Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas hak ulayat atau beschikkingsrecht serta kaitannya dengan kewenangan Kepala Adat atau Hukum Tua Adat dalam urusan pertanahan. Diketahui bahwa Hukum Tua Adat Desa Tontalete diputuskan bersalah karena tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan penelitian yakni: a) Bagaimana aturan pendaftaran dan peralihan tanah komunal serta aturan hak pengelolaannya; b) Bagaimana tanggung jawab dan kewenangan kepala adat di Minahasa serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan karena penyalahgunaan wewenang adat yang mengakibatkan peralihan status tanah ulayat ditinjau dari hukum pertanahan dan; c) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pid/2017 terhadap kepala adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah. Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Hukum Tua Adat dalam Masyarakat Hukum Adat yang berkenaan dengan perkara pertanahan adalah membuat surat keterangan tentang tanah beserta riwayat status dan kepemilikan tanah tersebut; serta bahwa akibat hukum yang terjadi terhadap Kepala Adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah dalam putusan tersebut adalah a) Vonis hukuman penjara selama 6 bulan karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemalsuan Surat; b) Tidak sahnya jual-beli yang dilakukan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw dan; c) Kembalinya hak-hak PT. Aman Liman Jaya selaku penguasa tanah yang sah yang didukung dengan dokumen HGB atas sebagian besar tanah yang sempat dijual- belikan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw.

---

This research discusses about communal title or beschikkingsrecht in accordance with the authority of Custom Head on land affairs. It is known that the custom head of Tontalete village of Kema Sub-district, North Minahasa is found guilty of Land Ownership Information Letter Forgery based on Supereme Couort decision Number 847 K/PID/2017. This research is conducted to answer two research questions, which are: a) What are the rules for registration and transfer of communal land and the rules for managing rights?; b) How is Custom Head responsible in composing land ownership information letter, land ownership status transfer process and protection against the disadvantaged third party because of the authority abuse that causes communal land status transfer according to the agrarian law and; c) What are the legal effect of the Supereme Court decision number 847 K/Pid/2017 on the Custom Head that have done the land ownership information letter forgery. The method used to anser the research problems is qualitative metod with juridicial and empirical approach. The result of this research finds that the authority of custom head in customary law society regarding land affairs is to compose land information letter along with the status and ownership history; and the legal effects against the custom head that have forged the land information ownership letter are: a) Prison sentence of 6 months for proven to have violated artile number 263 (1) KUHP jo. article number 55 (1) the first KUHP about official letter forgery; b) The transaction done by the witness Elsje Maria Pantouw becomes invalid and; c) Return of rights for PT. Aman Liman Jaya as the legal land authority, supported by the HGB document on most of the land that ever transacted by the witness Elsje Maria Pantouw."

"Skripsi ini membahas mengenai akibat perceraian dalam Perkawinan Adat Toraja terhadap harta benda perkawinan dan hak asuh anak, dimana seperti yang diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat akan berbeda akibat hukumnya jika terjadi perceraian, dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan secara hukum Negara, yang dilakukan dengan studi putusan No. 41 /Pdt.G/2009/Pn.Mkl. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melakukan penelitian lapangan Field Research dan penelitian kepustakaan Library Research . Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu pemangku adat Ada rsquo; , keluarga atau masyarakat yang pernah melihat langsung proses pelakasanaan cerai secara adat di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam putusan tersebut, hakim lebih mengacu hukum adat Toraja dibandingkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan dan hak asuh anak.

---

This thesis discusses the effect of divorce in the marriage of Adat Toraja to the marriage and custody of the child, with the study of decision no. 41 Pdt.G 2009 Pn.Mkl. The research method used in data collection is doing field research and library research . Primary data were obtained from interviews with related parties, ie adat stakeholders Ada 39 , families or communities who had seen the indigenous divorce process in Tana Toraja Regency. While the secondary data obtained from the literature and books related to the problems that the author carefully. Both primary and secondary data were analyzed qualitatively. The result of the research shows that in the judgment, judges refer Toraja custom law more than Law no. 1 year 1974 on Marriage in determining the effect of divorce on the property of marriage and custody of the child. "

"Penelitian ini membahas tentang Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) keabsahan surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat berdasarkan inisiatif notaris/PPAT; (2) Kedudukan akta pembagian hak bersama yang dipalsukan serta tanggung jawab dari Notaris/PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Analisa kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 688 K/PID/2017 dan adapun prosedur pembuatan surat keterangan ahli waris yang palsu atau dipasukan sebagai dasar pembuatan akta pembagian hak bersama oleh Notari/PPAT menjadikan perbuatan tersebut cacat hukum. Sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam hal profesionalisme Notaris harus ditingkatkan dan pengawasan harus lebih aktif lagi.

---

This study had a discussion of the validity of the division of the rights certificates together on the basis letter from an heir whose diregister by the village / heads of district and a false or falsified.A problem in this research is how the validity of the division of the rights certificates joint made based on a letter of the heirs of a forged and responsibilities of a notary / ppat.The research is a research that is shaped juridical descriptive. analysis which is a normative Case analysis was conducted on supreme court decision the republic of indonesia no: 688 k / pid / 2017 and as for the procedure of making a letter of the heirs of a false or dipasukan as a basis making the deed the division of the right jointly by notari / ppat made the deed. broken any lawsSanctions imposed on the notary can be civil and criminal sanctions. sanctionsIn terms of professionalism notary must be improved and oversight should be more active again."

"Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat sudah sepatutnya dianggap sebagai alat pembuktian berkekuatan hukum kuat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), serta dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum dalam penyertifikatan tanah bekas hak milik adat yang diperoleh melalui pewarisan dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait status kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik. Penelitian ini berupa penelitian doktrinal dengan tipologi penelitain preskriptif berdasarkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa setelah berlakunya UUPA, setiap bidang tanah bekas hak milik adat harus dilakukan pendaftaran dalam rangka tunduk pada ketentuan hukum, serta untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Tanah adat yang diperoleh melalui pewarisan harus didahului dengan pembuatan keterangan waris dan prosedur waris. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut juga belum menerapkan Pasal 19 UUPA secara maksimal, dikarenakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum oleh USH beserta ahli waris lainnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

---

The Certificate of Ownership issued by the local Land Office should be regarded as strong legal evidence as stipulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), as well as in Government Regulations regarding Land Registration. This research addresses the legal provisions in certifying former customary land ownership acquired through inheritance and analyzes the judge's considerations in the decision related to the ownership status of the former customary land that has been certified with a Certificate of Ownership. This doctrinal research with a prescriptive typology, based on primary and secondary data analyzed qualitatively, explains that after the enactment of the UUPA, every piece of former customary land must be registered to comply with legal provisions and ensure legal certainty of land ownership rights. Customary land obtained through inheritance must be preceded by the creation of inheritance statements and inheritance procedures. The judge's considerations in the decision have not yet fully applied Article 19 of the UUPA, as the Certificate of Ownership issued in accordance with legal procedures by the Land Office and other heirs is declared legally invalid."

"Tesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BARUPSLB) dimana para pihak dalam akta tersebut memasukkan keterangan palsu tanpa diketahui oleh Notaris. Permasalahan tesis ini mengenai keabsahan dari akta BARUPSLB yang memuat keterangan palsu; keabsahan dari akta perbaikan yang merubah hal-hal substansial dari akta tersebut; dan tanggung jawab Notaris terhadap akta BARUPSLB dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, dengan metode analisis kualitatif. Tipe penelitian adalah deskriptif analitis.Hasil penelitian ini adalah akta BARUPSLB tersebut adalah batal demi hukum, akibat adanya keterangan palsu yang dimasukkan dalam akta tersebut, akta tersebut menjadi cacat hukum karena isi akta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akta perbaikan yang dikeluarkan oleh Notaris KS adalah batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Notaris harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul karena kelalaiannya dalam membuat akta. Dalam kasus ini Notaris tidak bertanggungjawab secara pidana karena Notaris hanya menjalankan jabatannya sesuai UUJN yaitu membuat akta sesuai keinginan para pihak tanpa tahu ada ketidakbenaran pada keterangannya, sedangkan secara perdata Notaris dapat dimintai tanggung jawab berupa ganti rugi, biaya dan bunga oleh pihak yang merasa dirugikan dengan tindakannya yang kurang saksama. Serta tanggung jawab secara administrasi Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan UUJN. Mengingatkan kembali bahwa sebagai Notaris harus meneliti dengan saksama dan mengikuti peraturan secara komprehensif agar Notaris terhindar dari kesalahan maupun kelalaian yang fatal dalam membuat akta.

---

This thesis analyze the legal implications of the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (MEGMS) in which the parties enter fake information without being known by the Notary. This thesis problem regarding the validity of the MEGMS deed containing fake information; the validity of the deed of amendment which changes the substantial matters of the deed; and the notary's responsibility for the MEGMS is not supported by other supporting documents. The research method used is a normative juridical research method, using secondary data in the form of library studies, with qualitative analysis methods. This type of research is analytical descriptive. The results of this study are the MEGMS is null and void, due to fake information included in the deed, the deed became a legal flaw because the contents of the deed contravene the laws and regulations. The deed of repair issued by the KS Notary is null and void because it violates the provisions of Article 84 of the UUJN. The notary must be responsible for all legal consequences arising from his negligence in making the deed. In this case the Notary is not liable in criminal terms because the Notary only carries out his position in accordance with UUJN namely making the deed according to the wishes of the parties without knowing there is an untrue statement, while the notary can be held in compensation in the form of compensation, fees and interest his actions are less thorough. And the administrative responsibilities of the Notary may be subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the UUJN. Recall that as a Notary must carefully examine and follow the rules comprehensively so that the Notary avoids fatal errors and omissions in making deeds."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pembeli berkaitan dengan pelunasan pembayaran objek dalam Akta Pengikatan Jual Beli akibat Notaris yang tidak membayarkan titipan uang pelunasan atas objek perjanjian. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah keabsahan hukum Akta Pengikatan Jual Beli atas pembayaran yang tidak lunas, perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan Akta Pengikatan Jual Beli, dan akibat hukum terhadap notaris yang tidak membayarkan titipan pembayaran dari pembeli kepada penjual sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tersebut merupakan akta autentik yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak pembeli berupa pembuatan pengikatan jual beli dalam akta autentik dan perlunya kuasa menjual yang dapat diberikan kepada pihak pembeli dan perbuatan Notaris yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka atas perbuatannya tersebut dijatuhi sanksi pidana.

---

ABSTRACT

---

This thesis discusses about legal protection of the buyer related to the payment of object in the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement due to a Notary who does not pay the deposit money of the object of the agreement. The main problem in this thesis is the legal validity of the Deed of Conditional Sale and Purchase if the payment paid in stages, legal protection for the buyers in the implementation of the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement, and legal consequences for notaries who do not paid the  money from buyer to seller in accordance with the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement. The research method used in this study is a normative legal research with descriptive-analytical of research type. The results of the study concluded that the Deed of Conditional Sale and Purchase agreement made by the Notary is an authentic deed in accordance with the laws and regulations, legal protection that can be given to the buyer is conditional sale and purchase agreement made in authentic deeds and power of sell that can be given to the buyer and the act of a Notary who proven to have fulfilled the elements of a criminal offense are subject to criminal sanctions.

"

"Anak tiri dan keturunannya seharusnya tidak dapat menguasai harta peninggalan Pewaris karena tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris sementara itu terdapat saudara kandung Pewaris yang masih hidup. Namun, hal ini tidak sesuai dengan perkara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2560 K/Pdt/2022, yang menyatakan bahwa anak tiri dan keturunannya tetap berhak atas 3 (tiga) bidang tanah milik Pewaris. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum anak tiri dan keturunannya dalam menguasai harta peninggalan Pewaris dan perlindungan hukum bagi saudara kandung Pewaris tersebut agar tetap dapat menguasai seluruh harta peninggalan Pewaris. Penelitian ini disusun dengan metodologi penelitian doktrinal dengan menemukan sumber hukum dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi terhadap kasus yang terjadi dalam putusan. Hasil penelitian ini menemukan dua jawaban. Pertama, anak tiri dalam masyarakat di Nusa Tenggara Timur bukan merupakan ahli waris dan tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris, sehingga tidak berhak untuk menguasai harta peninggalan Pewaris. Kedua, Majelis Kasasi seharusnya menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama anak tiri Pewaris batal dengan segala akibat hukumnya, sehingga Putusan Kasasi dalam penelitian ini menjadi dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

The stepchildren and his descendants should not be able to inherit the Deceased’s estate due to there are no cognation between them, moreover, the Deceased still have a brother who still alive and entitled to his assets. However, the sentence in Supreme Court Decision Number 2560 K/Pdt/2022, which states that stepchildren and his descendants are still entitled to 3 (three) Deceased’s assets, was erroneous. This thesis examines the legal standing of stepchildren and his descendants who unlawfully acquired the inheritance assets of Deceased and the legal protection for the Deceased’s brother. This research has been conducted with a doctrinal research method by finding some legal sources and analyzing laws, doctrines, and jurisprudences related to this case. The results found two answers. First, the stepchildren in East Nusa Tenggara Customary Law is not heirs, so he could not control the Deceased’s assets. Second, the Supreme Court should have declared that the Certificate of Ownership on behalf the stepchild are null and void with all legal consequences, thus this verdict could be the basis of an annulment of the certificates to the State Administrative Court."