Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this book, Seumas Miller develops distinctive philosophical analyses of corruption, collective responsibility and integrity systems, and applies them to cases in both the public and the private sectors. Using numerous well-known examples of institutional corruption, he explores a variety of actual and potential anti-corruption measures. The result is a wide-ranging, theoretically sophisticated and empirically informed work on institutional corruption and how to combat it. Part I defines the key concepts of corruption, power, collective responsibility, bribery, abuse of authority and nepotism; Part II discusses anti-corruption and integrity systems, corruption investigations and whistle-blowing; and Part III focuses on corruption and anti-corruption in specific institutional settings, namely policing, finance, business and government. Integrating theory with practical approaches, this book will be important for those interested in the philosophy and ethics of corruption as well as for those who work to combat it."

"Sudah banyak orang diputus besalah dan dipidana sebagai tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Namun, apakah pengadilan Tipikor telah mempertimbangan unsur kesalahan secara komprehensif pada pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan hukum, yaitu (1) Bagaimana pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan unsur kesalahan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dalam putusan-putusannya; (2) Bagaimana perkembangan penafsiran unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK; dan (3) Bagaimana parameter untuk menilai unsur kesalahan sebagai dasar pertanggung-jawaban pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Metode yang digunakan adalah “Yuridis Normatif” untuk menggali norma hukum dan keputusan pengadilan berdasar ‘library based-study”, dan dilakukan melalui “analytical and critical approach”. Penilaian dan pengujian berdasarkan asas dan teori kesalahan, dan dilakukan melalui model penalaran moralitas “Natural Law”. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pengadilan Tipikor cenderung memidana terdakwa tanpa pertimbangan secara komprehensif unsur kesalahan. Lebih kepada keadaan objektif daripada keadaan objektif dan subjektif, yaitu suatu perbuatan yang tidak mengikuti standar dan prosedur administrasi yang dipersyaratkan, dan belum menyentuh pada suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrecchtelijkheid) dan “dengan sengaja” untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga negara dirugikan. Meskipun ada hakim menyebutkannya secara aksplisit atau pun implisit dalam pertimbangan hukumnya, akan tetapi belum digali hubungan antara unsur “sengaja” dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, asas dan teori Kesalahan yang dikolaborasi dengan model penalaran moralitas “Natural Law” dapat menjadi model ideal (parameter) untuk menilai unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Sebab keadaan objektif dan subjektif menjadi syarat pertanggungjawaban pidana, dan pada model penalaran moralitas “Natural Law” tidak melepas pengujian validitas normatif Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK guna memperoleh kebenaran dan keadilan.

---

Many people have been convicted and sentenced for criminal acts of corruption in Article 2 and Article 3 of the PTPK Law. However, the Corruption Court has not been able to comprehensively consider the elements of guilt for the crimes committed. This study examines three legal issues, namely (1) How the Corruption Court considers the elements of guilt in Article 2 and Article 3 of the PTPK Law in its decisions; (2) How is the development of the interpretation of the element of guilt in the formulation of the criminal act of corruption of Article 2 and Article 3 of the PTPK Law; and (3) What are the parameters for examining and evaluation of the element of guilt as a basis for criminal responsibility in Article 2 and Article 3 of the PTPK Law. The method used is Doctrinal legal research methodology, also called "black letter" methodology, which focuses on the letter of the law to compose a descriptive and detailed analysis of legal rules found in primary sources (cases and regulations). The purpose of this method is to gather, organize, and describe the law; provide commentary on the sources used; then, identify and describe the underlying theme or system and how each source of law is connected or explore legal norms and court decisions based on library-based studies. The analysis is based on the principles and theory of Criminal Responsibility through the analytical and critical approach to avoid liability without fault and to ensure that "committed intentionally" is the main element used in decision-making regarding corruptor sentencing. Examining and evaluating are based on the "Natural Law" morality reasoning model. This study shows that the judge's decision is more about proving objective facts than subjective facts - or "intentions" of the perpetrators. The corruption court tends to punish defendants without comprehensively considering the elements of guilt or more to an act that does not follow the required administrative procedures and standards and has not yet touched on the concept of an unlawful act and "intentionally" that contributes to losses of the state finances. Even though some judges mentioned it explicitly or implicitly in their legal considerations, however comprehensively consider the elements of guilty yet. Therefore, the principle and criminal responsibility, and collaboration with the models of moral "Natural Law" can become an ideal model of legal reasoning for examining and evaluating the element of guilt as a basis for criminal responsibility under Article 2 and Article 3 of the PTPK Law. In this case, objective and subjective conditions are to examine the validity of Articles 2 and 3 of the PTPK Law to obtain truth and justice."

""Judith Butler can justifiably be described as one of the major critical thinkers of our time. While she is best-known for her interventions into feminist debates on gender, sexuality and feminist politics, her focus in recent years has broadened to encompass some of the most pertinent topics of interest to contemporary political philosophy. Drawing on Butler's deconstructive reading of the key categories and concepts of political thought, Birgit Schippers expounds and advocates her challenge to the conceptual binaries that pervade modern political discourse. Using examples and case studies like the West's intervention in Iraq and Afghanistan, and in relation to the Israeli-Palestinian conflict, Schippers demonstrates how Butler's philosophically informed engagement with pressing political issues of our time elucidates our understanding of topics such as immigration and multiculturalism, sovereignty, or the prospect for new forms of cohabitation and citizenship beyond and across national boundaries. A detailed exposition and analysis of Butler's recent ideas, championing her efforts at articulating the possibilities for radical politics and ethical life in an era of global interdependence, this book makes an makes an important contribution to the emerging field of international political philosophy"--"

"Demokrasi deliberatif menawarkan sebuah atmosfir ideal bagi persekutuan hidup manusia dalam suatu tatanan negara. Komunikasi dalam proses pengambilan keputusan merupakan fitur utama yang ditawarkan oleh demokrasi deliberatif. Pertanyaannya kemudian, apakah ia benar benar bisa berfungsi secara ideal? Nyatanya, ada mekanisme hegemoni yang membuat proses dialogis dalam demokrasi deliberatif menjadi semu. Hegemoni ini disuntikkan dengan cara menyelebungi kepentingan partikular dengan nilai universal. Skripsi ini menelusuri kecurigaan tersebut, dengan contoh-contoh praktik demokrasi di Indonesia sebagai penjelas argumentasi teroretis yang ada.

---

Deliberative democracy offers an ideal atmosphere for fellowship of human life in a state order. Communication in the decision-making process is the main feature offered by the deliberative democracy. The question then is whether its really could function ideal? In fact, there is a hegemony mechanism that makes the dialogical process in deliberative democracy becomes apparent. This hegemony is injected in a manner enveloped particular interest with universal values. This thesis explore these suspicions, with examples of democratic practice in Indonesia as an concrete explanation for the theoretical argument."

"Reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan dalam proses reformasi yang telah bergulir saat Penelitian ditngukan untuk menjawab permasalahan. Apakah gaya kepemimpinan yang mendorong teljadinya perilaku koruptif setelah program refonnasi birokrasi dilalmanakan. Mengingat program telah dirancang sedemikian rupa dengan tunjangan bagi pegawai yang dibuat sedemikian rupa tingginya. Dalam kesempatan ini penulis mengambil kasus pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjlmg Priok. Penelitian ini menggunakau dua teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori korupsi untuk menganalisis perilaku koruptif di kalangan pegawai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dan kedua, teori kepemimpinan dan teori motivasi untuk menganalisis jenis kepemimpinan yang dipraktikkan di Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Peneliti menyimpulkan dua hal pada penelitian ini. Pertama, upaya telah dilakukan untuk mencegah perilaku koruptif pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dau kedua, masih adanya perilaku koruptif di lingkungan Kanter Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, dari faktor kepemimpinan disebabkan karena adanya praktik kepemimpinan yang kurang sesuai diterapkan pada lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, yakni kepemimpinan yang permisif terhadap perilaku koruptif kecil yang dijakukan, sehingga menyebabkan perilaku koruptif yang lébih besar.

---

Bureaucracy reformation is a possibility in the process of reformation today. This research is purposed to answer the problem whether the leadership that leads a corruptive behavior after the implementation of the bureaucracy reformation. Since the program, has been designed comprehensively by giving a high compensation for the employee. For this reason, the researcher makes a case study in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax in Tanjung Priok.

This research uses two theories as the tools of analyses. First, the corruption theory to analyses the corruptive behavior among the employee in the Type A li/Iain Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok. Second, the leadership and motivation theory for analyzing the leadership style practiced in the organization.

The researcher concludes two things from this research. First, there is an eHort to avoid the corruptive behavior in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok environment Second, there is still a corruptive behavior in the office caused by the inappropriateness of leadership practice in the institution, which is the permissiveness of the leader toward a small scale corruption that leads to a bigger scale of coruptive behavior."

"ABSTRAKSkripsi ini didasarkan atas hasil penelitian turun lapangan selama satu minggu(11-18 Juni 2012) mengenai Pakta Integritas di Kabupaten Solok ?SumateraBarat. Pakta Integritas adalah sebuah program anti-korupsi global yang pertamakali diperkenalkan oleh Transparency International pada tahun 1990an yangsekarang sudah dipakai sebagai alat pencegahan korupsi di lebih dari 100 negaradi dunia. Penelitian difokuskan pada pencarian faktor-faktor yang membuat PaktaIntegritas gagal berjalan secara utuh dengan cara mewawancarai langsungnarasumber dari Transparency International Indonesia dan para pemangkukebijakan di Solok. Selain itu, skripsi ini juga merujuk pada beberapa literatur danpenelitian mengenai gerakan anti-korupsi global dan juga budaya, politik, dandemokratisasi di Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah prosesinternalisasi nilai-nilai anti-korupsi global yang baik mampu mendorongterciptanya penegakan hukum yang kuat sehingga pengaruh negatif dari situasipolitik lokal dan persepsi pesimistis masyarakat terhadap budaya korupsi dapatdiminimalisasi.

---

AbstractThis thesis is based on a one-week field research (June 11-18, 2012) on PaktaIntegritas in Solok District, West Sumatra Province, Indonesia. Pakta Integritas isa global anti-corruption program that was firstly introduced by TransparencyInternational in the 1990s that now has been used to prevent corruption in morethan 100 countries in the world. This research is focused on finding the factorsthat make Pakta Integritas failed to be implemented fully and done, throughinterviews with source persons from Transparency International Indonesia andpolicymakers in Solok District. Aside than that, this thesis also refers to severalliterature sources and researches on global anti-corruption movements as well asculture, politics, and democratization in Indonesia. The research finding in thethesis shows the internalization process of good anti-corruption values that canhelp create good law enforcement so that negative influences from local politicalsituation and public perception on corruption culture can be minimized."

"Tesis ini fokus mengkaji institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak Pemilu 2009, 2014, hingga 2019, perolehan suara PKB meningkat. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi relatif sedikit dibanding dengan partai lain. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana institusionalisasi SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori institusionalisasi O’Donnell. Terdapat dua tahapan institusionalisasi; penyebaran nilai (value infusion) dan tindakan rutinitas terhadap nilai tersebut (behavioral routinization). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara. Penelitian ini menunjukan bahwa institusionalisasi SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Sebaran ini terdapat dalam Mabda’ Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur tentang kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Tahapan berikutnya adalah pembiasaan menjadikan ketentuan internal PKB ini dalam menjalankan kegiatan kepartaian. PKB adalah salah satu partai yang menyambut baik keberadaan SIPP. Bagi PKB, SIPP adalah akselerasi untuk memperkuat integritas partai. Menjadi langkah nyata pencegahan korupsi politik yang melibatkan kader partai. Dari penelitian ini, perlu dikembangkan lebih lanjut teori institusionalisasi yang dapat menganalisa lebih detail hubungan antara penyebaran nilai (value infusion) dan pembiasaannya (behavioral routinization).

---

This thesis focuses on examining the institutionalization of the Political Party Integrity System (SIPP) which was pushed by the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of efforts to prevent political corruption in the National Awakening Party (PKB). Since the 2009, 2014 and 2019 elections, PKB's vote share has increased. The number of party cadres who were caught in corruption cases was relatively small compared to other parties. The main question to be answered is how the institutionalization of SIPP in PKB was initiated by the KPK as part of efforts to prevent political corruption? The theoretical framework used is O'Donnell's institutionalization theory. There are two stages of institutionalization; the spread of values ​​(value infusion) and routine actions against these values ​​(behavioral routineization). Data was collected through literature review and interviews. This research shows that the institutionalization of SIPP in PKB takes place through the stage of spreading SIPP values. This distribution is contained in Mabda' Siyasi, AD/ART, PKB Manifesto, and Party Regulations. It regulates the code of ethics, regeneration and recruitment, internal democratization, and financial governance. The next stage is getting used to the internal provisions of this PKB in carrying out party activities. PKB is one of the parties that welcomes the existence of SIPP. For PKB, SIPP is an acceleration to strengthen party integrity. Become a concrete step to prevent political corruption involving party cadres. From this research, it is necessary to further develop an institutionalization theory that can analyze in more detail the relationship between value infusion and behavioral routineization."