Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Written by the highly regarded diplomat Marty Natalegawa, former ambassador and foreign minister of Indonesia, this book offers a unique insider-perspective on the present and future relevance of ASEAN. It is about ASEAN's quest for security and prosperity in a region marked by complex dynamics of power. Namely, the interplay of relations and interests among countries — large and small — which provide the settings within which ASEAN must deliver on its much-cited leadership and centrality in the region. The book seeks to answer the following questions: How can ASEAN build upon its past contributions to the peace, security and prosperity of Southeast Asia, to the wider East Asia, the Asia-Pacific and the Indo-Pacific regions? More fundamentally and a sine qua non, how can ASEAN continue to ensure that peace, security and prosperity prevail in Southeast Asia? And, equally central, how can ASEAN become more relevant to the peoples of ASEAN, such that its contributions can be genuinely felt in making better the lives of its citizens?"

"Pasca Perang Dingin, Tiongkok muncul sebagai ancaman baru bagi hegemoni AS, baik di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Persaingan AS-Tiongkok di Asia Pasifik menimbulkan gejolak pada stabilitas global. Intensitas Aliansi Quad (AS, Australia, Jepang, India) dalam melakukan ekspedisi militer gabungan di Samudera Hindia dan agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang bersengketa dengan 5 negara (Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan) mengancam keamanan ASEAN yang berada pada konvergensi persaingan tersebut. Rivalitas AS-Tiongkok semakin intens sejak Presiden Donald Trump mengemukakan gagasan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) ketika kunjungan pertamanya sebagai Presiden AS ke Asia pada 10 November 2017. Hal ini kemudian direspon oleh Pemerintah Tiongkok dengan meningkatkan anggaran militernya sebesar USD 22,09 miliar di tahun 2018 dari yang biasanya hanya sekitar USD 2-12 miliar. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dengan letak geografis yang strategis di antara 2 benua (Asia, Australia) dan 2 samudera (Hindia, Pasifik) mendorong ASEAN agar merumuskan konsepsi Indo-Pasifik yang berorientasi pada prinsip sentralitasnya. Atas inisiatif Indonesia, akhirnya ASEAN membentuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok tanggal 22 Juni 2019. Pada kajian lainnya belum ada yang secara spesifik menjelaskan tujuan strategis Indonesia mendorong ASEAN untuk membentuk AOIP dalam merespon geopolitik AS-Tiongkok. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Role Theory dari K. J. Holsti (1970). Berdasarkan hasil riset, peran Indonesia dalam pembentukan AOIP meliputi regional protector, regional-subsystem collaborator, dan mediator-integrator. Peran tersebut didorong oleh prinsip “Bebas Aktif” dan program “Poros Maritim Dunia” oleh Presiden Jokowi dalam rangka memperkuat potensi middle power Indonesia, meningkatkan peran ASEAN, dan menghadirkan kerja sama Indo-Pasifik.

---

After the Cold War, China emerged as a new threat to US hegemony, especially in the political, economic, and military fields. The US-China rivalry in the Asia Pacific region disrupts global stability. The intensity of the Quad Alliance (US, Australia, Japan, India) in conducting joint military expeditions in the Indian Ocean and China's aggressiveness in the South China Sea in a dispute with 5 countries (Vietnam, Malaysia, Brunei, Philippines, Taiwan) threaten the security of ASEAN, which is at the convergence of the competition. The US-China rivalry has intensified since President Donald Trump put forward the idea of a ​​Free and Open Indo-Pacific (FOIP) during his first visit to Asia as US President on November 10, 2017. Then the Chinese government responded by increasing its military budget by USD 22,09 billion in 2018, up from the usual range of USD 2-12 billion. Indonesia, as one of the founders of ASEAN with a strategic geographical location between 2 continents (Asia, Australia) and 2 oceans (Indian, Pacific), encourages ASEAN to formulate an Indo-Pacific concept that is oriented to the principle of centrality. Because of Indonesia's initiative, ASEAN finally established the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) at the 34th ASEAN Summit in Bangkok on June 22, 2019. In other studies, no one has specifically explained Indonesia's strategic objectives to encourage ASEAN to form an AOIP in response to US-China geopolitics. Thus, this study aims to analyze this phenomenon using qualitative methods and the Role Theory approach of K. J. Holsti (1970). Based on the research results, Indonesia's roles in the formation of the AOIP are regional protector, regional-subsystem collaborator, and mediator-integrator. These roles are motivated by the "Free Active” principle and President Jokowi’s "Global Maritime Fulcrum" program in order to strengthen Indonesia's middle power potential, enhance ASEAN's role, and present Indo-Pacific cooperation."

"India adalah salah satu negara yang kini muncul sebagai kekuatan baru di dunia dengan mengusung Look East Policy (LEP), walaupun sejak 1947 hingga 1990 kebijakan luar negerinya berkarakteristik non blok (non alignment). Tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaiimana India melakukan proses mempelajari kebijakan luar negeri terdahulu (foreign policy learning) sebelum LEP dan bagimana prospek Indonesia dengan adanya LEP ini. Tulisan ini akan mengelaborasinya melalui dua model yaitu belajar dari pengalaman (learning by doing) dan teori simulasi (simulation theory) dengan melibatkan analisa terhadap kondisi eksternal dan internal India. Model pertama menjelaskan terdapat kompleksitas di bidang ekonomi dan politik baik di tingkat global, regional ASEAN dan domestik India. Hal ini turut memaksa India untuk mempelajari sikap apatis ASEAN dulu karena ambivalensi kebijakan non bloknya sehingga akhirnya melalui LEP, India membangun kembali kerja sama ekoomi dan politik institusional dengan ASEAN. Model kedua menjelaskan perluasan LEP bersumber dari kompleksitas ekonomi, keamanan maritim, dan kekuatan militer nasional India. India juga telah mempelajari sikap ASEAN saat kebijakan stimulus berupa tes peluncuran nuklir tahun 1998, berkaitan dengan pentingnya posisi India sebagai penyeimbang bagi pengaruh Cina di kawasan tersebut. Semua hal ini mendorong India memperkuat kekuatan diplomasinya di forum multilateral dan kerjasama militernya dengan Australia, Asia Tenggara hingga Asia Timur. Keberhasilan LEP ini sebetulnya menghadirkan prospek lebih besar di bidang keamanan maritim dan ekonomi bagi Indonesia. Untuk meningkatkan political chemistry dengan India, Indonesia diharapkan mampu konsisten menghadirkan diplomasi fleksibel, semangat masa lalu sebagai pencetus non blok, keinginan yang sama untuk menjadi kekuatan maritim dunia dan kedekatan nilai-nilai demokrasi."

"ASEM mengkaitkan kawasan Asia dan Eropa dalam pola hubungan terstruktur.Pola hubungan ini bersifat inter-regional sehingga tekanannya difokuskan pada organisasi regional. Organisasi regional itu adalah EU (Uni Eropa) dan ASEAN plus tiga negara Asia yang lain. Kedua organisasi ini mengalami pertambahan jumalh keanggotaan yang berdampak pada pelaksanaan ASEM tahun 2006.Dampaknya terhadap ASEM tahun 2006 yang berlangsung di kota Helsinki memperlihatkan kuatnya baik identitas regional Eropa dan identitas regional Asia . Akan tetapi identitas ini berbeda yakni posisi negara-negara EU sangat kuat dan sebaliknya posisi negara-negara ASEAN plus tiga adalah kurang kuat. Selain itu , negara-negara EU mungkin mendominasi jalannya ASEM 2006 sehingga peran Finlandia sangat menentukan agar ASEM 2006 tetap bersifat demokratis dan tidak menyerang satu partisipan tertentu."

"Tesis ini menganalisa mengenai dampak pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap perdagangan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Perjanjian ACFTA diberlakukan secara penuh bagi Indonesia pada bulan Januari 2010. Secara keseluruhan, pemberlakuan ACFTA membawa berbagai dampak, baik itu positif maupun negatif. Di sektor TPT sendiri, pemberlakuan ACFTA ini membawa berbagai permasalahan bagi Indonesia. Sektor TPT memainkan peranan penting dalam membangun perekonomian di Indonesia, karena merupakan salah satu sektor yang menjadi penyumbang devisa negara dan membuka lapangan kerja yang besar alias padat karya. Kondisi TPT Indonesia yang sejak awal tidak stabil semakin terpuruk dengan banyaknya pabrik tekstil yang tutup sehingga meningkatkan angka pengangguran. Produsen TPT pun beralih menjadi pedagang sehingga memicu gejala deindustrialisasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan- kebijakan guna melindungi sektor TPT dari dampak pemberlakuan ACFTA. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

---

This thesis analyzes the impact of the implementation of ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) on textiles and apparel products sector in Indonesia. ACFTA Agreement is fully implemented in Indonesia in January 2010. Overall, the implementation of ACFTA brings a variety of impacts, both positive and negative. In TPT sector, the implementation of ACFTA brings a variety of problems for Indonesia. The TPT sector plays an important role in building the economy of Indonesia, because it is one of the sectors that contributes to foreign exchange and opens large employment or labor-intensive. Indonesian TPT condition that is unstable from the beginning is getting worse by the closing of many textile factories, thus increasing the unemployment rate. Textile producers were turning into traders that trigger the symptom of de-industrialization. Therefore, the Government of Indonesia needs to create policies to protect textile and apparel product sector from the impact of the implementation of ACFTA. Research conducted in this thesis is normative juridical research to understand the application of legal norms to the facts."