Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai penelitian telah mempelajari pengaruh dari kebijakan perdagangan terhadap investasi asing langsung dan pemahaman sekitar topik ini telah berkembang pesat. Sebagian dari perkembangan ini mengakibatkan topik ini semakin “tangguh” dan karenanya rentan terhadap berbagai pengukuran teori dan ide yang sama, serta hasil yang bertentangan. Studi ini secara sistematis dan kritis meninjau literatur yang relevan tentang pengaruh kebijakan perdagangan dan investasi asing langsung. Saya mengidentifikasi kesenjangan yang ada, temuan baru, dan arah penelitian di masa depan berdasarkan 30 artikel yang diterbitkan dalam 23 Jurnal.

---

Numerous research studies have studied the impact of trade policies on FDI and comprehension surrounding this topic has developed considerably. Part of the development has resulted in the topic becoming more “resilient” and thus vulnerable to multiple measurements of the same theories and ideas, as well as to conflicting results. This study systematically and critically reviews relevant literature on the effect of trade policies and FDI. I identified existing gaps, new findings, and future research directions based on 30 articles published in 23 Journals."

"ABSTRAKThis study contributes to estimating and analyzing the sectoral impact of exchangerate uncertainty in East Asia towards Indonesia?s trade and FDI Inflow after thecollapse of Bretton Woods system. Having samples of annual bilateral trade betweenthe year 1996-2010. The gravity model is used as a measure of bilateral trade and FDIinflow. Also, using panel data, the research reveals that exchange rate uncertainty inEast Asia has positive impact on five sectors of trade and four sectors of FDI Inflow.In parallel, it also discourages five sectors of trade and four sectors of FDI Inflowdepends on the elasticity of the sector which is affected by risk, reliant on naturalresources, trade in every sector and government exposure.

---

ABSTRACTPenelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkirakan dan menganalisa dampaksektoral ketidakpastian nilai tukar di Asia Timur terhadap perdagangan dan arusmasuk investasi asing langsung di Indonesia setelah runtuhnya sistem BrettonWoods. Dengan sampel terdiri dari perdagangan bilateral tahunan antara tahun 1996-2010. Model gravitasi digunakan sebagai ukuran perdagangan bilateral dan arusmasuk FDI. Kemudian dengan menggunakan data panel, penelitian mendapatkanhasil bahwa ketidakpastian nilai tukar di Asia Timur memiliki dampak positif padalima sektor perdagangan dan empat sektor investasi asing langsung. Di sisi lain, iajuga berpengaruh negatif terhadap lima sektor perdagangan dan empat sektorinvestasi asing langsung tergantung kepada elastisitas sektor yang dipengaruhi olehrisiko pada sektor, ketergantungan pada sumber daya alam, perdagangan di setiapsektor dan paparan pemerintah."

"Kelangkaan sumber-sumber permodalan domestik mengakibatkan investasi asing menjadi salah satu motor pembangunan di negara-negara berkembang. Kebijakan ekonomi luar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang investasi asing tentu akan mempengaruhi arus modal yang masuk. Semakin menarik insentif yang diberikan, semakin besar pula minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Berkaitan dengan kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing, maka dalam penelitian ini akan diamati bagaimana perbandingan faktor internal dan eksternal mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing pada masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1957) dan masa awal Orde Baru (1967-1974). Faktor internal yang mempengaruhi adalah adanya pendukung paham liberal dan nasionalis serta kondisi perekonomian pada masa itu, sementara faktor eksternalnya adalah adanya lembaga keuangan internasional. Adanya saling mempengaruhi atas berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi perubahan arah kebijakan investasi asing di Indonesia pada kedua masa tersebut.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai kebijakan perekonomian termasuk pula kebijakan investasi asing, pengaruh lembaga keuangan internasional dan perubahan kebijakan investasi asing diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal jumal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian. Pada akhir penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia di bidang investasi asing pada masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1957) dan masa awal Orde Baru (1967-1974) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adanya pegaruh dari faktor internal dan eksternal ini menyebabkan bahwa meskipun pada awal pengakuan kedaulatan dan masa awal Orde Baru Indonesia sama-sama mengalami permasalahan ekonomi yang serius dan membutuhkan dana untuk perbaikan ekonominya, namun kebijakan ekonomi luar negeri di bidang investasi yang dikeluarkan Pemerintah pada kedua masa itu sangat berbeda."

"Penanaman Modal Asing PMA secara langsung atau lebih dikenal Foreign Direct Investment FDI menjadi sumber pembangunan ekonomi, industrialisasi, pendapatan dan pertumbuhan tenaga kerja pada negara-negara berkembang OECD, 2009, termasuk Indonesia. Karena pentingnya FDI untuk meningkatkan pertumbuhan angka tenaga kerja secara langsung melalui pembangunan industri-industri baru, serta adanya hubungan antara FDI dan angka tenaga kerja, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan penyerapan FDI. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa peran FDI pada tenaga kerja di 9 Sembilan sektor ekonomi di Indonesia dari tahun 2001 ndash; 2014. Penelitian ini menggunakan analisa data panel dari 9 Sembilan sektor ekonomi, model fixed effect terpilih menjadi model terbaik setelah diuji menggunakan uji Hausman. Hasil pada model fixed effect menunjukkan FDI memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 0.079 pada 9 sembilan sektor ekonomi. Penerapan peraturan tentang investasi secara nasional di Indonesia juga berdampak positif pada peningkatan tenaga kerja di Indonesia.

---

Foreign Direct Investment FDI becomes a source of economic development, industrialization, income and employment growth for the developing countries OECD, 2009, especially Indonesia. Regarding the importance of FDI to increase the employment directly by setting up new industries and the relationship between FDI and employment rate, the Indonesian government initiates to attract more FDI. Therefore, this study will analyze the role of FDI in the employment of 9 nine economic sectors in Indonesia during 2001 ndash 2014. The analysis employs panel data from these 9 nine economic sectors, and the fixed effects FE model has been chosen as the best by the Hausman test. The results suggest FDI has a positive and significant effect on increasing the employment rate as much as 0.079 in the 9 nine economic sectors. Indonesia rsquo s investment regulation implementation also positively impacts the rise of employment rate in the country."

"ABSTRAKSetelah masuknya China ke WTO, gelombang penanaman modal asing langsung (FDI) ke China menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga, khususnya ASEAN. Penelitian ini menguji apakah FDI ke China telah menggeser FDI yang seharusnya ke negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini mengamati efek dari ASEAN-China Free Trade Area pada FDI ke negara-negara ASEAN. Makalah ini menggunakan estimasi fixed-efect untuk menguji pengaruh dari FDI ke China pada FDI ke negara-negara ASEAN. Kami menemukan bahwa ada sedikit bukti bahwa FDI ke China datang dengan mengorbankan FDI ke negara-negara ASEAN. Kami juga menemukan bahwa perjanjian ACFTA tampaknya tidak berpengaruh pada arus masuk FDI ke negara ASEAN. Kami menyimpulkan bahwa keuntungan lokasi merupakan penentu utama FDI ke negara-negara ASEAN, khususnya risiko dan upah efisien tiap negara.

---

ABSTRACTAfter China’s assessment to the WTO, the surge of FDI to China raises concerns from neighbouring countries, especially the ASEAN. This study examines whether FDI to China crowds out FDI to the ASEAN economies. Furthermore, it also observes the effect of the ASEAN-China Free Trade Area on FDI to the ASEAN countries. This paper uses fixed-effect estimation to examine the effect of FDI to China on FDI to the ASEAN countries. We find that there is little evidence that FDI to China comes at the expense of FDI to the ASEAN countries. We also find that the ACFTA agreement seems to have no effect on FDI inflows to the ASEAN economies. We conclude that location advantages are main determinants of FDI to the ASEAN countries, in particular the country risk and efficiency wage."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah perjanjian penghindaran pajak berganda P3B memberikan pengaruh terhadap investasi asing langsung FDI di Indonesia, kemudian apakah penambahan P3B akan meningkatkan investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia, serta ingin melihat faktor apa saja selain P3B yang memiliki pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia, dan apakah P3B merupakan faktor utama yang paling berpengaruh. Penelitian ini menggunakan sample sejumlah data P3B Indonesia dengan mitra dari negara-negara maju dalam kurun periode 1990 sampai dengan 2014. Pengolahan data menggunakan analisis regresi OLS dengan data time series yang struktur datanya merupakan nilai variabel-variabel pada waktu yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan P3B akan meningkatkan aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia, sehingga hal ini berarti juga bahwa P3B memberikan pengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Selain itu, faktor PDB per Kapita, resource rent, dan kondisi politik juga mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia, namun P3B merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap FDI di Indonesia.

---

This study aims to examine whether the agreement on avoidance of double taxation P3B give an effect to foreign direct investment FDI in Indonesia, and then whether the addition of P3B will increase foreign direct investment into Indonesia, and want to see what factors besides P3B who have influence on foreign direct investment in Indonesia, and whether P3B are the main factors that most influence the FDI. This study uses a number of data samples P3B Indonesia with partners from the developed countries within the period of 1990 till 2014. Data is processed with regression analysis approach, and the type of data use is time series structure. The results of this study show that the addition of P3B will increase the flow of foreign direct investment into Indonesia, so this means also that P3B influence on foreign direct investment in Indonesia. In addition, the GDP factor per capita, resource rent, and political conditions also affect foreign direct investment in Indonesia, as well as P3B have been the main factors that most influence on FDI in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisa peran penanaman modal asing (PMA) dari Korea terhadap perdagangan intra-industri (IIT) Indonesia dan Korea untuk produk manufaktur pada kurun waktu 2000-2013. Menggunakan data tahunan dari World Integrated Trade Solution (WITS) pada level produk SITC Rev.3, didekomposisi IIT ke dalam 3 kelompok yaitu horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), dan lower vertical IIT (lower VIIT) sesuai Ito dan Okubo (2012). Memanfaatkan data agregasi terkecil, unit value dijadikan proksi pengelompokkan kualitas, hal yang sulit dilakukan dengan agregasi terbesar walaupun yang didapatkan adalah rata-rata harga tahunan. Hasil penelitian menunjukkan PMA Korea secara positif dan signifikan mempengaruhi indeks IIT. Terkait dengan AKFTA, terjadi peningkatan pada lower VIIT namun penurunan indeks IIT.

---

ABSTRACT

This thesis aim to analyze the role of Korea?s Foreign Direct Investment in Indonesia and its effect to the extent of intra-industry trade between Korea and Indonesia on manufacture products during the period 2000-2013. Using World Integrated Trade Solution data at the level of SITC Rev. 3, trade is decomposed into 3 group of quality: horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), and lower vertical IIT (lower VIIT) in Ito and Okubo (2012). The results in general shows inter industry trade dominates with share of more than 80% of trade. The decomposition of Grubel-Lloyd index into the three intra-industry groups support the notion that the intra-industry trade rose after ASEAN-Korea Free Trade (AKFTA) particularly for the human capital and technology intensive products. Korea?s FDI inflow to Indonesia also shows a positive impact on IIT index of manufacture sector. We agree that AKFTA may bring more imports to Indonesia leading to increase intra-industry trade in lower vertical group."

"Due to the lack of internal finance, a country might need a foreign investment. It also happens to Indonesia that is not recovery from its economic problems up to now. One of the solutions to this condition is by giving Foreign Direct Investment (FDI). By FDI it is hoped that it can employ a lot of people, and it can reduce the unemployment rate in this country, as a result it can increase the welfare of society.This study will focus on the relation between the given PPh incentives and Japanese Investor behavior in investing its fund, elaborate and analyze Japanese Investor to tax incentives given, and research, formulate and make the analysis on which tax incentive is the best way in inviting Japanese direct investor.This thesis is analytical descriptive which uses qualitative method by scrutinizing data in the form of information, theory from library research, then by analyzing the data to solve the formed case, so that conclusion can be drawn and suggestions and understanding to the influence in giving incentive to foreign direct investment can be given.The references theory in this research is one instrument to invite Japanese direct investment by giving tax incentive. However, tax administration is the key on the success of tax policy.It can be concluded that PPh facility given to tax payers in Indonesia who invest in certain business and area is quite good, in the result of the decrease of netto 30% (thirty percent) as the highest, quicken reduction and amortization, longer loss compensation and given PPh to the dividend as in Article 26 to 10% (ten percent), except if the valid tariff to the tax agreement is lower. Japanese Investors accept this facility positively, but they say it is more interesting if those tax facilities are followed by administration tax which gives law assurance.Tax incentive given by tax law is quite interesting for the Japanese investors to invest in Indonesia, but the regulations do not give the law assurance, they who have the license hope that they will be given the tax incentive as stated in the law, furthermore, it is suggested that the government not only faces on tax incentive to invite foreign direct investment but also is concern on the law assurance, security, eliminating high economy cost and improving infrastructure. Arranged and good tax administration will give law assurance and security to the investors. Furthermore, the license to foreign investors and the given PPh facilities are managed by one institution under one roof."

"Sastra dalam pengembangan ekonomi terkait Investasi Asing Langsung (FDI) telah banyak diteliti oleh para sarjana, sebagian besar menggunakan data pemotongan lintang atau data rangkaian waktu, namun penelitian mengenai data panel yang melibatkan faktor determinan FDI terhadap sektor dan wilayah secara keseluruhan belum banyak dilakukan. Penelitian ini menguji dampak investasi langsung asing terhadap pertumbuhan pertanian di 15 Negara Asia menggunakan metode efek tetap dan efek acak serta diuji dengan uji Hausman menggunakan data sampel dari tahun 1990 hingga 2019. Ditemukan bahwa FDI memiliki hubungan positif dan signifikan dengan nilai tambah pertanian. Namun, FDI melalui perkembangan keuangan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap nilai tambah pertanian. Ditemukan pula bahwa inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pertanian, sementara formasi modal bruto dan tetap memiliki dampak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan pertanian. Di sisi lain, keterbukaan perdagangan memiliki dampak negatif namun tidak signifikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan kepada pembuat kebijakan adalah menciptakan kebijakan yang dapat menstabilkan tingkat inflasi serta meringankan kebijakan yang dapat menghambat keterbukaan perdagangan.

---

Literature in the economic development regarding FDI have been widely studied by scholars, mostly used either cross-section or time series data, a panel-data on the determinants of FDI and towards the sectoral region, on the other hand, is understudied. This study examines the impact of foreign direct investment on agriculture growth in 15 Asian Countries using a fixed effect and random effect and further tested with the Hausman test on the sample data ranging from 1990-2019. It is found that FDI has a positive relationship and significant relationship with agriculture value added. However, FDI through financial development has a negative and significant impact on agriculture value added.  It is also found that inflation has a negative and significant impact on agriculture growth while gross and fixed capital formation is found to be significant and positively impacts agriculture growth. On the other hand, trade openness has a negative but non-significant impact. Therefore, a recommendation is for policy maker to create a policy that could stabilize the inflation rate and ease the policy that could inhibit trade openness. "

"Terlepas dari peran penting putusan arbitrase dan kesetaraannya dengan putusan pengadilan, penegakan dalam praktis dan pelaksanaan putusan ini menghadapi tantangan berat, khususnya dalam konteks keterlibatan negara berdaulat. Pihak negara sering mengajukan argumen yang menentang yurisdiksi arbitrase atau menegaskan hak untuk pengabaian, memerlukan panduan yang tepat yang berasal dari ketentuan undang-undang yang menghindari ambiguitas dan bias, memohon kekebalan kedaulatan mereka sebagai perisai terhadap penegakan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Studi ini secara komprehensif menganalisis interaksi rumit antara sistem pengadilan nasional dan proses ISDS. Menggunakan pendekatan studi kasus yang mencakup yurisdiksi hukum umum seperti Australia, Hong Kong, dan Kanada, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengadilan nasional dengan sistem hukum yang berbeda menyelaraskan kerangka hukum mereka dengan tujuan dan tujuan mendasar arbitrase ICSID. Temuan penting dari penyelidikan ini menekankan pentingnya keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, yang bergantung pada kejelasan dan integritas peraturan arbitrase itu sendiri.

---

Despite the vital role of arbitration awards and their equivalence to court judgments, the practical enforcement and execution of these awards encounter formidable challenges, particularly in the context of sovereign state involvement. State parties often raise arguments contesting the arbitration jurisdiction or asserting entitlement to waivers, necessitating precise guidance derived from statutory provisions that avoid ambiguity and bias, invoking their sovereign immunity as a shield against the enforcement and execution of arbitration awards. This study comprehensively analyses the intricate interplay between national court systems and ISDS processes. Employing a case study approach encompassing common law jurisdictions such as Australia, Hong Kong, and Canada, this research explores how national courts with distinct legal systems align their legal frameworks with the ICSID arbitration's fundamental objectives and purposes. A salient finding of this investigation emphasizes the essentiality of justice for the parties involved, which hinges on the clarity and integrity of the arbitration rules themselves."