Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan bencana dan operasi bantuan kemanusiaan dikelola dalam kondisi darurat dan dalam periode yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tepat guna menjadi kata kunci yang utama dalam menentukan keberhasilan proses dan peran rantai pasok kemanusiaan pada penanganan bencana dan operasi bantuan kemanusiaan. Ini menekankan untuk peningkatan kinerja organisasi kemanusiaan. Penelitian ini memberikan usulan maturity assessment model yang digunakan untuk melihat tingkat kematangan proses pada existing condition untuk rantaipasok kemanusiaan dalam penanganan bencana dan operasi bantuan yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation dan Gerak Bareng. Maturity Assessment Model terdiri dari empat belas maturity dimension dan delapan puluh satu proses. Peningkatan kinerja untuk ACT Foundation berfokus pada maturity dimension dengan maturity level dibawah Level III Intermediate sebagai critical factors. Maturity dimension tersebut adalah Strategi Humanitarian Supply Chain (HSC), Fokus untuk Fase pada Bencana, dan Manajemen Informasi dan Data. GerakBareng menghasilkan dua critical factors dengan maturity level dibawah Level II Elementary untuk Manajemen Informasi dan Data serta Perbaikan Berkelanjutan dan Kolaborasi. Penelitian ini memastikan kinerja rantai pasok kemanusiaan mencapai Level IV Advanced hingga Level V Optimized. Sehingga peningkatan kinerja dilakukan dengan fokus pada maturity dimension yang memiliki maturity level kurang dari Level IV Advanced, dengan pendekatan strategi manajerial dan operasional.

---

Disaster management and humanitarian relief operations are managed under emergency conditions and for

unpredictable periods. Appropriateness is the main keyword in determining the success of the process and the role

of the humanitarian supply chain in disaster management and humanitarian aid operations. It emphasizes

improving the performance of humanitarian organizations. This study proposes a maturity assessment model to

see the level of process maturity in the existing conditions for the humanitarian supply chain in disaster

management and aid operations carried out by the Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation and Gerak Bareng. The

Maturity Assessment Model consists of fourteen maturity dimensions and eighty-one processes. Performance

improvement for ACT Foundation focuses on the maturity dimension, with a maturity level below Level III

Intermediate as the critical factor. The maturity dimensions are Humanitarian Supply Chain (HSC) Strategy, Focus

on Disaster Phase, and Information and Data Management. Gerak Bareng produced two critical factors with a

maturity level below Level II Elementary for Information and Data Management and Continuous Improvement

and Collaboration. This research ensures that humanitarian supply chain performance achieves Level IV Advanced

to Level V Optimized. Hence, this study improves performance by focusing on the maturity dimension under Level

IV Advanced, with a managerial and operational strategy approach"

"Penelitian ini membahas tentang asesmen kapasitas penanggulangan bencana partisipatif di Kabupaten Flores Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan instrumen kaji Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). Instrumen ini mengukur kapasitas penanggulangan bencana yang secara kolaboratif dimiliki oleh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Flores Timur termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Karena sifatnya yang partisipatif maka penilaian tersebut dikonsultasikan bersama dan ditetapkan bersama oleh para pemangku kepentingan kebencanaan di Flores Timur. Hasil analisa memperlihatkan bahwa terdapat beberapa indikator esensi ketangguhan bencana yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Instrumen LGSAT yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan konteks dan pemahaman di masyarakat.

---

The research is focused on disaster management participatory capacity assessment in East Flores District, using the Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). This tool was used to assess the capacity on disaster management which collaboratively done by various stakeholders in East Flores. Since this was a participatory process, the assessment result was jointly discussed and agreed by all the stakeholders.

The result showed that some indicators from 10 Resiliency Essentials still need to be improved. It is suggested that the LGSAT instrument used in this assessment need to be adjusted with local context and understanding of the community."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi kinerja rantai pasokan bantuan logistik lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dalam kegiatan penanggulangan bencana fase tanggap darurat di Indonesia dengan menggunakan metode supply chain agility assessment. Penelitian ini disusun dengan rancangan studi kasus untuk menerapkan model supply chain agility assessment dari Charles et al., 2010 untuk mengetahui kemampuan rantai pasokan dalam merespon perubahan dalam jangka pendek. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan manajemen rantai pasokan serta mengevaluasi kapabilitas supply chain agility pada lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Penelitian ini menemukan bahwa sistem rantai pasokan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap berada pada agility level 2. Hal tersebut berarti sistem rantai pasokan belum terlalu mampu dalam merespon dan menangani perubahan secara pada jangka pendek maupun ketidakpastian permintaan dan penawaran pada kondisi gawat darurat. Untuk meningkatkan kapabilitas supply chain agility pada rantai pasokan bantuan logistik lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap diperlukan adanya perbaikan pada manajemen pengadaan dan manajemen pemasok khususnya dengan menerapkan sistim kontrak serta kerjasama baik dengan pemasok maupun lembaga kemanusiaan di sekitar wilayah operasional masing-masing kantor cabang.

---

This study discusses humanitarian supply chain performance evaluation in humanitarian organization Aksi Cepat Tanggap ACT for emergency response activities in Indonesia by using supply chain agility assessment method. This study was conducted with case study design to apply supply chain agility assessment model by Charles et al., 2010 to know the supply chain 39s ability to respond short term changes.

The purpose of this study is to analyze the implementation of supply chain management and evaluate the capability of supply chain agility at humanitarian organization Aksi Cepat Tanggap ACT.

This study found that ACT's agility level of supply chain systems are at level 2. This means the supply chain system has not been very able to respond and handle sort term changes as well as the uncertainty of demand and supply in emergency conditions.

To improve the supply chain agility capability in the ACTs supply chain, there is a need for improvements in procurement management and supplier management especially by implementing contract system as well as cooperation with suppliers and other humanitarian agencies around the operational areas of each branch office. "

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor utama penyaluran bantuan kemanusian di Indonesia. Terdapat 11 (sebelas) faktor utama dalam penanganan bencana yang harus diperhatikan yaitu ukuran besarnya bencana, transportasi, strategi supply chain, kapasitas, inventori, strategic planning, penggunaan teknologi, manajemen informasi, manajemen sumber daya, continuous improvement dan hubungan dengan supplier. Setelah faktor utama diketahui selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi penyaluran bantuan.Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian faktor utama yang mempengaruhi penanganan bencana telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah melalui BNPB, tetapi ada beberapa strategi yang sebaiknya dilakukan. Strategi tersebut diantaranya adalah peninjauan ulang regulasi Undang-Undang pengananan bencana, penggiatan kembali sistem lumbung desa, pengembangan knowledge management dalam bidang penanganan bencana, dan perbaikan sistem penilaian performansi dan evaluasi penanganan bencana setelah proses penanganan bencana dilakukan.

---

The focus of this study is the main factors of humanitarian relief chain in Indonesia. There are 11 main factors in humanitarian relief chain such as size of disaster, transportation, supply chain strategy, inventory, strategic planning, technology utilization, information technology, human resource management, continuous improvement and supplier relation. After the main factors are identified then analizing the existing humanitarian relief chain with SWOT Analysis.The result of analizing is most of the main factor has already conducted in Indonesia, but there are several suggestions. Proposing to evaluate the regulations of disaster management system, re-activate the villager's rice barn system, develop knowledge management in disaster management system, develop the performance measurement system and the evaluation system after disaster."

"Bencana alam merupakan salah satu ancaman paling serius di Indonesia. Keberadaan dua lempeng gunung aktif membuat ancaman bencana mengintai di Indonesia setiap tahun kedua. Penanggulangan bencana saat ini masih menggunakan cara tradisional yaitu turun ke lapangan dan melihat langsung titik-titik yang terkena bencana alam. Namun, situasi ini sebenarnya cukup berisiko mengingat kondisi lingkungan yang masih belum stabil sehingga cukup berbahaya bagi tim yang sedang mengamati daerah yang terkena bencana alam. Kendaraan udara tak berawak juga bisa disebut drone adalah perangkat yang beroperasi dengan cara diterbangkan secara vertikal. Alat ini sangat mumpuni untuk melewati berbagai rintangan sehingga sangat cocok digunakan sebagai pengamatan daerah yang terkena bencana. Namun, saat ini drone perlu ditingkatkan kemampuannya untuk dapat terbang secara otomatis dan mendekati objek sasaran. SURF sebagai ekstraksi ciri merupakan metode pendeteksian yang cukup ringan. Namun, kondisi bencana yang cukup kompleks memerlukan cara penyederhanaan citra agar mudah dideteksi. Di sini fitur canny edge berfungsi untuk menyederhanakan gambar dan menghasilkan deteksi yang lebih baik dan dapat diimplementasikan secara real time.

---

Natural disasters are one of the most serious threats in Indonesia. Existence two active mountain plates make a threat of disaster lurking in Indonesia every year the second. Disaster management is currently still using traditional methods to go to the field and see firsthand the points affected by natural disasters. However, this situation is actually quite risky considering the environmental conditions that are still not yet stable so it is quite dangerous for the team that is observing the area affected by natural disasters. Unmanned aerial vehicles can also be called drones is a device that operates by being flown vertically. This tool very qualified to pass through various obstacles so it is suitable for use as an observation of disaster-affected areas. However, currently drones need to be upgraded the ability to be able to fly automatically and approach the target object. SURF as feature extraction is a fairly light detection method. However, disaster conditions that are quite complex require a way to simplify images for easy detection. Here the canny edge feature acts for can simplify images and produce better detection and can implemented in real time.

"

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."

"Bencana mengancam masyarakat dan perekonomian. Untuk menjaga kesejahteraan mereka, negara-negara memerlukan manajemen bencana yang kuat. Studi ini membandingkan Indonesia dan Zimbabwe, negara-negara yang berbeda secara geografis dan budaya. Meskipun terdapat perbedaan struktur tata kelola (Indonesia-desentralisasi, Zimbabwe-sentralisasi), lembaga ini fokus pada kerangka manajemen bencana. Keduanya memiliki peraturan inti bencana yang sama. Dengan menganalisis sistem ini, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan berikut; melakukan analisis komparatif terhadap kerangka peraturan dan kelembagaan dalam manajemen bencana dengan mengidentifikasi komponen-komponen utama dan bidang-bidang yang potensial untuk ditingkatkan. Kedua, untuk menilai efektivitas struktur kelembagaan di Indonesia dan Zimbabwe dalam memfasilitasi upaya kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Ketiga, melakukan analisis komparatif terhadap sistem penanggulangan bencana di Indonesia dan Zimbabwe, dengan menyoroti persamaan dan perbedaan. Terakhir, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam meningkatkan kemampuan manajemen bencana mereka dan menjajaki peluang perbaikan, termasuk pemanfaatan teknologi baru, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan membina kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan data dari jurnal ilmiah, laporan, dan undang-undang nasional. Studi ini menemukan bahwa kerangka penanggulangan bencana di Indonesia sudah sejalan dengan standar internasional, sementara Zimbabwe masih memerlukan perbaikan. Rekomendasinya mencakup pembaruan kebijakan di Zimbabwe dan investasi dalam pengurangan risiko bencana (sistem peringatan dini, peningkatan infrastruktur) untuk kedua negara. Selain itu, penelitian dan inovasi dalam teknologi dan pendekatan manajemen bencana juga sangat penting. Langkah-langkah ini akan meningkatkan ketahanan dan mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.

---

Disasters threaten societies and economies. To safeguard their well-being, nations need strong disaster management. This study compares Indonesia and Zimbabwe, geographically and culturally distinct countries. Despite contrasting governance structures (Indonesia-decentralized, Zimbabwe-centralized), it focuses on their disaster management frameworks. Both share core disaster regulations. By analyzing these systems, the study aims to achieve the following objectives; conduct a comparative analysis of the regulatory and institutional frameworks for disaster management identifying key components and potential areas for improvement. Secondly, to assess the effectiveness of institutional structures in Indonesia and Zimbabwe in facilitating disaster preparedness, response, and recovery efforts. Thirdly, to conduct a comparative analysis of the disaster management systems in Indonesia and Zimbabwe, highlighting similarities and differences. Finally, to identify challenges faced by both countries in enhancing their disaster management capabilities and explore opportunities for improvement, including utilizing new technologies, strengthening community engagement, and fostering international cooperation. The research used in-depth interviews and data from scientific journals, reports, and national laws. The study finds that Indonesia's disaster management framework aligns well with international standards, while Zimbabwe's needs improvement. Recommendations include policy updates in Zimbabwe and investment in disaster risk reduction (early warning systems, infrastructure upgrades) for both countries. Additionally, research and innovation in disaster management technologies and approaches are crucial. These measures will enhance resilience and lessen the impact of disasters on communities."

"ABSTRAKAda banyak model mengenai pengambilan keputusan dalam manajemen bencana, terutama dalam alokasi sumber daya darurat sehingga alokasi personil pencarian dan penyelamatan dapat berjalan secara efisien. Namun, di Indonesia sendiri, penggunaan teknologi untuk membantu dalam mengambil keputusan dalam fase respons masih belum secara umum diimplementasikan sehingga keputusan masih dibuat secara subyektif. Makalah ini memberikan model pengambilan keputusan yang dapat membantu tim pencarian dan penyelamatan untuk menentukan jumlah personel dan alat berat yang digunakan. Model ini dapat memudahkan alokasi personel di area pencarian. Jumlah yang diperoleh ditentukan berdasarkan luas, kepadatan penduduk, jumlah korban prioritas, dan jumlah gedung tinggi. Variabel-variabel tersebut diproses menggunakan Fuzzy Inference System dan decision tree. Model yang Diajukan juga akan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Operasi Pencarian dan Penyelamatan Indonesia. Data dan pengetahuan yang diperoleh sebagai referensi diperoleh dari para ahli dalam manajemen Bencana dan praktisi berpengalaman di bidang Pencarian dan Penyelamatan

---

ABSTRACTLast mile delivery is the last trip of an item before arriving at the final destination. There have been many models regarding decision making in disaster management, especially in emergency resources allocation so that the allocation of search and rescue personnel can run efficiently. However, in Indonesia itself, the use of technology to help in making decisions in response phase is still not generally implemented that decisions are still made subjectively. This paper gives a decision making model that can help search and rescue teams to determine the number of personnel and heavy equipment deployed. This can streamline the allocation of personnel in a search area. The amount obtained is determined based on area, population density, number of priority victims, and the number of tall buildings. Those variables are processed using a fuzzy expert system and decision tree. The model Proposed will also integrated into the Information and Communication System of Indonesias Search and Rescue Operation. Data and knowledge obtained as a reference are obtained from experts in Disaster management and experienced practitioners in the field of Search and Rescue"

"Resiliensi masyarakat tampak dalam penanggulangan bencana. Resiliensi itu dipantik oleh peran dan kuasa para patron, khususnya tokoh agama. Keberadaan mereka menjadi kapasitas sosial penanggulangan bencana sebagaimana diharapkan pemerintah. Sayangnya, keterlibatannya memunculkan kontestasi cukup besar pada tataran personal dan afiliasi organisasi keagamaan. Penelitian bertujuan menjelaskan peran dan kontestasi kuasa para tokoh agama dalam penguatan resiliensi komunitas rawan bencana ganda di Tieng Wonosobo. Penelitian mengunakan metode kualitatif, yaitu etnografi post-kritis yang diimplementasikan di wilayah yang memiliki ancaman bencana ganda berupa banjir dan longsor. Penelitian menemukan bahwa kuasa tokoh agama diwujudkan dengan bentuk peran mereka dalam penanggulangan bencana dalam keseluruhan tahapan siklus manajemen bencana (pra, saat dan pasca bencana). Sementara kontestasi ditunjukkan dengan segala upaya pelibatan jaringan dan afiliasi organisasi keagamaannya (NU/Muhammadiyah) untuk menunjukkan peran menonjolnya. Proses sosial kontestasi tokoh agama itu selaras dengan teori Foucault (2017), bahwa kuasa tidak berasal dari luar lingkungannya, tetapi dari dalam komunitasnya. Kuasa menjalankan perannya melalui aturan dan sistem tertentu sehingga menghasilkan rantai kekuasaan. Penelitian juga menawarkan model penguatan resiliensi komunitas berbasiskan peran tokoh agama dalam kerangka kerja hubungan enam pihak (exi-helix), yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, industri, NGO, dan media. Dalam konteks ini, tokoh agama menjadi penghubung (enabler-mediator) dari program penanggulangan bencana yang diimplementasikan perbagai pihak.

---

Community resilience is seen in disaster management. This resilience is fueled by the role and power of patrons, especially religious figures. Their existence becomes a disaster management capacity as expected by the government. Unfortunately, his involvement gave rise to considerable contestation at the personal level and religious cooperation. This study aims to explain the role and contestation of the power of religious leaders in strengthening the resilience of double disaster-prone communities in Tieng Wonosobo. The research uses a qualitative method, namely post-critical ethnography which is implemented in areas that have double disaster threats in the form of floods and landslides. The study found that the power of religious leaders is manifested by the form of their role in disaster management in the entire disaster management cycle (pre, during and post-disaster). Meanwhile, the contestation is shown by all efforts to involve the network and the cooperation of its religious organizations (NU/Muhammadiyah) to show its prominent role. The process of social contestation of religious figures is in line with Foucault's (2017) theory, that power does not come from outside the environment, but from within the community. Master the use of through certain rules and systems so as to produce a chain of power. The research also offers a model for strengthening the community based on the role of religious leaders within the framework of the six-party relationship (exi-helix), namely the government, academia, society, industry, NGOs, and the media. In this context, religious leaders become liaisons (enabler-mediator) of disaster management programs implemented by various parties.

"