Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Strukturalisme merupakan salah satu perspektif dalam kajian ekonomi politik internasional yang memiliki kontribusi serta pengaruh yang masif dalam wacana pembangunan dan hubungan internasional. Sayangnya, hingga kini pembahasan dari perspektif strukturalisme masih bersifat sporadis dan terpisah-pisah, upaya akademisi untuk memberikan sintesis terhadapnya sudah ada namun tidak menyeluruh. Melalui tinjauan pustaka ini, penulis berupaya untuk mengisi kekosongan ini dengan mengkaji, menganalisis, dan mensintesiskan 64 literatur-literatur strukturalisme dalam ekonomi politik internasional. Lebih lanjut tulisan-tulisan tersebut penulis klasifikasikan ke dalam tiga bahasan tematik yaitu: (1) pemahaman terhadap strukturalisme yang membahas soal definisi, argumen utama, serta sejarah keilmuan strukturalisme; (2) pembahasan terhadap teori-teori strukturalisme yaitu Teori Sistem Dunia dan Teori Dependensi; serta (3) strukturalisme dan topik pembahasan kajian ekonomi politik internasional yaitu isu rantai komoditas global, perdagangan internasional, bantuan luar negeri serta investasi asing langsung. Tinjauan pustaka ini menganalisis kesepakatan, debat, dan kesenjangan literatur dan berhasil menemukan beberapa sintesis kunci, yaitu: (1) strukturalisme merupakan salah satu paradigma dalam studi ekonomi politik internasional; (2) seiring waktu terdapat diversifikasi topik riset strukturalisme; (3) tulisan didominasi oleh akademisi Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Latin sementara fokus pembahasan didominasi oleh kajian terhadap Amerika Latin; (4) masih terdapat senjang dalam literatur strukturalisme khususnya literatur-literatur yang: berorientasi kebijakan, memperhitungkan struktur nonmateril, menggunakan perspektif pascakolonialisme, dan memberikan inovasi kajian.

---

Structuralism is one of the international political economy perspectives that has a massive contribution and influence in the discourse of development and international relations. Unfortunately, until now the available academic discussion about structuralism is still sporadic and fragmented, several efforts has been made to provide a synthesis of it yet it’s comprehensive nor holistic. Through this literature review, the author attempts to fill this academic gap by reviewing, analyzing, and synthesizing 64 structuralism literatures in international political economy. Furthermore, the authors classify these writings into three thematic topics, namely: (1) understanding of structuralism which discusses the definition, main arguments, and scientific history of structuralism; (2) discussion of structuralism theories, namely World System Theory and Dependency Theory; and (3) structuralism and international political economy issues, which discusses the issue of global commodity chains, international trade, foreign aid and foreign direct investment. This literature review and analyzes the agreement, debate, and gaps in the literature and finds several key syntheses, namely: (1) structuralism is one of the paradigms in the study of international relations; (2) over time there has been a diversification of structuralism research topics; (3) structuralist writings are dominated by academics from the United States, Europe, and Latin America while the focus of the discussion is dominated by studies on Latin America; (4) there are still gaps in the structuralism literature, especially the literature that: more policy-oriented, takes into account non-material structures, uses a post-colonial perspective, and provides research innovations."

"Penelitian ini menganalisis perjanjian kerja sama antara China dan Iran dalam kerangka kebijakan Belt and Road Initiative (BRI). Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana China memanfaatkan BRI untuk memperkuat posisinya melalui diplomasi energi, khususnya di Iran, meskipun menghadapi tantangan politik dari Amerika Serikat. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori Realisme Neoklasik yang menekankan pentingnya persepsi pemimpin negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, melibatkan buku, jurnal, dan sumber online terpercaya. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa diplomasi energi China di bawah BRI merupakan strategi untuk memastikan kestabilan suplai energi sekaligus meningkatkan hegemoni ekonomi di Timur Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama China-Iran tidak hanya didorong oleh kebutuhan energi tetapi juga oleh ambisi geopolitik untuk menyaingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kesimpulannya, BRI memainkan peran penting dalam upaya China untuk mengamankan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi energi dan memperkuat posisinya di arena internasional.

---

This research analyzes the cooperation agreement between China and Iran within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI) policy. The main issue addressed is how China utilizes BRI to strengthen its position through energy diplomacy, particularly in Iran, despite facing political challenges from the United States. The analytical framework used is Neoclassical Realism theory, which emphasizes the importance of leaders' perceptions in determining foreign policy. The research method applied is a qualitative approach with secondary data collection techniques through literature studies, involving books, journals, and reputable online sources. The main argument of this study is that China's energy diplomacy under BRI is a strategy to ensure energy supply stability while enhancing economic hegemony in the Middle East. The findings show that the China-Iran cooperation is driven not only by energy needs but also by geopolitical ambitions to rival U.S. influence in the region. In conclusion, BRI plays a crucial role in China's efforts to secure its national interests through energy diplomacy and strengthen its position on the international stage."

"Degrowth merupakan sebuah konsep ekonomi-politik-lingkungan yang mengadvokasikan penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh—utamanya aktivitas produksi dan konsumsi masif—pada taraf global. Degrowth menggarisbawahi bagaimana ketimpangan struktur ekonomi politik internasional antara negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan membawa implikasi bagi perlunya negara-negara Utara untuk menurunkan aktivitas ekonominya. Praktis, sebagai konsekuensinya, laju pertumbuhan ekonomi negara-negara Utara diekspektasikan akan turut menurun. Kendati demikian, pembahasan mengenai degrowth masih dibilang cukup minim dalam dimensi diskursus ekonomi politik internasional. Berangkat dari hal tersebut, penulis berupaya untuk mendudukkan pembahasan mengenai degrowth dalam konteks diskursus ekonomi politik internasional dengan menelaah perkembangan literatur akademik degrowth melalui metode komparatif-historis. Melalui penelusuran dan kemudian pengumpulan 18 literatur akademik mengenai degrowth oleh penulis, perkembangan literatur degrowth dapat dibagi menjadi tiga babak: 1) kemunculan awal diskursus degrowth, 2) diskursus degrowth dalam pusaran Krisis Finansial Global, dan 3) diskursus degrowth di era kontemporer. Setelah menguraikan dan memetakan masing-masing literatur tersebut sesuai dengan temanya, penulis kemudian menganalisis substansi sekaligus persebarannya dengan mengidentifikasi konsensus dan perdebatan, merumuskan temuan-temuan reflektif, serta menyusun sintesis. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, tulisan ini melihat bagaimana sejumlah peristiwa internasional sepanjang tahun 2000-an hingga 2010-an telah mendongkrak popularitas degrowth dalam diskursus ekonomi politik internasional. Namun, uraian yang konkret pada taraf operasionalisasi dalam kajian ekonomi politik internasional sayangnya masih cukup minim ditemukan. Dengan minimnya pembahasan sekaligus maraknya pelibatan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian penting dari perumusan kebijakan pada saat ini, penulis berkesimpulan bahwa degrowth dapat berpotensi untuk menjadi salah satu subjek bahasan yang signifikan dalam diskursus ekonomi politik internasional di masa mendatang.

---

Degrowth is a concept encompassing economy, politics, and environment which advocates reductions in economic activity generally, and massive production and consumption more specifically, on the global level. Degrowth emphasizes that the imbalances in the international political economy structure between the Global North and the Global South have brought the need for the Global North to reduce their economic activity As a consequence, the economic growth of Global North countries will also decline. However, the international political economy discourse is yet to develop a comprehensive discussion on degrowth Departing from this, the author tries to put the discussion on degrowth in the context of international political economy discourse by examining the development of degrowth academic literature using a historical-comparative method. Through the investigation of eighteen (18) academic literatures focusing on degrowth, this paper divides the discussions of degrowth into three phases: firstly, the early emergence of degrowth discourse; secondly, degrowth discourse amidst the Global Financial Crisis; and thirdly, degrowth discourse in the contemporary context. This paper will first describe and structure each of these literatures according to the aforementioned phases. Thus, it will analyze their substances, as well as their distributions, by identifying the following consensus and debates. This paper will then formulate reflective findings, and compile a synthesis. Based on the literature review, this paper argues that a number of international events throughout the 2000s to 2010s have boosted the popularity of degrowth in international political economy discourse. However, concrete degrowth operationalization proposals in the international political economy study are still minimum. With the discussion, or lack thereof, and the current widespread involvement of environmental and social welfare aspects as important parts of policy formulation, this paper concludes that degrowth holds the potential to be a significant subject in the discourse of the international political economy in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional negara-negara di Kawasan Balkan Barat menggunakan pendekatan realisme, dengan fokus pada dampaknya terhadap stabilitas regional dan hubungan internasional. Metode kualitatif yang digunakan mencakup analisis deskriptif dan komparatif berdasarkan studi literatur dari dokumen resmi, laporan organisasi internasional, artikel jurnal, dan sumber berita. Pendekatan realisme dan Teori Pilihan Rasional digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi bagaimana negara-negara di Kawasan ini mengejar kepentingan nasional mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara di Balkan Barat cenderung meningkatkan kapabilitas militer, membentuk aliansi strategis, dan fokus pada diplomasi yang menekankan keamanan dan stabilitas. Kepentingan nasional mereka sering berkaitan dengan perlindungan kedaulatan, integritas teritorial, dan pengaruh regional. Penelitian ini juga menemukan bahwa interaksi antar negara di Kawasan ini sering didominasi oleh rivalitas dan persaingan, yang dipicu oleh sejarah konflik serta perbedaan etnis dan agama. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami dinamika kekuasaan dan kepentingan nasional dalam konteks geopolitik yang kompleks di Balkan Barat.

---

This study aims to analyze the national interests of countries in the Western Balkans using a realist approach, focusing on its impact on regional stability and international relations. The qualitative methods include descriptive and comparative analysis based on literature reviews from official documents, international organization reports, journal articles, and news sources. Realism and Rational Choice Theory are utilized as the analytical framework to evaluate how countries in this region pursue their national interests. The study's findings indicate that countries in the Western Balkans tend to increase military capabilities, form strategic alliances, and focus on diplomacy emphasizing security and stability. Their national interests are often related to the protection of sovereignty, territorial integrity, and regional influence. The study also finds that interactions between countries in this region are often dominated by rivalry and competition, fueled by historical conflicts as well as ethnic and religious differences. Thus, this research underscores the importance of understanding the dynamics of power and national interests within the complex geopolitical context of the Western Balkans."

"Structural realism has rapidly gained in popularity in recent years, but it has splintered into many distinct denominations, often underpinned by diverse motivations. There is, no monolithic position known as ?structural realism,? but there is a general convergence on the idea that a central role is to be played by relational aspects over object-based aspects of ontology. What becomes of causality in a world without fundamental objects? In this book, the foremost authorities on structural realism attempt to answer this and related questions, ?what is structure?? and ?what is an object?? Also featured are the most recent advances in structural realism, including the intersection of mathematical structuralism and structural realism, and the latest treatments of laws and modality in the context of structural realism. "

"Budaya bersyair merupakan tradisi bangsa Arab yang digunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan pesan metaforik dari penyair kepada masyarakat luas. Pesan moral merupakan bagian penting di dalamnya yang dapat menggambarkan pandangan hidup penulis mengenai reaksinya terhadap nilai-nilai kebenaran bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pesan moral yang terkandung dalam puisi Ghaslan li al-‘Ar karya Nazik AlMalaika, yaitu salah satu penyair perempuan Arab modern asal Irak yang hidup di awal abad ke-20 sampai awal abad ke-21 yang terkenal sebagai tokoh pembaharu pertama dalam genre puisi Arab bebas (Asy-Syi’r Al-Hurr). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dan teori strukturalisme dalam menganalisis. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini terdapat unsur strukturalisme, yaitu ide, perasaan, imajinasi, gaya bahasa, irama dan rima serta keterkaitan antar unsur tersebut. Selain itu, ditemukan juga pesan moral yang terdapat di dalam puisi, yaitu memelihara kehormatan diri dan kesetaraan atau keadilan.

---

Poetry culture is an Arab tradition that is used as a medium to convey metaphoric messages from the poets to people. Moral message is an important part in poetry that can describe the poet’s view regarding their reaction to values for society. This research aims to analyze the moral message of the poem Ghaslan li al-‘Ar by Nazik Al-Malaika, one of the modern Arab women poets from Iraq who lived in the early 20th century until early 21th century that was known as the first reformer in the free Arabic poetry genre (Asy-Syi’r Al-Hurr). The method used in this research is literature study and the theory of structuralism in analyzing. The results of this study indicate that there are elements of structuralism, such as ideas, feelings, imagination, style of language, rhythm and rhyme, and the interrelationships between those elements. Moreover, there is also a moral message in the poetry, such as maintaining selfrespect and equality or justice."

"Pada tahun 2021, Australia mengumumkan keikutsertaannya dalam aliansi AUKUS bersama dengan Amerika Serikat dan Britania Raya. Melalui aliansi ini, Australia akan dipersenjatai dengan kapal selam bertenaga nuklir. Sebuah komitmen yang belum pernah Australia lakukan sebelumnya, baik dalam skema aliansinya maupun penggunaan unsur nuklir. Skripsi ini berusaha mengungkap alasan di balik keputusan Australia untuk ikut serta dalam AUKUS dengan menggunakan teori realisme neoklasik dari Ripsman, Taliaferro, dan Lobell yang menelusuri kebijakan luar negeri dari dua level analisis. Melalui teori tersebut, keputusan Australia untuk ikut serta dalam aliansi AUKUS dapat dilihat sebagai hasil dari stimulus kondisi sistem internasional yang diintervensi oleh kondisi domestik Australia. Kondisi sistem internasional, yaitu ketimpangan kekuatan relatif antara Australia dengan Tiongkok, sinyal ancaman yang jelas dari Tiongkok terhadap Australia, dan kondisi lingkungan strategis Australia yang masih bersifat permisif, menstimulus Australia untuk beraliansi dan melakukan balancing. Kondisi domestik Australia, yang mempersepsikan Tiongkok sebagai ancaman, mempersepsikan Amerika Serikat dan Britania Raya sebagai mitra, memiliki dependensi keamanan dengan Amerika Serikat dan Britania Raya, dan melihat kapal selam bertenaga nuklir sebagai sebuah kebutuhan, mengarahkan Australia untuk ikut serta dalam aliansi AUKUS. Dengan demikian, studi ini menemukan bahwa kondisi sistem internasional dan domestik Australia memiliki peran yang sama pentingnya dalam partisipasi Australia pada aliansi AUKUS.

---

In 2021, Australia announced its participation in the AUKUS alliance, together with the United States and the United Kingdom. The alliance will equip Australia with nuclear-powered submarines. A commitment that Australia has never made before in terms of the alliance scheme as well as the use of nuclear energy. This study seeks to uncover the reasons behind Australia's participation in AUKUS using neoclassical realism from Ripsman, Taliaferro, and Lobell, which explains foreign policy from two levels of analysis. Through the theory, Australia's decision to participate in the AUKUS alliance is the result of the systemic conditions' stimuli induced by Australia's domestic conditions. The systemic level, which comprises a relative power imbalance between Australia and China, clear threat signals from China towards Australia, and Ausralia's permissive strategic environment, stimulates Australia to alliance and balancing. Australia's domestic condition, which positioned China as a threat, perceived the United States and United Kingdom as allies, had strategic dependence with the United States and United Kingdom, and saw nuclear-powered submarines as a necessity, led Australia to partake in the AUKUS alliance. Thus, this study finds that Australia's systemic and domestic conditions play an equally important role in Australia's participation in the AUKUS alliance."

"Banyak studi telah dilakukan untuk menjelaskan proses demokratisasi yang dialami Indonesia pasca-Reformasi 1998, khususnya melalui penyelidikan mendalam terhadap pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak 1999. Dari segi objek kajian, penelitian komunikasi politik terkait perilaku memilih berdasarkan kelas sosial masih relatif pinggiran dibandingkan beberapa objek kajian lain, seperti sistem kepartaian yang banyak ditulis dalam berbagai studi selama dekade pertama tahun 2000-an, maupun politik identitas dan gender yang menjadi sorotan pada dekade berikutnya. Dari segi kerangka teoretis, teori kelas sosial jarang digunakan, setelah selama lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru, teori ini relatif tidak berkembang dalam ilmu sosial di Indonesia. Disertasi ini mencoba mempertemukan pendekatan komunikasi politik dan kelas sosial dengan mempergunakan teori kelas sosial baru berdasarkan pendekatan strukturalisme genetik Pierre Bourdieu sebagai pisau analitis untuk menjelaskan perilaku memilih berbasis kelas sosial di Indonesia. Khususnya pemrosesan informasi oleh pemilih berbasis kelas sosial untuk memproduksi opini politik dan pilihan politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019. Metode yang digunakan adalah convergent parallel mixed method—pendekatan kuantitatif dengan analisis kluster digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kelas-kelas sosial di Indonesia, sementara pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang habitus kelas dan modus produksi opini politik masing-masing kelas sosial dengan menggunakan the modes of production of opinion Bourdieu. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif dengan interpretative phenomenological analysis berhasil mengidentifikasi empat kelas sosial di Indonesia lengkap dengan habitus kelas masing-masing, yakni kelas elite, kelas menengah profesional, kelas menengah tradisional, dan kelas marhaen. Tiap-tiap kelas sosial memiliki jumlah dan komposisi kapital ekonomi, budaya, dan sosial yang berbeda, serta habitus kelas yang berbeda pula dan memiliki modus produksi opini politik yang juga menunjukkan perbedaan (distinction). Perbedaan modus produksi opini politik berhubungan langsung dengan perbedaan habitus kelas masing-masing kelas sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa modus produksi opini politik dan pilihan politik tersebut terkondisikan secara sosial. Kelas elite dan kelas menengah profesional mengalami modus produksi opini dan pilihan politik berdasarkan etos kelas atau produksi orang-pertama, sementara kelas menengah tradisional dan kelas marhaen mengalami modus produksi opini dan pilihan politik berdasarkan production by proxy. Akibatnya, kelas menengah tradisional dan kelas marhaen rentan terhadap doxa, propaganda dan kekerasan simbolik.

---

Much have been written about the democratization process experienced by Indonesia after the 1998 Reformation, especially through in-depth investigations into general elections, which have been held every five years since 1999. In terms of the object of study, studies on political communication related to voting behavior based on social class are relatively marginalized compared to other objects, such as the party system, which has been widely studied in the firstdecade of the 2000s, as well as politics of identity and gender, which became the spotlighted topic in the following decade. In terms of the theoretical framework, social class theory has been rarely used, and after more than three decades of New Order rule, this theory remains relatively underdeveloped in social sciences in Indonesia. This dissertation attempts to reconcile political communication and social class approaches, by using a new social class theory based on Pierre Bourdieu's genetic structuralism approach as an analytical tool to explain social class-based voting behavior in Indonesia, particularly the processing of information by social class-based voters in producing political opinions and political choices in the presidential and vice presidential elections of April 17, 2019. The method used is the convergent parallel mixed method - a quantitative approach using cluster analysis is used to identify and describe social classes in Indonesia, while a qualitative approach through in-depth interviews with key informants is used to get an understanding of the class habitus and the mode of production of political opinion of each social class, using Bourdieu’s concept of mode of production of opinion. The results of the quantitative and qualitative analysis, using interpretative phenomenological analysis, have succeeded in identifying four social classes in Indonesia, complete with their respective class habitus, namely the elite class, the professional middle class, the traditional middle class, and the marhaen class. Each social class has a different number and composition of economic, cultural and social capital, as well as a different class habitus and distinctive mode of production of political opinion. The different modes of production of political opinion are directly related to differences in the class habitus of each social class. This research also shows that the mode of production of political opinion and political choice is socially conditioned. The elite and professional middle classes experience a mode of production of opinion and political choice based on a class ethos, or first-person production; while the traditional middle and marhaen classes experience a mode of production of opinion and political choice based on production by proxy. As a result, the traditional middle class and the marhaen class are vulnerable to doxa, propaganda and symbolic violence."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing oleh Pemerintahan Joko Widodo. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo telah terjadi reformulasi kebijakan investasi asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara cepat dan masif di tengah pertentangan domestik dalam era Reformasi yang menghadirkan paradigma pentingnya mendengar aspirasi masyarakat luas, serta pandangan terhadap sistem internasional yang konfliktual. Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai dinamika investasi asing di Indonesia, namun abai dalam menganalisis faktor identitas serta kurang memperhatikan process tracing melalui pidato pemerintah dalam memaknai realitas reformulasi kebijakan investasi asing di Indonesia. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dalam Kajian Ekonomi Politik Internasional (Abdeal, 2009) dan konsep identitas (Abdelal, dkk, 2006) serta metode penelitian kualitatif melalui analisis isi (content analysis) dengan Aplikasi MAXQDA Versi 22.7.0 terhadap 371 Pidato Presiden Joko Widodo dalam periode waktu April 2014 sampai dengan Oktober 2020, penelitian ini menemukan bahwa norma konstitutif berupa ketentuan informal, tujuan-tujuan sosial, perbandingan relasi melalui kepercayaan pasar dan daya saing, serta model kognitif politik dan ekonomi ala pemerintahan Joko Widodo menentukan konstruksi identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing yang ramah investor. Penelitian ini berkontribusi dalam menghadirkan indikator-indikator yang mengkonstruksi identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing oleh Pemerintahan Joko Widodo, dalam body of literature.

---

This study aims to understand the meaning of Indonesia’s identity as a foreign investment destination by Joko Widodo Administration. In his period, the foreign investment policies reformulation in the Job Creation Law carried out quickly and massively amidst domestic protest, in the Reformation era which presented a paradigm about the importance of public aspiration as well as views on the conflictual international system. Existing literature has widely discussed about the dynamics of foreign investment in Indonesia, but neglected to analyze identity as a variable and government speeches’ processing tracing on understanding the reformulation of foreign investment policies in Indonesia. Deploying the concept of identity (Abdelal, et al, 2006) on the constructivism paradigm in International Political Economy (Abdelal, 2009) and qualitative methods through content analysis with the MAXQDA application Version 22.7.0 to 371 Speeches by President Joko Widodo period April 2014 to October 2020, this study found that constitutive norms in the form of informal provisions, social goals, comparative relations through market trust and competitiveness, as well as Joko Widodo’s political and economic cognitive models contributed to construct Indonesia's identity as an investor-friendly foreign investment destination. This study contributes to explore indicators constructing Indonesia’s identity as foreign investment destination under Joko Widodo administration, in the body of literature."