Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 telah menyebar dan menginfeksi sebagian besar penduduk dunia. Penyebarannya cenderung sulit untuk dikendalikan sebab dapat ditularkan dengan mudah melalui interaksi manusia. Dengan belum adanya vaksin dan pengobatan yang efektif di masa awal pandemi, intervensi yang dapat dilakukan dalam upaya menghambat penyebaran virus adalah dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah. Walaupun karantina wilayah mampu menekan laju penularan, implementasinya berpotensi menyebabkan penurunan ekonomi yang lebih tajam dari krisis akibat pandemi. Dalam upaya menurunkan dampak buruk karantina wilayah terhadap perekonomian, dibutuhkannya kebijakan pandemi lainnya, seperti testing, tracing, dan vaksin. Dengan adanya upaya penanganan pandemi yang lebih ramah biaya, penelitian ini akan mencoba menganalisis pengaruh kebijakan pandemi terhadap performa dan biaya ekonomi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keketatan karantina wilayah menurunkan performa ekonomi, sedangkan containment, morbiditas, business confidence, dan consumer confidence meningkatkan performa ekonomi. Nilai koefisien morbiditas yang positif terhadap performa ekonomi mengindikasi bahwa telah terjadi trade-off antara kesehatan dan perekonomian selama tahun 2020. Dalam konteks biaya ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa tingkat keketatan karantina wilayah menurunkan biaya ekonomi (terdiri atas hilangnya PDB, biaya stimulus, dan utang), sedangkan containment, mortalitas, median age, dan indeks demokrasi meningkatkan biaya ekonomi.

---

The COVID-19 pandemic has spread and infected most of the world's population. Its spread tends to be difficult to control since it can be transmitted easily through human interaction. In the absence of an effective vaccine and treatment in the early days of the pandemic, the intervention that can be done in an effort to inhibit the spread of the virus is to implement a lockdown policy. Although lockdown is able to reduce the rate of transmission, its implementation has the potential to cause a sharper economic downturn than the crisis caused by the pandemic. In order to reduce the negative impact of lockdown on the economy, other pandemic policies are needed, such as testing, tracing, and vaccines. In an efforts to handle the pandemic that are more cost-friendly, this research tried to analyze the effect of pandemic policies on economic performance and costs. The research found that lockdown stringency reduces economic performance, while containment, morbidity, business confidence, and consumer confidence increase economic performance. The positive value of the morbidity coefficient on economic performance indicates that there has been a trade-off between health and the economy during 2020. In the context of economic costs, this research found that the lockdown stringency reduces economic costs (consisting of GDP loss, stimulus costs, and debt), while containment, mortality, median age, and democracy index increase economic costs."

"Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada Maret 2020 di Indonesia bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga menyebabkan krisis ketenagakerjaan. Dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2020, data kasus kumulatif COVID-19 dan kebijakan PSBB, studi ini mencoba untuk membuat analisis mengenai asosiasi pada kasus COVID-19, kebijakan PSBB, serta karakteristik pekerjaan utama terhadap probabilitas menjadi pengangguran terbuka, temporary absent worker, dan/atau mengalami penurunan total jam kerja individu di Indonesia. Sampel dalam studi ini adalah 541.655 individu usia kerja yang termasuk angkatan kerja. Analisis menggunakan metode regresi logistik menunjukkan bahwa peningkatan kasus COVID-19 dan diterapkannya kebijakan PSBB di kabupaten atau kota di Indonesia berdampak signifikan pada peningkatan peluang individu untuk menjadi pengangguran dan mengalami penurunan total jam kerja, tetapi dampaknya tidak signifikan terhadap status temporary absent worker individu. Kebijakan PSBB meningkatkan peluang individu tergolong pengangguran sebesar 0,9% dan mengalami penurunan total jam kerja sebesar 2,7%. Studi ini juga menemukan individu yang bekerja di tempat keramaian dan/atau bekerja di sektor non esensial memiliki peluang yang lebih tinggi untuk tergolong sebagai temporary absent worker dan mengalami penurunan total jam kerja. Selain itu, melalui studi ini dapat juga disimpulkan bahwa individu yang berstatus pekerja informal dan/atau memiliki kapabilitas bekerja dari rumah memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengalami penurunan total jam kerja, tetapi memiliki peluang yang lebih rendah untung tergolong sebagai temporary absent worker. Studi ini berkesimpulan bahwa pandemi COVID-19 mendisrupsi dan berdampak negatif terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia, dengan dampak yang heterogen tergantung dari karakteristik pekerjaan dan sosiodemografis individu.

---

The COVID-19 pandemic that began in March 2020 in Indonesia was not only a health crisis, but also caused an employment crisis. Using the August 2020 National Labor Force Survey (SAKERNAS) data, COVID-19 cases data and PSBB policies, this study aims to examine the associations between COVID-19 cases, PSBB policies, as well as main job characteristics and the probability of being unemployed, temporary absent workers, and/or decrease in the total working hours of individuals in Indonesia. The sample in this study is 541,655 working age individuals who are included in the workforce. Analysis using the logistic regression method shows that the increase in COVID-19 cases and the implementation of the PSBB policy in districts or cities in Indonesia have a significant impact on increasing individual probability to become unemployed and experience a decrease in total working hours, but the impact is not significant on individual temporary absent worker status. The PSBB policy increased the probability for individuals to be classified as unemployed by 0.9% and to experience decreased total working hours by 2.7%. This study also found that individuals who work in crowded places and/or work in non-essential sectors have a higher chance of being classified as temporary absent workers and experience a decrease in total working hours. In addition, through this study, it can also be concluded that individuals who are informal workers and/or have the capability to work from home have a higher probability of experiencing a decrease in total working hours, but have a lower probability of being classified as a temporary absent worker. This study concludes that the COVID-19 pandemic has disrupted and negatively impacted the employment sector in Indonesia, with heterogeneous impacts depending on the individual's occupational and sociodemographic characteristics."

"Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia selama tahun 2020, terutama bagi seluruh tenaga kerja yang terkena PHK. Hal ini berimplikasi mendesak terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Untuk menjaga kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pelatihan seperti Kartu Pra-Kerja dan beasiswa pelatihan dengan pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pelatihan terhadap status dipekerjakan kembali tenaga kerja yang di-PHK akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik biner untuk menganalisis total sampel data 3.709 individu dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2020. Analisis menggunakan variabel bebas pelatihan, umur, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, dan tempat tinggal. Variabel terikat menggunakan status pekerjaan berdasarkan standar BPS. Hasil penelitian menemukan bahwa pelatihan memiliki pengaruh terhadap status dipekerjakan kembali tenaga kerja yang di-PHK akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Bahkan setelah dikontrol terhadap pengaruh umur, umur kuadrat, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, dan tempat tinggal. Probabilitas bekerja lebih tinggi untuk yang berumur 15-24 tahun, berpendidikan sekolah dasar, berjenis kelamin laki-laki, pernah kawin, dan tinggal di pedesaan.

---

The COVID-19 pandemic has affected employment in Indonesia during 2020, especially for all workers who have been laid off. This has urgent implications for the decline in the quality of human resources in an indefinite period of time. To maintain the quality of human resources, the government has launched various training programs such as Pre-Employment Cards and training scholarships with private parties. This study aims to study the effect of training on the re-employment status of workers who were laid off due to the COVID-19 pandemic in Indonesia. This study uses binary logistic regression analysis to analyze a total data sample of 3,709 individuals from the 2020 National Labor Force Survey (SAKERNAS). The analysis uses the independent variables of training, age, education, gender, marital status, and place of residence. The dependent variable uses employment status based on BPS standards. The results of the study found that training had an influence on the re-employment status of workers who were laid off due to the COVID-19 pandemic in Indonesia. Even after controlling for the effect of age, age squared, education, gender, marital status, and place of residence. The probability of working is higher for those aged 15-24 years, with elementary school education, male, ever married, and living in rural areas.

"

"Mobilitas transportasi pekerja komuter Bogor-DKI Jakarta menyumbang jejak karbon ke udara setiap harinya. Namun, Selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan jejak karbon dari sektor transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai jejak karbon yang dihasilkan oleh pekerja komuter Bogor-DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi COVID-19, hotspot jejak karbon pekerja komuter Bogor-DKI Jakarta, dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengurangi jejak karbon tersebut. Data pekerja komuter didapatkan melalui kuesioner yang disebar melalui tiga tahap, yaitu disebar melalui orang terdekat, diberikan kepada pekerja komuter di berbagai jenis transportasi umum langsung, dan disebarkan melalui sosial media (Instagram dan Twitter). Perhitungan jejak karbon dilakukan menggunakan metode emisi faktor berbasis bahan bakar. Diketahui bahwa total jejak karbon yang dihasilkan adalah 7.008,1 kgCO2eq/bulan sebelum pandemi dan 4.647,4 kgCO2eq/bulan selama pandemi dan Hotspot jejak karbon secara keseluruhan adalah pada skenario 1. Uji korelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah korelasi Pearson. Dari uji korelasi tersebut diketahui bahwa faktor yang paling berkorelasi pada penelitian ini adalah frekuensi berkendara. Untuk menurunkan jejak karbon yang diemisikan oleh pekerja komuter dapat menerapkan sistem remote working, menggunakan energi terbarukan pada transportasi seperti energi surya, menggunakan kendaraan umum, dan melakukan uji emisi kendaraan.

---

The mobility of commuter workers from Bogor to DKI Jakarta contributes to the carbon footprint released into the air every day, but during the COVID-19 pandemic, there was a decline in the carbon footprint from the transportation sector. This study aims to determine the value of the carbon footprint generated by the Bogor-DKI Jakarta commuter workers before and during the COVID-19 pandemic, the hotspots for the carbon footprint of the Bogor-DKI Jakarta commuter workers and give recommendations to reduce the carbon footprint. The data for commuter workers was obtained through a questionnaire distributed in three stages: distributed to the closest relatives, given directly to commuter workers in various types of public transportation, and distributed through social media (Instagram and Twitter). The formula used for carbon footprint calculation is the fuel-based emission factor method. It is known that the total carbon footprint generated was 7,008.1 kgCO2eq/month during the pandemic and 4,647.4 kgCO2eq/month and the overall carbon footprint hotspot was in the first scenario, namely with an average carbon footprint value of 105 kgCO2eq/month-person before COVID-19 pandemic and 69.9 kgCO2eq/month-person during COVID-19. The correlation test used in this study is the Pearson correlation. The correlation test has shown that the most correlated factor in this study is the frequency of commuting. To reduce the carbon footprint emitted by commuter workers, they can implement a remote working system, use renewable energy in transportation such as solar energy, use public transportation, and conduct vehicle emission tests."

"Pandemi COVID-19 yang berlangsung dari awal tahun 2020 ini telah menyebabkan banyak terbitnya kebijakan-kebijakan baru seperti mewajibkan pekerja yang awalnya work from office menjadi bekerja di rumah. Selain itu, adanya pola hidup yang berubah sehingga menyebabkan meningkatnya pekerjaan tidak dibayar bagi wanita yang bekerja. Perubahan pada situasi pekerjaan ini menambah beban ganda wanita sehari-harinya, sehingga kemungkinan wanita untuk mangkir dari kerja dan mengalami gejala depresi meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan situasi pekerjaan wanita terhadap produktivitas wanita berdasarkan hari mangkirnya dan kesehatan mental berdasarkan adanya potensi gejala depresi. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan situasi pekerjaan berupa penurunan gaji membuat wanita berpeluang untuk tidak mangkir dari kerjanya. Selain itu, pergantian pekerjaan berpotensi menaikkan gejala depresi wanita. Wanita yang belum kawin dan belum memiliki anak juga lebih rentan untuk mengalami gejala depresi.

---

The COVID-19 pandemic that has been going on since the beginning of 2020 has led to the issuance of many new policies, such as requiring workers who initially work from office to work at home. In addition, there is a changing lifestyle that causes an increase in unpaid work for working women. These changes in work situations add to the double burden of women on a daily basis, so that women are more likely to be absent from work and experience symptoms of depression. This study aims to examine the effect of changes in women's work situations on women's productivity based on days absent and mental health based on the potential for symptoms of depression. The findings of this study explain that changes in the work situation in the form of a decrease in salary make women have the opportunity not to be absent from work. In addition, job change has the potential to increase women's depressive symptoms. Women who are not married and have not had children are also more prone to experiencing symptoms of depression."

"Pandemi COVID-19 telah mengganggu banyak aspek kehidupan global. Tidak hanya memengaruhi perekonomian, penganggulangan pandemic untuk memperlambat laju penyebaran virus juga memberikan dampak bagi kondisi mental masyarakat. Studi ini ditujukan untuk melihat hubungan tingkat kebijakan pembatasan sosial, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan pendapatan selama pandemic terhadap kesehatan mental individu. Penelitian ini menggunakan data nasional yang dikumpulan oleh CISDI melalui telepon survei. Sejumlah 1031 observasi, terdiri dari individu umur 15-65 tahun yang berpartisipasi di Angkatan kerja dan bekerja sebelum pandemi, digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan 5 indikator negative mental health impact, dari keseluruhan sampel, 42,93% merasa lebih takut, 47.72% merasa lebih cemas, 18,33% merasa lebih tidak berdaya, 39.67% mengalami peningkatan stress kerja, dan 46,36% mengalami peningkatan stress keuangan. Hasil dari regresi logistik biner yang dilakukan meunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan dan kehilanagn pendapatan berkaitan dengan dampak kesehatan mental yang buruk. Sedangkan pembatasan sosial tidak berasosiasi secara kuat dengan dampak kesehatan mental yang buruk. Hasil ini berimplikasi bahwa efek ekonomi terbukti dirasakan oleh responden penelitian ini, tetapi efek isolasi sulit dibuktikan di sini. Keberadaan efek isolasi dapat dijelaskan dengan variabel lain, yaitu status bekerja dari rumah dan penurunan frekuensi bertemu langsung dengan teman/kolega/saudara.

---

The pandemic of COVID-19 has interrupted many aspects of life globally. Not only affecting the economy, the containment measures to slow down the spread of the virus has also impacting people’s mental well-being. This study aimed to assess the relation of social restriction policy level, job loss, and income loss during the COVID-19 pandemic to individual mental health. A national representative data collected by CISDI through a phone survey was used in this study. A total of 1031 observations aged 15-65 who participated in the labour force and worked prior to the pandemic were included in the study. Based on five negative mental health impact indicators, of all the sample, 42.39% felt more horrified, 47.72% felt more apprehensive, 18.33% felt more helpless, 39.67% increased stress from work, and 46.36% increased financial stress. The results from our binary logistic regression showed that job loss and income loss were attributed to negative mental health impacts. Meanwhile, the social restriction was not significantly associated with it. The findings imply that economic effect was evident in our sample, yet the isolation effect due to social restriction was barely proven here. Besides, the existence of isolation effects could be explained by WFH status and decreased meeting frequency with friends/colleagues/family.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor spesifik-bank terhadap kinerja bank konvensional dan bank syariah di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel data dengan model estimasi fixed effect model atau ordinary least square (OLS). Faktor spesifik-bank yang digunakan dalam penelitian adalah diversifikasi pendapatan, kualitas aset, kapitalisasi, dan efisiensi operasional. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor spesifik-bank secara signifikan mempengaruhi kinerja sektor perbankan. Diversifikasi pendapatan, kapitalisasi, kualitas aset, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bank konvensional. Di sisi lain, kualitas aset berpengaruh negatif dan efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Diversifikasi pendapatan hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, namun tidak signifikan mempengaruhi ROA. Sementara, kapitalisasi tidak signifikan mempengaruhi kinerja bank syariah.

---

This study aims to examine the influence of bank-specific factors on the performance of conventional banks and Islamic banks in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The research method used is panel data regression with a fixed effect model or ordinary least square (OLS) estimation model. The bank-specific factors used in the study are income diversification, asset quality, capitalization, and operational efficiency. The results of the study found that bank-specific factors significantly affect the performance of the banking sector. Income diversification, capitalization, asset quality, and operational efficiency have a negative and significant effect on conventional banks. On the other hand, asset quality has a negative effect and operational efficiency has a positive effect on the performance of Islamic banks. Income diversification only has a positive and significant effect on ROE, but does not significantly affect ROA. Meanwhile, capitalization does not significantly affect the performance of Islamic banks."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap perilaku herding pada pasar saham Indonesia sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Dengan menggunakan data harian dari 3 Januari 2018 – 30 Desember 2022, terdapat bukti bahwa perubahan kebijakan moneter oleh the Fed dan Bank Indonesia menyebabkan perilaku herding. Perilaku herding dapat menjadi lebih buruk ketika the Fed dan Bank Indonesia memiliki arah kebijakan moneter yang berbeda. Oleh karena the Fed memiliki pengaruh yang besar terhadap pasar keuangan global maka kebijakan moneter Bank Indonesia sebaiknya selaras dengan the Fed.

---

This study analyzes the effect of monetary policy on herding behavior in Indonesia Stock Market before and after the Covid-19 pandemic. By using daily data from 3 January 2018 – 30 December 2022, there is evidence that changes in monetary policy by the Fed and Bank Indonesia caused herding behavior. Herding behavior could be exacerbated if the Fed and Bank Indonesia had different direction of monetary policy. Since the Fed has strong influence in the global financial market then Bank Indonesia’s monetary policy should align with that of the Fed."

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 ini Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk pencegahan persebaran virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Indonesia salah satunya kebijakan yang mengatur tentang perjalanan internasional dan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pada tesis ini akan membahas tentang ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri dan strategi dalam mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan karantina tersebut di Indonesia. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah adanya perubahan kebijakan karantina pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku secara dinamis dan cepat di negara Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya temuan beberapa pelanggaran pelaksanaan karantina yang diduga terjadi akibat oknum pelaksana karantina maupun penyelenggara karantina juga mendorong peneliti untuk mendalami permasasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori intelijen, teori keamanan nasional, teori strategi dan teori Human Security. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan ancaman dari pelanggaran sebagai bentuk penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN adalah meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena belum pahamnya PPLN terhadap pentingnya pelaksanaan karantina PPLN pasca melakukan perjalanan internasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi perjalanan internasional yang mengatur terkait pelaksanaan karantina PPLN tersebut. Strategi untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan kebijakan karantina PPLN yaitu mengoptimalisasi edukasi kepada masyarakat, menindak tegas setiap upaya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPLN, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akomodasi repatriasi, melakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat pada pelaksanaan karantina dan membuat Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi penyelenggara karantina guna mengetahui tugas, peran dan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan karantina PPLN di Indonesia.

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been identified in humans before. With the spread of the Covid-19 virus, Indonesia has implemented several policies and regulations aimed at preventing the spread of the Covid-19 virus. One of the policies implemented in Indonesia is a policy that regulates international travel and the implementation of quarantine for domestic and foreign travellers. This thesis will discuss the threat of quarantine policy abuse by foreign travelers and strategies to prevent potential abuse of quarantine policy in Indonesia. The background of the problem underlying this research is the change in the quarantine policy for foreign travelers that applies dynamically and quickly in Indonesia from 2020 to 2022. The findings of several quarantine implementation violations that are suspected to have occurred due to quarantine implementers and quarantine organizers also encourage researchers to explore the problem. This study uses intelligence theory, national security theory, strategy theory and Human Security theory. This study also uses a qualitative approach using descriptive analysis. Collecting research data through interviews and literature study. Based on the interview results, it was found that the threat of violations as a form of abuse of the PPLN quarantine policy was the increase in the positive number of Covid-19 in Indonesia. This can happen because PPLN do not understand the importance of implementing PPLN quarantine after international travel and lack of socialization to the public regarding changes to international travel regulations that regulate the implementation of the PPLN quarantine. Strategies to overcome the threat of abuse of the PPLN quarantine policy include optimizing education for the public, taking firm action against any attempted violations committed by PPLN elements, improving the quality of repatriation accommodation facilities and infrastructure, evaluating and strictly supervising the implementation of quarantine and establishing Standard Operating Procedures as a guideline for Quarantine organizers to know their duties, roles and functions well in implementing PPLN quarantine in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang pandemi Covid-19 dan kebijakan penanggulangan yang dikeluarkan di 10 negara anggota Uni Eropa (UE) yaitu Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Portugal, Irlandia, Austria, dan Swedia. Negara-negara tersebut dipilih karena dikonfirmasi memiliki kasus positif Covid-19 terbanyak pada awal masa pandemi. Penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan baik data kualitatif mapun kuantitatif. Teori Ancaman Nasional dan Konsep Kapasitas Fiskal diaplikasikan untuk menganalisis mengapa 10 negara anggota UE  berinisiatif mengeluarkan kebijakan masing-masing dalam penanggulangan pandemi Covid-19 meskipun berada di bawah institusi supranasional yaitu UE, serta kebijakan pada sektor apa yang menjadi prioritas dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di 10 negara UE dan mengapa negara memprioritaskan kebijakan tersebut. Argumentasi dalam penelitian ini adalah 10 negara anggota UE melihat pandemi Covid-19 sebagai ancaman nasional yang perlu segera ditangani sehingga masing-masing negara memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan tanpa menunggu respon dari UE.  Penelitian ini menemukan bahwa 10 negara anggota UE melihat pandemi Covid-19 sebagai ancaman lingkungan yang berdampak pada stabilitas nasional di sektor sosial-kemasyarakatan, politik, dan ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin kuat kapasitas fiskal suatu negara, semakin kuat juga kebijakan dan peran pemerintah dalam penanggulangan krisis pada negara tersebut.

---

This study discusses the Covid-19 pandemic and the policy response of 10 member countries of the European Union (EU), namely Spain, Italy, Germany, France, Belgium, the Netherlands, Portugal, Ireland, Austria, and Sweden. These countries were chosen because they were confirmed to have the highest positive cases of Covid-19 at the beginning of the pandemic. The research was analysed using qualitative methods by utilizing both qualitative and quantitative data. National Threat Theory and Fiscal Capacity Concept were applied to analyse why 10 EU member states took the initiative to issue their respective policies in dealing with the Covid-19 pandemic even though they were under a supranational institution, namely the EU, as well which sector of policies was the priority in handling Covid-19 pandemic in 10 EU countries and why they prioritize those policies. This study argues that 10 EU member states see the Covid-19 as a national threat, which needs to be addressed immediately so that each country decides to issue a policy without waiting for a response from the EU. This study found that 10 EU member states saw the Covid-19 pandemic as an ecological threat that impacts national stability in the social, political, and economic sectors. This study also found that countries with strong fiscal capacity can issue strong government’s policies and involvement in overcoming crisis."