Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanda tangan digital kini seringkali digunakan untuk melakukan verifikasi dokumen. Penyelenggaraan tanda tangan digital berkaitan erat dengan pasangan kunci, dimana private key dirahasiakan dan public key dapat disebarluaskan. Private key umumnya dikelola pada key custodian, yang bertanggung jawab atas penaganan encryption key yang dimiliki pengguna. Dalam menggunakan pasangan kunci untuk penandatanganan digital, terdapat 6 tujuan yang harus dipenuhi dalam penerapannya, yaitu authentication, integrity, confidentiality, non-repudiation, availability, dan access controls. Untuk memenuhi mekanisme otorisasi, dibutuhkan verifikasi identitas dari pemilik pasangan kunci, yang diterapkan menggunakan Three Factor Authentication (3FA). Dalam penelitian ini akan dirancang prototipe penerapan key custodian berbasis server dengan mekanisme otorisasi menggunakan modul biometrik pada perangkat mobile Android untuk memenuhi aspek ”something you are” dengan tujuan untuk memverifikasi identitas pemilik pasangan kunci. Penerapan key custodian pada server diimplementasikan menggunakan framework Django dengan memanfaatkan library PyCryptodome, dan berkomunikasi dengan perangkat mobile menggunakan JSON. Hasil dari implementasi ini masih memiliki celah keamanan, khususnya dalam aspek confidentiality dan integrity karena masih bergantung pada mekanisme pemanfaatan modul biometrik pada platform Android.

---

Digital signatures are now often used to verify documents. The implementation of digital signatures is closely related to key pairs, where the private key is kept secret and the public key can be published. The private key is managed using a key custodian, which is responsible for handling users’ encryption keys. In the usage of key pairs for digital signatures, there are 6 objectives that must be met in its implementation, namely authentication, integrity, confidentiality, non-repudiation, availability, and access control. To fulfill the authentication aspect, identity verification of the owner of the key pair is required, which can be implemented using Three Factor Authentication (3FA). In this research, a prototype of server-based key custodian will be designed with an authorization mechanism using the biometric module on an Android device to fulfill the aspect of ”something you are” with the aim of verifying the identity of the key pair owner. The server-based key custodian is implemented using Django framework with the PyCryptodome library. The server communicates with mobile devices using JSON. The results of this implementation still have issues regarding security, especially for the aspects of confidentiality and integrity due to the limitations of biometric modules on the Android platform."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja portolio yang dibentuk. Portfolio dibentuk dengan menggunakan metoda efficient frontier yang sahamnya dipiilih berdasarkan tiga model yaitu Fama-French Three Factor Model, Carhart Four Factor Model, dan Fama-French Five Factor Model. Saham-saham yang terpengaruh oleh setiap variabel dalam setiap model akan dibentuk portfolio yang kemudian akan dilihat kinerjanya berdasarkan sharpe ratio dan treynor ratio. Penelitian ini menggunakan data return bulanan selama lima tahun dan data laporan keuangan dari masing-masing tahun selama periode data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa portfolio dengan Fama-French Three Factor Model merupakan portfolio yang lebih baik dibanding dengan portfolio Carhart Four Factor Model, sedangkan Fama-French Five Factor Model tidak dibentuk portfolio karena kurangnya jumlah saham yang terpengaruh oleh variabel dalam model tersebut.

---

This study compared the performance of portfolios. Portfolios are built using efficient frontier method which stocks are selected based on three models that are Fama French Three Factor Model, Carhart Four Factor Model, and Fama French Five Factor Model. Stocks that are affected by each variables in each models are formed into portfolios which performance will be compared using sharpe ratio and treynor ratio. This study uses monthly stock returns through 5 years and financial reports data from every year of data period. The study resulted in porfolio based on Fama French Three Factor Model performed better than portfolio based on Carhart Four Factor Model, while Fama French Five Factor Model was not build into portfolio due to the lack of stocks affected by it 39 s variable."

"ABSTRAKPemilu konvensional memiliki banyak kekurangan, beberapa di antaranya adalah perhitungan real count yang lama, biaya pencetakan kertas surat suara dan biaya distribusinya baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya yang besar, kemungkinan terjadinya kekurangan kertas suara saat pemilu berlangsung, kemungkinan terjadinya kecurangan terjadi karena satu orang memberikan suara lebih dari satu kali, dan lain-lain. Melihat hal tersebut, penggunaan teknologi e-voting dalam proses pemilihan umum (pemilu) diyakini dapat membuat penyelenggaraan pemilu menjadi efektif dan efisien. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan skema verifikasi dan validasi e-voting yang dapat mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pemilu konvensional tersebut dan tetap memenuhi asas-asas yang terdapat dalam pemilu di Indonesia, yaitu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Sistem e-voting dilengkapi dengan e-recap yang juga berfungsi untuk verifikasi suara sehingga seluruh masyarakat dapat melihat, memeriksa, dan mengontrol hasil dari sistem e-voting ini. Skema e-voting dan e-recap ini berbasis penerapan Message Authentication Codes (MAC) dan Public Key Infrastructure (PKI) dengan tujuan pada hasil rekapitulasi, tidak tercantum siapa pemilih dan suara yang diberikan sehingga tetap memenuhi asas rahasia dalam pemilu, namun seluruh suara dapat terkumpul dan terverifikasi kebenarannya. Pemilih sendiri bisa melakukan verifikasi terhadap suara yang telah diberikan agar tidak ada modifikasi suara saat masuk ke sistem e-recap sehingga pemilu tetap dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat diuji oleh publik. Penelitian ini melakukan pembuktian skema dengan menerapkan algoritma HMAC yang dikonstruksi dengan fungsi hash SHA3. Hal ini dilakukan sebagai pembuktian apakah terdapat collision pada skema e-voting dan e-recap yang menggunakan algoritma HMAC SHA3-256. Hasil pembuktian menyatakan bahwa dengan 10 juta sampel yang digunakan, tidak ditemukan collision pada skema e-voting dan e-recap yang menggunakan algoritma HMAC SHA3-256. Hal tersebut menunjukkan bahwa skema verifikasi dan validasi pada e-voting dan e-recap ini tidak akan menimbulkan collision sehingga masing-masing pemilih akan mendapatkan vote code yang unik. Dengan begitu, diharapkan dengan skema verifikasi dan validasi pada e-voting dan e-recap ini, pemilu secara konvensional dapat diganti dengan sistem e-voting, namun tetap memenuhi asas-asas yang terdapat dalam pemilu, yaitu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Selain itu, pemilu tetap dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat diuji oleh publik.

---

ABSTRACTConventional elections have many shortcomings, some of them are the calculation of a real count that takes a long time, the big costs of printing ballot papers and distribution costs both from the center to the regions and vice versa, the possibility of ballot paper shortages during the election, the possibility of fraud occurs because one person votes more than once, et cetera. Seeing this, the use of e-voting technology in the general election process is believed to be able to make the election effective and efficient. This research aims to develop an e-voting verification and validation scheme that can solve these problems that might occur in conventional elections and still fulfill the election principles of Indonesia, namely Direct, General, Free, Confidential, Honest, and Fair. The e-voting system is equipped with an e-recap system which has a function for ballot verification so that all of the people can see, examine, and control the results of this e-voting system. This e-voting and e-recap scheme is based on the application of Message Authentication Codes (MAC) and Public Key Infrastructure (PKI) with the aim is in the recapitulation results, there is not listed who the voters are and the votes given so that they still fulfill the confidential principles in elections, but all votes can be collected and verified. The voters themselves can verify the vote that has been given, so that there is no vote modification when entering the e-recap system. Thus, the election can be transparent, accountable, and can be examined by the public. This research proves the scheme by applying the HMAC algorithm which is constructed with the SHA3 hash function. This is done as a proof whether there is a collision in the e-voting and e-recap scheme using the HMAC SHA3-256 algorithm. The results show that with 10 million samples used, no collision was found in the e-voting and e-recap scheme using the HMAC SHA3-256 algorithm. This shows that the verification and validation scheme in e-voting and e-recap will not cause collisions so that each voter will get a unique vote code. Thus, it is expected that with this verification and validation scheme on e-voting and e-recap, conventional elections can be replaced with an e-voting system, but still fulfill the election principles of Indonesia, such as Direct, General, Free, Confidential, Honest, and Fair. In addition, the election can still be transparent, accountable, and can be examined by the public."

"Notaris mempunyai peran penting dalam bidang kewarisan, terutama dalam membuat akta autentik terkait wasiat. Pembuatan akta wasiat dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Ketidaktahuan seseorang mengenai ketentuan wasiat dapat menimbulkan permasalahan, terlebih apabila dibuat dibawah tangan oleh warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia, dan tidak pernah diserahkan kepada Notaris selama hidupnya. Setelah Pewaris meninggal dunia, surat wasiat tersebut disimpan oleh Notaris. Permasalahan timbul ketika surat wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari keabsahan surat wasiat tersebut yang mana berdasarkan Hukum Perdata Internasional di Indonesia mengenai wasiat berlaku hukum nasional Pewaris, sedangkan mengenai bentuk formal wasiat berlaku hukum negara tempat surat wasiat dibuat. Menarik untuk diteliti bagaimana tugas dan tanggung jawab Notaris terhadap surat wasiat tersebut dan bagaimana kedudukan hukum surat wasiat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitiaan yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier berkaitan dengan hukum waris, surat wasiat, kewajiban Notaris yang berkaitan dengan wasiat dan kewarisan dalam Hukum Perdata Internasional, yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh simpulan terhadap surat wasiat tersebut. Notaris memiliki tugas untuk membuat berita acara atas surat wasiat tersebut sebagai bukti untuk dibawa ke Pengadilan untuk dimintakan pengesahan. Pengesahan dari Pengadilan dijadikan dasar oleh Notaris untuk membuat akta penyimpanan untuk selanjutnya dilaporkan kepada ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat wasiat tersebut secara substansial adalah sah karena telah mendapatkan autentisitasnya dan mempunyai kekuatan hukum atas pengesahan dari Pengadilan di Indonesia.

---

A Notary has an important role in inheritance, especially in making an authentically deed related to testament. The construction of deed of testament made accordingly to the legal procedure determined by the Civil Code of Indonesia. Unknowingness of the provision of testament may cause problem, especially if the testament made by private deed (self written) by a Dutch who domiciled in Indonesia and never handed over by the testator to a Notary during his lifetime. The testament was just kept by a Notary after the testator decease. Problem emerges when the testament can not be executed. Inseparable from the validity of testament which is according to Internasional Civil Law in Indonesia, concerning on testament shall be determined by the national law of the testator, while regarding to the formal form of testament shall be determined by the internal law of the State where the testator made the testament. Therefore, it is interesting to research how is the duty and liability of a Notary towards the testament and how is the legal standing/validity of the testament. This research uses the juridical normative, by scrutinizing the secondary data consist of primary, secondary and tertiary legal materials relevant to inheritance law, testament, the duty of Notary related to testament and inheritance law in the Private International Law, supported by interview with resource persons. The obtained data are then analyzed descriptively so that obtained conclusion to the testament. A Notary has duty to make an official report of the testament as evidence in a court for attestation. The attestation from the Court shall serve as the principle by the Notary to draw up notarial deed to be subsequently reported to the Testament Register Center at the Ministry of Law and Human Rights. The testament is substantially valid as it has gained its authenticity and legal power for an attestation by Indonesian Court."

"Menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris bertugas menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta autentik. Menjalankan kewenangannya tersebut notaris dituntut untuk secara seksama menelaah dengan cermat setiap keterangan para pihak yang didukung dengan data yang ada dan disesuaikan dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu peran lebih dan batasan kewenangan notaris dalam menuangkan keterangan para pihak ke dalam akta pelepasan hak serta implikasi hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan pembuatan akta autentik yang mana dalam pembuatannya terdapat keterangan palsu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan dari penulis dalam penelitian ini menunjukan bahwa implikasi hukum dari adanya keterangan palsu dalam pembuatan akta autentik adalah dapat terjadinya kebatalan atau pembatalan atas akta tersebut. Sedangkan berkaitan dengan adanya keterangan palsu tersebut maka notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil keterangan para pihak. Sepanjang akta yang dibuat oleh notaris telah memenuhi kebenaran formil dan apa yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, maka notaris tidak perlu bertanggungjawab atas pembatalan atau kebatalan akta tersebut yang dalam hal ini mengenai akta pelepasan hak atas tanah.

---

In carrying out his position as a public official, the notary is tasked with pouring information from the parties into the authentic deed. In carrying out its authority, the notary is required to carefully examine carefully the statements of the parties supported by existing data and adapted to existing regulations. In this regard, it is deemed necessary to further the role and limitations of the notary's authority in pouring information from the parties into the deed of rights release and legal implications and notary responsibility relating to the making of authentic deeds in which there is false information. By using normative juridical legal research methods through library research and analyzing secondary data through qualitative methods and descriptive analytical research types.

The conclusions of the authors in this study indicate that the legal implications of the existence of false information in the manufacture of authentic deeds are the possibility of cancellation or cancellation of the deed. while relating to the existence of the false statement, the notary is not responsible for the material truth of the statements of the parties. As long as the deed made by the notary has fulfilled formal truth and what is stated in the deed does not conflict with existing regulations, the notary does not need to be responsible for the cancellation or cancellation of the deed which in this case concerning the deed of land rights."

"Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok Nomor 226/PDT.G/2018/PN.DPK sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari pejabat pembuat akta tanah menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dihadapan pengadilan. Kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab penuh bagi pejabat pembuat akta tanah yang dapat bertanggungjawab secara perdata, pidana atau administrasi.

---

Deeds made by the Land Deed Officials are authentic Deeds that has the power as an evidence before the Court. A Deed is basically an agreement that must meet the requirements within article 1320 of the Civil Code. This research uses a normative juridical literature research method, which means that this research is seen from the entirety of legal secondary data to answer the problem of the legal standing of the terminated Land Deed Official's deed based on the Bekasi City District Court Decision Number 325 / PDT.G / 2017 / PN.BKS as a valid evidence and as a responsibility of the Land Deed Official for the deed made by the Land Deed Official. The Land Deed Official's deed which was terminated due to fault of the Land Deed Official resulted in the losses of the parties and resulted in the deed not having the power as an evidence before the court. Losses incurred are the full responsibility of the Land Deed Official who can be liable under Civil, Criminal or Administrative basis."

"Pembuatan akta autentik yang dilaksanakan di hadapan notaris selaku pejabat umum harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pengenalan penghadap menjadi aspek penting pada proses pembuatan akta autentik, hal ini tercantum pada Pasal 39 UUJN yang menyebutkan bahwasannya notaris wajib “kenal” dengan penghadap. Tindakan menghadap adalah kehadiran secara fisik di hadapan notaris sesuai dengan yang tersebut dalam awal akta notaris. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel. Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini di antara lain adalah bagaimana peran dan tanggung jawab notaris untuk mengenal para penghadap berrdasarkan UUJN dan Permenkumhan Nomor 9 tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 366/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan bagaimana akibat hukum dari akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan adanya identitas palsu milik penghadap dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 366/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Hasil analisis adalah dalam pembuatan dan penandatanganan akta autentik notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali pengguna jasa dengan baik karena pada perkara tersebut notaris tetap malaksanakan penandatanganan akta-akta untuk penghadap yang menggunakan identitas palsu dan sengaja tidak memberikan nomor pada akta tersebut, atas perbuatannya notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban administrasi dan Kode Etik Notaris. Akibat hukum terhadap akta autentik yang mengandung identitas palsu adalah kekuatan pembuktian dari akta autentik tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena tidak terpenuhinya syarat akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata oleh pihak dalam akta maupun pihak ketiga yang dirugikan atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata apabila notaris terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

---

The making of authentic deeds which held in the presence of notary as a public official has to be in accordance with Legislation act number 1868 KUHPerdata. If the requirement of knowing the appearers did not meet, the authentic deed’s power of proof is degraded to non authentic deed. The case discussed in this research is based on District Court of South Jakarta Ruling No. 366/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel. Some of the legal issues studied in this research, is how notary acted and responsible to get to know the appearers according to UUJN and Permenkumham Number. 9 year of 2017 concerning the Principle of Knowing Customer to Notary in District Court Ruling Number 366/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel and how legal consequences from authentic deeds made by notary with false identity of appearers in District Court Ruling 366/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. To answer these legal issues, juridicial normative research method with explanatory research type is used.  The analysis result in the making and signing of authentic deed, notary did not used the Prudence Principle and Knowing Your Customer Principle very well because in those issues, notary is still signing the deeds to appearers whom provide false identity and deliberately did not giving number on those deeds, for this action, notary can be held accountable administratively and Notary’s Code of Ethic. Legal consequences on authentic deeds which contain false identity is the power of the authentic deeds itself is degrading to non-authentic deeds because the authentic deeds requirement did not meet according to Article 1868 KUHPerdata. Notary can be held responsible civilly by parties in the deeds or even the third party who had been harmed based on the Article 1365 KUHPerdata if the notary is proven to do an act of breaking the law."

"Tesis ini membahas mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh notaris atas akta autentik yang dibuatnya yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Tesis ini mengambil studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018 terkait kebatalan akta autentik yang dinyatakan oleh pengadilan akibat munculnya Undang-undang baru. Perjanjian dalam bentuk akta autentik memiliki sifat yang mengikat dan sempurna. Sekalipun sifat tersebut melekat, namun apabila pembuatan akta tersebut tidak sejalan dengan undang-undang sekalipun yang baru terbit maka akta batal demi hukum. Akta yang sudah dibuat masih tersimpan dalam protokol Notaris dan Notaris masih terikat kewajiban untuk mengeluarkan salinan serta memindahkan protokol Notaris dalam kondisi tertentu, kondisi tersebut rawan bagi akta notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah terkait akibat hukum terhadap akta yang telah dibuat dimana didalamnya terdapat ketentuan baru yang mengatur adanya suatu larangan yang menjadikan kerjasama tersebut tidak sah serta tindak lanjut yang harus dilakukan notaris bilamana pengadilan menyatakan akta autentik yang dibuatnya batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah sejak ada peraturan yang melarang kerjasama antara pemegang IUP dengan perusahaan afiliasi maka dalam kasus ini isi perjanjian harus menyesuaikan dengan ketentuan yang baru, apabila tidak maka akta batal demi hukum. Selanjutnya tindak lanjut notaris dalam hal ini berbeda-beda, namun tetap diperlukan peran notaris untuk mencatatkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pihak, pihak ketiga, maupun notaris. Sebaiknya dibuat peraturan sehingga terdapat kepastian hukum bagi notaris untuk mensikapi kasus-kasus seperti ini.

---

This thesis discusses the follow-up actions that must be taken by the notary on the authentic deeds he made which were declared null and void by the court. This thesis takes a case study from the Decision of the Supreme Court Number 1751 K / Pdt / 2018 related to the nullification of authentic deeds stated by the court due to the emergence of a new Law. The agreement in the form of an authentic act has a binding and perfect nature. Even if the nature is inherent, but if the making of the act is incompatible with the newly enacted law then the act is null and void. The deed that has been made is still stored in the Notary protocol and the Notary is still bound by the obligation to issue a copy and move the Notary protocol under certain conditions, the condition is vulnerable to the notary deed. Based on that background, the problem statement is related to the legal consequences of the deed which has been created where there is a new provision governing a prohibition that makes the cooperation unlawful and follow-up to be done by a notary when the court declares the original deed made null law. The research method used in this writing is normative juridical with descriptive analytical research typology. The results of the study are that since there are regulations that prohibit cooperation between IUP holders and affiliated companies, in this case the contents of the agreement must adjust to the new provisions, otherwise the deed is null and void. Furthermore the follow-up of the notary in this case varies, but the role of the notary is still needed to register with the aim of protecting the interests of the parties, third parties, and notaries. Regulations should be made so that there is legal certainty for the notary to address cases like this."

"Konsep 3D imaging diperlukan agar hasil pencitraan yang didapat lebih detail. Dari sekian metode 3D imaging, anaglyph adalah salah satu metode untuk menciptakan pencitraan 3D dan metode ini telah diaplikasikan untuk sistem surveillance pada rover di Mars. Efek-efek depth perception, binocular depth, dan efek lain-nya dari metode analgyph dimanfaatkan untuk aplikasi sistem prototipe 3D surveillance. Dan proses pembuatan anaglyph dalam aplikasi tersebut dibuat tanpa melewati post processing sehingga bisa dipantau secara real time. Dengan menggunakan prototipe yang dibangun, teknik-teknik pembuatan citra anaglyph serta dari hasil eksperimen yang dilakukan, didapatkan kesimpulan-kesimpulan pembuatan sistem anaglyph secara real time dan tanpa post processing untuk sistem surveillance. Dan juga harapan dari hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk sistem visualisasi berbasis anaglyph secara real time yang lebih lanjut, misalkan untuk aplikasi robot.

---

3D imaging concept is needed for getting more detailed result from an image. From various kind of 3D imaging method, anaglyph is one method to produce 3D image and this method itself has applied in the surveillance system on the Mars' rover. Such effect like depth perception, binocular depth, and any other effect from anaglyph's method are used for application of prototype 3D surveillance system. And also it does not need any post processing in creating the anaglyph image itself so that it can be viewed in real time. Finally, some conclusions in creating non post processing and real time anaglyph's system has been reached due to the experimental results by using this prototype and techniques in creating anaglyph image. And also hoped this experimental results could be a future reference for advance application that using anaglyph visualization."

"Autentikasi multi faktor adalah upaya untuk memperkuat autentikasi. Saat ini, penggunaan one time password (OTP) masih menjadi salah satu faktor autentikasi yang digunakan pada aplikasi di Internet. Salah satu jenis OTP adalah yang dibuat menggunakan aplikasi yang dipasang pada perangkat pengguna. Aplikasi tersebut dibuat oleh banyak pengembang dan mengimplementasikan algoritma yang sama. Pada saat ini, yang banyak diimplementasikan adalah algoritma TOTP, yang membutuhkan sebuah kunci rahasia untuk membuat OTP. Apabila pengguna kehilangan perangkatnya, kunci rahasia tersebut tidak bisa diakses lagi dan pengguna berisiko kehilangan akses ke akun-akunnya karena OTP tidak bisa didapatkan kembali. Untuk mencegah hal tersebut, aplikasi-aplikasi di luar sana memiliki metode pemulihan. Namun, aplikasi-aplikasi tersebut menyimpan salinan cadangan pada peladen yang terpusat untuk mendukung pemulihan OTP. Selain cara tersebut, terdapat pendekatan lain untuk melakukan pemulihan dengan penyimpanan salinan cadangan yang terdesentralisasi yang diusulkan oleh Conor Gilsenan, Noura Alomar, Andrew Huang, dan Serge Egelman. Ide tersebut juga sudah diimplementasikan oleh mereka dalam aplikasi Blues 2FA. Namun, aplikasi tersebut belum dirilis ke masyarakat umum. Tugas akhir ini berisi implementasi versi penulis dari spesifikasi yang dibuat oleh mereka, serta analisis dan evaluasi terhadap implementasi tersebut.

---

Multi factor authentication is a way to make authentication more secure. One time password (OTP) is one of the commonly used multi factor authentication method on the Internet. Users can get OTP from an OTP generator application in their devices. There are many such applications out there, but they use one same algorithm to generate the OTP. Nowadays, the popular algorithm used by those applications is TOTP, which needs a secret key to generate OTP. If users lose their devices, then the secret key will also gone and they may not be able to access their account again because they cannot generate their OTP anymore. As a preventive measure, some applications offer recovery and backup methods with centralized backup. As an alternative, Conor Gilsenan, Noura Alomar, Andrew Huang, and Serge Egelman proposed an idea to make decentralized backup. They already developed an application with their method, named Blues 2FA. But, it is not publicly available yet. This work implements my own version of application based on the requirements from the previous work. Some analyses and evaluations about the implementation also shown in this work."