Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak beralih menjadi rumah sakit yang sepenuhnya melayani pasien COVID-19, RSUD Jati Padang sudah mengubah tata kelolanya dan memiliki strategi dengan membuat beberapa kebijakan berupa surat keputusan direktur, standar prosedur operasional, pengaturan zonasi, hingga mengubah alur layanan untuk mencegah penularan COVID- 19 pada tenaga kesehatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa tata kelola RSUD Jati Padang yang telah diterapkan dalam mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya, Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan terakhir focus group discussion dengan manajemen RSUD Jati Padang. Hasil dari penelitian ini didapatkan terjadi perubahan dalam tata kelola RSUD Jati Padang sejak melayani pasien COVID-19. Strategi sudah dilakukan secara administratif, merubah alur pelayanan hingga pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Masih terdapat beberapa hal yang perlu peningkatan dalam penerapan tata kelola di RSUD Jati Padang yaitu komunikasi tentang kebijakan internal antara manajemen dan petugas di RSUD Jati Padang, kedisiplinan petugas, dan menambah sarana untuk meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam jangka pendek ialah meningkatkan komunikasi terkait kebijakan yang ada, membentuk tim supervisi yang bertanggung jawab pada pimpinan, meningkatkan koordinasi antar unit dan menyusun kebijakan terkait yang belum dimiliki rumah sakit. Untuk tindak lanjut jangka panjangnya yang berkaitan dengan anggaran yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberian reward and punishment untuk karyawan dalam meningkatkan kedisplinannya.

---

Since turning into a hospital that fully serves COVID-19 patients, the Jati Padang Hospital has changed its governance and has a strategy by making several policies in the form of a director's decree, standard operating procedures, zoning arrangements, to changing the flow of services to prevent COVID-19 transmission in health workers. The purpose of this study was to find out what the governance of the Jati Padang Hospital has been in preventing the transmission of COVID-19 to its health workers. This research was conducted qualitatively through document review, observation, in-depth interviews, and finally a focus group discussion with the management of the Jati Hospital. The results of this study showed that there had been a change in the governance of the Jati Padang Hospital since serving COVID-19 patients. The strategy has been carried out administratively, changing the service flow to the fulfillment of the required facilities. There are still several things that need improvement, namely communication about internal policies between management and officers at the Jati Padang Hospital, officer discipline, and the fulfillment of facilities to increase the prevention of COVID-19 transmission to health workers. Follow-up that can be done in the short term is to improve communication related to existing policies, form a supervision team that is responsible to the leadership, improve coordination between units and formulate related policies that are not yet owned by the hospital. For the long-term follow-up related to the budget, namely the fulfillment of facilities and infrastructure and the provision of rewards and punishments for employees in improving their discipline."

"Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

---

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.

The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.

The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted."

"Sistem Informasi Rumah Sakit merupakan dasar dari kebutuhan pelayanan demi tercapai pelayanan yang prima, pada Rumah Sakit Hermina Lampung terjadi perubahan Sistem Informasi pada bulan Mei 2022, perubahan dilakukan agar tercipta kemudahan dalam pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap. Setelah penggunaan selama satu tahun dirasa masih ada kendala dalam pelayanan di rawat jalan dimana tidak tercapainya kesesuaian standar length of stay rawat jalan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi sistem informasi di rawat jalan dengan menggunakan metode struktur, proses, output serta digabungkan dengan metode HOT-Fit. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan cara mixed method dimana dilakukan analisa penelitian secara kuantitatif dan kemudian dilakukan analisa penelitian kualitatif untuk memperkuat hasil dari penelitian, Pengambilan data dilakukan sejak Mei 2023 hingga Juni 2023, Hasil: Tidak terdapat hubungan bermakna antara kualitas sistem maupun kualitas informasi dengan usia, pendidikan terakhir dan jenis kelamin. Pelatihan SDM terhadap sistem informasi masih kurang maksimal dalam pelaksanaan, sistem informasi sering terjadi down server yang dapat menyebabkan slowness dalam pelayanan, belum adanya SPO yang mengatur terhadap penggunaan jaringan wifi di rawat jalan menyebabkan kelambatan pada aplikasi sistem informasi, integrasi sistem terlaksana di setiap unit namun menjadi kendala pada saat penutupan pelayanan pasien karena masih adanya step-step yang tidak dilakukan unit sebelumnya. Kesimpulan: Dengan metode input, proses dan output serta HOT-Fit dapat mengetahui pelatihan SDM, kesiapan sistem, kesiapan sarana dan prasarana, kebijakan, serta integrasi sistem mengalami kendala yang paling bermakna di dalam pelayanan menggunakan sistem informasi di rumah sakit dan dibutuhkan penyelesaian agar dapat tercipta pelayanan yang maksimal

---

he Hospital Information System is the basis of service needs in order to achieve excellent service, at Hermina Lampung Hospital there was a change in the Information System in May 2022, changes were made to create convenience in service both outpatient and inpatient. After using it for one year, it is felt that there are still obstacles in outpatient services where standard conformity is not achieved for length of stay outpatient. This study aims to analyze the implementation of information systems in outpatient care using the structure, process, output method and combined with the HOT-Fit method.Method: This research was conducted in mixed methode where a quantitative research analysis was carried out and then a qualitative research analysis was carried out to strengthen the results of the research, data collection was carried out from May 2023 to June 2023,Results: There is no significant relationship between system quality and information quality with age, last education and gender. Human resources training on information systems is still not optimal in implementation, information systems often occurdown server which can cause slowness in service, there is no regulations that regulates the use of wifi networks in outpatient care causing delays in information system applications, system integration is carried out in each unit but becomes an obstacle when closing patient services because there are still step which the previous unit had not done.Conclusion:With the input, process and output methods as well as HOT-Fit, it can be seen that human resources training, system readiness, facility and infrastructure readiness, policies, and system integration experience the most significant obstacles in services using information systems in hospitals and solutions are needed so that services can be created. the maximum."

"Penilaian persepsi pelayanan kesehatan bagi RS DKT Bandar Lampung merupakan sebuah petunjuk dan dasar untuk memeroleh respon yang baik dari pasien sebagai pengguna jasa pelayanan rumah sakit, dan melihat perilaku loyalitas pasien, sehingga dirumuskan bagaimana kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas pasien. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis persepsi kualitas pelayanan, kepuasan dan loyalitas pasien pada poliklinik obgyn rumah sakit DKT Bandar Lampung tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain non-eksperimental dengan pendekatan cross sectional. Pasien memiliki kepuasan kurang dengan menilai dari kenyataan yang didapatkan pasien dilapangan terhadap kualitas layanan Poliklinik Obgyn RS DKT Bandar Lampung Tahun 2023 terutama di tangible yaitu kebersihan dan kenyamanan ruang perawatan, kualitas makanan, kebersihan toilet di Rumah Sakit. Sebagian besar pasien memiliki sikap loyalitas yang cukup. Terdapat hubungan yang positif antara kepuasan pasien terhadap kualitas layanan dengan loyalitas pasien di Poliklinik Obgyn RS DKT Bandar Lampung Tahun 2023, pasien berdasarkan SERVQUAL score dari 5 dimensi didapatkan puas dengan pelayanan yang ada walapun ada beberapa dimensi yang pasien tidak puas dengan pelayanan yang ada sehingga pasien memberikan poin cukup untuk loyalitas artinya pasien akan datang kembali berobat tetapi belum tentu memberikan rekomendasikan kepada orang lain untuk berobat ke RS. DKT Bandar Lampun

---

The assessment of perceptions of health services for DKT Bandar Lampung Hospital is a guide and basis for obtaining a good response from patients as users of hospital services, and looking at patient loyalty behavior, so that it is formulated how service quality influences increasing patient loyalty. The aim of this research is to analyze perceptions of service quality, satisfaction and patient loyalty at the ob-gyn clinic at DKT Bandar Lampung Hospital in 2023. This research uses a non-experimental design with a cross-sectional approach. Patients have less satisfaction by judging from the reality that patients get in the field regarding the quality of services at the DKT Bandar Lampung Hospital OB-GYN Polyclinic in 2023, especially in tangible terms, namely the cleanliness and comfort of the treatment room, the quality of the food, the cleanliness of the toilets in the hospital. Most patients have a fairly loyal attitude. There is a positive relationship between patient satisfaction with service quality and patient loyalty at the OBGYN Polyclinic of DKT Hospital Bandar Lampung in 2023, patients based on the SERVQUAL score from 5 dimensions were found to be satisfied with existing services even though there were several dimensions where patients were not satisfied with existing services so that patients giving enough points for loyalty means that the patient will come back for treatment but will not necessarily recommend other people to go to the hospital for treatment. DKT Bandar Lampung."

"Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut diharapkan dapat memberikan pelayanan paripurna. Dalam prosesnya itu sejalan dengan tujuan Akreditasi Rumah Sakit agar mendapatkan pengakuan mutu serta mengutamakan keselamatan pasien. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan pemenuhan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 di rumah sakit Mitra dengan menggunakan langkah-langkah dalam problem solving cycle. Penelitian ini adalah riset operasional dengan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dari sisi input terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penganggaran dan instrumen sudah maksimal meski dengan berbagai keterbatasan dan kondisi rumah sakit yang masih baru beroperasional. Dalam sisi proses untu pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) sudah cukup meski pembekalan terhadap pelatihan masih minim dan terbatas pelatihan internal ataupun studi banding ke rumah sakit lain. Pengadaan sarana prasana juga masih menggunakan prioritas yang berhubungan langsung dengan pelayanan seperti pengadaan handrub dan hand soap program cuci tangan dan unit Central Sterile Supply Department (CSSD), londri dan gizi untuk peralatan dan ruangan yang sesuai standar PPI. Pembiayaan masih terkendala karena ketersediaan dana yang terbatas namun mampu dioptimalkan. Pelaksanaan instrumen yang meliputi monitoring evaluasi dinilai masih belum maksimal namun sudah berjalan dengan baik. Sebagai output capaian pemenuhan standar PPI melalui self assessment dari semua bagian input dinilai sudah cukup dan mampu untuk menghadapi porses akreditasi rumah sakit. Kesimpulannya kesiapan SDM, sarana prasarana, kebijakan/ regulasi, penganggaran serta instrumen Standar PPI sebagian besar sudah terpenuhi dan telah siap menghadapi survei akreditasi rumah sakit. Saran bagi Komite PPI dan Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Keperawatan, Manajemen Rumah Sakit serta Tim Akreditasi untuk dapat berkoordinasi secara berkesinambungan agar mendapat umpan balik, melakukan sosialisasi rutin terkait edukasi standar PPI baik kepada staf maupun pasien dan keluarga pasien sehingga mutu rumah sakit terhadap PPI dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

---

The hospital as an advanced health facility is expected to provide complete services. In the process it is in line with the objectives of Hospital Accreditation in order to get quality recognition and prioritize Patient Safety. The purpose of this study was to determine the readiness to fulfill Infection Prevention and Control standards according to SNARS first edition in Mitra Jambi Hospital in terms of problem solving cycle. The research method used is qualitative research where the data collection is done by indepth interviews and document review. The research results show that in terms of input to human resources, facilities and infrastructure, budgeting and instruments have been maximized despite various limitations and conditions of hospitals that are still operating. In terms of the process for fulfilling human resources qualifications, it is sufficient even though training on training is still minimal and limited to internal training or comparative studies to other hospitals. Procurement of infrastructure is also still using priority directly related to services such as the procurement of hand rubs and hand soap hand washing programs and Central Sterile Supply Department (CSSD) units, laundry and nutrition for equipment and rooms that comply with Infection Prevention and Control standards. Financing is still constrained due to the limited availability of funds but can be optimized. The implementation of the instrument which includes monitoring evaluation is considered to be still not maximal but has gone well. As an output, the achievement of meeting Infection Prevention and Control standards through self-assessment from all parts of the input is considered sufficient and able to deal with the hospital accreditation process. In conclusion, the readiness of human resources, infrastructure, policies/regulations, budgeting as well as the PPI Standard instruments have been largely fulfilled and are ready to face hospital accreditation surveys. Suggestion to Infection Prevention and Control Committee and Infection Prevention and Control Nurse (IPCN), Nurse Department, Hospital Management and also Accreditation Team to continuous coordination each other to achieve feedback, regularly socialization for educational of Infection Prevention and Control standard to staff and also patient with their family, goals to maintain and increasing hospital quality thorough Infection Prevention and Control."

"Kualitas pelayanan suatu rumah sakit merupakan produk akhir dari suatu integrasi dan saling ketergantungan yang sangat terkait antara berbagai aspck dalam sehuah sistem. Untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pclayanan Rumah Sakit adalah dengan mclakukan penilaian kepuasan pasicn secara berkala dengan tujuan untuk mcngctahui oumut pelayanan rumah sakit, sehingga pihak manajemen dapat segera memperbaiki kekumngan yang ada. Tujuan penelilian adaiah mengetahui tingkal kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit khususnya di unit rawat jalan dan faktor - faktor karakteristik pasien yang mempengaruhi kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan yang melipuli pelayanan doktcr, pelayanan perawat dan pelayarlan administrasi Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Penelitian dilakukan di unit rawat jalan RS Pantai lndah Kapuk pada 110 orang pasien yang datang berobat, bersifat kuantitatif dengan dcsain potong linlang menggunakan metode Servqual yaitu mclihat pelayanan pada: sarana fisik, kchandalan, ketanggapan, jaminan dan perhatian. Dilakukan analisis univanat berupa proporsi, sedangkan analisis bivariat menggunakan chi square untuk mclihat hubungan anmra 6 variabel dependen dengan variabel indcpcndennya yaitu kepuasan pasien. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 61 pasien (55,5%) menyatakan puas dan sisanya 49 pasien (44,5%) tidak puas. Terdapat 4 vaxiabcl independen pada uji bivarial yang berhubungan dengan vaniabcl dcpcnden secara signiiikan, yaitu faktorjenis kelamin, pendidikan, pckczjaan dan penghasilan. Pada uji multivariat dapat disimpulkan bahwa faktor karakterstik yang paling mcmpengaruhi kepuasan adalah faktor pcndidikan responden. Pada analisa diagram Cartcsius didapati prioritas masalah yang harus diperbaiki antara lain dimcnsi tangible, realibility dan responsivenesns. Prioritas pada dimensi mngible adalah toilet yang tidak tezjaga kebersihannya, sedangkan dimcnsi realibility yang hams diperhatikan adalah wakiu amggu berobat yang lama dan pemeriksaan dokter tidak sesuai jadwal. Dimensi responsiveness yang menjadi prioritas adalah waktu pcndaiiaran lama dan pctugas administrasi yang kumng tanggap terhadap keluhan pasicn. Dimensi mutu pelayanan yang dianggap sudah baik dan ietap hams dipertahankan, antala iain adalah dimensi tangible bempa mang pcmeriksaan dokter yang 1-api dan ruang tunggu dengan fasilitas yang baik sedangl-can dimcnsi responsivness yang perlu dipertahankan adalah dokter dan perawat yang tanggap sedangkan dimcnsi awurance adalah terapi dokter yang profmional dan kondisi alat medis yang mcmberi kepercayaan. Dimensi terakhir adalah dimensi emphaty, yang perlu dipertahankan adalah perawat dan dokter yang pczhatikan keluhan pasien serta pclayanan tidak membedakan pasien. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat disamnkan antara lain adalah peningkalkan kualitas pelayanan berupa pemberian pclayanan yang prima bcrdasarkan gambaran karakteristik pasien dan pelatihan sumber daya manusia di unit tersebut. Supervisi berkelanjutan terutama pada saat pelayanan di unit rawatjalan sedang sibuk. Membanglm komitmen dokter, agar dapai praktek sesuai jadwal sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien sesuai dengan motto rumah sakit yaitu "Sahabat yang Peduli Kesehatan Anda". Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaaat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di unit rawat jalan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk.

---

Service Quality ofa hospital is the final output (product) of an integration and interdepency among many aspect in one system. ln order to maintain and improve the service quality ol' a hospital is to measure of patient satisfaction periodically so that the output of hospital service is known and managment can improve service quality.

This analysis is made to know the level of patients satisfaction toward services by the hospital, especially at the outpatient departement and which patient characteristics effect patients satisfaction toward service quality, includes doctors service, nursing services and administration services at PIK Hospital.

The research was carried out in out patient Pantai indah Kapulr Hospital and this study was conducted quantitatively with the cross sectional research design using ll0 samples and it also used Servqual method with S aspects of satisfaction which are physical attributes, realibility, responsiveness, assurance and emphaty. Univariat anlaysis such as proportion, whereas bivariat analysis uses chi square to see the relation among 6 dependent variables with patient satisfaction as independent variable.

The results shown that as many as 61 patients (55,5%) were satislied and as many as 49 patients (44,5%) were unsatisfied with the services by received in the outpatient department at PIK Hospital- The bivariat analysis is show that 'fiom 6 characteristical variables that effects the satisfaction are 4 independent variables that are significant Those four variable are gender factor, education, job and income, for whereas patient characteristic such as age and the willingness for treatment are not significant From the multivariat anaysis can be concluded that the most important factor that effect the satisfaction is educational factor.

In the cartesius diagram analysis toward service quality dimension at the outpatient departement of PIK Hospital, is found that the most priority problem that should be improved are tangible dimension, rcalibility and responsiveness. The priority problem at the tangible dimension is the cleanliness of the toilet which is not well maintained, whereas at the reliability dimension factor should be paid attention is the long waiting time and undicipline doctors. From the responsiveness dimension, the priority should be given to the registration time and the administrations stalfs that are not responsive enoug toward patients complain. At the analytical cartesius diagram is also found the good service quality and should be maintained, one ofanothers are tangible dimension like neat and tidy treatment room and well facilitated waiting room. Responsiveness dimension which should be maintained is rmponsive doctor and nurses; assurance dimension is the professional treatment and the medical instrument that gives trust. From the emphatieal dimension that should be maintained is the nurses and doctors that give good attention to the patient complains and treat all patient equally.

Based on this analysis is suggested to improve the service quality such as to give the exellent service based on patient characteristics and to give training to the man powers at the outpatient departement. Building doctors commitment so they could give service on schedule and could give the excellent service to the paitent according to hospitals motto "Teman yang Peduli Kesehatan Anda". It’s wished that this analyis could give benefit in order to improve service quality at the outpatient departemen of PIK Hospital."

"Ditetapkannya PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang merupakan kebijakan pelaksanaan dari UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69 dari UU tersebut, di satu sisi menjadi landasan hukum bagi rumah sakit-rumah sakit pemerintah (RSP) untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU), di sisi lain mcmbcri harapan kcpada rumah sakit pemerintah untuk lebih otonorn di bidang pengeiolaan keuangan, sehinga peningkatan kinelja pclayanan dan keuangan rumah sakit dapat terjadi dan manfaat rumah sakit bagi masyarakat mcnjadai lebih baik. PP No. 23 lahun 2005 tcrsebut sudah ditctapkan sejak tanggal I3 juni tahun 2005, letapi sampai bulan juli 2007 ini RSUD Gunung Jali Kota Circbon beium menerapkan pola pengeiolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).Penclitian ini ditujukan untuk mengctahui tingkat persiapan RSUD Gunung Jati Kota Circbon dalam mengimplcmentasi PP 23 tahun 2005. Dcngan penelitian ini diharapkan dapat merckomendasikan kebijakan kepada yang berwcnang untuk segera mengambil aksi kebijakan yang diperlukan dalam proses uansfomnasi pola pcngelolaan keuangan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dari pola pcngelolaan Unit Swadana ke pola pengeloiaan badan layanan umum (PPK-BLU). Metode pcneiitian yang digunakan adalah metoda kualitatif di bidang kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum belum bcrjalan efcktif, penyiapan sumber daya untuk implerncntasi kebijakan tersebut belum terencana dan tcrprogram secara sistematis. Secara substanlif dan teknis RSUD Gunung Jati Kota Circbon telah memenuhi syarat untuk menerapkan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).Tetapi, persyaratan administratif yang dipcrlukan untuk penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati, belum selesai disiapkan. Lebih lanjut, dari hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan teknis, selain yang menjadi persyaratan administratif di atas, yang diperlukan dalam pengclolaan kcuangan badan layanan umum sepcrti tarif layanan yang berdasarkau pcrhitungan biaya satuan per unit pelayanan atau per investasi dana; pengelolaan keuangan yang khas pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; kelembagaan, pejabat pengelola, dan kepegawaian BLU; pembinaan dan pengawasan BLU; dan remunerasi beium selesai disiapkan.Dari penelitian ini ditemukan bahwa bclum sdesainya kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalarn pengelolaan keuangan badan layanan umum disebabkan karena belum ditetapkarmya pctunjuk pelaksanaan dan tcknis dalam penerapan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum daerah. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah cmpat masalah kebijakan yang meliputi : komunikasi kebijakan; penyiapan sumbcr daya ; penyiapan persyaralan administralif 1 dan penyiapan kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan untuk implemcnlasi pengclolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati belum optimal dan belum selesai disiapkan oleh RSUD Gunung Jati.Untuk itu sebagai saran dari penelilian ini adalah sambil menunggu dikeluarkannya pedoman pelaksanaan dan tcknis tcntang pengelolaan keuangan BLUD, agar RSUD Gunung Jati membuat pcrencanaan kegiatan (POA : plan of acriory atas cmpat kegiatan yang rneliputi komunikasi kebijakan, penyiapan sumber daya untuk implemcntasi kebijakan, penyiapan pcrsyaratan administratii dan pcnyiapan kcbijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalam penclolaan kcuangan BLU secara sislematis, efektitl dan efisien.

---

To settled the govemment's rules (PP) No. 23 year 2005 concerning Pattem of Finance Mangement of 'Badan Layanan Umum' which is policy of execution from UU No I year 2004 concerning Exchequer Of State, specially section of 68 and 69 of UU, in one side become basis law for government's hospitals to apply the pattem of financé management of 'badan layanan Umum', and the other's gives hope to government's hospitals to be more otonom in management of iinance. So that increasing of service and financial performance of government's hospital can be occurred, and increasing of hospital`s benefit to public. PP No. 23 year 2005 the have been specitied commencing from the date of 13 j uny year 2005, but until month of July 2007 this RSUD Gunung Jati Kota Cirebon not yet apply pattern of finance management of "Badan Layanan Umum".

This research addressed to know level of preparation of RSUD Gunung Jati Cirebon in implementation PP 23 year 2005. With this research expected can recommend policy to in charge to soon take policy action which required in process of p transformation of pattern of finance management of RSUD Gunung Jati Cirebon from pattern of finance management 'Unit Swaclana' to pattem of finance management of Badan Layanan Umum' (PPK-BLU). Research method which applied is qualitative method in policy area.

Research result indicate that policy communication about patem of of finance finance management of 'Badan layanan umum' is unef`f`ective activity , resources preparation to implement the policy isn't plant and program systematically. Beside substantively and technically clauses, RSUD Gunung Jati Cirebon have been is up to standard to apply pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum" (PPK-BLU). But, from clauses is administrative is unfinished RSUD Gunung Jati.

Further, from this research result also lay open that technical policys, besides becoming administrative clauses above, what is required in finance management of 'Badan Layanan Umum" like service tariff which based on calculation expense of identity per service unit or per fund invesment; management of finance which typical pattem of finance management of 'Badan Layanan Umum'; institute, organizer functionary, and officer BLU; construction and observation of BLU; and remuneration prepared is unfinished.

This research explain that the inchoate of technical policys which required in finance management of 'Badan Layanan Umum' by not yet specify him (it executions guides and technical in applying of pattems ofiinance management of BLUD).

As conclusion of This research are four's policy problem : policy communications; preparation of resource ; and preparation of technical policy, preparation of clauses administrative which needed by is implementation of finance management of 'Badan Layanan Umum' in RSUD Gttnung Jati not yet is optimal and untinissed. As suggestion from this research is at the same time await the spent / specified of execution guide and technical in applying of pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum Daerah' RSUD Gunung Jati have to make planning of action (POA) to solute the four's policy problem."

"Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi rumah sakit dalam pelayanan maupun administrasi. Peningkatan pasien COVID-19 membutuhkan biaya relatif tinggi yang berimplikasi terhadap pendapatan rumah sakit. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No 56 Tahun 2016 biaya pasien penyakit infeksi emerging termasuk COVID-19 dapat diklaim kepada Kementerian kesehatan. KMK 5673 tahun 2021 adalah kebijakan berupa juknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya telah terjadi 3 kali perubahan pada juknis klaim. Perubahan juknis berakibat perbedaan persepsi antara petugas klaim sehingga menyebabkan banyak kasus klaim pending, dispute dan klaim kadaluarsa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan total klaim yang diajukan dari rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 433.077 pasien yaitu Rp. 27 triliun dengan rincian 348.046 (61,71 %) kasus sesuai, 83.931 (37,80 %) kasus dispute dan 1.097 (0,49 %) kasus tidak sesuai dimana sudah dibayarkan sebesar Rp. 35 triliun untuk 536.482 kasus. Pada Tahun 2021 total klaim Rp. 90,20 triliun dengan verifikasi selesai sebesar Rp. 50,1 triliun dengan realisasi pelunasan baru mencapai 67,36 % yaitu sebesar Rp. 28 triliun. Adanya kasus klaim pending, dispute dan kadaluarsa terjadi di wilayah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen dimana berdasarkan Gubernur Jawa Tengah no 445 menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggantian klaim biaya pasien COVID-19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen di masa pandemi tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan maret 2022 sampai dengan Mei 2022 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Kementrian Kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022 diperoleh bahwa implementasi kebijakan belum optimal masih banyak kendala seperti tidak ada SOP, struktur organisasi, tidak ada pelatihan, stabilisasi aplikasi serta kurangnya peran Dinas kesehatan dalam penyelesaian kasus dispute dan pending klaim. Kesimpulan pada penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bahwa teori Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan melalui 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang saling mempengaruhi. Saran pada penelitian berdasarkan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn diperlukan sumber daya yang memadai seperti penambahan verifikator klaim di rumah sakit untuk kelancaran klaim, mempunyai karakteristik organisasi yang mumpuni seperti adanya struktur organisasi dan SOP yang jelas di rumah sakit, dibutuhkan komunikasi yang jelas untuk mempermudah proses klaim, memperkuat dukungan kepada rumah sakit baik dari manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.

---

The COVID-19 pandemic poses challenges for hospitals in terms of service and administration. The increase in COVID-19 patients requires relatively high costs which have implications for hospital revenues. Based on the Minister of Health Regulation No. 56/2016, the cost of patients with emerging infectious diseases including COVID-19 can be claimed to the Ministry of Health. KMK 5673 of 2021 is a policy in the form of technical guidelines for claiming reimbursement for COVID-19 patient services. This policy is effective from October 1, 2021, where previously there have been 3 changes to the technical guidelines for claims. Changes in technical guidelines resulted in different perceptions between claims officers, causing many cases of pending claims, disputes and expired claims. Based on BPJS Health data, the total claims submitted from hospitals in 2020 were 433,077 patients, namely Rp. 27 trillion, with details of 348,046 (61.71%) appropriate cases, 83,931 (37.80%) dispute cases and 1,097 (0.49%) inappropriate cases where Rp. 35 trillion for 536,482 cases. In 2021 the total claim is Rp. 90.20 trillion with completed verification of Rp. 50.1 trillion with the realization of new repayments reaching 67.36%, which is Rp. 28 trillion. There are cases of claims pending, disputed and expired in the area of ​​RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen which based on the Governor of Central Java No. 445 became one of the COVID-19 referral hospitals. This study aims to analyze the implementation of the policy for reimbursement of cost claims for COVID-19 patients at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Sragen Regency during the 2020-2021 pandemic. This study used a qualitative method, carried out during March 2022 to May 2022 at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Kab. . Sragen, District Health Office. Sragen, BPJS Kesehatan Surakarta Branch and the Ministry of Health. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and document review. This study uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research from April 2022 to May 2022 showed that the implementation of the policy was not optimal, there were still many obstacles such as no SOP, organizational structure, no training, internet stabilization and the lack of the role of the Health Office in resolving cases of dispute and pending claims. The conclusions in this study have theoretical implications that Van Meter and Van Horn theories can be used to explain the success of Policy Implementation through 6 variables, namely size and objectives, resources, organizational characteristics, communication between organizations, dispositions and social, economic and political environments that are mutually influence. Suggestions on research based on the implementation of Van Meter and Van Horn policies require adequate resources such as adding a claim verifier at the hospital for smooth claims, having qualified organizational characteristics such as a clear organizational structure and SOPs in the hospital, clear communication is needed to make it easier claim process, strengthen support to the hospital from both the hospital management and the Sragen District Health Office"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh manajemen prom (desain sistem kerja serta pengelolaan dan peningkatan proses kerja) terhadap kinerja RS. MH. Thamrin Internasional Salemba Jakarta tahun 2008. Secara teoritis penelitian ini mengacu pada konsep dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPB), dalam Health Care Criteria for Performance Excellence 2008. Penelitian ini mempakan penelitian sun/ei dengan pendekatan kuantitatitl dimana data yang digunakan adalah data primer dengan memakai alat bantu kuesioner. Metode penelitian menggunakan metode analisis jalur atau disebut juga dengan Path Analysis. Sampel penelitian diambil dari karyawan RS. MH. Thamrin Internasional Salemba tahun 2008 dengan menggunakan stratified random sampling berdasarkan kelompok unit kerjanya. Hasil penelitian ditemukan bahwa desain sistem kerja serta pengelolaan dan peningkatan proses kelja mempengaruhi kincrja RS. MH. Thamrin Intemasional Salemba tahun 2008 sebesar 50, 1% dan 49,9% dipengaruhi oleh variabcl lain. Variabel yang paling besar mempengaruhi kinerja RS. MH. Thamrin Intemasional Salemba adalah pengeiolaan dan pcningkatan proses kerja yaitu sebesar 32,26%. sedangkan desain sistem kenja berpengaruh terhadap kinerja RS. MH. Thamrin Internasional Salemba sebesar 4,16%. Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk lcbih memperhatikan dan meningkatkan manajemen proses, hal ini dapat dilakukan dengan cara : (1) mendesain sistem kerja yang efektif (2) mendesain sistem kerja yang mampu menghadapi keadaan darurat, (3) mendesain proses kerja yang jelas dan mudah untuk dilaksanakan, (4) mengelola, mengevaluasi dan meningkatkan proses kerja.

---

This study has an objective to know the influence of process management (work system design and work process management and improvement) to Operational Performance at MH. Thamrin International Salemba Hospital in Jakarta 2008. Theoretically, this concept is taken from Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE), in Health Care Criteria for Perfomance Excellence 2008.

The design in this study is a survey design with quantitative approaches. The method being used in this study is a path-analysis-method. The data are primary taken by the questionnaires. Samples are taken among employees at MH. Thamrin lntemasional Salemba Hospital by stratiied-random-sampling-method based on the work unit.

The result shows that work system design and work process management and improvement has influenced operational performance of MH. Thamrin [ntemasional Salemba Hospital as much as 50,l%, and the rest is influenced by other factor which is not included in this study.

According to the result of this study, it is recommended to give more attention to improve process management, such as: (I) design an eH`ective work systems, (2) design a work system which prepared for disasters or emergencies, (3) design a work process which is easy to be done, (4) manages, evaluate, and improve work processes."

"Keterlambatan waktu mulai sebuah operasi elektif dapat mengakibatkan penundaanmulainya operasi berikutnya, mengurangi utilisasi kamar operasi, serta risikomenimbulkan keluhan pasien dan operator. Metode penelitian ini adalah action research,yaitu dengan melakukan observasi untuk mengamati alur proses pelayanan operasi elektifagar diperoleh rekomendasi dan usulan perbaikan dalam upaya mengurangiketerlambatan waktu mulai operasi elektif dan meningkatkan utilitas kamar operasidengan pendekatan lean thinking dan six sigma. Hasil penelitian menunjukkan bahwaaktivitas yang tidak memberi nilai tambah non value added selama proses operasi elektifadalah sebesar 62,92 pada pasien yang menggunakan jaminan asuransi, 59,80 padapasien umum, dan 52,34 pada pasien rawat inap. Usulan perbaikan denganmenggunakan pendekatan lean thinking dan six sigma menghasilkan perbaikan padaproses pelayanan operasi elektif dengan menurunkan kegiatan non value added secaraberturut-turut menjadi 34,62 untuk pasien asuransi, 36,41 untuk pasien umum, serta14,50 untuk pasien rawat inap.Kata kunci: waktu mulai operasi, metode lean thinking, six sigma, kegiatan value added,kegiatan non value added.

---

The delayed time of starting an elective operation can cause delay to the next scheduledoperation, decrease utilization of an operating room, increase risk of complaint frompatients and operator doctors. This study was an action research study by observing toanalyzing the current state of elective operating room process and value flow, in purposeto reduce the delayed starting time of elective operation and increasing the utilization ofoperating room using lean thinking and six sigma approach. The result of this study showsthat the non value added activities of elective operation process is 62,92 for patientwho use insurance, 59,80 for the out of pocket patient, and 52,34 for inpatientcategory. By the implementation of recommended solution for the operation process ableto decrease the non value added activities to 34,62 for patient with insurance, 36,41 for out of pocket patient, and 14,50 for inpatient category.Keyword start time of operation, lean thinking and six sigma method, value added, nonvalue added."