Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bilateral Investment Treaty (“BIT”) Indonesia dan Singapura yang dibentuk pada tahun 2005 diputuskan untuk tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 karena Pemerintah Indonesia memilih untuk menegosiasikan BIT yang baru. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berhasil membentuk BIT dengan ketentuan yang jauh berbeda dibandingkan dengan BIT terdahulu. Penelitian ini mencoba untuk meneliti perbandingan ketentuan dalam BIT Indonesia dan Singapura tahun 2005 dengan BIT dan Singapura tahun 2018. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak BIT terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BIT Indonesia dan Singapura tahun 2018 dirumuskan secara lebih terperinci dan jelas dan memasukan banyak safeguard di dalamnya. Selain itu, BIT diketahui tidak memiliki dampak langsung untuk mendorong nilai investasi asing di Indonesia, tetapi kehadiran BIT tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan investor Singapura, mendorong pembentukan iklim peraturan yang baik, dan pelengkap instrumen hukum perlindungan investasi. Saran yang dapat diberikan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam merumuskan perjanjian investasi internasional kedepannya tetap mempertahankan rumusan perjanjian investasi yang jelas dan rinci demi menghindari penafsiran yang berbeda antara host state dengan penanam modal.

---

Bilateral Investment Treaty (“BIT”) between Indonesia and Singapore that was signed in 2005 was discontinued by the Government of Indonesia in 2016 because the Government of Indonesia elected to renegotiate a new BIT. In 2018, the Government of Indonesia and the Government of Singapore successfully agreed on a new BIT with new and different provisions. This research tries to do a comparative analysis on the BIT Indonesia and Singapore 2005 and BIT Indonesia and Singapore 2018. This research also looks to determine the impact of BIT on foreign direct investment. The research method of this thesis is juridical-normative with a descriptive research approach through literature review and desk study, and key informant interviews as a tool for collecting data. This research concludes that BIT Indonesia and Singapore 2018 was formulated with more details, containing explicit clauses and safeguards. This thesis also argues that BIT does not have any direct impact on increasing foreign direct investment in Indonesia. Nevertheless, the presence of BIT is still necessary and effective to provide protection of investment and increase investor confidence, encourage the creation of favourable regulatory climate, and complement other legal instruments for investment protection. In the future, the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) should seek to establish international investment agreements that maintain

a clear and detailed clause of investment agreements in order to avoid different interpretations between the host state and investors."

"Bilateral Investment Treaty (“BIT”) Indonesia dan Singapura yang dibentuk pada tahun 2005 diputuskan untuk tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 karena Pemerintah Indonesia memilih untuk menegosiasikan BIT yang baru. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berhasil membentuk BIT dengan ketentuan yang jauh berbeda dibandingkan dengan BIT terdahulu. Penelitian ini mencoba untuk meneliti perbandingan ketentuan dalam BIT Indonesia dan Singapura tahun 2005 dengan BIT dan Singapura tahun 2018. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak BIT terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BIT Indonesia dan Singapura tahun 2018 dirumuskan secara lebih terperinci dan jelas dan memasukan banyak safeguard di dalamnya. Selain itu, BIT diketahui tidak memiliki dampak langsung untuk mendorong nilai investasi asing di Indonesia, tetapi kehadiran BIT tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan investor Singapura, mendorong pembentukan iklim peraturan yang baik, dan pelengkap instrumen hukum perlindungan investasi. Saran yang dapat diberikan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam merumuskan perjanjian investasi internasional kedepannya tetap mempertahankan rumusan perjanjian investasi yang jelas dan rinci demi menghindari penafsiran yang berbeda antara host state dengan penanam modal.

---

Bilateral Investment Treaty (“BIT”) between Indonesia and Singapore that was signed in 2005 was discontinued by the Government of Indonesia in 2016 because the Government of Indonesia elected to renegotiate a new BIT. In 2018, the Government of Indonesia and the Government of Singapore successfully agreed on a new BIT with new and different provisions. This research tries to do a comparative analysis on the BIT Indonesia and Singapore 2005 and BIT Indonesia and Singapore 2018. This research also looks to determine the impact of BIT on foreign direct investment. The research method of this thesis is juridical-normative with a descriptive research approach through literature review and desk study, and key informant interviews as a tool for collecting data. This research concludes that BIT Indonesia and Singapore 2018 was formulated with more details, containing explicit clauses and safeguards. This thesis also argues that BIT does not have any direct impact on increasing foreign direct investment in Indonesia. Nevertheless, the presence of BIT is still necessary and effective to provide protection of investment and increase investor confidence, encourage the creation of favourable regulatory climate, and complement other legal instruments for investment protection. In the future, the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) should seek to establish international investment agreements that maintain a clear and detailed clause of investment agreements in order to avoid different interpretations between the host state and investors."

"Tesis ini bertujuan untuk mngetahui seberapa besar pengaruh penanaman modal asing langsung Korea Selatan terhadap perkembangan perdagangan intra-industri bilateral antara Indonesia dengan Kore Selatan. Hubungan perdagangan bilateral angtelat terjadi selama ini dan tentunya akan berlanjut di masa depan diharapkan dapat memberi keuntungan yang lebih signifikan kepada Indonesia. Periode penelitian ini dilakukan mulai dari kurun waktu 1992 sampai dengan tahun 2007. Hasil analisi menunjukan bahwa penanaman modal asing langsung (FDI) Korea Selatan memiliki hubungan yang signifikan dan mendukung perdagangan intra-industri anatar kedua negara dan inc=vestasi asing Korea Selatan di Indonesia lebih ditujukan untuk memenuhi permintaan ekspor dibandingkan dengan pasar domestik. Sehingga perlu didorong peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia dengan mengoptimalisasi kerjasam yang telah dilakukan baik bilateral maupun regional, maupun dengan menghilangkan hambata-hambatan investasi.

---

This thesis is aimed to study the impact of Republic of Korea (South Korea) direct investment (FDI) on the development of bilateral intra-industry trade between South Korea and Indonesia. Recent and future bilateral relation is expected to give more significant benefit on Indonesia. The study was held using export and import data of the two countries from 1992 to 2001, including 6 manufacture commodity subsectors as the cross-section. The study was focused on the relation between South Korean direct investment in Indonesia and bilateral intra-industry trade between the two countries. This study analyze factors that influence intra-industry trade between South Korea and Indonesia, such as direct investment, GDP difference, trade balance, opennes, and variation of exchange rate, using Panel Data Analysis estimation method. DI has positive significant relation that provide intra-industry trade development between the two countries, and the South Korean FDI on Indonesia is mainly segmented to fulfill export denad, not the domestic one. It's important to boost South Korean investation on Indonesia by optimalizing both bilateral and regional agreements as well as getting rid off the investation obstacles."

"BIT Indonesia-Singapura yang disetujui tahun 2020 sempat menuai kontroversi karena BIT telah terbukti mengancam kedaulatan negara dengan adanya klausul yang memungkinkan investor asing menggugat langsung negara ke arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Indonesia dalam menyetujui BIT dengan Singapura tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengambilan data berupa wawancara, korespondensi dengan Kementerian, serta penelitian berbasis internet. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis teori permainan dua tingkat adalah Indonesia menyetujui BIT dengan Singapura tahun 2020 karena terdapat keselarasan kepentingan antara Indonesia dan Singapura yang saling menguntungkan serta didukung oleh mayoritas aktor domestik Indonesia (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sembcorp Development Ltd dan PT Jababeka Tbk). Kepentingan Indonesia yakni ingin memperbarui BIT untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan investor terhadap negara ke arbitrase internasional serta ingin meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia. Adapun kepentingan Singapura yakni ingin memberikan kepastian hukum bagi investor dan ingin memiliki DTAA (Double Tax Avoidance Agreement) untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing sebagai investment hub. Meskipun terdapat perbedaan preferensi dalam proses negosiasi BIT Indonesia Singapura tahun 2020, yakni adanya penolakan BIT dari Indonesia for Global Justice (IGJ), namun ukuran win-set nya tetap besar sehingga mendukung ratifikasi perjanjian tersebut.

---

The Indonesia-Singapore BIT which was approved in 2020 caused controversy because the BIT has been proven to threaten the country's sovereignty with a clause that allows foreign investors to sue the country directly in international arbitration. This research aims to analyze Indonesia's reasons for agreeing to the BIT with Singapore in 2020. The method used in this research is qualitative by collecting data in the form of interviews, correspondence with the Ministry, and internet-based research. The results of research using two-level game theory analysis are that Indonesia agreed to the BIT with Singapore in 2020 because there is a mutually beneficial alignment of interests between Indonesia and Singapore and supported by the majority of Indonesian domestic actors (Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Investment, Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Coordinator for Economic Affairs, Sembcorp Development Ltd and PT Jababeka Tbk). Indonesia's interests are to update the BIT to anticipate the possibility of investor lawsuits against the state in international arbitration and to increase the amount of investment entering Indonesia. Singapore's interests are that it wants to provide legal certainty for investors and wants to have a DTAA (Double Tax Avoidance Agreement) to increase credibility and competitiveness as an investment hub. Even though there are differences in preferences in the 2020 Singapore Indonesia BIT negotiation process, such as the rejection of the BIT from Indonesia for Global Justice (IGJ), the size of the win-set remains large, thus supporting the ratification of the agreement. "

"Persoalan utama ekonomi Indonesia dewasa ini adalah meningkatkan aktivitas perekonomian, baik investasi baru maupun pengembangan investasi yang sudah ada. Krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini dapat dijadikan momentum positif untuk menarik modal asing, karena pergerakan modal sedang mengarah ke Asia, termasuk Indonesia. Jenis modal asing yang yang diperkirakan paling baik untuk menggerakkan perekonomian adalah Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment). Modal asing yang bersifat portfolio investment tidak baik untuk stabilitas, karena dapat keluar masuk dengan cepat dan sangat dipengaruhi oleh sentimen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa atas faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia, yaitu Nilai Tambah Bruto, Suku bunga riil, Jumlah Tenaga Kerja, Infrastruktur, dampak krisis Asia 1996 dan dampak perubahan kebijakan pemerintah di bidang Investasi. Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan menggunakan metode data panel dan model estimasi Fixed Efect. Data yang digunakan adalah data panel enam sektor (Pertambangan dan Penggalian; Perindustrian; Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi; Transport, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; serta Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan) selama periode 1990 sampai 2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa Nilai Tambah Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing Langsung. Sementara, tingkat suku bunga riil berpengaruh significant dan negatif terhadap Penanaman Modal Asing Langsung. Selain itu, hasil analisis juga membuktikan bahwa krisis ekonomi tahun 1998 sebagai variabel dummy terbukti menurunkan jumlah Penanaman Modal Asing Langsung.

---

Indonesia's main economic issue nowdays is to increase economic activity, both new investment and development of existing investments. The economic crisis is happening now can be used as a positive momentum to attract foreign capital, because capital movements are heading to Asia, including Indonesia. Types of foreign capital is expected to be most good to increase the economy is Foreign Direct Investment. Foreign capital investment portfolio is not good for stability, because it can be in and out quickly and strongly influenced by sentiment.

This research was conducted with the aim to perform an analysis of the factors affecting the Foreign Direct Investment in Indonesia, namely the Gross Value Added, the real interest rate, amount of Manpower, Infrastructure, the impact of 1996 Asian crisis and the impact of changes in government policy in the Foreign Direct Investment.

Analyses were performed by multiple regression analysis model by using the data panel method and the Fixed-effect estimation model. The data used is panel data of six sectors (Mining and Quarrying; Industry: Wholesale and Retail, Restaurant and Communications; Transport, Storage and Communication; Finance and Agriculture, Hunting, Forestry and Plantation during) the period 1990 to 2010.

The analysis showed that the Gross Value Added has positive and significant impact on increasing Foreign Direct Investment. Meanwhile, real interest rates have significant negative impact on Foreign Direct Investment. In addition, the analysis also proved that the economic crisis of 1998 as a dummy variable shown to decrease the amount of Foreign Direct Investment."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"Pada skripsi ini dibahas mengenai konsep perlindungan investor di dalam Perjanjian Bilateral Investasi (Bilateral Investment Treaty/BIT) dan definisi seputar investasi dan penanaman modal asing merujuk kepada pengertian secara global dan definisinya sesuai dengan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, di dalam skripsi ini akan diberikan pula definisi seputar BIT dengan menyertakan contoh BIT Inggris-Indonesia sebagai kajian utama dan dua buah kasus arbitrase internasional terkait penanaman modal asal Inggris di Indonesia, yaitu kasus Churchill Mining Plc melawan Pemerintah Indonesia dan kasus Rafat Ali Rizvi melawan Pemerintah Indonesia. Dua buah kasus ini kemudian dibandingkan dan dijadikan patokan bagi Penulis untuk menentukan sejauh mana BIT Inggris- Indonesia dalam melindungi penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asal Inggris.

---

The main discussion of this thesis is the concept of investor protection in the Bilateral Investment Treaty (BIT) and the global definition of foreign investment and its definition referring to Indonesian Law. This definition of BIT will be provided in this thesis with also a study of BIT between UK and Indonesia, and two cases related to British investment in Indonesia as examples. These cases are the dispute between Churchill Mining Plc and The Government of Indonesia and Rafat Ali Rizvi and The Government of Indonesia. These two cases will be compared and used as a benchmark for the Author to determine the extent to which the UK-Indonesia BIT protection protects the investment made by UK investors."

"

Penanaman modal asing (PMA) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, bahkan di negara-negara berkembang. PMA dapat menyediakan sumber daya keuangan, transfer teknologi, meningkatkan praktik dan keterampilan organisasi dan manajerial, dan memberikan akses ke pasar internasional. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa PMA dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Tesis ini bertujuan untuk mengukur kepentingan relatif dari berbagai jenis aglomerasi untuk penentuan lokasi PMA di sektor manufaktur di Indonesia. Data ini dianalisis dengan model multinomial logit di mana variabel dependen adalah pilihan lokasi. Tesis ini meneliti faktor-faktor penentu PMA baru (greenfield) di sektor manufaktur di Pulau Jawa, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tingkat mikro dari izin prinsip yang tidak dipublikasikan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Penelitian ini menguji dari 23 kabupaten di Pulau Jawa yang menerima PMA di sektor manufaktur dalam lima tahun terakhir. Hasil dari temuan ekonomi agglomerasi (baik milik asing dan perusahaan domestik) menunjukkan dampak yang signifikan dan positif namun kecil. Variabel-variabel lain, termasuk fasilitas, dan kondisi pasar tenaga kerja—secara anomali dengan upah minimum yang lebih tinggi— menunjukan hasil yang lebih penting dibandingkan aglomerasi. Karena efek aglomerasi yang kecil, hal ini berarti bahwa ekonomi aglomerasi bukanlah faktor penentu dalam menarik PMA. Investor asing yang baru tidak hanya mencari kabupaten di mana pabrik asing atau domestik telah berada tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti kepadatan jalan dan ketersediaan tenaga kerja.

 

---

Foreign direct investment (FDI) may precipitate remarkable economic growth, even in developing countries. FDI can provide financial resources, transfer technology, improve organizational and managerial practices and skills, and afford access to international markets. This paper aims to measure the relative importance of the different types of agglomeration for location decision of FDI in the manufacturing sector in Indonesia. These data are analyzed with a multinomial logit model where the dependent variable is the choice of location. It examines the determinant factors of new (greenfield) foreign direct investment in the manufacturing sector in Java Island, Indonesia. This study used unpublished micro-level data of principle licenses from the Indonesia Investment Coordinating Board (IICB), which examine23 counties of Java Island that received manufacturing FDI in the last five years. The finding is agglomeration economies in production (both foreign-owned and domestic firms) show a significant and positive but small impact. Other variables, including facilities, and labor market conditions—anomalously in that a higher minimum wage—matter as much or more than an agglomeration of production. Because the agglomeration effect is small, it means that agglomeration economies are not the detemining factor in attracting FDI. The new foreign investors not only seek counties in which foreign or domestic plants have already located but also consider other things such as the density of roads and the availability of labor.

 

"

"

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik level negara yang terdiri dari corruption, Foreign Direct Investment (FDI), unemployment rate dan karakteristik board yang terdiri dari independent directors, women on board, boards activity terhadap ESG Disclosure pada 115 perusahaan yang terdaftar di bursa negara-negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand selama 5 (lima) periode observasi yaitu tahun 2014-2018 dengan menggunakan metode regresi. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa corruption berperan meningkatkan ESG Disclosure. Sementara FDI, unemployment rate, independent directors, women on board, boards activity tidak berpengaruh terhadap ESG Disclosure. Pengujian tambahan terhadap setiap pilar ESG menunjukkan bahwa corruption meningkatkan Environmental Disclosure dan Social Disclosure, FDI meningkatkan Environmental Disclosure, unemployment rate meningkatkan Social Disclosure tetapi menurunkan Governance Disclosure, dan independent directors menurunkan Environmental Disclosure. Hasil penelitian mencerminkan adanya indikasi kuat bahwa ESG Disclosure digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh legitimasi melalui reputation buying pada lingkungan institusional yang korup. Selain itu, diduga peran board sebagai pengawas manajemen belum dijalankan dengan efektif sehingga board tidak berperan meningkatkan ESG Disclosure.

---

This study aims at empirically investigating the influence of country-level characteristics consisting of corruption, Foreign Direct Investment (FDI), unemployment rate and board characteristics consisting of independent directors, women on board, boards activity on ESG Disclosure in 115 companies listed on the exchange the countries of Indonesia, the Philippines, Malaysia, Singapore and Thailand for 5 (five) observation periods, since 2014 till 2018 using the regression method. The results of the study concluded that corruption plays a vital role in increasing ESG Disclosure. While FDI, unemployment rate, independent directors, women on board, boards activity has no effect on ESG Disclosure. Additional test results on each ESG pillar indicate that corruption increases Environmental Disclosure and Social Disclosure, FDI increases Environmental Disclosure, unemployment rates increases Social Disclosure but decreases Governance Disclosure, and independent directors decrease Environmental Disclosure. The results of the study reflect the existence of strong indications that ESG Disclosure is used by companies to gain legitimacy through reputation buying in a corrupt institutional environment. In addition, it is suspected that the boards role as management supervisor has not been carried out effectively so that the board has no impact in increasing ESG Disclosure.

"

"Investasi asing kini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis karena dianggap mampu merefleksikan kepentingankepentingan tidak hanya bagi negara investor, tetapi juga negara-negara tujuan investasi. Keberadaan investasi asing bagi negara berkembang seperti Indonesia menjadi hal yang sangat penting dikarenakan terbatasnya sumber modal nasional. Investasi dari salah satu negara maju yaitu Jepang menjadikan hubungan kedua negara sangat bergantung satu sama lain. Tahun 1997 tepatnya pada saat krisis ekonomi Asia terjadi, tingkat investasi Jepang mengalami penurunan yang cukup drastis. Dampak dari krisis ekonomi ini dirasakan masih ada hingga sekarang, dikarenakan jumlah investasi belum meningkat seperti sebelum krisis Asia terjadi.Penelitian ini diadakan untuk meneliti kondisi-kondisi apakah yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi investasi Jepang ke Indonesia pada tahun 2001-2007. Sebagai upaya menganalisa permasalahan tersebut, dapat dipergunakan beberapa konsep, yaitu: John H.Dunning mengenai motivasi pengadaan investasi oleh MNC, konsep comparative advantage oleh David Ricardo, dan juga konsep competitive advantage yang dinyatakan oleh Michael E. Porter.Pada penelitian kali ini, akan ditemukan beberapa hal, diantaranya kedinamisan dari comparative advantage pada Indonesia dan kondisi competitive advantage wilayah Jepang yang dapat dipengaruhi berbagai kondisi. Namun kondisi yang terjadi pada tahun 2001-2007 terdapat perubahan pada comparative advantage terlebih pada masalah country risk, dimana kondisinya menyebabkan bertambahnya beban perekonomian, sehingga masih terjadi penurunan investasi dari Jepang.

---

Foreign Direct Investment (FDI) currently plays important role in internationalizing business activities. FDI reflects the interest of investor and recipient countries. For Indonesia, FDI is a great importance to be an alternative of national capital resources. FDI that come from Japan has occupied special place in bilateral relations between Japan and Indonesia. In the year of 1997, when financial crisis afflicts Asian countries, Japanese investment has declined drastically. One decade after the crisis, the total amount of Japanese investment has not reached the point before the crisis.The research is to find out of what are the conditions that make the fluctuation of Japan?s investment to Indonesia happen in 2001 to 2007. As a way to analyze the problem, some concepts can be used, such as: John H.Dunning with the motivation of investment by MNC, the concept of comparative advantage by David Ricardo, and also the concept of competitive advantage by Michael E. Porter.In this research, will be founded some parts, such as the dynamic of comparative advantage in Indonesia and the condition of competitive advantage in Japan area that can be influenced by some conditions. Unfortunately, the condition that happened in 2001 to 2007 has changing on the comparative advantage, moreover in the problem of country risk, which the condition causing much more economy problem so the Japan?s investment still going down."