Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 26 Juli 2017, DSAK mengesahkan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang merupakan adaptasi dari IFRS 15 sebagai standar baru dalam pengukuran pengakuan pendapatan yang sebelumnya pada PSAK 23 pengakuan pendapatan rule based menjadi principle based. Skripsi ini merupakan studi kasus penerapan awal PSAK 72 sebagai suatu standar baru oleh PT AA, salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penjaminan kredit. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana perhitungan pengakuan pendapatan atas penerapan PSAK 72, perbedaan pengakuan pendapatan yang menggunakan PSAK 72 dan PSAK 23, secara terperinci mendeskripsikan dampak penerapan awal PSAK 72 yang dilakukan PT AA dan juga evaluasi terhadap laporan konsultan atas penerapan PSAK 72. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan menggunakan data berupa contoh kontrak, daftar kontrak, perhitungan, jurnal pencatatan, dan wawancara dengan manajemen yang bertanggung jawab. Hasilnya PT AA menggunakan pendekatan Over the Time atau sepanjang waktu dengan metode output dalam pengakuan pendapatannya dan diukur pada risiko yang teralihkan dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang mencakup: jangka waktu, risiko yang ditanggung dan probabilitas risiko klaim dari suatu periode observasi. Pengakuan pendapatan pada PT AA juga besar di awalmenggunakan PSAK 72 sesuai dengan jumlah besaran risiko yang ditanggung oleh perusahaan.

---

On July 26, 2017, DSAK has ratified PSAK 72 Contract Revenue from Customers which is an adaptation of IFRS 15 as a new standard in measuring revenue recognition, which was previously in PSAK 23 revenue recognition from rule based to principle based. This thesis is a case study of the initial application of PSAK 72 as a new standard by PT AA, a company engaged in credit guarantees. Writing this thesis aims to describe in detail how the calculation of revenue recognition for the application of PSAK 72, differences in revenue recognition using PSAK 72 and PSAK 23, in detail describing the impact of the initial application of PSAK 72 by PT AA and also evaluating the consultant's report on the application of PSAK 72. The author uses descriptive qualitative analysis method and uses data in the form of sample contracts, contract lists, calculations, journal entries, and interviews with responsible management. As a result, PT AA uses the Over the Time or all-time approach with the output method in recognizing its revenue and is measured on the transferred risk in considering aspects that include: time period, risk borne and probability of claim risk from an observation period. Revenue recognition at PT AA is also large at the beginning using PSAK 72 in accordance with the amount of risk borne by the company."

"Pada tanggal 26 April 2017, DSAK telah mengesahkan PSAK 73 Sewa sebagai standar baru yang menyebabkan entitas mengkapitalisasi aset dan liabilitas terhadap sewa-sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi menurut PSAK 30 Sewa. Skripsi ini merupakan studi kasus penerapan awal PSAK 73 sebagai suatu standar baru oleh PT XXX, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor kontraktor tambang sejak laporan keuangan tahun 2020. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci proses penerapan awal PSAK 73 yang dilakukan PT XXX dan menganalisis apakah proses tersebut telah sesuai dengan PSAK. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan menggunakan data berupa contoh kontrak, daftar kontrak, perhitungan, jurnal pencatatan, dan wawancara dengan manajemen yang bertanggung jawab. Hasilnya, terdapat beberapa proses penerapan yang tidak sesuai dengan PSAK 73 yaitu: (1) PT XXX tidak menerapkan cara praktis identifikasi kontrak mengandung sewa namun evaluasi kontrak tidak dilakukan secara menyeluruh; (2) Penentuan masa sewa yang dilakukan oleh PT XXX tidak mempertimbangkan periode yang dicakup untuk memperpanjang sewa; (3) Penentuan suku bunga pinjaman inkremental tanpa mempertimbangkan jenis aset sewa; dan (4) penerapan portofolio sewa berdasarkan jenis aset pendasar yaitu kendaraan dan bangunan per lokasi yang tidak sesuai dengan karakteristik serupa dalam PSAK 73.

---

On April 26, 2017, DSAK has ratified PSAK 73: Leases as a new standard which requires entity to capitalize assets and liabilities against leases previously recorded as operating leases under PSAK 30: Leases. This thesis is a case study of the initial implementation of PSAK 73: Leasing as a new standard by PT XXX, a company engaged in the mining contractor sector, since the 2020 financial statements. This thesis aims to describe in detail the process of implementing PSAK 73: Leases conducted by PT XXX and analyze whether the process in accordance with the relevant PSAK, specificly PSAK 73: Leases. The author uses descriptive qualitative analysis methods and uses data in the form of contract samples, contract lists, calculations, journal records, and interview with the responsible management. The results indicate that there are several implementation processes that are not in accordance with PSAK 73, namely: (1) PT XXX does not apply the practical expedient to determine whether a contract is or contains a lease, but the contract evaluation does not carried out thoroughly; (2) The determination of the lease term made by PT XXX does not consider the periods covered to extend the lease; (3) Determination of incremental borrowing rate without considering the type of leased assets; and (4) application to a portfolio of leases based on the type of underlying asset, namely vehicles and buildings per site which is not in accordance with similar characteristics in PSAK 73."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan PSAK 71 dan PSAK 72 dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020 oleh entitas, termasuk mengkaji bagaimana dampak pandemi dalam penerapan tersebut dan upaya entitas untuk memitigasinya. Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini dan diarahkan pada industri olahraga, berdasarkan dampak pandemi terhadap industri tersebut, dengan objek pada PT XYZ. Sumber data penelitian mencakup data primer melalui wawancara serta data sekunder berupa laporan keuangan entitas. Studi kasus ini menemukan bahwa terdapat kesulitan untuk menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada usaha klub sepak bola, akibat kompleksitas dari pengaturan baru yang dimunculkan kedua PSAK tersebut, serta akibat fleksibilitas dalam pelaksanaan usaha PT XYZ. Perhatian entitas lebih ditujukan pada pengelolaan piutang usaha dan pengelolaan dokumentasi untuk pengakuan pendapatan, serta dengan mengandalkan temuan dan koreksi dari auditor eksternal untuk penerapan PSAK terkait. Kombinasi antara penerapan PSAK 71 dan PSAK 72 serta pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatalan liga memberikan pengaruh yang signifikan untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2020, terkait penyisihan kerugian atas piutang usaha yang lebih besar dan pengakuan liabilitas kontrak secara signifikan.

---

This research aims to evaluate the implementation of PSAK 71 and PSAK 72 in the preparation of 2020’s financial statements by entities, including studying the impact of the pandemic in the preparation and the effort of the entity to mitigate it. A case study approach was used in this research and directed to the sports industry, based on the pandemic impact, with PT XYZ as the object. The sources of research data include primary data through interviews and secondary data of the entity’s financial statements. This case study found that there were difficulties to implement PSAK 71 and PSAK 72 in the football club business, due to the complexity of the new arrangements brought up by both of those PSAKs and to the flexibility of the business execution in PT XYZ. More attention was addressed to the management of trade receivables and the revenue recognition documentation, while also relying upon the auditors’ findings and corrections for the related PSAK implementation. The combination between PSAK 71 and PSAK 72 implementation and the pandemic which cancelled the football league gave a significant effect on the preparation of financial statements for the year 2020, concerning a larger loss allowance for trade receivables and the significant recognition of contract liability."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai isu penerapan pertama kali PSAK 10 (Revisi 2010), yang berlaku efektif per 1 Januari 2012, atas pencabutan PSAK 52, yaitu terkait penentuan mata uang fungsional dan mata uang pengukuran dengan melakukan studi kasus pada suatu entitas pertambangan batubara di Indonesia (PT XYZ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan kegiatan produksi, pada umumnya entitas pertambangan batubara di Indonesia menggunakan mata uang Rupiah untuk membayar biaya pada tahapan eksplorasi dan evaluasi serta pada tahapan pengembangan dan konstruksi. Tetapi setelah entitas berproduksi, semua transaksi terkait penjualan batubara, serta sebagian besar biaya yang terjadi menggunakan Dolar Amerika Serikat, sehingga berdasarkan indikator penentuan mata uang fungsional disimpulkan bahwa mata uang fungsional entitas pertambangan batubara di Indonesia adalah Dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, akibat perubahan mata uang pengukuran yang sebelumnya Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat, perlu dilakukan prosedur pengukuran kembali (remeasurement) atas semua unsur laporan keuangan, dan selisih kurs yang timbul akibat prosedur tersebut dicatat pada saldo laba.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the issue on the initial implementation of PSAK 10 (Revised 2010), which is effective per 1 January 2012, on the revocation PSAK 52, which is related to the determination of the functional currency and the measurement currency by performing a case study on a coal mining entity in Indonesia (PT XYZ). The results of this research show that prior to the production stage, most of the coal mining entities in Indonesia use Rupiah to pay the cost of exploration and evaluation stage, and also the development and construction stage. But at the production stage, all transactions related to the sale of coal, as well as most of the costs incurred are using the U.S. Dollar, so that based on the functional currency indicators, it is concluded that the functional currency of the coal mining entity in Indonesia is U.S. Dollar. Furthermore, due to changes in measurement currency, which is previously Rupiah, into U.S. Dollar, it is required to do remeasurement of all financial statement items, and foreign exchange differences arising from the procedure is recorded in retained earnings. "

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada PT AAA yang diterapkan melalui pengisian kertas kerja Analisis Kontrak (AK). PT AAA merupakan perusahaan telekomunikasi yang memiliki beragam jasa antara lain Konektivitas, Internet, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kerangka yang digunakan untuk evaluasi adalah 5 Step Model dari PSAK 72: Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan ketentuan menurut PSAK 72 dengan implementasi pengerjaan Analisis Kontrak (AK) yang dilakukan oleh Konsultan X untuk setiap tahapan dalam 5-Step Model. Hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa proses pengakuan pendapatan dari kontrak dengan  pelanggan  dari PT AAA telah sesuai dengan PSAK 72. style="text-align: justify;"This internship report aims to evaluate PT AAA’s revenue recognition from contracts with customers which is implemented through fulfillment of working paper Analisis Kontrak (Contract Analysis). PT AAA is a telecommunication company which provides services such as Connectivity, Internet, and Information and Communication Technology (ICT). The framework used in this evaluation is 5-Step Model from PSAK 72: Revenue Recognition from Contracts with Customers. Evaluation is carried out by comparing each of steps according to PSAK 72 with the fulfillment of Analisis Kontrak (AK) by Konsultan X for each step in the 5-Step Model. The result of this evaluation indicates that the revenue recognition process from PT AAA is in accordance with PSAK 72."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan standar baru PSAK No. 71: Instrumen Keuangan pada Sektor Perbankan dengan subjek PT Bank XXX terutama dalam hal klasifikasi aset keuangan khusus produk KPR Griya Komersial. Klasifikasi dilakukan dengan melakukan tes SPPI pada level kontrak dan tes bisnis model pada level unit bisnis. Pada PT Bank XXX, tes SPPI produk KPR Griya Komersial dilakukan dengan menganalisis hanya satu kontrak, dikarenakan sifat produknya yang homogen dan tes Bisnis Model dilakukan pada unit bisnis konsumer. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, produk KPR Griya Komersial dinyatakan lolos tes SPPI dan tes Bisnis Model menunjukkan tujuan mengelola aset dalam rangka memperoleh arus kas kontraktual Bank tidak memilih opsi nilai wajar, sehingga diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Dengan demikian tidak ada perubahan dari klasifikasi produk berdasarkan PSAK No. 55 ke PSAK No. 71.

---

This study aims to analyze and evaluate the application of the new standard PSAK No. 71: Financial Instruments in the Banking Sector with the subject of PT Bank XXX, specifically in terms of the classification of financial assets for KPR Griya Commercial products. Classification is done by conducting SPPI tests at the level of contract and business model tests at the business unit level. At PT Bank XXX, the SPPI test for KPR Griya Commercial is done by analyzing only one contract, due to the homogeneous nature of the product and the Business Model test is carried out at the consumer business unit where the product is processed. Based on the results of the analysis and evaluation, KPR Griya Commercial product passes the SPPI test and the Business Model test shows that assets are managed in order to obtain contractual cash flows. The Bank does not designate the amount at fair value option, and hence the assets are classified as amortized cost. Therefore there is no change in product classification based on PSAK No. 55 to PSAK No. 71."

"Studi kasus ini ditujukan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada Perusahaan batubara yaitu PT MMM. Studi kasus ini membahas penentuan mata uang fungsional, proses pengukuran kembali pada laporan keuangan Perusahaan per 31.Desember.2011, serta penentuan mata uang pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT MMM. PT MMM menentukan mata uang US Dollar sebagai mata uang fungsional berdasarkan PSAK No. 10 (Revisi 2010). Perusahaan melakukan pengukuran kembali tehadap laporan keuangan per 31.Desember 2011 secara retrospektif dengan mengelompokkan item-item laporan keuangan menjadi 3 (tiga) pos yaitu pos moneter, pos non moneter, serta item-item laporan laba rugi komprehensif. Efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 setelah proses pengukuran kembali, PT MMM menggunakan US Dollar untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan.

---

The purpose of this case study is to analyze the implementation of PSAK No. 10 (Revised 2010) about the Influence of Changes in Foreign Exchange Rates in the coal mining company, PT MMM. The case study discusses the determination of functional currency, remeasurement process of the financial statement as of December 31, 2011, and the determination of the recording and reporting currency on the financial statement by PT MMM. PT MMM determine US Dollar as the functional currency according to PSAK No. 10 (Revised 2010). Company perform remeasurement process of the financial statements as of December.31, 2011 retrospectively by classifying the items of financial statements to be monetary items, nonmonetary items, and comprehensive income statement items. Effective since January 1,2012 after the remeasurement process, PT MMM use US Dollar to record the transaction and report the financial statement."

"Skripsi ini berisi tentang dampak penerapan PSAK 10 Revisi 2010 pada perusahaan perkebunan (studi kasus: PT GGP). PT GGP merupakan perusahaan produsen nanas kaleng nomor 3 di dunia. Memiliki perkebunannya sendiri, PT GGP dapat dikategorikan sebagai perusahaan perkebunan manufaktur. Penjualan PT GGP terdiri atas ekspor ke negara-negara di Amerika, Eropa dan Asia. Selama ini PT GGP menggunakan IDR sebagai mata uang pencatatan dan pelaporannya. Dengan berlakunya PSAK 10 (Revisi 2010), mata uang fungsional harus sama dengan mata uang pencatatan, sehingga PT GGP harus melakukan beberapa persiapan terkait penerapan PSAK 10 (Revisi 2010). Penulis memfokuskan laporannya pada proses persiapan yang dilakukan PT GGP dan penerapannya pada tahun 2012. Kesimpulannya adalah Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan dari penentuan mata uang fungsional, proses administrasi dan proses remeasurement serta dampaknya pada kewajiban perpajakan dan cara penyajian laporan keuangan sehingga perusahaan siap untuk menerapkan PSAK 10 (Revisi 2010).

---

This thesis contains about impact of the implementation PSAK 10 Revised 2010 on a plantation company (case study: PT GGP). PT GGP is manufacturer of canned pineapple number 3 in the world. Have its own plantations, PT GGP can be categorized as manufacturing plantation company. PT GGP?s sales consists of exports to countries in the America, Europe and Asia. So far, PT GGP using IDR as recording and reporting currency. With the enactment of PSAK 10 (Revised 2010), the functional currency should be the same as the recording currency, so the PT GGP have to do some preparation related to the implementation of PSAK 10 (Revised 2010).

The author focuses on the process of preparation done by PT GGP and the implementation in 2012. The conclusion was that company need to make various preparations of determining the functional currency, the administration and remeasurement process and also its impact on tax liabilities and how the presentation of financial statements so that the company is ready to implement PSAK 10 (Revised 2010)."

"Skripsi ini berisi tentang dampak penerapan PSAK 10 Revisi 2010 pada perusahaan perkebunan (studi kasus: PT GGP). PT GGP merupakan perusahaan produsen nanas kaleng nomor 3 di dunia. Memiliki perkebunannya sendiri, PT GGP dapat dikategorikan sebagai perusahaan perkebunan manufaktur. Penjualan PT GGP terdiri atas ekspor ke negara-negara di Amerika, Eropa dan Asia. Selama ini PT GGP menggunakan IDR sebagai mata uang pencatatan dan pelaporannya. Dengan berlakunya PSAK 10 (Revisi 2010), mata uang fungsional harus sama dengan mata uang pencatatan, sehingga PT GGP harus melakukan beberapa persiapan terkait penerapan PSAK 10 (Revisi 2010). Penulis memfokuskan laporannya pada proses persiapan yang dilakukan PT GGP dan penerapannya pada tahun 2012. Kesimpulannya adalah Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan dari penentuan mata uang fungsional, proses administrasi dan proses remeasurement serta dampaknya pada kewajiban perpajakan dan cara penyajian laporan keuangan sehingga perusahaan siap untuk menerapkan PSAK 10 (Revisi 2010).

---

This thesis contains about impact of the implementation PSAK 10 Revised 2010 on a plantation company (case study: PT GGP). PT GGP is manufacturer of canned pineapple number 3 in the world. Have its own plantations, PT GGP can be categorized as manufacturing plantation company. PT GGP’s sales consists of exports to countries in the America, Europe and Asia. So far, PT GGP using IDR as recording and reporting currency. With the enactment of PSAK 10 (Revised 2010), the functional currency should be the same as the recording currency, so the PT GGP have to do some preparation related to the implementation of PSAK 10 (Revised 2010). The author focuses on the process of preparation done by PT GGP and the implementation in 2012. The conclusion was that company need to make various preparations of determining the functional currency, the administration and remeasurement process and also its impact on tax liabilities and how the presentation of financial statements so that the company is ready to implement PSAK 10 (Revised 2010)."

"PSAK 74 diadopsi dari IFRS 17 Kontrak Asuransi yang akan diberlakukan secara internasional pada tahun 2023, sedangkan Indonesia baru akan berlaku di tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan IFRS 17 (PSAK 74) sebagai bagian dari regional office. Penelitian dilakukan di PT XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi umum asing, yang memiliki regional office di Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, di mana data didapatkan dari wawancara, dokumen dan observasi. Proyek IFRS 17 (PSAK 74) ini dikoordinasikan oleh regional office bersama dengan business unit lain dan proyek sudah dimulai semenjak tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan PT XYZ dalam implementasi tidak terlepas dari kesiapan regional office. Terkait dengan project governance, PT XYZ dimonitor oleh regional dan dibantu oleh konsultan. Selain itu, karena adanya intervensi regional office, PT XYZ sudah menyelesaikan gap analysis, data assessment, system testing dan sedang dalam proses pembuatan laporan untuk keperluan group reporting. Berkaitan dengan informasi dan teknologi, PT XYZ memutuskan untuk menggunakan sistem yang sudah ada karena ternyata sistem tersebut sudah dapat mengakomodasi semua data yang diperlukan pada IFRS 17, dengan menambahkan beberapa tagging. Mereka mempersiapkan dua bagian yang diperlukan untuk menghasillkan laporan IFRS 4 untuk keperluan laporan secara lokal, dan IFRS 17 untuk keperluan group reporting. 

---

PSAK 74 was adopted from IFRS 17 Insurance Contract which will be effective internationally by 2023, while insurance entities in Indonesia delayed their implementation by 2025. This study aims to evaluate readiness of IFRS 17 (PSAK 74) itself as a part of regional office. The research was conducted in PT XYZ as one of joint venture general insurance company, where its regional office is located in Singapore. The study was done by using case study approach and qualitative method, and data was collected by semi-structured interview, documents and direct observation. The IFRS 17 project (or PSAK 74) in PT XYZ was coordinated by regional office together with other business units and started the project around 2018. The study was shown that readiness implementation on PT XYZ was not inseparable from the readiness by the regional office. In the project governance, Indonesia was monitored by regional office and was helped the consultant hired by regional. In addition, because Indonesia got helped by regional intervention, PT XYZ was done doing the gap analysis, data assessment, system testing and now in the process to generate report for group reporting. In terms of information and technology, PT XYZ decided to use existing system since after doing some data mapping, their existing system can accommodate all the data required in IFRS 17 with some additional tagging on it. They already prepared two sections which can generate report based on IFRS 4 for local reporting and IFRS 17 for group reporting. "