Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inovasi di bidang teknologi informasi mendorong perkembangan fintech sangat pesat sehingga semakin mendekati kinerja perbankan, layanan keuangan yang tadinya disediakan oleh perbankan saat ini sudah dapat direplikasi oleh fintech (shadow banking). Perbankan dituntut untuk mampu bersaing, bertransformasi secara digital guna mempertahankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang berperan strategis dalam perkenomian negara. Untuk itu interlink antar perbankan dan fintech perlu dibangun dengan membuka data nasabah perbankan kepada pihak ketiga (open banking). Dengan membuka data nasabah perbankan kepada pihak ketiga, bank akan melakukan inovasi teknologi digital melalui pemanfaatan open Application Programming Interface (API) dalam berbagai aplikasi yang memberikan pelayanan keuangan kepada nasabah. Inisiatif yang digagas oleh Bank Indonesia tersebut, tentunya memiliki risiko yang harus diantisipasi khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah. Tesis ini membahas mengenai perlindungan data pribadi bagi nasabah perbankan dalam implementasi kebijakan open banking. Kondisi peraturan perlindungan data pribadi yang masih tersebar di berbagai ketentuan memunculkan potensi masalah antara lain adanya keraguan dari nasabah untuk membuka data pribadinya, ketidakpastian bagi industri fintech, dan hambatan bagi regulator dalam melakukan harmonisasi peraturan dan koordinasi dengan banyak otoritas di berbagai sektor. Beberapa solusi yang diusulkan dalam tesis ini antara lain mendorong percepatan penyelesaian pembahasan dan pengesahan RUU PDP yang juga mengamanatkan adanya otoritas independen sebagai otoritas perlindungan data pribadi dan penggunaan API dalam proses sharing data, serta upaya peningkatan literasi digital masyarakat.

---

Innovations in the field of information technology encourage the development of fintech rapidly so that it is closer to banking performance, the financial services previously provided by banks can now be replicated by fintech (shadow banking). Banking is required to be able to compete, transform digitally in order to maintain its function as an intermediary institution that plays a strategic role in the country's economic development. For this reason, interlinks between banks and fintech need to be built by opening banking customer data to third parties (open banking). By opening banking customer data to third parties, banks will innovate digital technology through the use of the open Application Programming Interface (API) in various applications that provide financial services to customers. The initiative initiated by Bank Indonesia has risks that must be anticipated, especially related to the customers' personal data protection. This thesis discusses the protection of personal data for banking customers in the implementation of open banking policies. The condition of personal data protection regulations that are still scattered in various provisions raises potential problems, including doubts from customers to disclose their personal data, uncertainty for the fintech industry, and obstacles for regulators in harmonizing regulations and coordinating with many authorities in various sectors. Some of the solutions proposed in this thesis include encouraging the acceleration of the completion of the discussion and ratification of the PDP Bill which also mandates the existence of an independent authority as the authority for personal data protection and the use of APIs in the data sharing process, as well as efforts to increase public digital literacy."

"Berdasarkan Undang-Undang tentang Akses ke Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk mengakses informasi keuangan yang terdapat di bank untuk keperluan perpajakan. Akses mencakup penyerahan laporan informasi keuangan secara otomatis oleh bank dan penyediaan informasi berdasarkan permintaan, yang salah satunya bertujuan untuk menyelidiki kejahatan pajak. Bank juga diwajibkan untuk mengecualikan prinsip kerahasiaan jika pejabat pajak meminta informasi keuangan dari pelanggan bank. Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengakses informasi keuangan nasabah bank sangat berisiko melanggar privasi pelanggan perbankan karena informasi keuangan termasuk dalam data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam kewenangannya untuk menyelidiki kejahatan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa peraturan hukum internasional, perundang-undangan Indonesia, buku, artikel, dan jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi perlindungan data pribadi harus dilakukan secara lebih menyeluruh oleh Direktorat Jenderal Pajak.

---

Based on the Law on Access to Financial Information for the Purpose of Taxation, the Directorate General of Taxes has the authority to access financial information contained in banks for taxation purposes. Access includes automatic submission of financial information reports by banks and provision of information on request, one of which aims to investigate tax crimes. Banks are also required to exclude the principle of confidentiality if tax officials request financial information from bank customers. The Director General of Taxs authority to access bank customers financial information runs the risk of violating banking customers privacy because financial information is included in personal data. This study aims to determine how the form of personal data protection carried out by the Directorate General of Taxes in their authority to investigate tax crimes. This research was conducted using the normative juridical method with primary data in the form of interviews and secondary data in the form of international legal regulations, Indonesian legislation, books, articles, and journals. The results of this study are that the implementation of personal data protection must be carried out more thoroughly by the Directorate General of Taxes."

"Perkembangan teknologi yang pesat di sektor jasa keuangan menggeser paradigma dan aktivitas industri Perbankan ke arah digitalisasi. Eksistensi Financial Technology (Fintech) dalam industri Perbankan mendisrupsi pasar keuangan yang selama ini didominasi oleh Bank sebagai badan usaha yang memberikan layanan jasa keuangan kepada Nasabah. Terlepas dari Bank yang telah memiliki layanan Perbankan digital, partisipasi Fintech sebagai pesaing di industri Perbankan menjadi ancaman yang serius bagi Bank karena Bank khawatir loyalitas Nasabahnya akan beralih ke Fintech. Dalam rangka mempertahankan eksistensinya, Bank berkolaborasi dengan Fintech dengan menyelenggarakan Open Banking. Bank membuka sistem internalnya kepada Fintech selaku Penyelenggara Pihak Ketiga melalui mekanisme data sharing menggunakan teknologi Open Application Programming Interfaces (Open APIs) agar Fintech dapat mengakses data Nasabah Bank, termasuk Data Pribadinya untuk diproses dalam rangka memberikan layanan kepada Nasabah. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan terhadap perlindungan Data Pribadi di berbagai negara dan tanggung jawab Bank terhadap potensi risiko pelanggaran Data Pribadi Nasabah dalam penyelenggaraan Open Banking, seperti pengumpulan Data Pribadi melebihi persetujuan, kebocoran Data Pribadi akibat serangan siber dan gangguan keamanan sistem elektronik, pengambilan Data Pribadi tanpa hak akibat keterbatasan pengetahuan Nasabah terhadap layanan Open Banking, dan penurunan reputasi Bank. Dalam hal ini, Bank bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko, menentukan standar data dan standar keamanan minimum, menyusun kontrak APIs yang memenuhi standar, membentuk standard governing body untuk mengawasi penyelenggaraan Open Banking, dan menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi Nasabah.

---

The rapid development in financial service sector has shifted the paradigm and the activity of banking industry to digitalization which are indicated by the emergence of Fintech companies. The presence of Fintech in banking industry disrupts financial market that has been dominated by Bank as business entity providing financial services to customers. Despite the banks provision of digital banking services, Fintech participation as competitor in banking industry appears as serious threat to banks as banks are concerned of their customers’ loyalty and trust that may shift to Fintech. In order to maintain its existence, bank collaborates with Fintech by implementing Open Banking. Bank opens its internal system to Fintech as third party provider through data sharing mechanism applying Open Application Programming Interfaces (Open APIs) technology so that Fintech can access bank’s customers data, including their personal data to be processed to provide services to customers. The legal-normative research method is used to answer the research questions regarding the regulation of personal data protection in some countries and the bank’s liability to the potential risk of customers’ personal data breach in implementing Open Banking, such as the collection of customers’ personal data that exceeds from its agreement, the leak of personal data due to cyber attacks and disturbance of electronic system security, excessive access of customers’ personal data without rights due to customers’ limited knowledge of Open Banking service, and the degradation of bank’s reputation. In this case, bank is liable to carry out risk management, to determine minimum data standards and security standards, to arrange APIs contract standard, to establish standard governing body to supervise the implementation of Open Banking, and to provide complaint and dispute resolution services for customers."

"ABSTRAKSkrispi ini membahas mengenai regulasi pemasaran produk perbankan melalui sarana komunikasi pribadi dan penerapannya pada Bank X. Hal ini dihubungkan dengan perlindungan hukum nasabah Bank X khusus pada penggunaan data pribadi nasabah dan penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa regulasi pemasaran produk perbankan melalui sarana komunikasi pribadi telah diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dilengkapi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank X belum menerapkan keseluruhan regulasi tersebut. Nasabah Bank X dilindungi denganadanya mekanisme persetujuan penggunaan data pribadi nasabah dan perjanjian kerjasama pihak ketiga dalam kegiatan pemasaran produk dan jasa Bank X.

---

ABSTRACTThis research focuses on regulation of bank product’s marketing through personal communication medium and its implementation on X Bank. It is related to legal protection of X Bank’s customers specifically on the usage of personal data and third party’s involvement. This research will use normative juridical method and will be elaborated qualitatively. The result of this research shows that the regulations of bank’s marketing product through personal communication hasbeen issued by Bank of Indonesia and has been supervised by Financial Service Authority. X Bank has not implemented all of the regulations. X Bank’s customers are protected by the agreement of authorized access to customer’s personal data and the agreement with the third party’s involvement in X Bank’s product and service marketing process."

"ABSTRACTBank secrecy and customer personal data are the two things that cant be separated and must go hand in hand. The arising relationships that occurred between customers and banks are the contractual relationships that based on trust. The customer entrusts his money to the bank and or utilizes the bank's services if the customer knows that theres a guaranteed that the bank will not abusing the personal data of the customers. As a business actor, the bank should be responsible for maintaining the security of the customers personal data. In Indonesia itself, bank secrecy already had been regulated in Law No. 10 of 1998 concerning Banking. As for the research questions of this thesis are how is the legal protection of the personal data of customers in Indonesia related to the transparency of information on the use of bank products and analysis of the decisions that given by the judges related to the decision No: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel is already accordance with the Banking Law. The research method used is a normative juridical approach. The research resulted an information about the protection of personal data is that there is no specific law that regulated and related of personal data in Indonesia only about the personal data of the customer is set out in the banking secrecy of the Banking Law and regarding its implementation in the decision No. 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel is already accordance with the Banking Law concerning bank secrecy. The Author suggested that it is recommended that the Indonesian government ratify the laws of personal data and each parties should further increases its awareness to maintain the security of personal data of banking customers.

---

ABSTRACTRahasia bank dan data pribadi nasabah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan beriringan. Hubungan yang terjadi antara nasabah dengan bank adalah hubungan kontraktual yang berdasarkan kepercayaan. Nasabah memercayakan uangnya pada bank dan atau memanfaatkan jasa bank apabila mengetahui adanya jaminan bahwa bank tidak akan menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Sebagai pelaku usaha, pihak bank seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi nasabah. Di Indonesia sendiri mengenai rahasia bank sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun dengan demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum dari data pribadi nasabah di Indonesia terkait dengan transparansi informasi penggunaan produk bank dan analisis mengenai putusan yang diberikan hakim terkait dengan Putusan No: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel sudah sesuai dengan UU Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai perlindungan data pribadi belum adanya Undang-undang khusus yang mengatur dan berkaitan dengan pemrosesan data pribadi hanya untuk mengenai data pribadi nasabah sudah diatur dalam rahasia bank UU Perbankan dan mengenai penerapannya dalam putusan no 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel sudah sesuai dengan UU Perbankan mengenai rahasia bank. Disarankan agar pemerintah Indonesia mengesahkan mengenai undang-undang data pribadi dan masing-masing pihak lebih meningkatkan kesadarannya. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan nasabah korban kegiatan carding dalam transaksi digital perbankan. Fokus penelitian akan terkhusus kepada Bank Negara Indonesia (“BNI”) sebagai bank penerbit kartu kredit dan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah-nasabahnya yang terjerat kejahatan carding. Selain itu, akan dijelaskan juga terkait tindakan pencegahan yang dilakukan BNI untuk melindungi para nasabah dari carding serta langkah yang harus dilakukan nasabah pemegang kartu kredit BNI yang mengalami kerugian dan tanggung jawab BNI dalam menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian data kartu kredit tersebut. Carding didefinisikan sebagai jenis kejahatan di mana seseorang menggunakan kartu kredit orang lain untuk melakukan pembelian tanpa persetujuan individu (pemilik). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian descriptive qualitative method dengan jenis data primary data dan secondary data dengan melakukan pengkajian terhadap buku, peraturan perundang-undangan, jurnal serta melakukan wawancara yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan nasabah yang diberikan oleh BNI mengacu kepada UU Perlidungan Konsumen, UU Perbankan serta UU ITE. Dalam hal perlindungan nasabah terhadap carding, BNI selalu memberi edukasi kepada nasabahnya serta mempunyai deteksi fraud dini untuk mencegah carding. BNI juga menyediakan layanan pengaduan dan mempunyai tim investigasi khusus untuk menyelesaikan masalah carding. Jika terbukti bahwa kegiatan carding diakibatkan karena kelalaian BNI maka nasabah mempunyai hak untuk chargeback dimana BNI akan mengembalikan semua kerugian yang dialami nasabah.

---

This research aims to determine the protection of customers who are victims of carding activities in digital banking transactions. The focus of the research will be specifically on Bank Negara Indonesia (“BNI”) as a credit card issuing bank and legal protection efforts for its customers who are ensnared by carding crimes. In addition, it will also explain the preventive measures taken by BNI to protect customers from carding and the steps that must be taken by BNI credit card holder customers who experience losses and BNI's responsibility in resolving losses caused by the theft of credit card data. Carding is defined as a type of crime wherein a person uses another person's credit card to make a purchase without the consent of the individual (the owner). This study uses a descriptive qualitative research method with primary data and secondary data types by conducting an assessment of books, laws and regulations, journals and conducting interviews related to the title of this thesis.The results of the research show that the customer protection provided by BNI refers to the Consumer Protection Act, the Banking Law and the ITE Law. In terms of customer protection against carding, BNI always provides education to its customers and has early fraud detection to prevent carding. BNI also provides complaint services and has a special investigation team to resolve carding problems. If it is proven that the carding activity was caused by BNI's negligence, the customer has the right to a chargeback where BNI will return all losses suffered by the customer."

"Penerimaan yang optimal harus di dukung kemampuan otoritas pajak menghimpun berbagai data dan informasi yang digunakan sebagai alat pengawasan kepatuhan pajak. Di Indonesia, dalam melaksanakan pemungutan pajaknya menggunakan self assessment system, sehingga membutuhkan data dan informasi wajib pajak melalui lembaga keuangan, salah satunya perbankan. Sebelum adanya kebijakan keterbukaan, kondisi Indonesia adalah kepatuhan pajak yang rendah, penerimaan pajak yang belum mencapai target, serta tax ratio yang rendah. Oleh karena itu peneliti mengambil tema ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan akses informasi keuangan membuat perbankan berkewajiban untuk melaporkan data nasabahnya kepada otoritas pajak. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivis melalui wawancara dan data sekunder.Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan keterbukaan akses data perbankan dalam meningkatkan tax complaince di Indonesia adalah (i) Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, dalam hal ini pelaporan data nasabah oleh perbankan kepada DJP. Perbankan di Indonesia dinilai sebagian besar telah compliance. Kebijakan keterbukaan akses data perbankan ini juga tidak menghambat atau menurunkan jumlah rekening dan simpanan di bank. Perbankan dinilai menunjukkan sikap kooperatif terhadap kebijakan, namun masih terdapat kekhawatiran karena terbenturnya kepentingan antara melaksanakan kebijakan pemerintah dengan tugasnya untuk merahasiakan data nasabah. Kebijakan keterbukaan data perbankan menjadi salah satu faktor peningkatan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak di tahun 2018 di Indonesia. (ii) Dalam pelaksanaanya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adanya teknis kesulitan yang dialami oleh DJP dan Perbankan sendiri di tahun pertama juga tinggi, terkait pelaporan itu sendiri. Selain faktor teknis, DJP juga masih perlu untuk mensosialisasikan dan mengidentifikasi keberadaan lembaga keuangan lainnya termasuk BPR, KSP, dll.Selain implementasi, juga terdapat faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan ini adalah (i) Faktor yang mendukung adalah dukungan dari berbagai kalangan dan adanya legal basis yang mengatur. (ii) Faktor penghambat adalah faktor IT. Selain itu, solusi atau saran yang diberikan atas implementasi kebijakan ini adalah (i) Dalam implementasi kebijakan ini membutuhkan faktor konsistensi, (ii) Faktor SDM sangatlah penting, sehingga DJP seharusnya melakukan perbaikan kualitas SDM dibidang IT dan juga sistem teknologi informasi yang mendukung. (iii) DJP seharusnya segera mengolah data tersebut dengan cepat dan menganalisis data sehingga hasil dari kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh KPP untuk mengidentifikasi kepatuhan pajak (iv) perlu dibangunnya trust antara wajib pajak dan fiskus, agar saling mempercayai dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

---

Optimal receipts must be supported by the ability of the tax authority to collect data and information that are used as tax compliance monitoring tools. In Indonesia, in carrying out tax collection using the self assessment system, so that it requires taxpayer data and information through financial institutions, one of which is banking. Before the openness policy, Indonesia's condition was low tax compliance, tax revenues that had not yet reached the target, and a low tax ratio. Therefore the researcher took this theme to find out how the implementation of the policy of open access to financial information made banks obliged to report their customer data to the tax authority. The researcher used the post-positivist approach through interviews and secondary data.The results of this study are the implementation of banking data access disclosure policies in increasing tax complaints in Indonesia are (i) Willingness of the target groups to comply with policy output, in this case the customer data reporting by banks to the DGT. Most banks in Indonesia are considered to have compliance. This policy of open access to banking data also does not hamper or reduce the number of accounts and deposits in banks. Banking is considered to show a cooperative attitude towards policy, but there are still concerns because of the lack of interest between implementing government policy and its duty to keep customer data confidential. The banking data disclosure policy is one factor in increasing tax compliance and tax revenue in 2018 in Indonesia. (ii) In its implementation there are influencing factors, namely the existence of technical difficulties experienced by DGT and Banking itself in the first year is also high, related to the reporting itself. In addition to technical factors, DGT also needs to socialize and identify the existence of other financial institutions including BPR, KSP, etc.In addition to implementation, there are also factors that support and hinder this policy are (i) Supporting factors are support from various groups and legal basis which governs. (ii) The inhibiting factor is the IT factor. In addition, the solutions or suggestions given for implementing this policy are (i) In implementing this policy requires a consistency factor, (ii) HR factors are very important, so the DGT should improve the quality of human resources in the IT sector and supporting information technology systems. (iii) DGT should immediately process the data quickly and analyze the data so that the results of this policy can be utilized by KPP to identify tax compliance (iv) the need for trusts between taxpayers and tax authorities, to mutual trust in carrying out their tax rights and obligations."

"ABSTRACTIn todays era all sectors are greatly influenced by technology, starting from the manufacturing sector to the health and banking sector. The development of technology creates efficiency that benefits the society. For example in the banking sector, new products have been invented as a result, such as Bit coin, Internet Banking, Financial Technology and digital banking. . Digital banking has made customers more independent and therefore there are challenges on how to regulate banking in particular with regard to the prudential principle and customer due diligence CDD and how to implement it in digital banking. By using research method of literature study with secondary data and descriptive typhologhy, based on the this research has made a conclusion on the materials with regard to the relevant regulations in relation to the prudential principles in customer due diligence in digital banking as well as provide the report on the implementation in digital banking product.

---

ABSTRAKEra saat ini sangat dipengaruhi oleh Teknologi, mulai dari sektor pabrik hingga sektor kesehatan dan perbankan. berkembangnya teknologi ini menghasilkan efisiensi yang membawa banyak manfaat di masyarakat. Seperti pada sektor perbankan, produk-produk baru mulai bermunculan,seperti; Bit coin, Internet Banking, Finansial Teknologi dan perbankan digital. Di perbankan digital nasabah melakukan aktivitas secara mandiri disini Tantangan baru timbul pada peraturan-peraturan perbankan terutama dalam prinsip kehati-hatian dan uji tuntas pelanggan dan implementasinya dalam perbankan digital. Dengan menggunakan metode penilitian diantaranya studi kepustakaan dengan mencari data sekunder yang terdiri dari sumber primer dan sekunder dan dimana kesimpulan penelitian ini telah menyimpulkan materi-materi tentang peraturan yang berlaku terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam uji tuntas nasabah CDD serta penerapan peraturannya di produk perbankan digital."

"Tesis ini membahas mengenai intensi perpindahan nasabah perbankan kategori milenial pada layanan pembiayaan FinTech lending di Indonesia menggunakan kerangka Push-Pull-Mooring (PPM). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner dengan skala Likert 5 kategori yang mana seluruh pertanyaan penelitian disusun berdasarkan kerangka PPM. Kriteria responden yang digunakan yaitu seseorang yang pernah melakukan kredit atau pembiayaan di bank dalam kurun waktu lima tahun terakhir, berusia 19-39 tahun dan mengetahui serta belum pernah menggunakan layanan pembiayaan FinTech lending. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Seluruh kuesioner penelitian yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) yang sebelumnya telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel push effects berpengaruh positif dan signifikan terhadap switching intention yang mendorong nasabah perbankan kategori milenial untuk beralih pada layanan pembiayaan FinTech lending. Variabel pull effects juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap switching intention yang menarik nasabah perbankan kategori milenial untuk beralih pada layanan pembiayaan FinTech lending. Sedangkan, variabel mooring effects menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap switching intention yang menghambat nasabah perbankan kategori milenial untuk beralih pada layanan pembiayaan FinTech lending. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi industri perbankan, FinTech lending maupun regulator untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat untuk menghadapi potensi perpindahan pelanggan.

---

This thesis discusses millennial banking customer switching intentions to financing services of FinTech lending in Indonesia using perspective of Push-Pull-Mooring (PPM). The study was conducted using survey method through questionnaire with Likert 5-scale category in which all research questions were compiled based on the PPM framework. The criteria of the respondent used was a person who has made credit or financing in the bank within the last five years, aged 19-39 years old and know but never use the financing services of FinTech lending. The sampling techniques used in this study were non-probability sampling with purposive sampling types. All successful research questionnaires were further collected in the data processing using Structural Equation Modelling (SEM) which were previously conducted of validity and reliability tests.

The results showed that the push effects variables are positively and significantly impacting switching intentions that drive millennial banking customers to switch to financing services of FinTech lending. Pull effects variables also demonstrate positive and significant effect on switching intentions that attract millennial banking customers to switch to financing services of FinTech lending. Whereas, mooring effects variables reveal negative and significant effect on switching intentions that impede millennial banking customers to switch to financing services of FinTech lending. The results of this research can be used as consideration for the banking industries, FinTech lending and regulators to formulate appropriate strategies and policies to face the potential of customer switching."

"Penggunaan pinjaman fintech yang meningkat signifikan membuktikan kuatnya peran non-bank dalam memberikan inovasi pelayanan pembayaran dan fasilitas dana tunai secara online. Beberapa akademisi telah mempelajari mekanisme pengaruh niat seseorang dalam menggunakan fintech, namun belum banyak yang spesifik meneliti fokus pada satu jenis fintech yaitu pinjaman fintech. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa hubungan struktural antara perceived ease of use, perceived usefulness, brand image, government support, user innovativeness, perceived risk, trust, subjective norm, perceived behavioral control, attitude dan intention to use pinjaman fintech di Indonesia. Penelitian ini berdasarkan, Technology Acceptance Model (TAM), dan Theory of Planned Behavior (TPB). Sejumlah 377 responden non pengguna pinjaman fintech dan pengguna bank terkumpul untuk menguji penelitian yang menggunakan Structural Equation Modeling. Hasilnya memberikan 11 dari 17 hipotesis usulan yang dapat digunakan dalam manajemen dan memberikan alternatif bagi perusahaan jasa keuangan.

---

The significant increase in the use of lending fintech proves the strong role of non-banks in providing innovative online payment services and funding facilities. Many scholars have studied the factors affect intention to using fintech, but not many have specifically examined one of type of fintech is lending fintech. The aims of study is to examine the structural relationship between perceived ease of use, perceived usefulness, brand image, government support, user innovativeness, perceived risk, trust, subjective norm, perceived behavioral control, attitude and intentions to use fintech lending in Indonesia. This research is based on Technology Acceptance Model (TAM), and Theory of Planned Behavior (TPB). Totally 377 bank customers who have not used fintech lending were collected for research using Structural Equation Modeling. The results provide that eleven from seventeen proposed hypotheses for management provide alternatives for financial services companies."