Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini meneliti pengaruh tenur auditor terhadap kualitas laporan keuangan perbankan di Indonesia dengan keahlian komite audit sebagai variabel moderasi. Kualitas laporan keuangan perbankan di Indonesia diukur dengan korelasi antara low pre-managed earning dengan diskresi beban CKPN kredit. Penelitian ini menggunakan data tahun 2012 sampai dengan 2019. Dengan metode robust fixed effect model, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin panjang tenur, kualitas laporan keuangan menjadi semakin rendah. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan adanya komite audit yang menguasai akuntansi dan/atau audit. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit yang menguasai akuntansi dan/atau audit kepada manajemen dan interaksi komite audit yang menguasai akuntansi dan/atau audit dengan KAP dapat memitigasi praktik manajemen laba di perusahaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan independensi auditor, yaitu dengan memperkuat keahlian akuntansi dan/atau audit dari komite audit.

---

This study examines the effect of auditor tenure on the quality of banking financial statements in Indonesia with the expertise of the audit committee as a moderating variable. The quality of banking financial reports in Indonesia is measured by the correlation between low pre-managed earnings and discretionary loan loss provision. This study uses data from 2012 to 2019. With the robust fixed effect model method, this study shows that the longer the tenure, the lower the quality of financial reports. This can be mitigated by having an audit committee that have expertise in accounting and/or auditing. The supervision carried out by the audit committee that have expertise in accounting and/or auditing to management and the interaction of the audit committee that have expertise in accounting and/or auditing with KAP can mitigate earnings management practices in the company. This study provides recommendations to improve auditor independence, namely by strengthening the audit committee's accounting and/or auditing expertise."

"Macquarie Group Limited adalah salah satu pemimpin di industri keuangan di Australia. Layanan Perbankan dan Keuangan Macquarie adalah kategori yang memakai teknologi yang paling terdepan di antara empat kategori layanan yang ditawarkan. Mengacu pada analisis lima kekuatan Porter, klien dan pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang sedang, ancaman akan pemain baru dan pengganti tergolong lemah, dan kompetisi di industri keuangan dan perbankan tergolong tinggi. Dari empat tipe strategi bersaing Porter, Layanan Perbankan dan Keuangan Macquarie dapat dikategorikan ke dalam strategi diferensiasi terfokus. Dengan menggunakan berbagai sistem informasi yang mengintegrasi seluruh data ke dalam core banking open platform, persetujuan kredit pemilikan rumah dapat diproses dengan lebih cepat karena klien dapat memasukan data mereka sendiri dan broker dapat mengakses informasi secara real time. Selain itu, system core banking open platform dapat membantu dalam membuat keputusan operasional yang lebih baik dalam waktu dekat, meningkatkan kepuasan klien dalam jangka menengah, dan fokus ke bisnis inti serta mempersingkat proses layanan dalam jangka panjang. Mengadopsi sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam banyak level akan membantu Layanan Perbankan dan Keuangan Macquarie mempertahankan strategi kompetitifnya dengan mempertahankan klien yang loyal dan memiliki high net worth.

---

Macquarie Group Limited (MGL) is one of the leading financial services providers in Australia. Its Banking and Financial Services (BFS) is the most technologically advanced amongst the four categories of services offered. Referring to Porter's five competitive forces, BFS's customers and suppliers bargaining power are moderate, the threats of new entry and substitutes are weak, and the competition is strong. Out of Porter's four types of competitive strategies, BFS’s strategy fits best into the focused differentiation strategy. Using various information systems which integrate its data into the core banking open platform, more timely home loan processing is possible because clients can easily input their own data and the information can be accessed by mortgage brokers in real time. Other than that, the core banking open platform helps BFS to make better operational decisions in the short run, improve clients' experiences in the medium run, and to focus on its core business and streamline its services in the long run. Adopting an information system which supports multi- level decisions will help BFS maintain its competitive strategy by retaining its loyal, high- net-worth customers."

"ABSTRAKWorld Trade Organization (WTO) sebagai suatu badan perdagangan dibentukberdasarkan ide liberalisasi perdagangan internasional untuk meningkatkanperdagangan dunia, dengan perdagangan dunia yang meningkat diharapkankemakmuran umat manusia akan meningkat. WTO secara umum terbagi atas tigaperjanjian, yaitu the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), theGeneral Agreement on Trade in Services (GATS), dan Trade-Related Aspects ofIntellectual Property Rights (TRIPs). Dalam GATS, WTO mengatur tentangperdagangan jasa-jasa, salah satunya yaitu financial services atau jasa keuanganyang di dalamnya mengatur tentang jasa perbankan. Indonesia sebagai negarayang telah meratifikasi WTO dengan Undang-undang Republik Indonesia No 7tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World TradeOrganization, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perjanjianperjanjiandalam WTO, termasuk tentang jasa perbankan yang diatur dalamGATS ke dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan Indonesia.Dalam dunia perbankan, sistem perbankan terbagi dua, yaitu sistem konvensionaldan syariah, sistem perbankan syariah dewasa ini berkembang sangat pesat, dantelah menjadi salah satu pilihan transaki perbankan. GATS mengatur tentangpembukaan bank di negara-negara anggotanya dengan prinsip-prinsip nondiskriminasidan harus seliberal mungkin, namun GATS juga memberikankemungkinan negara untuk membuat Schedule of Specific Commitments (SoC)untuk menunjukkan bagaimana setiap negara anggota menerapkan kewajibanakses pasar dan perlakuan nasionalnya. Indonesia dalam SoC nya, mengatakanpembukaan bank asing syariah wajib dalam bentuk joint venture dengan lokal,dengan memungkinkan asing memiliki maksimum 99% dari modal disetor bank.Di Indonesia terdapat dua bank asing syariah yang telah beroperasi, yaituMaybank Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. Dalam pembukaan bank asingsyariah, Indonesia telah menerapkan prinsip Most-Favoured Nation dengan baik,hanya prinsip resiprositas yang belum terlaksana dengan baik. Kedepannya,Indonesia wajib mengatur ulang kebijakannya di dalam negeri dan mengadakannegosiasi dengan negara lain agar bank nasional Indonesia dapat membukacabangnya di luar negeri

---

ABSTRACTWorld Trade Organization (WTO) is an organization which was founded in thespirit of international trade liberalization with a view to improve the world trade,which consequently would improve the prosperity of mankind. Generally, WTO isbased on three agreements; the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),the General Agreement on Trade in Services (GATS), and the Trade-RelatedAspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). In GATS, WTO regulates thetrade of services; the financial services being one of them. It, furthermore,manages Indonesian banking services As a country that has ratified WTO, asstated in Law No 7 year 1994 of Republic of Indonesia on the ratification ofAgreement Establishing the World Trade Organization, Indonesia is responsible inimplementing the agreements stated in WTO; which includes the banking servicesthat is stated in GATS, into the banking law of Indonesia. The banking system isfundamentally divided into two; the conventional banking and the Islamic bankingsystem which has rapidly developed and has successfully become a choice forpeople?s banking transactions. GATS regulates the establishment of banks in itsmember countries based on the non-discriminating and liberal principles. GATS,however, offers possibilities for its member countries to form a Schedule ofSpecific Commitments (SoC) as a mean to show their market access liability andtheir national banking acts. In its SoC, Indonesia states that any foreign Islamicbanks must form a joint venture with local banks, with maximum capital of 99%.At the moment, there are two operating islamic banks in Indonesia; MaybankSyariah and Bank Muamalat Indonesia. In the establishment of islamic banks,Indonesia has applied Most-Favoured nation principle. However, the principle ofreciprocity has yet to be applied effectively. In the near future, it is hoped thatIndonesia could reconsider its national regulation, and hold negotiations with othercountries, so as Indonesia?s own banks would be able to open their branches"

"Fasilitas Pembiayaan Line Facility merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah. Dibuat dalam bentuk wa'd yang merupakan kesepakatan atau janji dari pihak bank kepada nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum o f Understcmding. Pemberian jaminan diberikan pada akta wa'd yang merupakan janji bank tersebut. Pembiayaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum. Berdasarkan ha! tersebut diatas maka terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan mengenai pemberian jaminan dalam akta wa 'd ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana efektifitas terhadap pemberian jaminan yang dilekatkan pada akta wa'd. Persoalan-persoalan tersebut diteliti dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan line faciliiy di bank syariah pemberian jaminan merupakan hal penting karena merupakan bentuk pengelolaan resiko oleh bank. Pada pembiayaan line facility pemberian jaminan dilekatkan pada akta wa 'd bukan pada pencairan akad pembiayaan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jaminan. Line facility tidak difungsikan sebagai janji yang mengikat secara moral tetapi menjadi akad pokok yang telah menimbulkan hubungan hutang piutang antara para pihak. Untuk itu perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai pembiayaan line facility dan perlu adanya pengaturan setingkat undang-undang bagi perbankan syariah dan produkproduknya agar konsep muamalah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hukum-hukum syariah di bidang muamalah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih fleksibel."

"Krisis keuangan menimbulkan dampak sosial yang besar dan terus-menerus, membuat hubungan stabilitas perbankan, kompetisi dan penetrasi bank asing menjadi penting. Perhatian utama tesis ini adalah mengenai dampak dari penetrasi bank asing dan kompetisi terhadap stabilitas industri perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan asumsi Ordinary Least Square (OLS) untuk menguji pengaruh dari penetrasi bank asing dan kompetisi terhadap stabilitas perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah 83 bank di sektor perbankan Indonesia, yang menerbitkan laporan bulanan dari tahun 2008-2013. Hasil penelitian menggunakan pendekatan Panzar-Ross menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia tergolong ke dalam kategori pasar monopolistik. Temuan lainnya menunjukkan bahwa penetrasi bank asing dan kompetisi mempengaruhi stabilitas perbankan. Penetrasi bank asing, dalam hal pembatasan masuknya bank asing yang ketat dan kompetisi memiliki efek yang cenderung membuat sektor perbankan menjadi stabil, namun persyaratan modal yang ketat cenderung melemahkan stabilitas perbankan.

---

Financial crises imposed large and persistent social costs, making the relationship of banking stability, competition and foreign bank penetration important. The main concern of this thesis is the impact of foreign bank penetration and competition on the stability of the Indonesian banking industry. This research used multiple regression analysis with assumption Ordinary Least Square (OLS) to examine the influence of foreign bank penetration and competition on the banking stability. The sample of this study consist of 83 banks in Indonesia banking sector, which were published monthly report from 2008-2013.

Using the Panzar-Rosse approach indicated that Indonesian banking industry could be cataragorized into monopolistic market. Other results show that foreign bank penetration and competition affect banking stability. Foreign bank penetration, in terms of restrictions on the entry of foreign banks were tight and competition had similar effects tended to stabilize the banking stability, but stricter capital requirements tended to destabilize the banking stability."

"Tesis ini membahas mengenai pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) terhadap Induk dan Anak Perusahaan di bidang Perbankan dan Jasa Keuangan atau kajian terkait dengan konglomerasi keuangan. Perkembangan globalisasi dalam sistem keuangan di Indonesia menyebapkan setidaknya terdapat 31 (tiga puluh satu) grup usaha di bidang perbankan dan jasa keuangan. Dalam rangka mencegah resiko sistemik dan dampak moral hazard terhadap aktivitas grup usaha jasa keuangan, OJK tengah menyiapkan pedoman, kebijakan, dan peraturan terkait dengan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan berbasis resiko. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah bagaimanakah peran OJK dalam pengawasan terintegrasi terhadap induk dan anak perusahaan di bidang perbankan dan jasa keuangan ,bagaimana arah kebijakan OJK dalam pengawasan terintegrasi terhadap induk dan anak perusahaan di bidang perbankan dan jasa keuangan, dan hubungan induk dan anak perusahaan di bidang perbankan dan jasa keuangan jika ditinjau dengan teori Piercing The Corporate Veil. Tesis ini disusun dengan dengan metode penulisan yuridis normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran OJK dalam pengawasan terintegrasi terhadap induk dan anak perusahaan di bidang perbankan dan jasa keuangan adalah salah satunya melakukan pengawasan terintegrasi terhadap induk dan anak perusahaan berbasis resiko selain itu, arah kebijakan yang akan dikelauarkan oleh OJK terkait dengan pengawasan terintegrasi adalah OJK akan mengeluarkan Peraturan OJK terkait dengan Good Corporate Governance Terintegrasi, Manajemen Resiko Terintegrasi, dan Permodalan Terintegrasi, selain itu melalui pendekatan teori Piercing The Corporate Veil terdapat perluasan tanggung jawab Induk Peusahaaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh anak-anak perusahaannya.

---

This thesis is discussed about an integrated supervision conducted by Financial Services Authority (?FSA?) on the parents and subsidiaries in banking and financial services companies or study on the financial conglomerates. The globalization of the financial system in Indonesia caused at least 31 (thirty one) business group in the fields of banking and financial services. In order to prevent the systemic risk and moral hazard effects on the activity of the financial services group's business, the FSA is preparing the guidelines, policies, and regulations relating to the supervision of financial conglomerates based on integrated risk.

The issues that will be disscussed in this thesis are, what is the FSA's role on controlling the parents and subsidiaries companies in the banking and financial services sector, what kind of the FSA's policy on controlling the parent and subsidiaries companies in the field of banking and financial services sector, and the relationship between parents and subsidiaries companies if linked with the Piercing The Corporate Veil Theory. This thesis also prepared by the yuridish normative method to generate normative descriptive analysis.

The research concludes that the FSA's role on the integrated supervision of the parents and subsidiaries companies is, OJK will conduct the supervision based on the integrated risk and OJK will issued a number policies in form of OJK?s regulations, namely Integrated Good Corporate Governance, Integrated Risk Management, and Integrated Capital Adequacy Ratio regulations, further through the Piercing The Corporate Ve4il approach the Parents Company is liable for the action conduct by its subsidiaries."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian keuangan yang diukurberdasarkan pengalaman di bidang akuntansi, supervisi dan keuangan terhadapmanajemen laba dengan peran status (lulusan universitas elit, tingkat gelarpendidikan, dan kepemimpinan ganda) sebagai variabel moderasi. Manajemenlaba diukur dengan menghitung abnormal akrual menggunakan model Kasznik(1999). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keahlian keuangan komite audit tidak terbukti mempengaruhi manajemen laba. Peran status komite audit yang lebih tinggi dibandingkan status manajemen juga tidak terbukti dapat memperkuat pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap manajemen laba.

---

, The aim of this research is to examine the impact of financial expertise audit

committee measured by audit committee experience in accounting, supervision,

financial on earnings management with the role of status (elite university, degree

education, and multiple directorship) as a moderating variable. This research use

measurement discretionary accruals for earnings management with use model

Kasznik (1999). The result of this research shows that audit commite financial

expertise has no significant impact on earnings management. Audit committee

status higher in management status also relatively no influence the impact of

financial literacy audit committee and earnings management.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tenure audit dan rotasi auditor terhadap kualitas audit, pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit, serta pengaruh moderasi ukuran KAP terhadap hubungan tenure audit dan kualitas audit. Tenure audit dibedakan menjadi tenure KAP dan tenure audit partner (AP). Rotasi auditor dibedakan menjadi rotasi KAP dan rotasi audit partner (AP). Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 hingga 2011, kecuali perusahaan yang bergerak di industri keuangan. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan kualitas laba dengan menggunakan tingkat akrual diskresioner (Kasznik, 1999). Tenure KAP dan rotasi KAP terbukti tidak berpengaruh kuadratik terhadap kualitas audit. Tenure AP dan rotasi AP juga tidak terbukti memiliki hubungan kuadratik dengan kualitas audit. Ukuran KAP terbukti berpengaruh positif secara langsung terhadap kualitas audit. Ditemukan pula bahwa pengaruh ukuran KAP memoderasi hubungan antara tenure AP dan kualitas audit. Akan tetapi, tidak ditemukan adanya pengaruh ukuran KAP dalam memoderasi hubungan antara tenure KAP dan kualitas audit. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pengkajian lebih lanjut terkait efektivitas peraturan yang membatasi tenure audit.

---

This research aims to examine the effect of audit tenure and auditor rotation on audit quality, the effect of audit firm size on audit quality, and the moderating effect of audit firm size on the relationship between audit tenure and audit quality. Audit tenure refers to audit firm tenure and audit partner tenure. Auditor rotation refers to audit firm rotation and audit partner rotation. The research samples are public companies that are listed in Indonesia Stock Exchange during 2004-2011 periods exclude the companies in financial industry. Audit quality?s proxy is earnings quality which is measured by the level of discretionary accrual (Kasznik, 1999). This research finds that audit firm tenure and audit firm rotation have no effect on audit quality. Audit partner tenure and audit partner rotation also have no effect on audit quality. There is a positive of audit firm size on audit quality. But, the evidences that support the moderating effect of audit firm size on the relationship between audit firm tenure and audit quality are insufficient. In the other hand, moderating effect of audit firm size on the relationship between audit partner tenure and audit quality shows that the engagement with Big X auditor will give a positive impact on audit quality. The results of this research show that the regulation that limits the audit tenure is a subject of further evaluation."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah reviu atau audit berpengaruh terhadap konten informasi laporan keuangan interim dan apakah ukuran auditor memperkuat pengaruh antara reviu atau audit terhadap konten informasi laporan keuangan interim di Indonesia. Konten informasi diproksikan oleh AVAR abnormal return volatility dan AVOL abnormal trading volatility. Dari hasil regresi menggunakan 3.234 laporan keuangan dari tahun 2013-2016, penulis menemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara reviu atau audit dengan konten informasi dari laporan keuangan interim yang diproksikan oleh AVAR, namun tidak pada AVOL. Kualitas audit dapat memperkuat pengaruh reviu atau audit terhadap konten informasi laporan keuangan interim yang diproksikan oleh AVOL, namun tidak pada AVAR. Hal ini menunjukkan ukuran KAP dapat meningkatkan kualitas audit yang memberi sinyal positif kepada investor. Teori mengatakan bahwa reviu atau audit dapat mempengaruhi konten informasi dari laporan keuangan interim melalui assurance value dan nilai signaling. Penelitian ini menemukan bahwa reviu atau audit mempengaruhi konten informasi dari laporan keuangan interim melalui nilai signaling, bukan melalui assurance value. Penelitian ini juga menemukan bahwa audit memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada reviu atas laporan keuangan interim.

---

This study aims to examine whether review audit have impact on the information content of interim financial statements and whether the auditor size strengthens the relationship between review audit with the information content of interim financial statement in Indonesia. Information content proxied by AVAR abnormal return volatility and AVOL abnormal trading volume volatility. Regression using 3.234 interim financial report from 2013 2016, we found that there is a positive significant relationship between review audit with the information content of interim financial statements that proxied by AVAR and not for AVOL. Audit quality strengthens the impact of reviews or audits of the interim financial information information content, which is proxied by AVOL, but not for AVAR. This shows the size of KAP can improve audit quality that gives a positive signal to investors. Theories said that the review audit may affect the information content of the interim financial statements through assurance value and signaling value. This research found that reviews audits affect the information content of interim financial statements through signaling value, not through assurance value. It means that review audit on interim financial reporting is only as a signalling value, not as assurance value. This research also find that audit have higher level of confidence than review of interim financial reporting."

"Tesis ini membahas bagaimana pengaruh kemajuan sektor perbankan baik bagi penurunan tingkat kemiskinan Indonesia, di satu sisi dengan membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi di sisi lainnya melalui tersedianya kredit yang sesuai dengan masyarakat miskin. Dengan kemajuan sektor perbankan maka tabungan dapat dimobilisasi dan uang dapat dialokasikan ke hal-hal yang lebih produktif, baik dengan peningkatan modal fisik maupun meningkatnya produktivitas dari modal fisik. Efek menetes ke bawah dari perubahan kelembagaan dan keekonomian yang disebabkan oleh kemajuan sektor perbankan membawa perubahan yang lumayan komplek terhadap kondisi kehidupan masyarakat miskin. Pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 1997 - 2000, yang juga menghantam sektor perbankan membawa pengaruh sangat buruk terhadap kondisi kemiskinan, dan menahan pengaruh positif yang diakibatkan kemajuan sektor perbankan yang sebelumnya telah berhasil mereduksi jumlah penduduk miskin. Hipotesis mengenai kemajuan sektor perbankan dan dampak krisis keuangan selama periode 1971 ? 2009, telah membawa pelajaran langsung yang sangat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan.

---

This thesis investigates how banking development is beneficial to the reduction of Indonesian?s poverty, on the one hand by promoting growth and in the other hand directly by providing affordable loan. Banking Sector Development (BSD) mobilizes saving and allocates capital to more productive uses, both of which help increase the amount of physical capital and its productivity. The trickle-down effect of economic and institutional changes brought by BSD became more complex effect on living condition of the poor. At the same time, however, financial instability in 1997 - 2000 which accompanies financial development is disadvantageous to the poor and dampens the positive effect of banking development on the reduction of poverty. The hypothesis is tested successfully on Indonesia over the period 1971 till 2009, resulting in straightforward policy implication."