Ditemukan 18438 dokumen yang sesuai dengan query
A. Endang Sriningsih
"
ABSTRAKAdaptor adalah salah satu perangkat protocol converter yang bekerja berdasarkan prinsip encapsulation. Hal ini memungkinkan satu peer dalam satu protokol mensimulasikan peer pada protokol yang lain. Adaptor memiliki beberapa keunggulan karena cara kerjanya yang sedikit berbeda dengan protocol converter lain. Pada penelitian ini akan dibahas cara kerja adaptor sampai kepada pemodelannya. Dan juga perbandingan adaptor dengan salah satu protocol converter yang lain, yakni gateway."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1995
LP-Pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1995
03 Sri a
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
346.07 Sya l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"Sampah masih menjadi masalah utama di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari semua jenis sampah yang ada saat ini, sampah yang berasal dari plastik ternyata jumlahnya cukup besar. Penggunaan limbah plastik merupakan alternatif yang memungkinkan sebagai material penghasil energi. Proses cracking merupakan proses untuk mengubah limbah plastik dari rantai alkyl panjang polyolefins menjadi hydrocarbons. 8erbagai penelitian Ielah dilakukan untuk mengurangi limbah plastik tersebut menjadi material yang bermanfaat. Salah satunya adalah mengkonversi limbah plastik menjadi sumber energi. Pada kajian ini, dipaparkan beberapa metode yang leiah berhasil diteliti dalam mengkonversi limbah plastik, diantaranya adalah proses pirolisis (thermal cracking), hydro cracking dan hidroisomerisasi. Selain metode dan proses yang digunakan, jenis katalis yang digunakan dalam proses ternyata mempengaruhi tinggi rendahnya komposisi produk yang dihasilkan yaitu gas, cairan dan padatan yang terbentuk. Dengan dikembangkannya metode tersebut, diharapkan limbah plastik yang selama ini masih menjadi permasalahan serius di masyarakat dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia dan lingkungan."
661 JRI 5:3 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
MAKTABA
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
J. Satrio
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
346.077 SAT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Abdul Hakim Garuda Nusantara
Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1999
342 ABD y
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jusuf Anwar
Bandung: Alumni, 2005
332.6 JUS p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Siti Zahra Karim
"Sampai saat ini ketentuan Perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara tertulis ketentuan Jaminan Fiducia, meskipun lembaga jaminan ini telah diakui di Indonesia melalui Putusan Yurisprudensi tanggal 18 Agustus 1932. Pengaturan Fiducia melalui Hukum tidak tertulis dirasakan kurang menjamin kepastian hukum, sebab hukum sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga perlu sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis selain untuk lebih menjamin kepastian hukum juga dalam rangka pembinaan hukum nasional. Dalam hal ini Hukum Perdata terutama mengenai lembaga jaminan memandang penting pembagian benda bergerak dan tidak bergerak, sebab atas dasar pembedaan tersebut ditentukan jenis lembaga jaminan yang dapat dipasang untuk kredit yang diberikan, hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 dalam perkara Loding Siang melawan BI yang menetapkan hanya benda-benda bergerak yang dapat difiduciakan sedangkan benda-benda tidak bergerak tidak dapat dipakai sebagai jaminan fiducia. Fiducia sebagai lembaga jaminan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek sangat sesuai dengan azas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kepada setiap warga negara Indonesia yang tertuang dalam TAP MPR no IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tertanam dalam rangka pemberian KIK/KMKP kepada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil. Peranan Fiducia di sini merupakan jaminan yang memperhatikan kepentingan usaha dari pencari kredit. Fiducia dirasakan dapat mengatasi kekurangan kekurangan yang ada pada lembaga jaminan gadai yang diatior dalam hukum tertulis, dan selama belum ada ketentuan tertulis yang mengaturnya peranan yurisprudensi sangat penting untuk mengadakan penyesuaian antara hukum tertulis dan kebutuhan hukum masyarakat dalam bidang hukum jaminan. Hanya dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dirasakan ada dualisme dalam penanganan nya, yakni oleh lembaga PUPN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 49 Prp tahun 1960 dan Pengadilan Negeri. Dalam hal demikian tentunya timbul sengketa yurisdictie yang ternyata dari Putusan perkara Perdata Nomor 96/Perd/1977/PN Medan yang menyimpulkan tidak ada koordinasi dan komunikasi antara PUPN dan Pengadilan Negeri."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library