did not receive SFP on the three islands of Sumatra, Kalimantan

and Sulawesi in Indonesia. With a mixed method approach, this study seeks to answer the

question whether providing legal access to communities managed by local economic

institutions in SFP can increase business growth in villages and reduce the rate of

deforestation. The empirical analysis used the Instrumental variable method and in-depth

interviews were conducted to deepen the factors that affect the outcome. The findings of

this study indicate that the existence of SFPs has not had a significant impact on the

growth in the number of businesses and deforestation in both protected and production

forests zone. The reason why the SFP has not yet had an impact on business growth in

villages is due to limited land due to restrictions on post-determination of social forests,

the entrepreneurial capacity of forest managers, not yet integrated SFP with village

programs and low capital and utilization of forest product processing technology.

Meanwhile, SFP has not yet had an impact on deforestation because of the low quality of

forest management planning and policy interventions related to forest planting in critical

land that has not yet optimal."

"ABSTRAKSuatu penelitlan pendahuluan tentang kondisi habitat dan perilaku Primata dari jenis Owa (Hylobates moloch) telah dilakukan di Cagar Alam Gunung Halirnun, Jawa Barat. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan rnakan owa, pengambilan data vegetasi dengan metoda kuadrat, pengamatan jenis tegakan dan bagian tegakan yang dimakan oleh owa, penggunaan strata hutan untuk berbagai kegiatan owa, dan analisis komposisi tegakan hutan dalam penggunaannya sebagal habitat.Dari hasil penelitian ini, ternyata bahwa komposisi dan keanekaan jenis tegakan penyusun komunitas hutan primer dan hutan sekunder tidak sama, baik untuk tegakan tingkat pohon maupun tingkat tiang. Kegiatan makan di strata hutan ada kaitannya dengan jenis dan jumlah tegakan yang menjadi pakarnya, namun kekerapan penggunaan stratum tertentu dipengaruhi oleh adanya variasi diurnal. Perbedaan ketinggian setiap stratum serta kerapatan tajuk antar tegakan, menyebabkan terjadinya penggunaan berbagai kegiatan yang berbeda. Berdasarkan besarnya nilal penting Ki Afrika (Maesopsis erninii) untuk tingkat pohon, jenis eksotik ini diduga mampu menjadi pakan utama bagi Owa di hutan sekunder. Berdasarkan fakta melimpahnya pakan yang tersedia di hutan primer dan sekunder Cagar Alan Gunung Halimun, kedua tipe hutan tersebut diduga mampu untuk mendukung kelangasungan hidup owa.ABSTRACT"