Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun industri konstruksi memberikan dampak ekonomi yang sangat tinggi, industri jasa konstruksi juga merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Salah satu elemen dukungan keselamatan konstruksi yaitu manajemen komunikasi. Terdapat 3 (tiga) tujuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah: (1) Mengidentifikasi variabel dan indikator komunikasi dalam dukungan keselamatan konstruksi pada sektor konstruksi, (2) Mengidentifikasi hubungan antar variabel komunikasi dalam dukungan keselamatan konstruksi pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan (3) Menyusun usulan strategi komunikasi dalam dukungan keselamatan konstruksi berdasarkan model hubungan antar variabel untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi terhadap pakar dan survei terhadap responden menggunakan Structural Equation Modeling dengan aplikasi SMARTPLS. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 8 variabel komunikasi dalam meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi yaitu komunikasi eksternal sub-kontraktor, komunikasi eksternal pengunjung/ tamu, komunikasi mandor-pekerja, rapat keselamatan konstruksi, safety induction, safety morning, informasi bahaya/ media informasi, dan toolbox meeting. Terdapat 3 variabel yang memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi yaitu komunikasi eksternal pengunjung/ tamu, safety morning, dan safety induction dengan nilai T-Statistics 2.355; 2.322; dan 2.203.

---

Although the construction industry has a very high economic impact, the construction services industry is also one of the industrial sectors that has a fairly high risk of work accidents. The Construction Safety Management System (SMKK), as regulated in Ministry of Public Work and Public Housing Regulation Number 10 of 2021, is part of the construction work implementation management system to ensure the realization of construction safety. One element of construction safety support is communication management. There are 3 (three) objectives in this study, including: (1) Identifying communication variables and indicators in construction safety support in the construction sector, (2) Identifying the relationship between communication variables in construction safety support in the Construction Safety Management System (SMKK); and (3) Developing a communication strategy proposal in construction safety support based on the relationship model between variables to improve construction safety performance. The method used in this research is the validation of experts and a survey of respondents using Structural Equation Modeling with the SMARTPLS application. The results of this study there are 8 communication variables in improving construction safety performance, namely sub-contractor external communication, visitor/guest external communication, foreman-worker communication, construction safety meeting, safety induction, safety morning, hazard information/media information, and toolbox meetings. There are 3 variables that have a significant influence in improving construction safety performance, namely external communication of visitors/guests, safety morning, and safety induction with a T-Statistics value of 2,355; 2,322; and 2,203."

"Permintaan akan layanan jaringan utilitas terus meningkat. Untuk itu pemerintah provinsi DKI Jakarta melaksanakan program pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Industri konstruksi adalah industri dengan tingkat kecelakaan kerja paling tinggi. Begitu juga dengan tingkat kecelakaan konstruksi di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan kerja kondisi tidak aman yang disebabkan oleh manajemen keselamatan yang kurang baik yang tidak dapat mengidentifikasi risiko keselamatan konstruksi secara menyeluruh. Untuk itu dibutuhkan manajemen keselamatan konstruksi yang baik dan andal untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi pada proyek SJUT. Pengaruh manajemen keselamatan akan lebih lebih baik diterapkan sejak fase awal proyek atau fase perencanaan. Konsep perencanaan keselamatan pada fase awal proyek di Indonesia diterapkan berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK yang disebut rancangan konseptual SMKK. Degan kemajuan teknologi sekarang ini, perencanaan keselamatan konstruksi dapat diintegrasikan dengan teknologi komputerisasi yaitu Building Information Modelling (BIM). Oleh karena itu, pengembangan rancangan koseptual SMKK yang terintegrasi dengan BIM dilakukan pada penelitian ini. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan rancangan konseptual SMKK terintegrasi BIM pada proyek pembangunan SJUT yang dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi di Provinsi DKI Jakarta.

---

Demand for utility network services is increasing. As a result, the province government of Jakarta's special capital region is implementing the Integrated Utility Network Facility (IUNF) development program. The construction business has the greatest risk of workplace accidents. Similarly, the rate of building accidents in Indonesia remains extremely high. Unsafe conditions produced by poor safety management that fails to detect construction safety issues effectively are one of the causes of the high prevalence of workplace accidents. As a result, good and dependable construction safety management is required to improve the IUNF project's construction safety performance. Safety management will have a greater impact in the early stages of a project, especially during the planning phase. In Indonesia, the concept of safety planning is implemented during the initial phase of projects based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 10 of 2021 concerning Construction Safety Management System Guidelines, also known as the Conceptual Design of the Construction Safety Management System. Construction safety planning can now be connected with computerized technology, notably Building Information Modeling (BIM), thanks to recent technical breakthroughs. As a result, this study included the creation of a conceptual design for a Construction Safety Management System connected with BIM. The technique employed is qualitative analysis. This study resulted in the conceptual design of an integrated BIM Construction Safety Management System in the IUNF development project, which has the potential to improve construction safety performance throughout the province of Jakarta's special capital region."

"Along with the rapid development of infrastructure in Indonesia, the role of controlling the risk of work accidents is becoming increasingly important. State-Owned Enterprises (BUMN) as companies that dominate infrastructure projects in Indonesia are a large contributor to the number of accidents. Although there are already written regulations governing Occupational Safety and Health (OHS) in construction companies in Indonesia, the reality is that the implementation of safety in the field has not been fully implemented properly. The leadership in the company is one of the important factors in OHS management. The OHS management system is measured by the company's safety performance, where safety performance is driven by the company's leadership factor. Good leadership can regulate and control the occupational safety and health management system so that good safety performance is realized in the company. Therefore, the purpose of this study is to identify the factors that influence the leadership of BUMNs to improve the safety performance of construction projects. This research was conducted by distributing questionnaires to state-owned construction companies in Indonesia. Data analysis was carried out descriptively and also using the Delphi Method involving experts. In addition, the Relative Importance Index (RII) is used to determine the dominant factors that influence leadership to improve safety performance in state-owned construction companies. The results of this study shows that the factors that influence leadership to improve safety performance have been implemented in stateowned construction companies. The dominant factors of leadership in order to improve Safety Performance are the indicators of Safety Coaching that include leaders show commitment, leaders being the role model, and leaders coordinate well with the workers. The results of this study are vi Universitas Indonesia expected to provide further information about improving the construction safety management system through the influence of leadership roles in safety performance.

---

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan yang mendominasi proyek infrastruktur di Indonesia menjadi penyumbang besar angka kecelakaan. Walaupun sudah ada peraturan tertulis yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan konstruksi di Indonesia, namun kenyataannya penerapan keselamatan di lapangan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kepemimpinan dalam perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan K3. Sistem manajemen K3 diukur dari kinerja keselamatan perusahaan, dimana kinerja keselamatan didorong oleh faktor kepemimpinan perusahaan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan BUMN untuk meningkatkan kinerja keselamatan proyek konstruksi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada perusahaan konstruksi milik negara di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja keselamatan telah diterapkan di perusahaan konstruksi milik negara. Faktor kepemimpinan yang dominan dalam rangka meningkatkan kinerja keselamatan adalah Safety Coaching yang meliputi, pemimpin menunjukkan komitmen, pemimpin menjadi panutan, dan pemimpin berkoordinasi dengan baik dengan pekerja."

"Peranan sektor jasa konstruksi, sebagai unsur produksi yang menjalankan proses konstruksi hingga menghasilkan suatu bangunan, akan semakin integral di masa mendatang. Walau demikian, sektor ini merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, sehingga diperlukan langkah demi keselamatan kerja yang lebih baik. Studi ini mengembangkan instrumen indikator pengukuran sistem manajemen keselamatan dengan menggunakan kriteria sistem manajemen keselamatan konstruksi sesuai peraturan menteri dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No.10/2021, sehingga dapat digunakan dalam menilai keselamatan di industri konstruksi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method exploratory design, yang dimulai dengan pendekatan kualitatif dan dilanjutkan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perusahaan BUMN karya yang diobservasi telah menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi berdasarkan peraturan seperti PP 50 Kementerian Ketenagakerjaan dan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 (SMKK 10/21). Selain itu, SOP perusahaan disusun meliputi kebijakan, prosedur, instruksi kerja, dan metode kerja. Meskipun pengukuran implementasi belum dilakukan dengan aplikasi khusus, namun penelitian menunjukkan bahwa pengukuran dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan dengan sistem manajemen. Faktor-faktor seperti kompetensi, SOP, dan SMKK 10/21 pun ditemukan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi

---

Construction services now and in the future will be increasingly integral because of their role as an element of production that carries out the construction process to produce a building. The construction service sector is one of the sectors that has a high risk of work accidents, so improvement steps are needed towards better work safety. The novelty of this research is the development of a safety management system measurement indicator instrument using the construction safety management system criteria according to ministerial regulation in Ministry of Public Works and Housing (Permen PUPR) No. 10/2021 so that an instrument that can be used in assessing safety in the construction industry can be obtained. The methodology used in this research uses a mixed-method exploratory design approach, which starts with a qualitative approach and continues with a quantitative approach. The results show that the company has implemented a construction safety management system under regulations such as PP 50 of the Ministry of Manpower and ministerial regulation in the Ministry of Public Works and Housing (Permen PUPR) No. 10 of 2021 (SMKK 10/21). In addition, the company's SOPs, which include policies, procedures, work instructions, and work methods, have been compiled. Although implementation measurement has not been done with a dedicated application, research shows that measurement can be done online through an application developed by the management system. Factors such as competence, SOPs, and SMKK 10/21 significantly influence the implementation of the construction safety management system, with competence playing a robust role and SOPs and SMKK 10/21 exerting a powerful influence."

"Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi besar dalam investasi infrastruktur, seperti pembangunan rumah susun. Namun, industri konstruksi adalah salah satu sektor dengan tingkat risiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan sektor industri yang lain. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan berbagai kerugian, baik bagi perusahaan maupun pekerja. Oleh karena itu, peningkatan angka kecelakaan kerja harus menjadi perhatian khusus karena berdampak signifikan pada keselamatan pekerja, produktivitas perusahaan, dan perekonomian. Namun, pembahasan mengenai keselamatan konstruksi pada rumah susun masih sangat minim. Kurangnya informasi mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMKK) pada konstruksi rumah susun menyebabkan tingginya angka kecelakaan kerja. Dalam industri konstruksi, terdapat beberapa upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan, salah satunya melalui penyusunan perencanaan keselamatan konstruksi. Penyusunan perencanaan ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kerja di Indonesia. Pada penelitian ini, disusun perencanaan keselamatan konstruksi untuk pekerjaan struktur atas proyek rumah susun. Adapun metode yang digunakan adalah validasi pakar. Hasilnya teridentifikasi 5 paket pekerjaan dan 28 aktivitas pekerjaan dalam Work Breakdown Structure (WBS), 29 potensi risiko dengan kategori bahaya besar dari 133 bahaya dan risiko yang teridentifikasi, 17 sasaran dan program pengendalian. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi pada pekerjaan struktur atas proyek rumah susun berbasis Work Breakdown Structure (WBS) yang mencakup empat aspek kecelakaan kerja: tenaga kerja, alat, material, dan lingkungan

---

As a developing country, Indonesia has significant potential for infrastructure investment, such as the construction of flats project. However, the construction industry is one of the sectors with a higher risk of accidents compared to other industries. Workplace accidents can cause various losses for both companies and workers. Therefore, the increasing number of workplace accidents must be given special attention due to its significant impact on worker safety, company productivity, and the economy. However, discussions about construction safety in flats project are still very limited. The lack of information regarding the implementation of SMKK in flats project construction leads to a high number of workplace accidents. In the construction industry, several efforts are made to reduce accident risks, one of which is through the development of a construction safety plan. This planning is expected to reduce the number of workplace accidents in Indonesia. In this study, a construction safety plan is developed for the superstructure work of flats projects. The method used is expert judgement The results identified 5 work packages and 28 work activities within the Work Breakdown Structure (WBS), 29 potential risks categorized as major hazards out of 133 identified hazards and risks, and 17 targets along with control programs. All of these efforts aim to improve construction safety performance in the superstructure work of apartment building projects based on the WBS, which encompasses four aspects of workplace accidents: worker, equipment, materials, and environment."

"Tingginya tingkat pembangunan, berbanding lurus dengan probabilitas kecelakaan yang mungkin terjadi. Di Indonesia sendiri, kecelakaan kerja pada sektor konstruksi masih kerap kali terjadi. Berdasarkan data dari situs Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2015, sektor konstruksi menyumbang 32% proporsi kecelakaan kerja di Indonesia, yang mana berada di urutan teratas daftar bersama dengan industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi proyek infrastruktur jalan tol dengan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Penelitian berbasis studi kasus dengan teknik wawancara dan kuesioner yang lebih dalam dikaji dengan analisis deskriptif dan validasi pakar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada proyek Jalan Tol Koneksi Becakayu – Tol Wiyoto Wiyono 1 sudah dalam kategori memuaskan. Terdapat beberapa indikator yang penerapannya belum sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 dikarenakan masih kurangnya wawasan atau pengetahuan terkait program penerapan SMKK. Penyusunan strategi rekomendasi peningkatan penerapan SMKK dapat dilakukan dengan 1) Memberikan pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan terkait SMKK 2) Menyusun dokumen-dokumen SMKK sesuai dengan peraturan yang berlaku 3) Melakukan perkuatan program inspeksi SMKK dan safety patrol 4) Mendokumentasikan aktivitas penerapan SMKK 5) Pengadaan kegiatan seperti safety morning talk dan Toolbox meeting dan pengadaan fasilitas seperti papan informasi K2 6) Melakukan safety meeting dengan MP terkait kebijakan keselamatan konstruksi dan menjelaskan kepada seluruh stakeholder proyek 7) Memberikan award atau insentif jika keselamatan konstruksi tercapai dan 8) Melakukan kajian yang lebih mendalam terkait peraturan SMKK.

---

The high level of development is directly proportional to the probability of accidents that may occur. In Indonesia, work accidents in the construction sector still often happened. Based on data from the Ministry of Public Works website in 2015, the construction sector gave place for 32% of the proportion of work accidents in Indonesia, which is at the highest number along with the manufacturing industry.This study aims to evaluate the implementation of the construction safety management system for toll road infrastructure project refers to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 10 of 2021 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems. This research applied a case study method-based with indepth interview and questionnaire techniques which were reviewed by descriptive analysis and statistical tests. The results of this study indicate that the implementation of the construction safety management system on the Becakayu Connection Toll Road - Wiyoto Wiyono 1 Toll Road project is in the satisfactory category. There are several indicators whose implementation is not in accordance with the PUPR Ministerial Regulation Number 10 of 2021 due to the lack of insight or knowledge regarding the SMKK implementation program. The formulation of a recommendation strategy for improving the implementation of SMKK can be done by 1) Providing education, training, and/or counseling related to SMKK 2) Compiling SMKK documents in accordance with applicable regulations 3) Strengthening SMKK inspection programs and safety patrols 4) Documenting SMKK implementation activities 5) Procurement of activities such as safety morning talk and Toolbox meeting and procurement of facilities such as K2 information boards 6) Conduct safety meeting with MP regarding construction safety policies and explain to all project stakeholders 7) Provide awards or incentives if construction safety is achieved and 8) Conduct studies more in depth related to SMKK regulations."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis gap antara aktualitas implementasi pelaksanaan CSMS di kontraktor kontrak kerja sama bidang hulu migas proyek PGN Tie-In Saka Indonesia Pangkah Limited dengan pedoman perusahaan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan desain studi cross-sectional. Data pada penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dengan pihak perusahaan dan Kontraktor, dan data pendukung berupa laporan CSMS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proyek PGN Tie-In melakukan siklus CSMS mulai dari penilaian risiko, pra kualifikasi, seleksi, penilaian sebelum bekerja, penilaian berjalan, dan penilaian akhir sesuai dengan pedoman perusahaan. Secara garis besar, seluruh kegiatan pada setiap tahapan CSMS dilakukan sesuai dengan pedoman perusahaan, namun kegiatan yang belum sesuai dengan pedoman perusahaan adalah tahap verifikasi HSE Plan yang dilakukan setelah penghargaan diberikan. Dengan diimplementasikannya CSMS ini, Kontraktor berhasil mencapai target nol fatality dan nol lost time injury (LTI) hingga proyek selesai dikerjakan.

---

This research was conducted to analyze the gap between the actual implementation of the CSMS implementation for contractor partnership contract in the upstream oil and gas sector of the PGN Tie-In Saka Indonesia Pangkah Limited project and the existing company guidelines. This research is a descriptive study with a qualitative approach and a cross-sectional study design. The data in this study were obtained through observation, interviews with the company and contractors, and supporting data in the form of CSMS reports. The results of this study indicate that the PGN Tie-In project carries out the CSMS cycle starting from risk assessment, pre-qualification, selection, pre-employment assessment, on-going assessment, and final assessment according to company guidelines. Broadly speaking, all activities at each CSMS stage are carried out in accordance with company guidelines, but activities that are not yet in accordance with company guidelines are the HSE Plan verification stage which is carried out after the award is given. With the implementation of this CSMS, the Contractor has succeeded in achieving the target of zero fatality and zero lost time injury (LTI) until the project is completed. "

"Industri konstruksi merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang tinggi dengan angka kecelakaan paling terbesar dibanding sektor industri lainnya yaitu mencapai angka 32%. Berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021, sistem manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) harus diterapkan untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Salah satu elemen dalam mendukung pelaksanaan SMKK yaitu kompetensi Ahli Muda KK. Kompetensi Ahli Muda KK diatur dalam SKKNI No 350 Tahun 2014 dimana salah satu unit kompetensi dalam menjamin pelaksanaan SMKK secara efektif yaitu “Melakukan Inspeksi KK”. Namun dalam penyusunan SKKNI, masih belum lengkap karena tidak terdapat indikator unjuk kerja sebagai instrumen pengukuran kompetensi dan SKKNI masih mengacu pada standar dan peraturan yang lama. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengembangkan SKKNI berupa indikator unjuk kerja untuk unit kompetensi “Melakukan Inspeksi KK” dengan metode survei kuesioner kepada para pakar dan responden. Hasil kuesioner nantinya dianalisis dengan metode Delphi dan uji statistic menggunakan SPSS. Didapatkan hasil penelitian berupa 2 item elemen kompetensi, 6 item kriteria unjuk kerja dan 48 item indikator unjuk kerja dimana pengembangan unit kompetensi “Melakukan Inspeksi KK” memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja KK. Jika indikator unjuk kerja tersebut diterapkan oleh Ahli Muda KK dalam menerapkan SMKK maka dapat meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi. Kata Kunci : Kompetensi Ahli Muda KK, Unit Kompetensi “Melakukan Inspeksi KK”, Kinerja Keselamatan Konstruksi.

---

The construction industry is one of the industries that has a high level of work accident risk with the highest accident rate compared to other industrial sectors, reaching 32%. Based on Permen PUPR No 10 of 2021, a Construction Safety Management System (SMKK) must be implemented to ensure the realization of construction safety. One of the elements in supporting the implementation of SMKK is the competence of Construction Safety Young Experts. The competence of Construction Safety Young Experts is regulated in SKKNI No 350 of 2014 where one of the competency units in ensuring the effective implementation of SMKK is "Conducting Construction Safety Inspections". However, in the preparation of the SKKNI, it is still incomplete because there are no performance indicators as an instrument for measuring competence and the SKKNI still refers to the old standards and regulations. Therefore, the researcher wants to develop the SKKNI in the form of performance indicators for the competency unit "Conducting Construction Safety Inspections" by using a questionnaire survey method to experts and respondents. The results of the questionnaire will be analyzed using the Delphi method and statistical tests using SPSS. The results obtained in the form of 2 items of competency elements, 6 items of performance criteria and 48 items of performance indicators where the development of the competency unit "Conducting Construction Safety Inspections " has a very strong influence on construction safety performance. If the performance indicators are applied by the Construction Safety Young Experts in implementing the SMKK, it can improve the performance of Construction Safety."

"Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Namun seiring perkembangan K3 tidak dibarengi dengan peningkatan K3. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SMK3. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keberhasilan manajemen K3 di perusahaan melalui tinjauan pustaka yang sistematis. Penelitian ini mereview literatur yang diterbitkan antara tahun 2011-2021 dari 2 portal pencarian, yaitu ScienceDirect dan googlescholar. Dari hasil pencarian didapat 10 literatur yang sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil penelitian ini menemukan terdapat 2 faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berhubungan dengan keberhasilan manajemen K3 adalah komitmen manajemen, kebijakan K3, partisipasi pekerja, budaya K3, perilaku keselamatan pekerja, aturan dan prosedur K3, promosi K3, pengendalian risiko K3. Sedangkan faktor eksternal meliputi praktik peraturan K3, lingkungan, sosial masyarakat, kebijakan pemerintah, dan teknologi.

---

The Occupational Health and Safety Management System (SMK3) is part of the overall management system covering the organizational structure, planning, responsibilities, implementation, procedures, processes, and resources needed for the development, implementation, assessment, and maintenance of OHS policies in risk control related to work activities in order to create a safe, efficient and productive workplace. However, as the development of K3 is not accompanied by an increase in K3. Many factors affect the effectiveness of the implementation of SMK3. The purpose of this study is to find out what factors are related to the success of OHS management in the company through a systematic literature. This study reviews the literature published between 2011-2021 from 2 search portals, namely ScienceDirect and Googlescholar. From the search results obtained 10 literatures that match the inclusion criteria. The results of this study found that there are 2 main factors, namely internal factors and external factors. Internal factors related to the success of K3 promotion are management commitment, K3 policy, worker participation, OSH culture, worker safety behavior, OSH rules and procedures, OHS control, OHS risk control. While external factors include the practice of K3 regulations, the environment, social community, government policies, and technology."

"Terjadinya kecelakaan kerja pada proyek konstruksi akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan proyek konstruksi. Oleh karena itu diperlukan identifikasi faktor risiko dalam penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar tidak mengganggu kinerja waktu pelaksanaan proyek jembatan flyover.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pada proyek konstruksi jembatan flyover.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan studi penelitian dimana dalam pengumpulan data digunakan instrument penelitian berupa kuesioner, selanjutnya dianalisis dengan SPSS. Hasil penelitian ini berupa faktor dominan adalah memakai alat pelindung / pengaman diri; mengatur penempatan prasarana kerja, peralatan, dan bahan dalam penerapan manajemen K3; dan memasang rambu-rambu pengaman.

---

The occurrence of work accidents on construction projects will affect the performance of project implementation. Therefore, it required the identification of risk factors in the implementation of occupational health and safety management so as not to interfere with the performance time of the flyover bridge project.

The purpose of this study is to determine the factors of health and safety management that affect the performance time on the flyover bridge construction project.

The method used is the method of survey and research studies which used data collection instruments in the form of a questionnaire study, then analyzed with SPSS.

The result is a dominant factor is wearing protective equipment / safety self-employment; regulating the placement of infrastructure, equipment, and materials management in the implementation of health and safety management; and setting safety signs."