Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"When comparing the laws of different jurisdictions, one often sees only the forest or the trees. This is particularly problematic in comparative company law, where students hope both to understand the overall framework of the law and grasp its practical application. This text's structure, now in its second edition, solves that dilemma. Chapters open with discursive analyses of the law in each of Germany, the UK and the US (Delaware, the ABA Model Business Corporation Act, and federal securities laws) and set out the high-level governing framework, particularly for the EU and its member states. This analysis is succinct and pointed, with numerous references to both the law and leading scholarship. The whole text is arranged to highlight comparative aspects. Diagrams are used where helpful. Chapters close with edited judicial decisions from at least two of the jurisdictions discussed, which allows fresh exploration of comparison in more detail, and pointed questions to guide class discussion."

"ABSTRAKHingga saat ini, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan minimal dua orang untuk membuat sebuah Perseroan Terbatas. Wacana tentang jumlah pendiri sebenarnya telah dibahas oleh para perancang undang-undang sejak diberlakukannya Undang-Undang Perusahaan yang pertama, Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Banyak negara juga telah mengizinkan Perusahaan untuk dibuat oleh satu orang. Dengan demikian, dengan menerapkan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan statuta, teoretis, dan pendekatan komparatif, tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) alasan untuk memungkinkan Korporasi / Perseroan Terbatas untuk dibuat oleh satu pendiri di Amerika Serikat. Amerika, Singapura dan Belanda, dan (2) apakah ada perbedaan mendasar dari sebuah Korporasi / Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu pendiri dan beberapa pendiri. Tesis sarjana ini menyimpulkan bahwa alasan untuk mengizinkan Korporasi / Perseroan Terbatas di Negara Pembanding adalah efisiensi biaya, dan tidak adanya keperluan untuk melanjutkan memungkinkan Korporasi / Perusahaan Perseroan Terbatas untuk dibuat oleh beberapa pendiri. Perbedaan mendasar dari Korporasi / Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu pendiri dan beberapa pendiri dapat dilihat dalam proses penggabungan, struktur organ perusahaan, keterbatasan pertanggung jawaban, dan perpajakan. Secara keseluruhan, penggabungan Korporasi / Perseroan Terbatas oleh seorang pendiri tunggal di Negara Membandingkan menguntungkan. Namun, jika regulasi tersebut diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, ada dua hal yang harus diregulasikan: (1) mengenai proses pendirian Perseroan Terbatas, dan (2) perpajakan.

---

ABSTRACTUntil the present time, Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies requires minimum two persons to incorporate a Company. The discourse concerning number of incorporators has actually been discussed by legislators since the enactment of the first Company Law, Law No. 1 Year 1995. Numerous states have also allowed for Companies to be incorporated by one person. Thus, by applying the normative legal research using the statute, theoretical, and comparative approach, this undergraduate thesis explores two main issues: (1) the rationale to allow Corporations/Limited Liability Companies to be incorporated by a single- founder in the United States of America, Singapore and the Netherlands, and (2) whether there are fundamental differences of a Corporations/Limited Liability Companies incorporated by a single-founder and multi-founders. This undergraduate thesis concludes that the rationale to allow Corporations/Limited Liability Companies in the Comparing Countries are cost efficiency, and the lack of need to continue allow Corporations/Limited Liability Companies to be incorporated by multi-founders only. Fundamental differences of a Corporations/Limited Liability Companies incorporated by a single-founder and multi-founders can be seen in the incorporation process, board structure, liability exposure, and taxation. Overall, the incorporation of a Corporations/Limited Liability Companies by a single-founder in the Comparing Countries is beneficial. Although, if the regulation were to be applied in Indonesian legal system, there are two regulations that must be amended; (1) incorporation process, and (2) taxation."

"Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha dimana Perseroan merupakan suatu subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Pengurusan Perseroan Terbatas dilakukan oleh dewan direksi yang wajib menerapkan asas itikad baik dan kehati-hatian dalam pengurusan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007. Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang berperan memberikan sumbangan untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Hanyung Alcobis Co. Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen alat pendingin yang melakukan kontrak penyertaan modal di PT. Hanyung Fujisei yang dalam perjalanannya ternyata barang yang telah disepakati tidak sesuai dengan harga pasar dan mengakibatkan perbuatan melawan hukum didalamnya.

---

Limited Liability Company is a type of business where Company as a law entity who can embed right and liability. Management of the limited liability company execute by board of director, whom must applying good faith and precautionary principle when doing a company management as regulated in Law Number 40/2007. Investment especially foreign direct investment, formed as a limited liability company which role as giving income to national development.

Hanyung Alcobis Co. Ltd. is a company which running its business in produce refrigator component which doing a equity participation contract in PT Hanyung Fujisei, Indonesian limited liability company and on the way of implementation of the contract, capital goods which previously agree are not appropiate with market value and effected unlawful acts."

"Tesis ini membahas mengenai Konversi Utang menjadi Setoran Saham Perseroan berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/PDT.G/2017/PN Plk. Dalam putusan pengadilan tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalam Konversi Utang yang dilakukan oleh Perseroan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan adanya beberapa ketidaksesuaian dari proses yang telah dilakukan oleh Perseroan menggugah minat Penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait keabsahan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris dan pertanggungjawaban Notaris sebagai pembuat akta autentik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keabsahan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar dapat batal demi hukum dikarenakan adanya cacat hukum dalam proses Konversi Utang menjadi Setoran Saham. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah sebatas pada keabsahan syarat formil. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai syarat materiil, apabila Notaris telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya. Dengan adanya pelanggaran tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana.

---

This thesis discuss on the practice of Loan Conversion into Share Capital of the Company based on District Court of Palangka Raya Decision Number 32/PDT.G/2017/PN Plk. Referring to the court decision, there were non-compliance on the Loan Conversion done by the Company with the applicable laws and regulations. By the fact of the non-compliance process done by the Company, it arouse writer curiosity to conduct a further researched on the validity of the Deed of the Amendment of Article of Association made by the Notary and also the responsibility of the Notary as the Authentic Deed Officer. This research will use a juridical normative study, with the nature of study of analytical descriptive research. Data analysis will be performed using a qualitative approach.As the result of this research, the validity of the notarial deed is null and avoid by law due to legal defect on the Loan Conversion into Shares process. The Notary is only responsible within the formality requirements of its Notarial Deed. The Notary can be held responsible on the material requirement of a Deed, if the Notary has violated the provisions of the legislation in carrying out their duties. As the consequences, the Notary can be subjected to administrative, civil and criminal sanction."

"Surat Keterangan (covernote) merupakan salah satu produk hukum notaris yang dibuat dan ditandatangani notaris serta memiliki kekuatan hukum karena jabatannya itu sendiri. oleh karena itu isi Surat Keterangan (covernote) harus memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Notaris dalam merumuskan isi Surat Keterangan (covernote) harus dilakukan secara saksama dan penuh ketelitian untuk menghindari terjadinya salah penafsiran yang memberikan keraguan terhadap isi Surat Keterangan (covernote) notaris. Permasalahan yang diteliti adalah peran notaris dalam pembuatan Surat Keterangan (covernote)  terhadap PT Suka Bumi Maju dan tanggung jawab notaris bila Surat Keterangan (covernote) menimbulkan multitafsir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif, dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut sifatnya, tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian bahwa notaris memiliki peran yang sangat penting dalam mengeluarkan Surat Keterangan (covernote), karena Surat Keterangan (covernote) adalah produk notaris yang berisikan pernyataan dari notaris itu sendiri. karena itu notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum terhadap pernyataannya tersebut. Notaris bertanggungjawab apabila pernyataan yang dituangkan dalam Surat Keterangan (covernote) tersebut menimbulkan kerugian terhadap berbagai pihak. notaris dalam merumuskan pernyataannya tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan saksama untuk menghindari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

---

Covernote is a notary legal product that is made and signed notarized and has the power of law because the position itself. Therefore the contents of covernote must provide legal certainty to the parties concerned. Notary in formulating the contents of the covernote should be done carefully and conscientiously to avoid the occurrence of misinterpretation that gives doubt on the contents of the covernote. The problem being researched is the role of notary  in the making of covernote of PT Suka Bumi Maju and a notary responsibility when the Covernote raises the misinterpretation. The study uses research methods in the form of normative juridical research, with the method of data analysis used is a qualitative method. According to its nature, this type of research is a descriptive analytical with the type of data used is secondary data, and the data collection tools used are document studies and library materials. Based on the results of the study that the notary has a very important role in issuing the covernote as a covernote is a notary product that contains a declaration from the notary itself. Therefore notary is instrumental in ensuring the legal certainty of the statement. Notary is responsible if the statement set forth in the covernote inflict losses on various parties. A notary in formulating the statement must be done carefully to avoid possible violations committed by both intentional and accidental notary public. "