Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apotek jaringan merupakan sekelompok apotek yang dikelola oleh suatu perusahaan dan memiliki cabang dengan nama yang sama, yang digunakan sebagai sarana pelayanan farmasi klinik untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Gambaran pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik selama masa pandemi COVID-19 belum diketahui pada apotek jaringan di Indonesia. Penelitian deskriptif analitik dengan desain penelitian cross-sectional ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera selama masa pandemi COVID-19. Metode perolehan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Data yang dikumpulkan adalah data primer dari total 60 sampel penelitian melalui online kuesioner yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan IBM® SPSS® versi 22. Dilakukan skoring data penelitian untuk memperoleh rerata skor pelaksanaan kegiatan dengan rentang skor 0-100, dimana rerata skor pelaksanaan menggambarkan seberapa baik pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di apotek jaringan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui melalui hasil skoring bahwa pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan secara keseluruhan mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan memiliki rerata skor pelaksanaan sebelum masa pandemi sebesar 82,63 ± 16,16, sedangkan selama masa pandemi sebesar 73,99 ± 15,60. Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dalam pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera saat sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 (p < 0,1) terutama pada kegiatan PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, PTO, dan MESO. Selama masa pandemi COVID 19, secara keseluruhan terjadi perubahan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan farmasi klinik di apotek jaringan Pulau Jawa dan Sumatera dengan adanya penerapan protokol kesehatan, pengimplementasian metode telefarmasi, dan pelayanan pengantaran obat ke rumah.

---

A chain pharmacy is a group of pharmacies under a certain company divided into several branches with the same name, in which the practice of clinical pharmacy service is carried out to improve the quality of life of patients. The implementation of clinical pharmacy service standards during the COVID-19 pandemic is still unknown at chain pharmacies in Indonesia. This analytical descriptive study with a cross-sectional research design aimed to determine changes in the pattern of clinical pharmacy services in chain pharmacies in Java and Sumatra during the COVID-19 pandemic. The sampling method used was convenience sampling technique. Primary data was collected from a total of 60 research samples through online questionnaires and analyzed using IBM® SPSS® version 22. Scoring of research data is carried out to obtain an average score for the implementation of activities with a score range of 0-100, where the average score of implementation describes how well the implementation of clinical pharmacy service activities carried out in chain pharmacies.

The scoring results show that the implementation of clinical pharmacy services in chain pharmacies as a whole has decreased during the COVID-19 pandemic. Clinical pharmacy services at chain pharmacies have an average implementation score of 82,63 ± 16,16 before the pandemic period and 73,99 ± 15,60 during the pandemic period. There was a statistically significant difference in the implementation of clinical pharmacy services at chain pharmacies in Java and Sumatra before and during the COVID-19 pandemic (p < 0,1), especially in drug information services, counseling, home pharmacy care, drug therapy monitoring, and adverse drug reaction monitoring activities. During the COVID-19 pandemic, there was a change in the overall implementation of clinical pharmacy service activities in chain pharmacies across Java and Sumatra with the implementation of health protocols, telepharmacy methods, and home delivery services."

"Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Mengingat pentingnya pelayanan kefarmasian yang harus diberikan oleh tenaga farmasi di apotek, maka tugas khusus ini dilakukan yang untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian oleh petugas apotek di Aotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Brimob Depok kepada pasien. Data dalam tugas khusus ini dikumpulkan secara deskriptif berupa standar operasional prosedur (SOP) sistem penerimaan resep umum dan kredit. Dari hasil analisis mengenai sistem pelayanan kefarmasian pada Apotek Kimia Farma 382 dan Pusat Pelayanan Obat RS Bhayangkara Depok telah melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes no. 73 Tahun 2016 tentang Sandar Pelayanan Kefarmasian dengan baik. Sistem pelayanan kefarmasian yang dilakukan yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, dan pelayanan kefarmasian di rumah.

---

Pharmaceutical service standards are benchmarks used as guidelines for pharmaceutical personnel in administering pharmaceutical services. Setting pharmaceutical service standards in pharmacies aims to improve the quality of pharmaceutical services, guarantee legal certainty for pharmaceutical staff, and protect patients and the public from irrational drug use in the framework of patient safety. Given the importance of pharmaceutical services that must be provided by pharmacists in pharmacies, this special task was carried out to observe the implementation of pharmaceutical service activities by pharmacists at Kimia Farma 382 Pharmacy and Drug Service Center at Bhayangkara Brimob Hospital, Depok, to patients. Data in this special assignment were collected descriptively in the form of standard operational procedures (SOP) for general prescription and credit acceptance systems. From the results of an analysis of the pharmaceutical service system at the Kimia Farma 382 Pharmacy and the Drug Service Center at the Bhayangkara Hospital, Depok, pharmaceutical service activities have been carried out in accordance with Permenkes no. 73 Tahun 2016 about Good Pharmaceutical Service Standards. The pharmaceutical service system that is carried out is prescription review, dispensing, drug information services, and home pharmacy services."

"Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pelayanan kefarmasian di Apotek harus mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat sesuai dengan Undang-undangNomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Salah satu standar pelayanan kefarmasian di Apotek adalah pelayanan farmasiklinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan secara langsung yang diberikan oleh Apoteker kepada pasiendalam rangka untuk meningkatkan outcome terapi serta meminimalkan efek samping obat. Salah satu pelayananfarmasi klinik yang dilakukan oleh Apoteker adalah pelayanan dan pengkajian resep.

---

A pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmaceutical practice is carried out by pharmacists. Standards for pharmaceutical service in pharmacies are established as a reference for the implementation of pharmaceutical service in pharmacies. Pharmaceutical service in pharmacies must be able to guarantee the availability of safe, quality and efficicaous medicines in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning health. One of the standards for pharmaceutical services in pharmacies is clinical pharmacy services. Clinical pharmacy services are direct services provided by pharmacists to patients in order to improve therapeutic results and minimize drug side effects. One of the clinical pharmacy services carried out by pharmacists is prescription service and review."

"Program Rujuk Balik (PRB) adalah suatu program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menjamin kebutuhan obat peserta BPJS yang memiliki penyakit kronis dengan kondisi stabil dengan diberikannya surat rujukan dari dokter spesialis. Pasien PRB merupakan pasien – pasien dengan penyakit kronis yang umumnya mendapatkan terapi obat yang cukup banyak. Hal ini seringkali berpotensi terhadap ketidakpatuhan minum obat. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pemantauan / monitoring terhadap penggunaan obat pasien oleh apoteker yang bertugas di apotek. Kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai follow up kepada pasien agar terwujudnya keberhasilan terapi. Telefarmasi merupakan pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehinga pasien tidak langsung berinteraksi dengan apoteker (Direktorat Pelayanan Kefarmasian, 2021). Seluruh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah patuh mengkonsumsi obat yang sudah diberikan. Akan tetapi untuk obat yang belum diberikan, pasien tidak mengkonsumsi obat tersebut. Satu dari sepuluh pasien yang berhasil dihubungi menyatakan telah membeli obat di tempat lain dan melanjutkan konsumsi obat tersebut.

---

The Referral Back Program (PRB) is a program conducted by BPJS Kesehatan (Indonesia's national health insurance) to ensure the medication needs of BPJS participants with stable chronic conditions by providing a referral letter from a specialist doctor. PRB patients are individuals with chronic illnesses who typically require a significant amount of medication therapy. This often poses a risk of non-compliance with medication regimens. Therefore, it is necessary to monitor the medication use of patients by pharmacists working in pharmacies. This monitoring activity serves as a follow-up to patients to ensure the success of their therapy. Tele-pharmacy is a pharmaceutical service provided to patients utilizing information technology, allowing patients to interact indirectly with pharmacists (Directorate of Pharmaceutical Services, 2021). All contacted patients stated that they were compliant with the prescribed medication. However, for medications not yet provided, patients did not consume those medications. One out of ten contacted patients reported purchasing the medication from another source and continuing its use."

"Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Salah satu tugas apoteker di apotek adalah memastikan praktik pelayanan kefarmasian dijalankan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pengamatan tugas khusus di Apotek Roxy Pondok Labu. Berdasar hasil observasi, kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis yang diterapkan di Apotek Roxy Pondok Labu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Namun dalam implementasi pelayanan farmasi klinis, terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana di Apotek Roxy Pondok Labu, seperti konseling, pemantauan terapi obat, pelayanan kefarmasian di rumah, dan monitoring efek samping obat. Pada pengkajian resep terdapat beberapa pertimbangan klinis yang tidak dikaji, seperti reaksi obat yang tidak diinginkan, kontra indikasi, dan interaksi obat.

---

The implementation of pharmaceutical services in pharmacies must refer to Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016. One of the duties of pharmacists in pharmacies is to ensure that pharmaceutical service practices are carried out by pharmaceutical service standards in pharmacies. Observation of special assignments at the Roxy Pondok Labu Pharmacy. Based on the results of observations, the management of pharmaceutical preparations, medical devices, and BMHP as well as clinical pharmacy services implemented at the Roxy Pondok Labu Pharmacy is by the Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016. However, in the implementation of clinical pharmacy services, several activities have not been carried out in Roxy Pondok Labu Pharmacy, such as counseling, monitoring of drug therapy, home pharmacy services, and monitoring of drug side effects. In reviewing prescriptions, several clinical considerations were not reviewed, such as unwanted drug reactions, contraindications, and drug interactions."

"Tesis ini membahas tentang waktu tunggu pelayanan resep pasien umum di Farmasi URJ Selatan P. K. St. Carolus. Dari penelitian didapatkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pasien umum sebesar 21.90 menit untuk resep non-racikan dan 39.40 menit untuk resep racikan. Untuk resep non racikan, waktu untuk tindakan sebesar 8.78 menit lebih kecil dari waktu jeda yaitu 13.13 menit. Sedangkan untuk resep racikan, waktu tindakan sebesar 26.75 menit lebih lama dari waktu jeda yaitu 12.75 menit, hal ini dikarenakan adanya proses peracikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep pasien umum di P. K. St. Carolus adalah adanya jeda waktu dimana resep tidak diproses, adanya proses peracikan, ketidaksesuaian pengetahuan dan keterampilan SDM, SDM yang belum memadai, ketersediaan obat yang kurang, kecepatan dan keterampilan petugas, sistem komputerisasi yang belum memadai, dan sarana ruangan yang kurang luas."

"Penelitian ini membahas mengenai perkembangan apotek di dalam dan luar negeri, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membandingkan kondisi apotek di dalam dan luar negeri melalui pengamatan dan referensi yang tersedia. Hasil penelitian ini menyarankan bahawa perlu adanya perubahan secara nasional agar terjadi perkembangan pada apotek di Indonesia baik secara pelayanan maupun pengelolaan. Melihat perkembangan yang selama beberapa dekade terakhir dapat disimpulkan bahwa perkembangan apotek di Indonesia masih mengalami kendala terutama dari aspek pelayanan, namun dari aspek pengelolaan sudah cukup berkembang walau masih ada yang masih bisa dikembangkan terutama perangkat lunak dalam menunjang operasional pengelolaan apotek.

---

This research discusses the development of pharmacies at home and abroad. This research is a qualitative research that compares the conditions of pharmacies at home and abroad through observations and available references. The results of this research suggest that changes need to be made nationally so that there will be developments in pharmacies in Indonesia, both in terms of service and management. Looking at developments over the last few decades, it can be concluded that the development of pharmacies in Indonesia is still experiencing problems, especially from the service aspect, but from the management aspect it has developed quite well, although there is still something that can be developed, especially software to support pharmacy management operations."

"Currently, the prevalence of degenerative diseases in Indonesia is increased. The degenerative and chronic diseases need life-long treatment as well as changes in life style. On the other hand, long-life treatment using drugs will develop risks of adversedrug reactions or the possibilities of drug-drug interactions. In these circumstances, the role of a pharmacist is important to providing drug information and counselling,and patient education.However, there is evidence that pharmaceutical care in almost all pharmacies (drug dispensaries) in Indonesia is still ?drug-oriented?. Drug information is not adequate and is provided by pharmacy assistants (technicians). In order to implement pharmaceutical care practice that meets the ?Standard Competence for Pharmacy Practice? as well as consumer?s expectation, we need to know what is the exactly consumer?s expect in pharmaceutical care, particularly indrug information, and how is the commitment of the pharmacists to provide drug information of degenerative and chronic diseases in pharmaceutical care. For those reasons, a field survey has been carried out in Jakarta, Yogyakarta and Makassar to explore the consumer/patient?s opinions and needs for pharmaceuticalcare. A focus group discussion has also been done to explore the pharmacist commitment to provide drug information in pharmaceutical care practice. As a result, there is an indication of a discrepancy between the consumer/patient?s need for drug information and the commitment of pharmacists to provide drug information.Consumers have need for more drug information for all aspects including adverse drug reactions, drug interaction, what to do if adverse reaction occurred, duration of any treatments etc., not only drug indication and administration. On the other hand, pharmacists still need more knowledge and continuing education, particularly in pharmacotherapy and phamacology of drugs used for degenerativeand chronic diseases."

"Aktifitas untuk mewujudkan keadaan aman dan sejahtera bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara adalah pembangunan unsur-unsur ketahanan nasional secara sinergis. Pembangunan kekuatan pertahanan dan TNI sebagai komponen utamanya dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan nasional. Tetapi pembangunan sebagai implementasi Konsep Ketahanan Nasional hasilnya dapat mendua yakni meningkatkan ketahanan nasional atau sebaliknya menjadi ironi, biaya dan alokasi sumberdaya untuk pembangunan tidak sebanding dengan manfaatnya. TNI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan didukung empat industri farmasi untuk memberikan pelayanan dan dukungan bekal kesehatan dalam implementasi kebijakan pertahanan. Masalahnya masih banyak prajurit yang sakit di daerah operasi, ada keluhan pelayanan dan dukungan obat, tidak bermanfaatnya inovasi, sementara itu pembangunan dan pengembangan industri farmasi terns dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberadaan industri farmasi TN1 mengenai efisiensi dan efektifitasnya untuk kepentingan pertahanan dalam rangka ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah penelusuran data dan survey. Penelusuran data dilakukan untuk mendapatkan data input dan output industri farmasi TNI serta kebutuhan obat di lingkungan TNI. Survei dilakukan untuk mendapatkan data kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Teknik analisis efisiensi berdasarkan perbandingan nilai output terhadap nilai input dan penggunaan kapasitas produksi setiap tahun, mulai tahun 2000-2004. Analisis efektifitas berdasarkan perbandingan nilai output terhadap kebutuhan bekal obat dan perbandingan kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Hasilnya menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi dan teknis tahun 2000-2004 berfluktuasi masing-masing berkisar 30 -155% dan 5 - 62%, umumnya tingkat efisiensi kurang dari 100%. Tingkat efisiensi bergantung pada kebijakan penentuan jenis dan kuantitas produksi, semakin besar kuantitas produksi dan jenis produknya bernilai ekonomi tinggi semakin meningkat efisiensi. Rendahnya kuantitas produksi dan rendahnya nilai ekonomi produk menimbulkan rendahnya efisiensi. Hasil produksi hanya memberi kontribusi kurang dari 50% kebutuhan pelayanan kesehatan, dan ironisnya kebijakan produksi belum diarahkan untuk kepentingan dukungan operasi militer, sehingga kapasitas produksi banyak menganggur. Hasil survei kepentingan pada 118 tenaga medis menunjukkan kepentingan obat untuk dukungan operasi militer, distribusi, pemanfaatan produk, teknologi dan mutu bahan baku perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Berdasarkan kondisi belum efektif dan belum efisien, analisis kekuatan dan kelemahan menunjukkan industri farmasi TNI lemah dan terancam yang disebabkan kebijakan suprasistem yang belum memberdayakannya sesuai tujuan dan kapasitas pembangunannya. Dengan demikian dapat disimpulkan dari sudut pandang implementasi kebijakan pertahanan dan ketahanan nasional, keberadaan industri farmasi TN1 belum efektif dan belum efisien, Iemah dan terancam. Untuk itu disarankan, dalam jangka pendek ada kebijakan pemberdayaan kemampuan produksi dan distribusinya. Dalam jangka panjang industri farmasi TNI direvitalisasi dan diintegrasikan oleh Departemen Pertahanan R1 agar efisien dan efektif melayani kepentingan pertahanan dan kepentingan nasional di bidang kesehatan.

---

The activity to implement the National Resilience Concept to provide national security and prosperity is synergistic development of national power elements. The main objective of development of the Indonesian Military (TNI) as the core of national defense force is to provide national security. The result of development as the implementation of National Resilience Concept may be ambiguous namely to improve the national resilience or it may be irony. The expense and allocation of resource for the development is not balance with the benefit thereof. Indonesian Military as the core of defense force is supported by four pharmacy industries to provide the service and medical support in implementing the defense policy However there are still many sick warriors in operation area, complaint on service and medicine support, the absence of benefit on innovation while the pharmacy industry building and development are continuously made. The objective of this research is to analyze the existence of the Indonesian Military pharmacy industry. It is focused on its efficiency and effectiveness for the interest of the national defense and security. The method of this research is data research and survey. The analysis on efficiency is based on the ratio of output value to input value and the use of annual production capacity, as of 2000-2004. Meanwhile the analysis on effectiveness is based on the ratio of output value to the need of medicine and findings of survey of the interest of the users of Indonesian Military pharmacy industry products. The findings there of indicate that the economical and technical efficiency level of 2000-2004 fluctuates around respectively 30-155% and -62% and generally speaking the efficiency level is less than 100%. The efficiency level depends on the policy on production type and quantity determination. The higher the production quantity and economic value of product type, the higher the efficiency. The low production quantity and economic value of product result in the low efficiency. The production contributes only less than 50% of the need of medical service and ironically the production policy is not yet directed to the interest of support for military operation, so that many production capacities are not utilized. The findings of survey on 118 medical workers indicate that it is necessary to take into account and improve the medicine interest to support the military operation, distribution, product utilization, technology and raw material quality. The analysis on strength and weakness indicates that Indonesian Military pharmacy industry is still weak and threatened because of the supra system policy that does not empower it in accordance with the objective and capacity of development. The conclusion of this research indicate that the existence of Indonesian Military pharmacy industry in implementation of defense policy and national resilience is not effective and efficient, weak and is threatened. In short term it requires the empowerment policy to utilize production capacity and product distribution to provide medical support and medical service. 1n long term it is suggested that the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia should revitalize and integrate it for efficiency and effectiveness of national interest and defense interest in medical sector."

"Pelayanan kefarmasian di apotek merupakan suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien meliputi kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2016). Salah satu produk yang diperjualbelikan di apotek adalah vitamin dan suplemen. Penjualan vitamin dan suplemen di apotek kimia farma baik yang berasal dari resep maupun penjualan swamedikasi menjadi poin penting yang sangat diperhatikan. Penjualan vitamin tersebut juga menjadi salah satu target yang harus dicapai oleh masing-masing pegawai apotek. Hal ini dikarenakan vitamin dan suplemen termasuk ke dalam obat yang memiliki margin keuntungan yang besar. Pemberian informasi kepada pasien dapat menambah pengetahuan serta menarik minat pasien untuk mengkonsumsi dan membeli vitamin. Selain pengetahuan pasien, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi minat pasien dalam membeli vitamin. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pembayaran, penghasilan, dan kendaraan yang digunakan oleh pelanggan dapat mempengaruhi alasan pembelian vitamin di Apotek Kimia Farma 055 Kebayoran Lama.

---

Pharmaceutical services in pharmacies are direct services that are responsible for patients, including management of pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials as well as clinical pharmacy services (Ministry of Health, 2016). One of the products traded in pharmacies are vitamins and supplements. The sale of vitamins and supplements in chemical pharmacies, both from prescription and self-medication sales, is an important point that is of great concern. Sales of these vitamins is also one of the targets that must be achieved by each pharmacy employee. This is because vitamins and supplements are included in drugs that have large profit margins. Providing information to patients can increase knowledge and attract patients' interest in consuming and buying vitamins. Apart from the patient's knowledge, there are several other factors that can influence the patient's interest in buying vitamins. Based on the survey that has been conducted, the factors of age, gender, education level, type of payment, income, and the vehicle used by customers can influence the reason for purchasing vitamins at the Kimia Farma 055 Kebayoran Lama Pharmacy."