Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2016, Indonesia dinobatkan sebagai hub pariwisata berkelanjutan regional (Regional Tourism Sustainability Hub). Namun di satu sisi untuk pilar keberlanjutan lingkungan, Indonesia berada pada ranking 135 dari 140 negara yang dinilai menurut Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Dunia (WTTC) pada tahun 2019. Fenomena ini menjustifikasi pentingnya mengkaji bagaimanaimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia tahun 2014-2019 yang menjadi fokus bahasan studi ini. Metode kualitatif dengan teknik triangulasi dipilih untuk memperdalam analisis bahasan. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur studi, proses wawancara semi terstruktur, dan observasi di lapangan. Dengan menggunakan kerangka besar analisis difusi norma yang kemudian secara spesifik membahas politik translokal oleh Alger dan Dauvergne (2020), terdapat 3 temuan besar dari studi ini. Pertama, bahwa ada kompleksitas aktor dalam proses implementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia dipengaruhi khususnya keterlibatan aktor industri. Kedua, kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia belum komprehensif dan inklusif. Ketiga, berdasarkan aktvitas politik yang berlangsung (pemilihan gubernur lima provinsi pada 2014- 2019, dengan kontribusi PDRB terbesar dari sektor wisata, dan pemilu presiden2019), studi ini menemukan bahwa pariwisata belum menjadi bagian narasi politik. Dari temuan tersebut, studi ini menyimpulkan dua hal. Pertama, industri memiliki peran signifikan dalam implementasi norma lingkungan – khususnyapariwisata berkelanjutan. Kesimpulan kedua yaitu integrasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang belum optimal berdampak pada level capaianimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia periode 2014-2019.

---

In 2016, Indonesia was made a Regional Tourism Sustainability Hub. However, in

term of environmental sustainability, Indonesia ranked the 135th among 140 countries in 2019 according to the WTTC assessment. This case justifies the importance to conduct a study on how the implementation of sustainable tourism

norms in Indonesia within 2014-2019. The qualitative method with the triangulation analysis technique was selected to deepen the analysis. Data was collected through literature review, semi-structured interviews, and field observation. By applying norm diffusion, specifically translocal politics by Alger and Dauvergne (2020), this study finds the complexity of stakeholders in

implementing sustainable tourism in Indonesia specifically affected by the industrial actor. The next finding is that sustainable tourism policy in Indonesia has not yet been comprehensive and inclusive. The last finding of this research

was that, based on the 2019 presidential election and the 2014-2019 governor election in five provinces, with tourism sector as the largest contributor to the GDPR, tourism has not been a political narrative. To conclude, first, industry

plays a significant role in the implementation of environmental norms, especially sustainable tourism. Second, the not-yet optimal integrated policy and coordination between actors affect the achievement level of the sustainable tourism in Indonesia within 2014-2019."

"Pada tahun 2016, Indonesia dinobatkan sebagai hub pariwisata berkelanjutan regional (Regional Tourism Sustainability Hub). Namun di satu sisi untuk pilarkeberlanjutan lingkungan, Indonesia berada pada ranking 135 dari 140 negara yang dinilai menurut Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Dunia (WTTC) pada tahun 2019. Fenomena ini menjustifikasi pentingnya mengkaji bagaimanaimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia tahun 2014-2019 yang menjadi fokus bahasan studi ini. Metode kualitatif dengan teknik triangulasi dipilih untuk memperdalam analisis bahasan. Pengumpulan data dilakukanmelalui literatur studi, proses wawancara semi terstruktur, dan observasi di lapangan. Dengan menggunakan kerangka besar analisis difusi norma yangkemudian secara spesifik membahas politik translokal oleh Alger dan Dauvergne (2020), terdapat 3 temuan besar dari studi ini. Pertama, bahwa ada kompleksitas aktor dalam proses implementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia dipengaruhi khususnya keterlibatan aktor industri. Kedua, kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia belum komprehensif dan inklusif. Ketiga, berdasarkan aktvitas politik yang berlangsung (pemilihan gubernur lima provinsi pada 2014- 2019, dengan kontribusi PDRB terbesar dari sektor wisata, dan pemilu presiden2019), studi ini menemukan bahwa pariwisata belum menjadi bagian narasi politik. Dari temuan tersebut, studi ini menyimpulkan dua hal. Pertama, industri memiliki peran signifikan dalam implementasi norma lingkungan – khususnya pariwisata berkelanjutan. Kesimpulan kedua yaitu integrasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang belum optimal berdampak pada level capaianimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia periode 2014-2019.

---

In 2016, Indonesia was made a Regional Tourism Sustainability Hub. However, in term of environmental sustainability, Indonesia ranked the 135th among 140 countries in 2019 according to the WTTC assessment. This case justifies the importance to conduct a study on how the implementation of sustainable tourism norms in Indonesia within 2014-2019. The qualitative method with the triangulation analysis technique was selected to deepen the analysis. Data was collected through literature review, semi-structured interviews, and field

observation. By applying norm diffusion, specifically translocal politics by Alger and Dauvergne (2020), this study finds the complexity of stakeholders in implementing sustainable tourism in Indonesia specifically affected by the industrial actor. The next finding is that sustainable tourism policy in Indonesia

has not yet been comprehensive and inclusive. The last finding of this research was that, based on the 2019 presidential election and the 2014-2019 governor

election in five provinces, with tourism sector as the largest contributor to the GDPR, tourism has not been a political narrative. To conclude, first, industry

plays a significant role in the implementation of environmental norms, especially sustainable tourism. Second, the not-yet optimal integrated policy and

coordination between actors affect the achievement level of the sustainable tourism in Indonesia within 2014-2019."

"=Terdapat beberapa model lokalisasi norma yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma global dapat diaplikasikan ke sub nasional. Dari berbagai model tersebut, terdapat beberapa komponen yang membedakan satu dengan lainnya. Makalah ini bertujuan untuk melakukan konseptualisasi sebuah model lokalisasi norma yang menjelaskan penerimaan kelompok LGBTQ+ di Sikka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. komunitas LGBTQ+ di Indonesia telah menerima penolakan dalam lingkungan social, politik, dan religious. Namun, di Sikka, kelompok LGBTQ+ dapat diterima oleh maysarakat yang religious.  Artikel ini menggunakan sebagai komparasi dasar untuk membentuk sebuah model lokalisasi norma yang bersesuaian dengan keadaan Sikka. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kepribadian dasar masyarakat merupakan kunci terpenting dalam membentuk keadaan ideal untuk menerima norma global dan penerimaan keluarga perlu diperhitungkan untuk mengukur cangkupan penerimaan norma global. Penulis juga menganalisis bahwa norma global yang dibentuk oleh pengalaman barat tidak bersesuaian dengan kebutuhan penerimaan komunitas LGBTQ+ di Sikka.

---

There are various models of norm localisation that can explain a process in which a global norm is being applied to a local setting. There are several different elements in every model. This paper aims to conceptualise a norm localisation model that is applied to the case of LGBTQ+ acceptance in Sikka, East Nusa Tenggara, Indonesia. LGBTQ+ community has been met with rejection in social, political, and religious communities in Indonesia. However, the case in Sikka shows that LGBTQ+ can be accepted by the people of a religious town in Indonesia. This research used norm vernacularisation and norm localisation models as a basic comparison to the conceptualised model of Sikka. This study identified that the basic personality of the people is the most important key in creating an accepting environment for a global norm and family acceptance needs to be put into account to measure the depth of the acceptance of a global norm. It is also analysed that a global norm that is shaped by the Western experience does not serve the needs of acceptance of LGBTQ+ community in Sikka."

"[ABSTRAKUni Eropa menggalakkan slogan "Eropa, Tujuan Wisata No 1 di Dunia" sejak 2010,diawali dengan pembaharuan kebijakan pariwisata Uni Eropa yang berlandaskanhukum Traktat Lisabon 2009. Namun, program pariwisata berkelanjutan dilakukanmulai 2006. Pariwisata, yang merupakan kegiatan lintas sektor, menjadi komoditasindustri Uni Eropa. Mereka memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaankegiatan pariwisata di Negara Anggota. Belgia, Belanda, dan Luksemburg adalahNegara Anggota Uni Eropa yang unik, mereka tergabung pula dalam organisasiregional Uni Benelux. Sektor pariwisata di tiga negara Benelux menarik perhatian.Sejak 2006 Belanda selalu unggul dalam jumlah kedatangan wisatawaninternasional, disusul Belgia kemudian Luksemburg. Pelaksanaan dan kebijakanpariwisata di setiap negara berperan penting dalam memajukan pariwisata mereka.

---

ABSTRACTEuropean Union promotes the slogan "Europe, the world's No. 1 tourist destination"since 2010, initiated from the renewal of the European Union tourism policy basedon the Lisbon Treaty, 2009. However, sustainable tourism program has beenconducted by the European Union since 2006. Tourism as a cross-sector activityhas become the European Union's industrial commodity. European Union has acompetence to support the implementation of tourism activities in Member States.Belgium, The Netherlands, and Luxembourg are unique Member States, they arealso incorporated in the Benelux Union, a regional organization. Tourism sector ofthe three countries gains attention. Since 2006 The Netherlands has been always onfirst place regarding to the number of international tourist arrivals, followed byBelgium and Luxembourg. The implementation of tourism policy of each countryand the policy itself plays an important role in creating the advancement of tourism, European Union promotes the slogan "Europe, the world's No. 1 tourist destination"since 2010, initiated from the renewal of the European Union tourism policy basedon the Lisbon Treaty, 2009. However, sustainable tourism program has beenconducted by the European Union since 2006. Tourism as a cross-sector activityhas become the European Union's industrial commodity. European Union has acompetence to support the implementation of tourism activities in Member States.Belgium, The Netherlands, and Luxembourg are unique Member States, they arealso incorporated in the Benelux Union, a regional organization. Tourism sector ofthe three countries gains attention. Since 2006 The Netherlands has been always onfirst place regarding to the number of international tourist arrivals, followed byBelgium and Luxembourg. The implementation of tourism policy of each countryand the policy itself plays an important role in creating the advancement of tourism]"

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."

"Kajian ini mengelaborasi konstruksi pertentangan norma hukum dalam skema pengujian Undang-Undang. Hasil analisis, meliputi: Pancasila dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai “pertentangan norma”; Mahkamah Konstitusi menguji seluruh Undang-Undang yang lahir sebelum dan sesudah amandemen dengan tolok ukur UUD 1945 yang sedang berlaku; Undang-Undang Dasar 1945 harus dimaknai sebagai konstitusi yang hidup (the living constitution) guna menegakan hukum dan keadilan; Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD baik secara vertikal maupun horizontal; aspek keberlakuan sebuah Undang-Undang merupakan bagian dari pengujian materiil, bukan pengujian formil; makna “bertentangan dengan UUD 1945” harus dielaborasi secara komprehensif dalam putusan dengan mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan; Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengutamakan penafsiran original intent dan mengenyampingkan model penafsiran lain jika hal tersebut justru menyebabkan tidak berjalannya konstitusi; ketentuan non konstitusi dapat dibenarkan dalam pengujian formil, namun dalam pengujian materiil tidaklah tepat; pengeyampingan asas hukum acara “nemo judex idoneus in propria causa” dapat dibenarkan demi tegaknya konstitusi dan mengutamakan asas curia novit, pertentangan norma secara fomil dapat disimpangi oleh asas kemanfaatan demi substansi Undnag-Undang; putusan berlaku surut menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil"

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi strategi pengembangan pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kajian : Destination Management Organization Raja Ampat). Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan analisis deskriptif yang mana peneliti berusaha untuk memaparkan faktor internal dan eksternal implementasi strategi pengembangan pariwisata di Raja Ampat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor internal dan eksternal implementasi dstrategi pengembangan pariwisata di Raja Ampat telah dituangkan dalam bentuk Destination Management Organization walaupun sampai saat ini belum semua program mencakup keseluruhan faktor internal dan eksternal yakni bidang infrastruktur dan transportasi. Dengan melihat hasil penelitian, maka rekomendasi bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah agar menjalankan konsollidasi semua pihak di Raja Ampat sehingga tercapai pengembangan pariwisata yang mensejahterakan seluruh pemangku kepentingan dan menjaga keseimbangan ekosistem Raja Ampat.

---

The focus of this study is the tourism development strategic implementation at the Ministry of Tourism and Creative Economy (Assessment : Destination Management Organization Raja Ampat). This research is a positivist research employing descriptive analysis, in which researcher tries to describe the internal and external factors of tourism development strategic implementation in Raja Ampat. The result that the internal and external factors of tourism development strategic implementation in Raja Ampat have been established as Destination Management Organization although not all programs covered the internal and external factors of tourism development strategy implementation such as infrastructur and transportation sectors. According to the result obtained, Ministry of Tourism and Creative Economy is reccomended to consolidate of all stakeholders of Raja Ampat to reach the objective of tourism develompent for prosperity of the stakeholders and to keep the balance of nature ecosystem of the Raja Ampat."

"

Diskursus pembangunan pada sebuah negara secara umum membicarakan tentang bagaimana ide/gagasan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian. Di Indonesia pasca reformasi, rezim neoliberal mengintervensi diskursus pembangunan sehingga terjadi tuntutan penyesuaian struktural yang meminimalisir peran negara. Meski demikian intervensi negara atas pembangunan kembali menguat di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019). Tesis ini membahas tentang bagaimana konstruksi diskursus pembangunan yang dilakukan untuk melegitimasi peran negara dalam agenda pembangunan, dengan melihat pada sektor infrastruktur fisik. Teori yang dipakai dalam artikel ini adalah teori diskursus Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, dengan metode analisis diskursus. Diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK bersifat ideologis, yakni ideologi yang menekankan kemandirian ekonomi yang bersumber dari gagasan Trisakti Soekarno. Infrastruktur dimaknai sebagai akar persoalan sekaligus solusi untuk masalah-masalah ekonomi. Tapi pada praktiknya, agenda pembangunan ini tetap bersifat pragmatis karena bertumpu pada ekonomi pasar dan mengandalkan kekuatan modal. Pembangunan infrastruktur yang bersifat lapar lahan ini telah mengakibatkan persoalan akuisisi lahan yang mengeksklusikan warga terdampak dari diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK.

---

Development discourse in a country generally discuss about how ideas affect the economic policy. In post-reformation Indonesia, neoliberal regime intervenes the development discourse which is demanding structural adjustments and minimalize the role of the state. However, state intervention in development has strengthened in the Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) administration era. This theses discusses how the construction of development discourse is carried out to legitimaze the role of the state in the development agenda, particularly in the physical infrastructure sector. This theses uses Ernesto Laclau and Chantal Mouffe`s discourse theory, with discourse analysis as the method. The Jokowi-JK development discourse is ideological, namely economic independence which the origin is from Soekarno`s Trisakti. Infrastructure is interpreted as the root as well as the solution to economic problems. But in practice, this development agenda is pragmatic because it relies on the market economy and the power of capital. This hungry land infrastructure development has resulted land acquisition issues that exclude affected residents from the Jokowi-JK infrastructure development discourse.

"

"ABSTRAKUni Eropa mengeluarkan komunikasi Eropa, tujuan wisata No. 1 di dunia guna memajukanindustri pariwisata. Program digitalisasi industri pariwisata merupakan salah satu bagian daripariwisata berkelanjutan. Pariwisata sendiri merupakan kegiatan lintas sektor yang menjadi bagiandari komoditas industri Uni Eropa. Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slowakia merupakanNegata Anggota Uni Eropa yang tergabung dalam organisasi Visegrad Group. Sektor pariwisatadi empat negara Visegrad Group masih mengejar ketinggalan dari negara-negara Eropa Barat.Pelaksanaan dan kebijakan pariwisata digital di setiap negara turut berperan dalam memajukanpariwisata mereka.

---

ABSTRACTEuropean Union issues communication Europe, the worlds No. 1 tourist destination to advancethe tourism industry. The tourism industry digitalization program is part of sustainable tourismprogram. Tourism itself is a cross-sectoral activity that is part of the European Union industrialcommodities. Poland, Hungary, the Czech Republic, and Slovakia are EU Member States that aremembers of the Visegrad Group. The tourism sector in the four Visegrad Group countries is stillcatching up with Western European countries. The implementation and policies of digital tourismin each country play a role in advancing their tourism."