Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) semakin berkembang selain didorong oleh potensi energi surya yang melimpah juga didorong oleh harga modul surya yang semakin turun. PLTS Apung merupakan salah satu teknologi PLTS yang memiliki potensi besar di Indonesia, karena 2/3 luas Indonesia adalah perairan. Melihat perkembangan dan potensi PLTS Apung di Indonesia, perlu dibuat standar nasional karena masih banyak tantangan dalam penerapannya seperti ketidakpastian dampaknya terhadap lingkungan, kompleksitas dalam perancangan dan pengoperasian PLTS Apung di atas air. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas kebutuhan Standar Nasional PLTS apung di Indonesia sehingga hasilnya akan dibuat rekomendasi kerangka standar nasional. Terdapat 3 kriteria tujuan standardisasi nasional yaitu Jaminan Mutu, efisiensi dan perlindungan konsumen, produsen dan lingkungan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode SWOT untuk mengetahui kelemahan dan tantangan PLTS Apung di Indonesia dan metode AHP untuk menentukan urutan prioritas kebutuhan Standar Nasional PLTS apung, sehingga hasilnya akan digunakan untuk menyusun rekomendasi standar. Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai referensi dalam mendukung program pengembangan PLTS Terapung di Indonesia sehingga memudahkan pemerintah dan pemangku kepentingan menentukan strategi dan arah kebijakan. Dari hasil analisis AHP diperoleh kesimpulan bahwa prioritas standar nasional PLTS apung yang dibutuhkan di Indonesia saat ini adalah standar kajian kelayakan, sistem design dan ketahanan dan keamanan komponen, sehingga rekomendasi kerangka standar nasional dibahas dalam penelitian ini. 

---

Solar power plant technology is growing rapidly, apart from being driven by the abundant potential of solar energy, it is also driven by the decreasing price of solar modules. Floating PLTS is one of the solar power plant technologies that have great potential in Indonesia, because 2/3 of Indonesia's area is water. Seeing the development and potential of floating solar power plants in Indonesia, it is necessary to make a national standard because there are still many challenges in its implementation such as the uncertainty of its impact on the environment, complexity in the design and operation of floating solar power plants on water. This study aims to determine the priority needs of the National Standard for floating solar power plant in Indonesia so that the results will be made recommendations for the national standard framework. There are 3 criteria for national standardization, namely Quality Assurance, efficiency, and protection of consumers, producers, and the environment. Therefore, this study uses the SWOT method to determine the weaknesses and challenges of Solar power plants in Indonesia and the AHP method to determine the order of priority for the needs of the National Standard for PV mini-grid, so that the results will be used to develop standard recommendations. The results of this research will be used as a reference in supporting the Floating solar power plant program in Indonesia, making it easier for the government and stakeholders to determine strategies and policy directions. From the results of the AHP analysis, it was concluded that the priority national standards for floating solar power plants needed in Indonesia today are standards for feasibility studies, system design, and component resilience and safety, so that recommendations for the national standard framework are discussed in this study. "

"Menurut data dari United Nations Development Program (UNDP), perairan Indonesia merupakan habitat bagi 76% terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Menurut data Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia, jumlah potensi ikan di lautan Indonesia adalah sebesar 12,54 juta ton pertahun. Namun, Indonesia masih belum bisa memanfaatkan potensi tersebut karena jumlah produksi perikanan tangkap di Indonesia masih sebesar 6,83 ton per tahun. Salah satu alat tangkap perikanan di Indonesia adalah bagan apung yangmemiliki produktivitas yang baik untuk menangkap ikan. Selain itu, SDA nonhayati Indonesia pun melimpah,seperti minyak bumi misalnya. Namun, Ilmuwan memprediksi bahwa energi minyak bumi Indonesia tersebut akan habis pada 2030. Jika Indonesia masih bergantung kepada energi fossil tersebut dan tidak mencari energi alternatif, maka dikhawatirkan Indonesia tidak siap menghadapi kehidupan yang akan mendatang. Selain ketersediannya mulai menipis, energi fossil pun memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Menurut Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC), 1 liter BBM jenis premium dapat menghasilkan 2,35 Kg gas CO2. Jika satu bagan Apung berukuran 10 meter x 9 meter membutuhkan 1.907 Liter selama setahu, maka gas CO2 yang dihasilkan sebesar 4.481 Kg. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi tersebut adalah dengan cara mengganti BBM menjadi tenaga surya yang ramah terhadap lingkungan. Selain itu, penggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pun lebih menguntungkan daripada pembangkit listrik generator set dalam jangka waktu minimal 4 tahun.

---

According to data from the United Nations Development Program (UNDP), Indonesian waters are a habitat for 76% of the world's coral reefs and 37% of reef fish. According to data from the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the potential number of fish in Indonesia's oceans is 12.54 million tons per year. However, Indonesia is still unable to exploit this potential because the amount of capture fisheries production in Indonesia is still 6.83 tons per year. One of the fishing gear in Indonesia is a floating fishing platform that has good productivity for fishing. In addition, Indonesia's non-biological natural resources are abundant, such as petroleum for example. However, scientists predict that Indonesia's petroleum energy will run out by 2030. If Indonesia still relies on fossil energy and does not look for alternative energy, then it is feared that Indonesia is not ready to face life to come. In addition to its diminishing availability, fossil energy also has a bad impact on the environment. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 1 liter of premium fuel can produce 2.35 kg of CO2 gas. If a floating meter measuring 10 meters x 9 meters requires 1,907 liters for one year, the CO2 gas produced is 4,481 kg. One effort that can be done to reduce these emissions is by replacing fuel into solar power that is friendly to the environment. In addition, the use of solar power plants is more profitable than generating sets for a minimum of 4 years."

"Sistem photovoltaic yang sering digunakan terdiri dari koneksi jaringan dikarenakan kehandalan dan efisiensinya. Permasalahan yang ada pada saat ini adalah, bagaimana cara mendapatkan sebuah sistem yang dapat menyediakan tenaga yang cukup dengan kondisi optimal dan menyediakan performa yang tinggi dalam jangka waktu tertentu. Pembelajaran dibawah ini merupakan sebuah sistem sejejeran photovoltaic terkoneksi dengan jaringan yang didesain menggunakan software PVsyst. Studi berikut fokus pada produksi sistem, rugi-rugi daya keluaran, rasio performa dan energi keluaran dari sistem, mengatur tipe lapangan, menyeketsa kurva distribusi daya dan distribusi temperatur. Hasilnya adalah PLTS sebesar 2162 kWp dapat dibangun di atas Bangunan. Energi yang terbangkitkan dari PLTS adalah sebesar 2782 MWh/tahun, dengan Performance Ratio (PR) sebesar 0.741. Memiliki Net Present Value (NPV) sebesar Rp 5,278,962,325.23, serta periode pengembalian investasi selama 18 tahun apabila implementasi dilakukan pada 2022.

---

Photovoltaic systems that are often used consist of network connections due to their reliability and efficiency. The problem nowadays is how to get a system that can provide sufficient power with optimal conditions and high performance in a short period of time. The study below is about a photovoltaic system that is connected to the network designed using PVsyst software. The following study focuses on the production of the system, power output losses, performance and energy output ratio of the system, field type setting, sketching power distribution curves, and temperature distribution. The result is that 2162 kWp can be built on the roof of the building. The power that is generated from the solar power plant is 2782 MWh/year with a Performance Ratio (PR) of 0,741. It has a Net Present Value (NPV) of Rp 5,278,962,325.23 and 18-year return on investment period if the implementation is carried out in 2022."

"Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang tersedia melimpah dan ramah lingkungan terutama di negara tropis. Penggunaan pembangkit listrik tenaga surya semakin bervariasi, baik dalam bentuk pembangkitan besar-besaran di daerah yang luas dan terpencil maupun di tempat-tempat umum yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik yang praktis. Pada penelitian ini dilakukan simulasi perancangan PLTS on-grid di Kantin Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan pengujian dengan 2 metode yang berbeda. Metode pertama adalah perancangan berdasarkan beban harian pada kantin on-grid dan cadangan baterai on-grid, yang kedua adalah pemanfaatan area yang dapat dipasang panel surya on-grid dan baterai cadangan on-grid. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kelayakan teknis dan ekonomis dari rancangan ini. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa metode perancangan PLTS berdasarkan on-grid area yang tersedia menghasilkan tingkat keandalan ekonomi yang paling baik, dimana sistem ini dapat memberikan kontribusi penyediaan energi listrik sebesar 68,98% dari beban hari kerja dan 182,18%. dari beban. hari libur, dan dapat menghasilkan potensi energi sebesar 16.063 kWh per tahun.

---

Solar energy is one of the renewable energy sources that is abundantly available and environmentally friendly, especially in tropical countries. The use of solar power plants is increasingly varied, both in the form of large-scale generation in large and remote areas and in public places with the aim of reducing dependence on practical electricity generation. In this study, a simulation of the on-grid PV mini-grid design was carried out at the Canteen of the Faculty of Engineering, University of Indonesia by testing with 2 different methods. The first method is a design based on the daily load on the on-grid canteen and on-grid battery backup, the second is the utilization of the area that can be installed on-grid solar panels and on-grid backup batteries. This study aims to see the level of technical and economic feasibility of this design. From the results of the analysis, it can be concluded that the PLTS design method based on the available on-grid area produces the best level of economic reliability, where this system can contribute to the supply of electrical energy by 68.98% of the workday load and 182.18%. from the load. holidays, and can generate energy potential of 16,063 kWh per year."

"Tesis ini membahas kajian model bisnis jual beli listrik on-grid yang sejalan dengan regulasi dan kondisi di Indonesia untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diharapkan bisa membangkitkan minat masyarakat atau swasta untukmembangun dan meringankan beban PLN yang memiliki keterbatasan dalampenyediaan listrik untuk seluruh rakyat Indonesia.Tesis ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan berbagai batasan untukmemberikan kejelasan atas cakupannya.Beberapa kajian dilakukan atas model bisnis PLTS dan perubahannya yang mungkindilakukan untuk model bisnis yang lebih prospek. Dengan memakai PerangkatEvaluasi Model Bisnis (PEMB) dan menerapkan Strategi Samudera Biru, diajukanperubahan model bisnis yang bisa dikembangkan di Indonesia, meliputi penghapusanpower wheeling, regulasi atas TKDN dalam tahap rantai suplai, infrastruktur menjaditanggung jawab PLN, tingkat inflasi (inflation rate) perlu dihitung dalam modelfinansial, asuransi untuk menggantikan extra account yang harus disetor pengembang,FiT yang perlu berlaku untuk semua kementerian dengan acuan tarif plafon, atributpasar seperti kredit energi terbarukan surya (S-REC/solar renewable energy credits)yang perlu diregulasikan dan pembebasan lahan yang diharapkan menjaditanggungjawab pemerintah daerah.Perubahan model bisnis harus terus dilakukan sejalan dengan perubahan kondisi, baikitu kondisi ekonomi, teknis dan infrastruktur maupun regulasi.

---

This tesis is discussing about the power purchase business model review on which in

line with regulations and conditions in Indonesia for distributed PV Solar Power

Generation and is expected to generate public or private interest to build and ease the

burden of PLN that have limitations in providing electricity to the entire people in

Indonesia.

This tesis is a qualitative descriptive study with a variety of constraints to provide

clarity on the scope.

Some review is conducted on the solar PV model business and its changes that may

be applied for more prospective business model. Using the Business Model

Evaluation Tools (BMET) and applying Blue Ocean Strategy, it is proposed that

business model change can be thrived in Indonesia include the elimination of power

wheeling, regulation of local content in the stage of the supply chain, infrastucture

become the responsibility of PLN, inflation rate should be calculated in financial

model, insurance to replace the extra accounts that must be paid by the developer,

feed-in tariff need for all ministries with ceiling tariff as reference, regulations for

market atributes like solar renewable energy credits (SREC) and land acquisition

become the responsibility of local government.

Business model change shall be done in line with the conditions change, by the

economic condition, technical concerns, infrastructure and regulation."

"Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan capaian bauran energi nasional dari sektor energi baru terbarukan khususnya dibidang energi surya, pada tahun 2020 pemerintah telah melakukan pembangunan PLTS rooftop di beberapa gedung usulan pemerintah daerah yang meliputi gedung perkantoran, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Penelitian ini mengambil 12 gedung pada paket pekerjaan pertama yang beratapkan datar dengan kapasitas 25 kWp dan 50 kWp sebagai obyek penelitian untuk menganalisi dampak keteknikan dan ekonomi akibat pengunaan dan perubahan tilt modul PV. Nilai investasi Rp/kWp pada kapasitas terpasang 25 kWp nilai tertinggi dimiliki oleh Gedung Islamic Center sebesar Rp. 16.458.600 dan 50 kWp dimiliki gedung RSUD Ternate dengan nilai Rp. 15.275.750 dimana faktor lokasi menjadi salah satu penyebab tingginya nilai investasi tersebut. Dari penelitian ini didapatkan bahwa nilai PVout yang dihasilkan per tahun dengan penggunaan tilt optimum pada aplikasi GSA sebesar 647.830 kWh lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil simulasi PVSYST sebesar  630,342 kWh dan pada penggunaan tilt sebesar 150 didapatkan output total PLTS rooftop sebesar 615.039 kWh dengan nilai NPV terbesar terletak pada gedung Bupati Sumenep sebesar Rp. 634.312.639 dengan  PBP terkecil selama 6.7  tahun  dan ROI sebesar 250.1 %. Penurungan emisi CO2 (PEy) untuk simulasi dengan pada tilt 150 didapatkan nilai sebesar  477,94 tCO2 sedangkan pada tilt optimum sebesar 481,33 tCO2.

---

As a form of government commitment in increasing the achievement of the national energy mix from the renewable energy sector, especially in the field of solar energy, in 2020 the government has carried out the construction of PLTS Rooftop in several local government buildings which include office buildings, hospitals, schools, places of worship and other public facilities. spread over several regions in Indonesia. This research sampled 12 buildings in the first work package with a flat roof with a capacity of 25 kWp and 50 kWp as research objects to analyze the technical and economic impacts of using and changing the tilt of the PV module. The investment value of Rp/kWp at an installed capacity of 25 kWp, the highest value was obtained at the Islamic Center Building of Rp. 16,458,600 and 50 kWp in the Ternate Hospital building with a value of Rp. 15,275,750 where the location distance is one of the causes of the high investment value. From this study it was found that the PVout value generated per year with the use of optimum tilt in the GSA application of 647,830 kWh is higher than the PVSYST simulation results of 630,342 kWh and on the use of tilt of 15⁰ the total output of  PLTS Rooftop is 615,039 kWh with the largest NPV value located in the Sumenep Regent Building  for Rp. 634,312,639 with the smallest PBP for 6.7 years and an ROI of 250.1%. The CO2 emissions reduction (PEy) in the simulation with tilt 150 is 477.94 tCO2, while at tilt the optimum is 481.33 tCO2."

"Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Indonesia mengatur tentang kadar minimal TKDN dalam pembangunan pembangkit listrik. Ketentuan TKDN tersebut secara normatif bertentangan dengan prinsip WTO yaitu National Treatment karena terdapat diskriminasi terhadap produk impor. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji regulasi TKDN Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terhadap perjanjian WTO serta penerapan regulasi di beberapa negara untuk dilakukan analisis secara lebih mendalam. Penulis ingin mengkaji apakah ketentuan TKDN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan WTO. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia dapat melanggar ketentuan WTO karena tidak dimiliki dan dioperasikan secara langsung oleh negara.

---

As a developing country, Indonesia really needs the help of foreign investors to be able to improve the welfare of its people. Trade provisions are regulated by the World Trade Organization (WTO) with the aim of reducing all barriers or barriers in world trade. Along with the entry of various foreign products and investments, in general, developing countries will also apply local content requirements, which in Indonesia are known as Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). In the field of electricity infrastructure development, especially Solar Power Plants (PLTS), the Government of Indonesia regulates the minimum level of TKDN in the construction of power plants. The provisions on TKDN normatively conflict with the WTO principle, namely National Treatment, because there is discrimination against imported products. In this thesis, the author uses a normative juridical research method, in which research is conducted by examining Indonesian TKDN regulations related to the construction of solar power plants against WTO agreements and the application of regulations in several countries for a more in- depth analysis. The author wants to examine whether the TKDN provisions made by the Government of Indonesia are in line with WTO policies. The author concludes that Indonesia's TKDN policy may violate WTO provisions because it is not owned and operated directly by the state."

"Tarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong pengembang swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang berlaku saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 dianggap tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal rendah dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan disimulasikan untuk dua skenario teknologi berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.ABSTRACTTarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang sesuai saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 respon tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 -2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan yang disimulasikan untuk dua skenario teknologi yang berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.

---

Tariff policy is important to induce RE developers to enter the market of electricity power plants. In Indonesia, the developers face uncertainty in business they experienced several changes in tariff structure for the last two years. According to MEMR Regulation No.50/2017, the current tariff structure is not the ideal case since the tariff uses mixed energy generation cost per region as the basis instead of renewable energy generation cost. Therefore, using solar PV generation as the case,this study aims to examine how the current tariff structure fits the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028. This research will be conducted using financial modeling to look at two scenarios, which are 1) Solar Photovoltaic on-grid without a battery system, 2) Solar photovoltaic on-grid with a battery system. The result of this study is the current tariff structure is only fits 60% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario without battery system and 24% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario with a battery system. "

"Sebagai negara tropis, Indonesia mendapat sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Energi matahari dapat dikonversi menjadi energi listrik menggunakan fotovoltaik. Namun, untuk menggunakan fotovoltaik sebagai sumber utama listrik untuk penggunaan bangunan Residential, perlu untuk merancang PV yang cocok untuk kebutuhan penggunaan Bangunan Residential dan disesuaikan dengan daya yang dikonsumsi oleh bangunan, serta penyinaran dalam daerah. Karena sinar matahari yang dapat dipanen hanya pada siang hari, baterai juga diperlukan sebagai sistem penyimpanan energi listrik. Penelitian ini menggunakan simulasi pada aplikasi PVsyst dan menggunakan data irrradiansi dari Meteonorm. Aplikasi PVsyst dapat mensimulasikan kinerja sistem PLTS yang telah ditentukan serta menghitung kemiringan dan arah peletakan PV dari data irradiansi yang telah didapatkan. Dengan metode ini, jumlah PV, baterai, dan inverter yang optimal akan diperoleh sebagai pembangkit utama energi listrik untuk penggunaan bangunan residential.

---

As a tropical country, Indonesia gets sunlight that shines throughout the year. The solar energy can be converted into electrical energy using photovoltaics. However, to use photovoltaic (PV) as the main source of electricity for Residential building usage, it is necessary to design a PV that is suitable for the needs of Residential Building usage and adjusted to the power consumed by the building, as well as the irradiance in the area. Due to the sunlight that can be harvested only during the daytime, batteries are also needed as an electrical energy storage system. This study uses simulations on the PVsyst application and uses irradiance data from Meteonorm. The PVsyst application can simulate and determine the number of series and parallel PV for certain power usage specifications and the irradiance data obtained. With this method an optimal amount of PV and batteries will be obtained as the main generator for residential building usage."

"Pada tahun 2017, Presiden Indonesia mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa bauran energi terbarukan nasional harus mencapai 23% pada tahun 2025. Indonesia memiliki potensi EBT yang tinggi karena berada di garis khatulistiwa, yang memberikan potensi energi listrik yang tinggi dari energi surya karena tingkat penyinaran. Namun, penggantian pembangkit berbahan bakar fosil ke energi terbarukan secara langsung akan sangat mahal dan rumit. Selain itu, ada keseimbangan yang tidak wajar antara kebutuhan dan pasokan energi yang ditemukan selama beberapa tahun terakhir karena Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik yang ketat, sehingga menyebabkan produksi berlebihan dan kerugian finansial. Dari sudut pandang pemerintah, sebagian besar organisasinya saat ini kurang mendukung pengembangan EBT karena ketidakmampuan atau kepentingan mereka, terutama anggota yang memegang posisi tinggi di perusahaan pertambangan atau memiliki hubungan dekat dengan mereka. Selain itu, PLN kesulitan mengembangkannya karena utang yang besar dan monopoli jaringan. Solusi saat ini adalah pembuatan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Penelitian ini membahas strategi-strategi lainnya yang disarankan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya nasional hingga 3,6 GW untuk mencapai target bauran energi terbarukan dengan memanfaatkan kerangka OKR. Strategi tersebut juga merupakan hasil dari perbandingan dengan negara lain, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Jerman.

---

In 2017, the President of Indonesia has declared a decree stating that the national renewable energy (RE) mix must reach 23% by 2025. Indonesia has a high potential for RE as it is in the equatorial line, which gives high potential electrical energy from solar energy due to the irradiation level. However, the cost of changing fossil fuel plants to renewable energy immediately will be awfully expensive and there are complicated procedures that need to be followed by independent power purchasers. In addition, there has been an unnatural balance of energy demand and supply found over the recent years due to the strict Power Purchase Agreements, leading to overproduction and financial losses. From the government’s perspectives, the current organizations are mostly unsupportive with the development of RE due to their incapability or vested interests, particularly those members who are holding a position of important levels in mining companies or having close relations with them. Moreover, the State Electrical Company (PLN) is having difficulty developing it due to large debts and grid monopoly. The current solution to this is the promulgation of Draft New and Renewable Energy Bill (Draf Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan/RUU EBT).

This thesis also addresses the suggested strategies of expanding the national solar power plants’ capacity up to 3.6 GW to reach the target of the renewable energy mix by utilizing the OKR framework. The strategies are also the results from the benchmarking of other countries, such as: Thailand, Malaysia, Vietnam, Germany, India, and USA."