Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan digital government di Indonesia diproyeksikan melalui penggunaan e-government dalam proses bisnis pemerintahan. Melihat dari berbagai rencana strategis transformasi digital yang terdapat dalam roadmap RBTK Kemenkeu menjadikan Kemenkeu unggul dibandingkan K/L/D lainnya dalam menggunakan e-government menuju penerapan digital government. Pada saat K/L/D lainnya baru mengusahakan melakukan digitalisasi pada kegiatan pemerintahan, Kemenkeu sudah cukup mapan dalam penggunaan e-government, serta memiliki roadmap RBTK Kemenkeu yang didalamnya terdapat inisiatif transformasi digital sebagai upaya untuk mencapai digital government. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kematangan digital government Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi sektor publik melalui transformasi digital yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah cluster random sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 321 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 28 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan transformasi digital membawa Kementerian Keuangan mewujudkan digital government. Hasil ini didapatkan dari persepsi pegawai yang menyatakan bahwa Kemenkeu melakukan penyelenggaraan pemerintahan menuju digital government. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai indeks yang tinggi pada dimensi digital strategy, digital services, dan digital enterprise. Pada dimensi digital strategy, sub-dimensi yang terpenuhi secara optimal adalah trends, leadership, dan impact. Pada dimensi digital services, sub-dimensi yang terpenuhi secara optimal adalah transformative solutions, digital services fulfilment, dan user centricity. Pada dimensi digital enterprise, sub-dimensi yang terpenuhi secara optimal adalah IT and data security.

---

The implementation of digital government in Indonesia is projected through the use of e-government in government business processes. Judging from the various strategic plans of digital transformation contained in the roadmap of RBTK Kemenkeu makes the Ministry of Finance superior to other K/L/D in using e-government towards the implementation of digital government. At a time when other K/L/D are just trying to digitize government activities, the Ministry of Finance is already well established in the use of e-government, and has a roadmap of RBTK Kemenkeu in which there are digital transformation initiatives as an effort to achieve digital government. The purpose of this research is to evaluate the level of digital maturity of the Ministry of Finance as one of the public sector organizations through digital transformation carried out. This research uses quantitative approach with survey methods and in-depth interviews. Sampling technique for the survey is cluster random sampling, while for in-depth interview it is purposive sampling technique. The number of respondents in this study was 321 people obtained through online questionnaires. The data obtained is processed using SPSS 28 through descriptive statistical analysis. The results of this study showed that digital transformation has brought the Ministry of Finance to realize digital government. This result is obtained from the perception of employees who stated that the Ministry of Finance conducts government implementation towards digital government. This is demonstrated through high index values in the digital strategy, digital services, and digital enterprise dimensions. In the digital strategy dimension, sub-dimensions that are optimally fulfilled are trends, leadership, and impact. In the digital services dimension, sub-dimensions that are optimally fulfilled are transformative solutions, digital services fulfilment, and user centricity. In the digital enterprise dimension, the sub-dimensions that are optimally fulfilled are IT and data security."

"Skripsi ini meneliti transformasi atau perubahan strategi yang dilakukan oleh Harian Republika sebagai salah satu media cetak di Indonesia dalam ranah jurnalistik dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi. Kerangka teori yang digunakan yaitu field theory (teori ranah) yang dikemukakan oleh Pierre Boudieu. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metodepenelitian berupa historical comparative, di mana peneliti menguji data dari peristiwa dan kondisi di masa lalu dalam kerangka teori sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Republika melakukan transformasi, yaitu dari subordinasi kekuasaan Orde Baru, simbolisasi representasi Islam, dan pembentukan pasar Islam, menjadi strategi konglomerasi, proporsionalitas kelompok Islam, dan simbolisasi representasi komunitas muslim. Transformasi strategi tersebut dilakukan sebagai suatu dialektika terhadap transformasi ranah jurnalistik dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi;This undergraduate thesis examines the transformation or change in strategy undertaken by Republika daily as one of the print media in Indonesia in the Journalistic field of the New Order Era to Reformation Era. Theoretical framework used field theory which introduced by Pierre Boudieu. Some of the concepts covered in it, are field, habitus, various types of capital (social, economic, cultural, and symbolic), the objective position, the relationships among the domains, strategies, and symbolic power. The research approach used a qualitative approach with a historical comparative research method, where the researcher examines the conditions and evidents in the past in sociological framework. The results of this study indicate that Republika has did somestrategies transformation from subordination of New Order Power, symbolization of Islamic representation, and establishment of Islamic market to conglomaration, proporstionality of Islamic groups, and symbolization of muslim community representation as a dialectical from the transformation of the journalistic field from New Order Era to Reformation Era"

"Awal abad dua puluh satu merupakan era menuju perbaikan kehidupan terutama bangkit dari krisis ekonomi. Organisasi pemerintah khususnya di bidang jasa pengembangan sumberdaya manusia menghadapi tantangan global yaitu perubahan lingkungan yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pelayanan yang cepat. Organisasi pemerintah juga menghadapi masalah bagaimana mengembangkan kemampuannya agar pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta good governance. Permasalahan yang dihadapi Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPPEI) adalah bagaimana mentransformasi organisasi agar mampu memberi pelayanan yang bermutu tinggi.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kemampuan kinerja BPPEI yaitu pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen internal dan ketiga penerapan pembelajaran dan pengembangan organisasi. Kemampuan kinerja organisasi dapat diketahui dengan pendekatan model Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Pendekatan Balanced Scorecard digunakan untuk menganalisis dan mengukur kinerja operasional organisasi antara lain kepuasan pelanggan/ tingkat pelayanan, proses internal bisnis, dan penerapan pembelajaran dan pengembangan untuk perbaikan mutu dan nilai tambah organisasi (menurut Marquardt).Hasil analisis persepsi kepuasan pelanggan dari 106 responden menyatakan baik untuk aspek responsiveness (pelayanan petugas yang cepat) 73%, emphaty (administrasi dan manajemen) 69% dan aspek reliability (kesesuaian) dan assurance (materi dan pengajar) 68% sedang tangibility (sarana fisik dan pelengkapan) 60%. Perkembangan internal bisnis ditentukan oleh perbaikan kurikulum pelatihan, inovasi pelatihan baru masih terbatas dan pelayanan jasa purna jual meningkat secara bertahap. Manajemen internal bisnis dengan sistem dan panduan kerja membantu pelaksanaan sesuai dengan rencana. Penerapan pembelajaran dan pengembangan organisasi dalam taraf pengembangan dan belum diterapkan secara menyeluruh (total). Faktor yang paling menentukan adalah aspek transformasi /pembaruan yaitu 44% atau secara keseluruhan tingkat skor yang dapat dicapai 73.5%. Pembaruan organisasi mencakup misi yang jelas, strategi, struktur, dan budaya organisasi yang mengutamakan pembelajaran untuk perbaikan mutu.Agar transformasi organisasi berhasil pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan, pemberdayaan sumberdaya manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, manajemen dengan teknologi informasi serta kerjasama strategis untuk peningkatan mutu dan efisiensi."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika proses transformasi lembaga kepresidenan, meredesain kesekretariatan lembaga kepresidenan, dan mendesain Manajemen Talenta kesekretariatan lembaga kepresidenan melalui perspektif Teori Transformasi Organisasi Gouillart dan Kelly, 1995 . Metode penelitian yang digunakan adalah multimetodologi dengan menggabungkan pendekatan SSM dan Metode Listening dalam Teori U diharapkan akan mensinergikan dua metode yang mempunyai nature yang sama-sama soft systems , SSM berlandaskan teori sosial fenomenologi dan Teori/Metodologi U menyebut dirinya sebagai the social technology of presencing Scharmer: 2009. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua sub-elemen yang ada dalam elemen 4R reframing, restructuring, revitalizing, dan renewing dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik, khususnya lembaga kepresidenan. Untuk menyusun rancangan undang-undang tentang lembaga kepresidenan, dirasakan sulit karena terkendala faktor readiness baik dari aspek SDM, process, maupun leverage. Transformasi yang dapat diwujudkan adalah meredesain restrukturisasi sekretariat lembaga kepresidenan dengan suatu Peraturan Presiden, dimana Mensesneg diusulkan sebagai koordinator sekretariat lembaga kepresidenan yang membawahi Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan. Untuk menjamin tersedianya talenta pada lembaga kepresidenan yang dapat memberikan excellence service kepada Presiden dan Wakil Presiden diperlukan penyusunan Permensesneg tentang Manajemen Talenta. Hasil kajian menunjukkan research novelty pada elemen revitalizing yaitu perlunya menambahkan sub-elemen building network security system pengembangan sistem keamanan jaringan melalui pembuatan dashboard monitoring kendali akses pengguna sistem informasi di lembaga kepresidenan, dengan pertimbangan instalasi kepresidenan adalah sangat vital sehingga diperlukan security awareness di lingkungan kepresidenan.

---

This research analyses the transformation process of the Presidential Institutions, redesigns the Secretariat of The Presidential Institutions, and designs the talent management of the Presidential Institutions through the theory of organization transformation Gouillart and Kelly, 1995. The method of this research is multi-methodology, which uses SSM and listening method in the theory of U. Hopefully, this method will have the same nature, because SSM is based on the social theory of phenomenology and the theory of U, or the social technology of presencing Scharmer: 2009.

The research shows that not all of the sub-elements of 4R can be applied in the public organizations, especially in the Presidential Institutions. It is indeed hard to make the plan of the laws of the Presidential Institutions, because of the readiness factor from the human resources, process, and leverage. The transformation which can be done is redesigning restructuring the Secretariat of the Presidential Institutions through the Presidential laws, in which the Minister of State Secretary is advised as the coordinator of the Secretariat of the Presidential Institutions. Moreover, the Cabinet Secretary and the Head of Presidential Staff are under the Minister of State Secretary. It is necessary to formulate the regulations of the Minister of State Secretary in order to guarantee the excellence service that will be given to the President and The Vice President.

The result of the research shows research novelty in revitalizing element, which needs to add sub-element of the building network security system through dashboard monitoring control access in the Presidential Institutions. In addition, security awareness plays an important role in the area of the Presidential Institutions. "

"Seiring perkembangan teknologi informasi, adanya kebutuhan untuk menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi transformasi digital. Saat ini di Indonesia hanya memiliki penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat ukur dalam transformasi digital di pemerintahan. Namun, indeks SPBE yang ada saat ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni terfokus pada aspek teknis dan administratif, kurang memperhatikan kualitas layanan publik, tidak mencukupi untuk mengukur partisipasi dan kolaborasi publik, serta tidak mencakup aspek budaya organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan. Penelitian ini menggunakan metodologi mixed method, dimulai dengan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan transformasi digital. Faktor-faktor ini kemudian divalidasi melalui expert judgment menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya, dilakukan analisis kuantitatif menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dan Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk menguji model yang diusulkan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel, sebanyak 137 responden dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia berpartisipasi dalam survei ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pengukuran kesiapan transformasi digital terdiri dari lima faktor utama: teknologi, organisasi, lingkungan, people, dan user, dengan total 22 sub faktor. Pengujian model menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memiliki nilai Tucker-Lewis Index (TLI) sebesar 0.905 dan Comparative Fit Index (CFI) sebesar 0.918, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat good fit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia. Model ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan mutu layanan publik dan efektivitas strategi digital mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang transformasi digital di sektor publik dan menawarkan panduan praktis bagi pemerintah untuk mengimplementasikan transformasi digital secara lebih efektif dan efisien.

---

With the development of information technology, there is a need to assess the readiness of governments to face digital transformation. Currently in Indonesia, the only assessment tool for digital transformation in government is the Electronic Government System (SPBE) assessment. However, the current SPBE index has several limitations: it focuses mainly on technical and administrative aspects, pays insufficient attention to public service quality, fails to measure public participation and collaboration adequately, and does not cover organizational culture and human resource capacity building aspects. Therefore, this research aims to develop a model for measuring digital transformation readiness in the Indonesian government by identifying relevant factors. This study employs a mixed-method methodology, starting with a literature review to identify factors influencing digital transformation readiness. These factors are then validated through expert judgment using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Subsequently, quantitative analysis is conducted using Principal Component Analysis (PCA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) to test the proposed model. The study utilizes purposive sampling to select a sample of 137 respondents from various government agencies in Indonesia who participated in the survey. The analysis results indicate that the digital transformation readiness measurement model consists of five main factors: technology, organization, environment, people, and user, with a total of 22 sub-factors. Testing of the model shows that the resulting model has a Tucker-Lewis Index (TLI) of 0.905 and a Comparative Fit Index (CFI) of 0.918, indicating a good fit. This research is expected to serve as a framework for assessing digital transformation readiness in the Indonesian government. The model is intended to assist governments in identifying crucial factors to enhance public service quality and the effectiveness of their digital strategies. This study provides significant contributions to the field of digital transformation in the public sector and offers practical guidance for governments to implement digital transformation more effectively and efficiently."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi yang terjadi di PT Pegadaian(Persero) pada tahun 2011 hingga 2018. Proses perubahan bentuk kelembagaan dariPERUM ke Perseroan Terbatas merupakan babak baru bagi PT Pegadaian (Persero)menuju transformasi kelembagaan yang berdaya saing. Mengingat dengan disahkannyaUU POJK NO 31 tahun 2016 yang menandai berakhirnya monopoli industri gadai dantumbuhnya industri jasa keuangan yang semakin inklusif, sehingga eksistensipertumbuhan perusahaan mengalami ancaman yang serius. Transformasi merupakangagasan besar yang dipilih PT Pegadaian (Persero) dalam membingkai, menyusun,merevitalisasi, dan memperbaharui konsep bisnis perusahaan kedepan.. Penelitian inimenggunakan pendekatan penelitian kualitatif Studi Kasus. Pengumpulan datadilakukan dengan wawancara mendalam dengan divisi terkait, observasi lapangan,dokumentasi data dan studi literatur. Teknik analisa data pada penelitian inimenggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menemukan bahwa prosesrenewal dalam studi kasus ini menghasilkan business model baru

---

ABSTRACTThis study aims to analyse the transformation happened in PT Pegadaian (A statedownedcompany) during period of 2011-2018. This changing process from the form ofstate-owned company is conducted for the purpose of transforming the company intocompetitive era. With the legalisation of UU POJK No.31.2016. This Study uses aqualitative research with the approach of Case Study. Data Collection is conducted byin-depth interviews with related divisions. Data analysis techniques in this study usedcontent analysis approach. The result of the study found that the renewal process in thiscase study resulted in a new business model"

"Pada era Industri 4.0, PT X dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi sehingga mampu bersaing dengan kompetitor dan mempertahankan keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi digital sebagai langkah strategis untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pasar di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran moderasi employees’ affective commitment to change dalam hubungan antara digital leadership dan transformasi digital. Penelitian ini menggunakan desain non-eksperimen cross-sectional melalui survei online dengan teknik convenience sampling untuk mendapatkan partisipan. Jumlah partisipan sebanyak 335 orang karyawan tetap PT X dengan masa kerja minimal satu tahun dan memiliki atasan langsung. Data dianalisis menggunakan analisis regresi moderasi Hayes Macro PROCESS model 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa employees’ affective commitment to change memoderasi positif hubungan antara digital leadership dan transformasi digital (b = 0,160, 95% CI [0,050, 0,270], t = 2,849, p < 0,01). Temuan ini mengungkapkan bahwa dalam konteks change management, keberhasilan transformasi digital dapat dicapai apabila terdapat interaksi antara digital leadership sebagai faktor transformasional dan employees’ affective commitment to change sebagai faktor transaksional pada PT X. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman PT X untuk lebih fokus terhadap upaya peningkatan employees’ affective commitment to change dan pengembangan digital leadership para pemimpin dalam upaya mewujudkan keberhasilan dan keberlanjutan transformasi digital.

---

In the era of Industry 4.0, PT X is required to adapt to technological changes to remain competitive with its competitor and maintain its business continuity. Therefore, digital transformation is essential as a strategic step to adapt to environmental changes and address market challenges in the digital era. The purpose of this study is to determine the moderating role of employees' affective commitment to change in the relationship between digital leadership and digital transformation. This study uses a cross-sectional non-experimental design through an online survey with convenience sampling technique. The number of participants was 335 permanent employees of PT X with at least one year of work experience and having supervisor. The data were analysed using Hayes Macro PROCESS model 1 moderation regression analysis. The results showed that employees' affective commitment to change has a positive moderating effect on the relationship between digital leadership and digital transformation digital (b = 0,160, 95% CI [0,050, 0,270], t = 2,849, p < 0,01). These findings reveal that in the context of change management, the success of digital transformation at PT X can be achieved through the interaction between digital leadership as a transformational factor and employees' affective commitment to change as a transactional factor. This study provides valuable insights for organizations to focus on enhancing employees’ affective commitment to change and developing digital leadership among leaders to achieve successful and sustainable digital transformation."

"Penyediaan layanan publik digital sangat penting. Standar pengalaman pelanggan telah meningkat di sektor swasta, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengikutinya. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba menumbuhkan solusi digital, banyak di antaranya yang terbesar bukan teknologi. Keberhasilan implementasi transformasi digital di pemerintahan bergantung pada pengambilan tindakan tegas atas masalah ini, yang dapat mencakup segala hal mulai dari menghilangkan silo organisasi hingga mengatasi kesenjangan keterampilan digital dan kurangnya pendanaan. Jika tantangan ini dibiarkan tidak teratasi, program pemerintah digital berisiko kehilangan pendanaan berkelanjutan dan, tentu saja, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan manfaat yang dijanjikan dari solusi digital. Penelitian ini mengambil studi kasus implementasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yaitu belum dilakukannya monitoring evaluasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urgensi melakukan evaluasi transformasi digital adalah dari hasil evaluasi yang dihasilkan dapat digali rekomendasi dan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan transformasi digital Kementerian PUPR menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian ini menggunakan GovTech Maturity Index sebagai kerangka kerja evaluasi dan metode campuran yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen dan pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kematangan transformasi digital Pusdatin Kementerian PUPR berdasarkan kerangka kerja GTMI memperoleh nilai 0,87 (nol koma delapan tujuh) berarti sangat tinggi yang dikategorikan masuk ke dalam grup A. Kementerian PUPR telah mendemonstrasikan solusi canggih atau inovatif dan praktik yang baik di area fokus GovTech.

---

The provision of digital public services is very important. Customer experience standards have risen in the private sector, and society expects governments to follow it. Governments face a variety of challenges when trying to grow digital solutions, many of the biggest of which are non-technological. The successful implementation of digital transformation in government depends on taking decisive action on this issue, which can include everything from eliminating organizational silos to addressing digital skills weaknesses and capital shortages. If these challenges are left unaddressed, digital government programs risk losing ongoing funding and, of course, the ability of organizations to take advantage of the benefits that digital solutions offer. This research takes a case study of the implementation of digital transformation in the Ministry of Public Works and Public Housing especially in Data and Information Technology Center. The main problem of this research is that an evaluation of digital transformation has not been carried out at the Ministry of Public Works and Public Housing. The urgency of evaluating digital transformation is based on evaluation result, recommendations can be explored and made improvements so that the implementation of the Ministry of Public Works and Public Housing's digital transformation is better and improved. This study uses the GovTech Maturity Index as an evaluation framework and mixed methods, qualitative approach with interviews, observations, and document studies and quantitative approach with survey using questionnaire. Based on the evaluation result, the maturity level of the digital transformation of the Data and Information Technology Center in Ministry of Public Works and Public Housing based on the GTMI framework is 0.87 (zero point eight seven) which means it is very high which is included in group A. The Ministry of of Public Works and Public Housing has demonstrated advanced or innovative solutions and good practices in focus areas GovTech."

"Laporan praktik keinsinyuran ini membahas proses transformasi digital pada proses bisnis bidang Gas Bumi di BPH Migas melalui aplikasi Sistem Informasi Laporan Verifikasi dan Administrasi (SILVIA). Pembahasan difokuskan pada aspek profesionalisme, Kode Etik, Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta aspek lingkungan. Metodologi pada pengembangan aplikasi dilakukan dengan Metode Plan, Do, Check, Action (PDCA), dimana pada tahap perencanaan dilakukan analisis dan identifikasi permasalahan pada aplikasi eksisting, identifikasi kebutuhan user untuk pengembangan aplikasi, penyusunan data flow diagram dan penyusunan dokumen functional design. Berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan pada aplikasi eksisting, penyusunan dokumen functional design menjadi faktor yang sangat penting untuk keberhasilan pengembangan aplikasi dan menjadi bagian awal dari model Software Development lifecycle yang digambarkan dalam laporan ini sebagai hasil dari diskusi/brainstorming untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. Selain itu, proses transformasi digital diharapkan memberikan dampak untuk memelihara lingkungan melalui paperless activity.

---

This report discusses the digital transformation process in the Natural Gas business process at BPH Migas through the Verification and Administration Report Information System (SILVIA) application. The discussion is focused on aspects of professionalism, Code of Ethics, aspects of Occupational Health and Safety and also environmental aspects. The methodology in developing applications with the Plan, Do, Check, Action (PDCA) method, where in the planning, analysis is carried out related to identifying problems in existing applications, identifying user needs for application development, preparing data flow diagrams and preparing functional design documents. The results of the analysis based on the identification of existing application problems, the preparation of functional design documents is a very important success factor of application development and becomes the initial part of the Software Development lifecycle model described in this report as a result of discussions/brainstorming for further application development. The digital transformation process is expected to have an impact on maintaining the environment through paperless activity."

"Transformasi digital dalam sektor kesehatan semakin mengubah cara rumah sakit untuk memberikan dan mengelola pelayanan kesehatan. Penelitian ini menganalisis dampak transformasi sistem informasi digital yang diterapkan di RS Premier, dengan berfokuskan pada efektivitas inovasi yang dikembangkan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebutuhan transformasi digital di rumah sakit dalam mencapai keunggulan kompetitif dan memenuhi ekspektasi pasien di era digital. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi dampak inovasi terhadap alur kerja operasional, kepuasan pasien, dan kinerja keseluruhan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan metode wawancara terhadap informan kunci, telaah dokumen, dan analisis komparatif data sebelum dan sesudah implementasi untuk inovasi seperti Sistem Patient Journey, Discharge Management Process dan Manajemen Insiden Real-Time (RootBin). Hasil utama menunjukkan bahwa inovasi seperti Sistem Patient Journey secara signifikan mengurangi waktu tunggu dan memperbaiki alur layanan pada instalasi rawat jalan. Integrasi sistem manajemen discharge menghasilkan pengurangan waktu pemulangan pasien rawat inap, sementara inovasi digital rekam medis mempermudah dan mempercepat akses data untuk pasien dan juga menjaga kepatuhan terhadap regulasi kesehatan. Sistem RootBin bertujuan untuk mempercepat pelaporan dan pelacakan insiden secara real-time, mendorong budaya keselamatan dan perbaikan kualitas berkelanjutan. Meskipun telah menunjukkan keberhasilan, beberapa tantangan masih terus dihadapi, termasuk resistensi terhadap perubahan di kalangan staf, kesenjangan literasi teknologi, dan kebutuhan untuk optimalisasi sistem secara berkelanjutan. Pengembangan di masa depan perlu difokuskan pada peningkatan pelatihan pengguna, memperluas interoperabilitas sistem, dan mengeksplorasi analitik prediktif untuk secara proaktif menangani potensi ketidakefisienan. Hasil dari penelitian ini menyajikan wawasan tentang implikasi praktis dari transformasi digital di sektor kesehatan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya investasi berkelanjutan dalam teknologi kesehatan digital untuk mencapai manfaat jangka Panjang bagi rumah sakit dan juga pasiennya.

---

Digital transformation in the healthcare sector is revolutionizing how hospitals deliver and manage services. This study analyzes the impact of digital information system innovations implemented at RS Premier, focusing on the effectiveness of innovation developed in enhancing operational efficiency and service quality. The study is motivated by the critical role of hospital digital transformation in achieving competitive advantages and meeting patient expectations in the digital era. The primary objective of this research is to evaluate the impact of these innovations on operational workflows, patient satisfaction, and overall hospital performance. A qualitative case study approach was employed, incorporating interviews with key informants, document reviews, and comparative data analysis before and after the implementation of innovations such as the Patient Journey System, Discharge Management System and Real-Time Incident Management (RootBin). Key findings indicate that innovations like the Patient Journey System significantly reduced waiting times and improved service flow in outpatient settings. The integration of discharge management systems led to shorter inpatient discharge times, while the digital innovstion developed for medical records facilitated patient data accessibility and maintained compliance with healthcare regulations. The RootBin system expedited real-time reporting and incidents tracking, fostering a culture of safety and continuous quality improvement. Despite these successes, challenges remain, including challenges and resistance to change among staff, gaps in technological literacy, and the need for ongoing system optimization. Future developments should focus on enhancing user training, expanding system interoperability, and exploring predictive analytics to proactively address potential inefficiencies. The results of this study provide valuable insights into the practical implications of digital transformation in the healthcare sector. It also underscores the importance of sustained investment in digital health technologies to achieve long-term benefits for hospitals and their patients."