Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2016, Indonesia dinobatkan sebagai hub pariwisata berkelanjutan regional (Regional Tourism Sustainability Hub). Namun di satu sisi untuk pilarkeberlanjutan lingkungan, Indonesia berada pada ranking 135 dari 140 negara yang dinilai menurut Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Dunia (WTTC) pada tahun 2019. Fenomena ini menjustifikasi pentingnya mengkaji bagaimanaimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia tahun 2014-2019 yang menjadi fokus bahasan studi ini. Metode kualitatif dengan teknik triangulasi dipilih untuk memperdalam analisis bahasan. Pengumpulan data dilakukanmelalui literatur studi, proses wawancara semi terstruktur, dan observasi di lapangan. Dengan menggunakan kerangka besar analisis difusi norma yangkemudian secara spesifik membahas politik translokal oleh Alger dan Dauvergne (2020), terdapat 3 temuan besar dari studi ini. Pertama, bahwa ada kompleksitas aktor dalam proses implementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia dipengaruhi khususnya keterlibatan aktor industri. Kedua, kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia belum komprehensif dan inklusif. Ketiga, berdasarkan aktvitas politik yang berlangsung (pemilihan gubernur lima provinsi pada 2014- 2019, dengan kontribusi PDRB terbesar dari sektor wisata, dan pemilu presiden2019), studi ini menemukan bahwa pariwisata belum menjadi bagian narasi politik. Dari temuan tersebut, studi ini menyimpulkan dua hal. Pertama, industri memiliki peran signifikan dalam implementasi norma lingkungan – khususnya pariwisata berkelanjutan. Kesimpulan kedua yaitu integrasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang belum optimal berdampak pada level capaianimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia periode 2014-2019.

---

In 2016, Indonesia was made a Regional Tourism Sustainability Hub. However, in term of environmental sustainability, Indonesia ranked the 135th among 140 countries in 2019 according to the WTTC assessment. This case justifies the importance to conduct a study on how the implementation of sustainable tourism norms in Indonesia within 2014-2019. The qualitative method with the triangulation analysis technique was selected to deepen the analysis. Data was collected through literature review, semi-structured interviews, and field

observation. By applying norm diffusion, specifically translocal politics by Alger and Dauvergne (2020), this study finds the complexity of stakeholders in implementing sustainable tourism in Indonesia specifically affected by the industrial actor. The next finding is that sustainable tourism policy in Indonesia

has not yet been comprehensive and inclusive. The last finding of this research was that, based on the 2019 presidential election and the 2014-2019 governor

election in five provinces, with tourism sector as the largest contributor to the GDPR, tourism has not been a political narrative. To conclude, first, industry

plays a significant role in the implementation of environmental norms, especially sustainable tourism. Second, the not-yet optimal integrated policy and

coordination between actors affect the achievement level of the sustainable tourism in Indonesia within 2014-2019."

"Pariwisata merupakan salah satu sumber pemasukan devisa negara terbesar dan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini memberikan peran besar bagi industri pariwisata untuk mampu berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pandemi Covid-19 di 2020 memberikan dampak negatif pada ekonomi secara global. Pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang terdampak secara luas. Kebijakan pembatasan yang diberlakukan pemerintah berdampak langsung terhadap kegiatan pariwisata secara nasional. Risiko penularan Covid-19 menjadi ketakutan baru bagi wisatawan yang ingin berwisata. Akibatnya terjadi penurunan wisatawan yang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas terkait pengaruh risiko yang diterima wisatawan selama pandemi dan pengaruhnya terhadap niat bepergian dari wisatawan. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji deskriptif dan uji regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perceived risk berhubungan dan berpengaruh terhadap travel intention pada wisatawan Gen Z di daerah Jabodetabek. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menentukan kebijakan yang sesuai pada strategi pemulihan sektor pariwisata.

---

Tourism is one of the largest sources of foreign exchange income for the nation and continues to show positive growth. This gives a huge role for the tourism industry to be able to contribute to Indonesia's economic growth. However, the Covid-19 pandemic in 2020 has had a negative impact on the global economy. Tourism is one of the most widely affected economic sectors. The travel restriction policy imposed by the government has a direct impact on tourism activities nationally. The risk of Covid-19 transmission is a new anxiety for tourists who want to travel. As a result, there was a drastic decrease in tourist visits compared to the previous year. Therefore, this study aims to discuss the influence of perceived risk by tourists during the pandemic and its effect on travel intention of the tourists. This research uses quantitative methods with descriptive tests and simple regression tests. The results of this study indicate that the perceived risk variable is related and has an effect on travel intention in Gen Z tourists in Jabodetabek area. This research is expected to help to determine the appropriate policy on the tourism sector recovery strategy."

"

Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia bertujuan untuk memberikan peningkatan pada sektor pariwisata dengan masuknya wisatawan asing. Peningkatan jumlah wisatawan asing memiliki dampak kehadiran investasi asing langsung (FDI) dan peningkatan jumlah tenaga kerja asing, yang dampak tersebut dapat memberikan peluang dan ancaman terhadap jumlah tenaga kerja domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Tenaga Kerja Asing, Foreign Direct Investment (FDI) dan Upah, terhadap Tenaga Kerja Domestik. Teori yang digunakan adalah pasar tenaga kerja, teori pertumbuhan ekonomi model solow dan faktor produksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data panel dan alat analisis menggunakan eviews 9. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Data time series yang digunakan dari tahun 2011-2018, sedangkan data cross section menggunakan jenis pekerjaan per sektor, yaitu : 1) Pertanian, Kehutanan, Perkebunan Dan Perikanan 2) Pertambangan Dan Penggalian 3) Industri 4) Konstruksi 5) Perdagangan 6) Transportasi Dan Pergudangan 7) Informasi Dan Komunikasi 8) Jasa Kesehatan. Hasil penelitian ini adalah secara statistik, Kebijakan BVK, Tenaga Kerja Asing dan Upah memiliki pengaruh komplemen terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien positif dan signifikan. Variabel upah merupakan variabel paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan tenaga kerja domestik. Sedangkan secara statistik variabel FDI memiliki pengaruh substitusi terhadap tenaga kerja domestik dengan ditunjukkan nilai koefisien negatif namun tidak signifikan.

---

Bebas Visa Kunjungan policy in Indonesia aims to provide an increase in the tourism sector with the influx of foreign tourists. The increase in the number of foreign tourists has an impact on the presence of foreign direct investment (FDI) and an increase in the number of foreign workers, the impact of which can provide opportunities and threats to the number of domestic workers. This study aims to analyze the influence of the policy of Visa Free Visit (BVK), Foreign Workers, Foreign Direct Investment (FDI) and Wages, on Domestic Workers. The theory used is the labor market, the theory of economic growth solow models and factors of production. The research method used in this study is quantitative research using panel data and analysis tools using eviews 9. Data sourced from Badan Pusat Statistik, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi and Kementerian Ketenagakerjaan. The time series data are used from 2011-2018, while the cross section data uses the type of work per sector, namely: 1) Agriculture, Forestry, Plantation and Fisheries 2) Mining and Quarrying 3) Industry 4) Construction 5) Trading 6) Transportation and Warehousing 7) Information and Communication 8) Health Services. The results of this study are statistically, BVK policy, Foreign Workers and Wages have a complementary influence on domestic workers by showing positive and significant coefficient values. The wage variable is the biggest effect on increasing the domestic workforce. While statistically the FDI variable has a substitution effect on the domestic workforce with a indicated negative coefficient but not significant.

"

"Pada tahun 2016, Indonesia dinobatkan sebagai hub pariwisata berkelanjutan regional (Regional Tourism Sustainability Hub). Namun di satu sisi untuk pilar keberlanjutan lingkungan, Indonesia berada pada ranking 135 dari 140 negara yang dinilai menurut Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Dunia (WTTC) pada tahun 2019. Fenomena ini menjustifikasi pentingnya mengkaji bagaimanaimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia tahun 2014-2019 yang menjadi fokus bahasan studi ini. Metode kualitatif dengan teknik triangulasi dipilih untuk memperdalam analisis bahasan. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur studi, proses wawancara semi terstruktur, dan observasi di lapangan. Dengan menggunakan kerangka besar analisis difusi norma yang kemudian secara spesifik membahas politik translokal oleh Alger dan Dauvergne (2020), terdapat 3 temuan besar dari studi ini. Pertama, bahwa ada kompleksitas aktor dalam proses implementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia dipengaruhi khususnya keterlibatan aktor industri. Kedua, kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia belum komprehensif dan inklusif. Ketiga, berdasarkan aktvitas politik yang berlangsung (pemilihan gubernur lima provinsi pada 2014- 2019, dengan kontribusi PDRB terbesar dari sektor wisata, dan pemilu presiden2019), studi ini menemukan bahwa pariwisata belum menjadi bagian narasi politik. Dari temuan tersebut, studi ini menyimpulkan dua hal. Pertama, industri memiliki peran signifikan dalam implementasi norma lingkungan – khususnyapariwisata berkelanjutan. Kesimpulan kedua yaitu integrasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang belum optimal berdampak pada level capaianimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia periode 2014-2019.

---

In 2016, Indonesia was made a Regional Tourism Sustainability Hub. However, in

term of environmental sustainability, Indonesia ranked the 135th among 140 countries in 2019 according to the WTTC assessment. This case justifies the importance to conduct a study on how the implementation of sustainable tourism

norms in Indonesia within 2014-2019. The qualitative method with the triangulation analysis technique was selected to deepen the analysis. Data was collected through literature review, semi-structured interviews, and field observation. By applying norm diffusion, specifically translocal politics by Alger and Dauvergne (2020), this study finds the complexity of stakeholders in

implementing sustainable tourism in Indonesia specifically affected by the industrial actor. The next finding is that sustainable tourism policy in Indonesia has not yet been comprehensive and inclusive. The last finding of this research

was that, based on the 2019 presidential election and the 2014-2019 governor election in five provinces, with tourism sector as the largest contributor to the GDPR, tourism has not been a political narrative. To conclude, first, industry

plays a significant role in the implementation of environmental norms, especially sustainable tourism. Second, the not-yet optimal integrated policy and coordination between actors affect the achievement level of the sustainable tourism in Indonesia within 2014-2019."

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."

"

Diskursus pembangunan pada sebuah negara secara umum membicarakan tentang bagaimana ide/gagasan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian. Di Indonesia pasca reformasi, rezim neoliberal mengintervensi diskursus pembangunan sehingga terjadi tuntutan penyesuaian struktural yang meminimalisir peran negara. Meski demikian intervensi negara atas pembangunan kembali menguat di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019). Tesis ini membahas tentang bagaimana konstruksi diskursus pembangunan yang dilakukan untuk melegitimasi peran negara dalam agenda pembangunan, dengan melihat pada sektor infrastruktur fisik. Teori yang dipakai dalam artikel ini adalah teori diskursus Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, dengan metode analisis diskursus. Diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK bersifat ideologis, yakni ideologi yang menekankan kemandirian ekonomi yang bersumber dari gagasan Trisakti Soekarno. Infrastruktur dimaknai sebagai akar persoalan sekaligus solusi untuk masalah-masalah ekonomi. Tapi pada praktiknya, agenda pembangunan ini tetap bersifat pragmatis karena bertumpu pada ekonomi pasar dan mengandalkan kekuatan modal. Pembangunan infrastruktur yang bersifat lapar lahan ini telah mengakibatkan persoalan akuisisi lahan yang mengeksklusikan warga terdampak dari diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK.

---

Development discourse in a country generally discuss about how ideas affect the economic policy. In post-reformation Indonesia, neoliberal regime intervenes the development discourse which is demanding structural adjustments and minimalize the role of the state. However, state intervention in development has strengthened in the Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) administration era. This theses discusses how the construction of development discourse is carried out to legitimaze the role of the state in the development agenda, particularly in the physical infrastructure sector. This theses uses Ernesto Laclau and Chantal Mouffe`s discourse theory, with discourse analysis as the method. The Jokowi-JK development discourse is ideological, namely economic independence which the origin is from Soekarno`s Trisakti. Infrastructure is interpreted as the root as well as the solution to economic problems. But in practice, this development agenda is pragmatic because it relies on the market economy and the power of capital. This hungry land infrastructure development has resulted land acquisition issues that exclude affected residents from the Jokowi-JK infrastructure development discourse.

"

"Penelitian ini menganalisis rasionalitas Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi tahun 2014-2019 dalam mereplikasi model Developmental State (DS). Dengan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah dalam menjalankan elemen dan fitur yang dikembangkan dalam kerangka model DS. Setelah memahami rasionalitas pemerintah dalam menjalankan DS untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penulis turut menganalisis bentuk hubungan negara-bisnis yang terjadi dalam proses pembangunan nasional khususnya pada salah satu industri prioritas nasional yaitu TPT. Serta melihat bagaimana hasil dari intervensi negara terhadap industri nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis dari data-data primer yang didapat dari sumber utama dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam menganalisis studi kasus TPT, penulis membangun model ideal yang dihimpun dari beberapa cendekia yang mengembangkan model DS seperti Johnson, Evans, Leftwich, serta beberapa peneliti lain. Berdasarkan empat variabel model ideal DS, penulis menemukan bahwa Indonesia di era Jokowi menerapkan model DS dalam orientasi dan intervensi pembangunan dengan variasi dan karakter tersendiri baik dalam hal birokrasi yang meritokrasi, lembaga yang memiliki otonomi relatif, maupun hubungan pemerintah dengan pebisnis/swasta. Atas dasar tersebut tesis ini menyimpulakan kondisi DS di era pemerintahan Jokowi I menunjukkan performa DS yang berupaya beradaptasi dengan model pembangunan baru di Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi dengan bertumpu pada penguatan industri, namun juga berpotensi menjadi “model DS formalistis” jika pada periode selanjutnya tidak tercapai performa DS yang ideal.

---

This research analyzes Indonesia's rationality during Jokowi's leadership era in 2014-2019 in replicating the Developmental State (DS) model. By identifying government development policies in carrying out the elements and features developed in the DS model framework. Following the understanding of government rationality in replicating DS model to accelerate the pace of economic growth, the author also analyze the form of state-business relations that occur in the national development process, especially in one of the national priority industries, namely Textile and Textile Products Industry. As well as seeing the results of state intervention in growth-oriented national industries. This thesis uses a qualitative method by explaining primary data obtained from primary sources using interview techniques. In analyzing the Textile and Textile Products Industry case study, the author developed an ideal model that was compiled from several scholars who developed the DS model such as Johnson, Evans, Leftwich, and several other researchers. Based on the four variables of ideal DS model, the author found that Indonesia in the Jokowi adopt the DS model in development orientation and economic intervention. With its own variations and characters both in terms of meritocratic bureaucracy, institutions that have relative autonomy, and government relations with business/private sector. On this basis, this thesis concludes that the DS conditions in the in the era of Jokowi I government shows the performance of DS which is trying to adapt to a new development model in Indonesia which focuses on high economic growth by relying on industrial strengthening, but also has the potential to become a "formalistic DS model" if in the next period Jokowi does not achieve ideal DS performance."

"Penelitian ini menganalisis rasionalitas Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi tahun 2014-2019 dalam mereplikasi model Developmental State (DS). Dengan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah dalam menjalankan elemen dan fitur yang dikembangkan dalam kerangka model DS. Setelah memahami rasionalitas pemerintah dalam menjalankan DS untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penulis turut menganalisis bentuk hubungan negara-bisnis yang terjadi dalam proses pembangunan nasional khususnya pada salah satu industri prioritas nasional yaitu TPT. Serta melihat bagaimana hasil dari intervensi negara terhadap industri nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis dari data-data primer yang didapat dari sumber utama dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam menganalisis studi kasus TPT, penulis membangun model ideal yang dihimpun dari beberapa cendekia yang mengembangkan model DS seperti Johnson, Evans, Leftwich, serta beberapa peneliti lain. Berdasarkan empat variabel model ideal DS, penulis menemukan bahwa Indonesia di era Jokowi menerapkan model DS dalam orientasi dan intervensi pembangunan dengan variasi dan karakter tersendiri baik dalam hal birokrasi yang meritokrasi, lembaga yang memiliki otonomi relatif, maupun hubungan pemerintah dengan pebisnis/swasta. Atas dasar tersebut tesis ini menyimpulakan kondisi DS di era pemerintahan Jokowi I menunjukkan performa DS yang berupaya beradaptasi dengan model pembangunan baru di Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi dengan bertumpu pada penguatan industri, namun juga berpotensi menjadi “model DS formalistis” jika pada periode selanjutnya tidak tercapai performa DS yang ideal.

---

This research analyzes Indonesia's rationality during Jokowi's leadership era in 2014-2019 in replicating the Developmental State (DS) model. By identifying government development policies in carrying out the elements and features developed in the DS model framework. Following the understanding of government rationality in replicating DS model to accelerate the pace of economic growth, the author also analyze the form of state-business relations that occur in the national development process, especially in one of the national priority industries, namely Textile and Textile Products Industry. As well as seeing the results of state intervention in growth-oriented national industries. This thesis uses a qualitative method by explaining primary data obtained from primary sources using interview techniques. In analyzing the Textile and Textile Products Industry case study, the author developed an ideal model that was compiled from several scholars who developed the DS model such as Johnson, Evans, Leftwich, and several other researchers. Based on the four variables of ideal DS model, the author found that Indonesia in the Jokowi adopt the DS model in development orientation and economic intervention. With its own variations and characters both in terms of meritocratic bureaucracy, institutions that have relative autonomy, and government relations with business/private sector. On this basis, this thesis concludes that the DS conditions in the in the era of Jokowi I government shows the performance of DS which is trying to adapt to a new development model in Indonesia which focuses on high economic growth by relying on industrial strengthening, but also has the potential to become a "formalistic DS model" if in the next period Jokowi does not achieve ideal DS performance."

"ABSTRAKArtikel koran merupakan salah satu bentuk media untuk menyebarkan sebuah opini atau wacana terkini kepada masyarakat, terlebih jika artikel tersebut berfokus pada suatu sosok penting yang mempunyai pengaruh besar. Penelitian ini akan berfokus pada sebuah artikel berjudul Indonesiens unerfahrener Hoffnungstr ger yang ditulis oleh Christoph Hein untuk surat kabar Jerman, Frankfurter Allgemeine Zeitung dan diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2015 di laman daringnya. Dengan menggunakan teori analisis wacana kritis dari van Dijk dan teori struktur teks dari Binker untuk menganalisis wacana serta elemen linguistik yang terdapat di dalamnya, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana pemberitaan sosok Joko Widodo sebagai Hoffnungstr ger suar harapan dikemas oleh FAZ. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah penulis berita memiliki pandangan pesimis terhadap Presiden Joko Widodo yang dapat dibuktikan dengan pemilihan penggunaan substantiva, adjektiva, dan frasa, serta tematik dari tiap paragraf yang mengandung makna bernada pesimis, baik secara eksplisit maupun implisit.

---

ABSTRACTNewspaper article is one of media rsquo s form to spread an opinion or discourse to public, especially when it talks about an important figure that has big influence. This research will focus on an article entitled Indonesiens unerfahrener Hoffnungstr ger written by Christoph Hein for german newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung, which published in the newspaper rsquo s website on October 25th, 2014. Based on van Dijk rsquo s critical discourse analysis theory and Brinker rsquo s text structure theory to analyse discourse and its linguistic elements within the article, this research aims to discover on how Frankfurter Allgemeine Zeitung shows President Joko Widodo rsquo s figure as Hoffnungstr ger beacons of hope . The research findings conclude that the writer has pessimistic view on President Joko Widodo, which shown by the usage selection of nouns, adjectives and phrases, also the thematic from every paragraph that contains pessimistics view, whether it is written explicitly or implicitly. "