Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses peralihan kewenangan izin pemanfaatan panas bumi secara tidak langsungberdasarkan regulasi Panas Bumi di Indonesia dimulai pada saat diterbitkannya Undang- Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, didalam undang undang tersebut kewenangan perizinan pengusahaan paans bumi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan perizinan pemanfaatakan paans bumi secara langsung diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan lokasi wilayahnya sedangkan untuk pemanfaatan pengusahaan panas bumi secara tidak langsung kewenangannya dialihkan yang semula dari Pemerintah daerah menjadi ke Pemerintah Pusat. Proses pengalihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atas dasar bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi tidak berjalan dengan efektif, karena beberapa daerah tidak nampak adanya keseriusan dalam mewujudkan pembangunan energy panas bumi yang merupaka energy yang ramah lingkungan dapat di perbaharui dan untuk kedepannya dapat dijadikan alternative sebagai pengganti energy fosil.

---

The process of transferring the authority of the geothermal utilization permit indirectly

based on the Geothermal regulation in Indonesia began at the time the issuance of Law

Number 21 of 2014 concerning geothermal energy, in this law the authority to permit the

use of geothermal energy is divided into 2 (two), namely the authority to permit the use

of cash. The land is directly transferred to the regional government in accordance with

the location of the area, while for the utilization of geothermal exploitation, the authority

is transferred indirectly from the regional government to the central government. The

process of transferring licensing authority from the regional government to the central

government is based on the fact that Law Number 27 of 2003 concerning geothermal does

not run effectively, because some regions do not appear serious in realizing the

development of geothermal energy which is environmentally friendly energy that can be

renewed and in the future, it can be used as an alternative as a substitute for fossil energy."

"Krisis energi menjadikan pemicu untuk dimanfaatkannya energi panas bumi. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi panas bumi yang melimpah, Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah panas bumi potensial. Hanya saja, nilai keekonomian yang tinggi serta tingginya risiko dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi menjadikan rendahnya minat investor untuk melakukan investasi di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip kepastian hukum diperlukan demi kepentingan masyarakat akan energi terbarukan dengan melindungi kepentingan investor untuk mendapatkan total risiko finansial yang akan ditanggung; mengatasi besarnya modal awal untuk berinvestasi di bidang panas bumi; mengatasi risiko keteknikan yang tinggi dan aspek keselamatan sampai hak untuk mendapatkan kepastian data yang memuat aglomerasi pengukuran aliran panas yang memungkinkan untuk dilakukan karakterisasi sistem panas bumi yang optimal di Indonesia; melindungi kepentingan untuk menerima kepastian data panas bumi yang disajikan dalam proses tender yang memiliki dasar perkiraan yang jelas baik terhadap total sumber energi yang dapat dieksploitasi sampai data yang mencukupi mengenai spesifikasi teknologi.

---

Energy crisis is one of the main cause of the geothermal utilization. As one of the province with abundant geothermal potential, Lampung province is one of the potential geothermal areas. However, the investors are mostly less interested because of the high economic cost and the high risk of geothermal utilization in Lampung Province. This research uses normative juridical research method with secondary data (library research). The result of this research are regarding the importance of legal certainty, for the renewabale energy needs for the community and the interest of the investors to calculate the financial risk; overcame the large initial capital to invest in geothermal; to overcome the high engineering risks and safety aspects; to obtain data certainty that contains agglomeration of heat flow measurements of the optimal characterization in Indonesia’s geothermal system; to receive the geothermal data certainty in tender process which has a clear basis to estimate both the total energy reserouces that can be exploited, and data regarding technology specification.

"

"Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan energi nasional, upaya strategis pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan sumber energi terbarukan dan menarik investasi. Peraturan perundang-undangan diterbitkan guna menunjukkan keseriusan menarik investor dan memberi kepastian hukum. Aspek perizinan menjadi salah satu fokus utama pengaturan kebijakan tersebut. Panas Bumi sebagai salah satu alternatif investasi energi terbarukan dan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menjadi dasar penyelenggaraan Panas Bumi dengan pengaturan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ditemukan hambatan terkait implementasi peraturan terkait panas bumi, persyaratan kesepakatan harga sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan, dan tidak adanya pengawasan yang menjamin penyelenggaraan panas bumi sesuai dengan tujuan pemerintah. Terkait pengaturan harga, perbedaan pandangan antara nilai keekonomian dan deviasi kesepakatan sulit mendapat titik temu dan memakan waktu, sehingga solusi kebijakan akselerasi diharapkan agar penyelenggaraan Panas Bumi dapat berjalan optimal. Berdasar hal tersebut penelitian ini menganalisis secara kritis mengenai (1) Bagaimana pengaturan pemanfaatan Panas Bumi di Indonesia terkait regulasi perizinan pemanfaatan tidak langsung Panas Bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 pada periode 2014-2019; (2) Bagaimana proses dan hambatan peraturan perundang-undangan perizinan penyelenggaraan Panas Bumi dalam penerapannya di PLTP Gunung Talang, PLTP Way Ratai dan PLTP Gunung Lawu? (3) Bagaimana akselerasi penyelenggaraan Panas Bumi yang ideal sesuai amanah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)? Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Secara yuridis, hasil penelitian menunjukkan terdapat benturan regulasi dimana pelaksanaan peraturan perundangan tidak sama dengan pelaksanaannya. Perbedaan antara hukum sebagai produk dan hukum sebagai praktik atau pelaksanaan. Ada keterpisahan dan ketidakselarasan antara hukum sebagai peraturan atau doktrin dengan hukum sebagai praktek konkret. Hal tersebut dapat disebabkan peraturan yang tidak jelas, peraturan yang banyak (over regulasi) namun tidak fokus, dan dapat pula karena kesalahtafsiran dalam penerapan hukum atau kebijakan. Dalam kajian mendalam, ditemukan kejanggalan bahwa regulasi yang lengkap tidak dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum, karena adanya kemungkinan perbenturan kepentingan, dan dapat juga karena kurangnya kesadaran dan nilai moral dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk optimalisasi penyelenggaraan Panas Bumi, maka selain pentingnya sinkronisasi regulasi dan sektor terkait, pentingnya efisiensi atau penyederhanaan perizinan, dan urgensi pengembangan kebijakan akselerasi perizinan penyelenggaraan Panas Bumi, salah satu poin penting adalah adanya konsekuensi moral dalam konsistensi penyusunan dan pelaksanaan hukum dalam menjamin optimalnya penerapan regulasi dalam aktualisasinya. Dengan selarasnya regulasi guna kepastian hukum, melalui penerapan nilai moral guna keadilan penegakan hukum bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Panas Bumi tidak langsung, maka tujuan kesejahteraan rakyat serta memperkuat ketahanan energi nasional dapat menjadi kenyataan.

---

As an effort to improve the welfare of the people and strengthen national energy security, strategic efforts of the Government of Indonesia is utilizing the resources on renewable energi and attracting investment. Legislation is issued to show the seriousness of investment issue and providing legal certainty. The licensing aspect is one of the main focuses of the policy and regulation. The principle of Geothermal energy as an alternative renewable energy investment and the existence of Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal becomes the basis for the implementation of geothermal energy. It divides central and regional authorities and regulates community participation. In its implementation, there were shortcomings related to the terms of the price agreement before the exploration activities could be carried out. The difference views between economic values and agreement deviation is difficult to find and time consuming, so that the acceleration policy solution is expected in order to the operation of geothermal can run optimally. This study, therefore, critically analyzes about 1) How is the regulation of geothermal utilization in Indonesia related to the regulation of permits for indirect use of geothermal based on Law Number 21 of 2014 in the year 2014-2019; 2) What are the processes and obstacles in the regulation of licensing of geothermal management in their application in the PLTP Gunung Talang, PLTP Way Ratai, and PLTP Gunung Lawu?; 3) What is the ideal acceleration of the operation of geothermal energy in accordance with the mandate of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution? The method that will be applied in order to address the problems and objectives of the study is normative juridical approach. In legal terms, the result of the study indicate that there are conflicting regulations in which the implementation of laws and regulations is not the same as the implementation. There is a difference between law as a product and the law as practice. There is separation and discrepancy between law as a rule/doctrine and law as a practice. This can be caused by unclear regulations, too many regulations (obesity), unfocused and conflicting interests, and it could be due to lack of awareness and moral values in law enforcement. Therefore, to optimize the operation of geothermal energy, in addition to the importance of synchronizing regulations and related sectors, and the development of geothermal energy licensing acceleration policies, one important point is the moral consequences in the consistency of the scrutinize and implementation of laws in ensuring the optimal application of regulation in their actualization. With the harmonization of regulations for legal certainty, with the application of moral values for fairness of law enforcement, the goal of people‘s welfare and strengthening national energi security can become a reality."

"Skripsi ini membahas mengenai pola pengusahaan panas bumi berdasarkan peraturan perundangan sebelum tahun 2003, UU No. 27 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 2014. Analisis dalam skripsi ini berfokus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi menurut kedua undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi urusan di bidang panas bumi menjadi salah satu penghambat optimalisasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik. Oleh sebab itu, pengaturan bahwa pengelolaan panas bumi kembali dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 adalah suatu langkah yang tepat.

---

This thesis discussing about geothermal resources management under the regulation before 2003, under the Law Number 27 of 2003 and the Law Number 21 of 2014. The focus of the analysis is the division of authority between the central government and local governments related to the utilization of geothermal in indirect use. The result of this analyisis shows that the decentralization of geothermal resources management to the local goverments has become one of the obstacles of its optimalization. Therefore, it will be better if the central government hold the authorithy of geothermal management, as already regulated by the Law Number 21 of 2014."

"Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perusahaan melakukan tindakan melindungi kawasan konservasi dalam memanfaatkan tenaga panas bumi untuk penggunaan tidak langsung. Energi panas bumi telah diakui sebagai energi bersih yang berpotensi untuk diganti batubara, tetapi sampai sekarang penggunaannya belum dioptimalkan karena ada hambatan pengembangan panas bumi. Tenaga panas bumi banyak ditemukan di kawasan konservasi yang bertentangan dengan konservasi lingkungan. Hukum Panas Bumi Energi No. 21 Tahun 2014 membawa perspektif baru di mana pemanfaatan panas bumi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas penambangan, yang kemudian membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan proyek panas bumi untuk memasok kebutuhan energi masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, proyek - proyek panas bumi juga dapat membawa manfaat tambahan untuk perusahaan yang berpartisipasi dalam mekanisme pembangunan bersih, sedang diverifikasi oleh UNFCCC. Selain itu, pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi juga harus seimbang dengan cara pelestarian lingkungan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi bersih, perlindungan kawasan konservasi harus diprioritaskan dan juga memerlukan tambahan proyek mekanisme pembangunan bersih. Untuk mengatasi lainnya Kendalanya, pemerintah mungkin juga merancang kebijakan baru tentang panas bumi harga listrik, yang responsif terhadap warga dan juga perusahaan.

---

This research will discuss about how companies take action to protect conservation areas in utilizing geothermal power for indirect use. Geothermal energy has been recognized as clean energy that has the potential to be replaced by coal, but until now its use has not been optimized due to obstacles geothermal development. Geothermal power is commonly found in conservation areas that conflict with environmental conservation. Geothermal Energy Law No. 21 of 2014 brings a new perspective on where geothermal utilization is it is no longer understood as a mining activity, which then opens up opportunities for companies to develop geothermal projects to supply community energy needs. In its operational activities, geothermal projects can also bring additional benefits to companies participating in the clean development mechanism are being verified by the UNFCCC. In addition, the use of geothermal energy in conservation areas must also be balanced with environmental preservation. As a company engaged in the clean energy sector, protection of conservation areas must be prioritized and also require additional clean development mechanism projects. To overcome other constraints, the government might also design new policies on geothermal electricity prices, which are responsive to citizens and also companies."

"Indonesia memiliki sumber daya dan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia dengan total kapasitas sekitar 29.000 MW 40 potensi panas bumi dunia . Total kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi adalah sebesar 1.643,5 MW dan menempati peringkat ketiga terbesar di dunia hingga akhir tahun 2016. Namun, Indonesia belum memanfaatkan potensi sumber daya panas bumi secara optimal jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang dimiliki.Potensi panas bumi yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal karena terdapat hambatan terutama terkait dengan investasi awal, risiko sumber daya panas bumi, dan pendanaan proyek. Pihak pengembang memasukkan seluruh risiko awal proyek sebagai biaya investasi sehingga menyebabkan harga pembelian tenaga listrik PLTP menjadi tinggi dan negosiasi dengan PT PLN Persero menjadi berlarut-larut. Dalam tesis ini disusun tiga skema berbeda yang diaplikasikan secara internasional dalam pengembangan PLTP yang melibatkan BUMN dan IPP. Untuk pengembangan PLTP oleh BUMN Model 1 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 6,33 sen USD/kWh 110 MW s.d. 14,15 sen USD/kWh 10 MW , pengembangan PLTP oleh BUMN IPP Model 2 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 6,99 sen USD/kWh 110 MW s.d. 15,63 sen USD/kWh 10 MW, pengembangan PLTP oleh IPP Model 3 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 7,92 sen USD/kWh 110 MW s.d. 17,7 sen USD/kWh 10 MW , dan pengembangan PLTP oleh IPP dengan bantuan grant Model 3 Grant diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 7,05 sen USD/kWh 110 MW s.d. 15,76 sen USD/kWh 10 MW. Pengembangan PLTP di Jawa Bali, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulselrabar hanya layak dikembangkan oleh pihak BUMN Model 1 melalui proses negosiasi B to B dengan PT PLN Persero dan untuk sistem-sistem kecil dapat dikembangkan oleh pihak IPP dengan bantuan grant dari Pemerintah mengingat kapasitas PLTP yang dapat dikembangkan hanya kelas kapasitas kecil 10 MW dan 20 MW yang kurang ekonomis secara unit cost dibandingkan dengan kelas kapasitas medium dan besar 55 MW dan 110 MW.

---

It is said that Indonesia has the world 2nd biggest class geothermal energy resources and its potential is about 29,000 MW which corresponds to about 40 of all potential of the world. The current total capacity of geothermal power generation in Indonesia is 1,438.5 MW and occupies the 3rd position in the world ranking as of 2015. However, Indonesia has not exploited the geothermal resource potential enough yet, when its huge potential is considered.The large potential of geothermal have not been maximally utilized because of the obstacles associated primarily with initial investment, geothermal resource risks, and project funding. The developer calculates all the initial risks of the project as an investment cost causing the purchase price of geothermal power to be high and become protracted negotiation with PT PLN Persero.

In this thesis, there are three different schemes that are applied internationally in the development of geothermal power plant involving BUMN and IPP. For the development by SOE Model 1 obtained the purchase price of 6.33 cents USD kWh 110 MW up to 14.15 cents USD kWh 10 MW , the development by SOE IPP Model 2 obtained the purchase price of 6.99 cents USD kWh 110 MW up to 15.63 cents USD kWh 10 MW , by IPP Model 3 obtained the purchase price 7.92 cents USD kWh 110 MW up to 17.7 cents USD kWh 10 MW , and the development by IPP with grant assistance Model 3 Grant obtained the purchase price of 7.05 cents USD kWh 110 MW up to 15.76 cents USD kWh 10 MW.

The development of geothermal power plant in Java Bali, West Sumatera, South Sumatera, Jambi, Bengkuliu, Lampung, Sulselrabar is only feasible to be developed by SoE Model 1 through B to B negotiation with PT PLN Persero and for small systems can be developed by IPP with grant assistance from the Government, consider geothermal power plant capacity that can be developed only small capacity classes 10 MW and 20 MW which is less cost effective in terms of unit cost compared to medium and large capacity classes 55 MW and 110 MW ."

"Dalam rangka mencapai target pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta mempertimbangkan potensi panas bumi sebagai salah satu sumber daya EBT yang melimpah di Indonesia dan tersebar dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Pemerintah Indonesia menargetkan penambahan kapasitas terpasang PLTP sebesar 3,3 GW hingga tahun 2030 bauran atau mencakup 16% dari total tambahan kapasitas terpasang dari bauran EBT sebesar 20,9 GW. Pengembangan energi panas bumi secara umum lebih berisiko dibandingkan dengan pengembangan jenis-jenis EBT lainnya (diantaranya pengembangan energi surya, angin dan air. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh strategi pengambilan keputusan stakeholder terhadap kinerja investasi di proyek panas bumi PLN dengan pengelompokkan data berdasarkan studi literatur kemudian dilakukan pengidentifikasian faktor indikator kebijakan yang digunakan stakeholder yang mempengaruhi investasi proyek sebagai proyek eksplorasi panas bumi dengan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, penentuan responden dibagi ke dalam 3 tahapan pengumpulan data dengan sumber primer yang berupa survei kuesioner. Didalam penelitian ini juga dilakukan pengidentifikasi tingkat kematangan terhadap hubungan antara kebijakan stakeholder terhadap kinerja investasi di proyek panas bumi saat ini di indonesia untuk masukan dalam menentukan strategi perusahaan. Strategi yang dihasilkan dari analisisa ini diharapkan dapat membantu perusahaan penghasil listrik dari panas bumi untuk meningkatkan kinerja terhadap proyek panas bumi untuk meningkatkan investasi berkelanjutan dapat memberikan manfaat lebih dan bisa diimplementasikan.

---

In order to achieve the target of developing New and Renewable Energy (EBT) and considering the potential of geothermal as one of the abundant EBT resources in Indonesia and spread from the islands of Sumatra, Java, Nusa Tenggara, Sulawesi and Maluku. The Indonesian government is targeting an additional installed capacity of geothermal power plant of 3.3 GW until 2030 mix or covering 16% of the total additional installed capacity of the EBT mix of 20.9 GW. Geothermal energy development is generally riskier than the development of other types of renewable energy (including solar, wind and water energy development). The purpose of this study is to analyze the effect of stakeholder decision-making strategies on investment performance in PLN geothermal projects by classifying data based on literature studies and then identifying policy indicator factors used by stakeholders that affect project investment as geothermal exploration projects with data obtained using questionnaires, determining respondents divided into 3 stages of data collection with primary sources in the form of questionnaire surveys. This research also identifies the level of maturity of the relationship between stakeholder policies and investment performance in current geothermal projects in Indonesia for input in determining company strategy. The strategies resulting from this analysis are expected to help geothermal electricity producing companies to improve the performance of geothermal projects to increase sustainable investment can provide more benefits and can be implemented."

"Alue Calong merupakan daerah di Provinsi Nangroe Aceh Kabupaten Pidie yang memiliki area potensi geotermal disekitar zona Sesar Sumatera. Potensi geotermal di Alue Calong dibuktikan dengan ditemukanya manifestasi mata air panas di sepanjang struktur regional yang membentang dari barat laut hingga tenggara akibat dari patahan yang disebabkan oleh Sesar Sumatera. Struktur regional dan struktur lainnya yang ada di wilayah penelitian berpotensi sebagai zona permeabel. Eksplorasi keberadaan struktur sebelumnya pernah dilakukan oleh PSDMBP pada tahun 2019 menggunakan metode gravitasi dengan menganalisis secara kualitatif peta anomali Bouguer lengkap, anomali regional, anomali residual, dan anomali first horizontal derivative. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih detail terkait dengan keberadaan struktur, bukan hanya secara kualitatif tetapi juga analisis secara kuantitatif. Pada penelitian ini akan mengintegrasikan data primer berupa data gravitasi satelit dari GGMplus dan data sekunder berupa data geologi, data geokimia, dan data tahanan jenis semu audio magnetotellurik dari PSDMBP untuk mengidentifikasi distribusi struktur sesar. Pengolahan data gravitasi satelit dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis kualitatif dari peta anomali Bouguer lengkap, peta anomali regional, peta anomali residual, dan peta FHD-SVD serta analisis kuantitatif dari hasil analisis grafik nilai maksimum dan minimum FHD-SVD. Hasil analisis struktur dari data gravitasi satelit kemudian diintegrasikan dengan data geologi, geokimia, dan tahanan jenis semu untuk dibuat pemeringkatan struktur dengan metode analisis fault ranking. Semakin tinggi score yang diperoleh maka semakin banyak bukti keberadaan struktur tersebut berdasarkan data geosains yang digunakan. Hasilnya dari 9 struktur yang dianalisis, struktur regional atau F-1 memperoleh score 4 karena teridentifikasi oleh data gravitasi satelit, geologi, geokimia, dan tahanan jenis semu sehingga disimpulkan F-1 merupakan struktur paling berpotensi sebagai zona permeabel. Struktur F-2 memperoleh score 3, struktur F-4, F-5, F-6, F-7, dan F-8 memperoleh score 2. F-3 dan F-9 memperoleh Score 1 atau disimpulkan bahwa struktur F-3 dan F-9 merupakan struktur yang paling tidak berpotensi karena hanya teridentifikasi oleh data geologi.

---

Alue Calong is an area in Nangroe Aceh Province, Pidie district, which has a geothermal potential area around the Sumatran Fault Zone. The geothermal potential in Alue Calong is proven by the discovery of hot spring manifestations along the regional structure that stretches from the northwest to the southeast as a result of faults caused by the Sumatran Fault. Regional structures and other structures in the research area have the potential to become permeable zones. The exploration for the existence of structures was previously carried out by PSDMBP in 2019 using the gravity method by qualitatively analyzing the complete Bouguer anomaly map, regional anomalies, residual anomalies, and first horizontal derivative anomalies. Therefore, a more detailed analysis is needed related to the existence of structures, not only qualitatively but also quantitatively. This research will integrate primary data in the form of satellite gravity data from GGMplus and secondary data in the form of geological data, geochemical data, and audio magnetotelluric apparent resistivity data from PSDMBP to identify the distribution of fault structures. Satellite gravity data processing is carried out to obtain qualitative analysis results from the complete Bouguer anomaly map, regional anomaly map, residual anomaly map, and FHD-SVD maps as well as quantitative analysis from the results of the graphical analysis of the maximum and minimum FHD-SVD values. The results of structural analysis from satellite gravity data are then integrated with geological, geochemical, and apparent resistivity data to rank structures using the fault ranking analysis method. The higher the score obtained, the more evidence of the existence of the structure based on the geoscience data used. As a result of the 9 structures analyzed, the regional structure or F-1 received a score of 4 because it was identified by satellite gravity data, geology, geochemistry, and apparent resistivity, so it was concluded that F-1 was the structure with the most potential as a permeable zone. Structure F-2 gets a score of 3, structure F-4, F-5, F-6, F-7, and F-8 gets a score of 2. F-3 and F-9 get a score of 1 or it can be concluded that structure F-3 and F-9 is the least potential structure because it is only identified by geological data."

"Indonesia saat ini memiliki potensi panas bumi mencapai 29.038MW yang tersebar di 276 lokasi. Namun ironisnya, dengan potensi sebesar itu, hanya sekitar 4% potensi yang sudah dimanfaatkan. Saat ini Indonesia menempati posisi 3 (tiga) pengembangan PLTP di seluruh dunia dibawah Amerika Serikat dan Filipina. Hal yang perlu diperhatikan adalah walau potensi panas bumi Indonesia sangat besar, pengembangan PLTP menemui beberapa kendala. Dari sisi pentarifan, harga dasar listrik masih rendah serta resiko investor terutama kegagalan ketika eksplorasi cukup besar sehingga kurang mendorong berinvestasi. Sehingga diperlukan analisa terhadap skema bisnis pengembangan panas bumi di Indonesia, serta faktor-faktor pendukungnya. Tesis ini menganalisa skema bisnis pengembangan panas bumi di Indonesia serta penentuan harga listrik panas bumi di Indonesia dalam kaitan penerapan mekanisme risk sharing sebagaimana yang diterapkan oleh Filipina dan Selandia Baru dalam pengembangan panas bumi. Teknik yang digunakan adalah teknik Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) sebagai analisa secara kuantitatif guna mengukur kelebihan, kekurangan, peluang serta ancaman dari masing-masing strategi alternatif terhadap skema bisnis pengembangan panas bumi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) strategi alternatif yang dirumuskan berdasarkan Matriks SWOT, maka strategi alternatif - 3 yang dipilih untuk diterapkan di Indonesia dengan nilai Sum Total Attractive Score (STAS) dari faktor-faktor internal utama sebesar 3,69 dan faktor-faktor eksternal utama sebesar 3,86, yaitu mempersempit kesenjangan harga listrik panas bumi dengan melakukan mitigasi resiko serta menekan tingkat resiko proyek dimana pelaksanaan tender dilakukan setelah eksplorasi, dengan demikian pengembang dapat menentukan teknologi, skema peralatan, dan biaya investasi dengan lebih akurat (Site Specific). Dalam strategi alternatif - 3, proses tender dilakukan oleh PLN atau BUMN yang ditugaskan secara khusus (Badan Pelaksana Panas Bumi) sehingga mitigasi resiko eskplorasi tergabung dalam satu badan yang diharapkan dapat menurunkan harga listrik panas bumi serta mendukung iklim investasi panas bumi di Indonesia.

---

Indonesia currently has geothermal potential reaches 29.038MW spread over 276 locations. But ironically, with the potential for it, only about 4% of the potential that has been utilized. Indonesia currently occupies the position of 3 (three) the development of geothermal power plants around the world under the United States and the Philippines. The thing to note is that despite Indonesia's geothermal potential is enormous, the development of geothermal power plants to meet some constraints. Of the tariff, the price of electricity is low and investors' risk of failure, especially when exploring large enough to invest less encouraging. So that the required analysis of the business scheme of geothermal development in Indonesia, as well as supporting factors.

This Tesis analyze the business scheme of geothermal development in Indonesia as well as the determination of the electricity price of geothermal in Indonesia in relation to the application of risk sharing mechanism as implemented by the Philippines and New Zealand in the development of geothermal energy. The technique used is the technique of Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) as a quantitative analysis to measure the strengths, weaknesses, opportunities and threats of each alternative strategy to the business schemes of geothermal development in Indonesia.

The results showed that of 3 (three) alternative strategies are formulated based on the SWOT matrix, then the alternative strategy - 3 selected to be implemented in Indonesia with Total Attractive Score (TAS) of the major internal factors of 3.69 and external factors main of 3.86, which is narrowing the price gap of the geothermal power to mitigate risks and push the level of project risk which the tender after the implementation of exploration, so the developer can define the technology, equipment schemes, and investment costs with more accurate (Site Specific). In the alternative strategy - 3, the tender process conducted by PLN or BUMN which specifically assigned (Badan Pelaksana Panas Bumi) so that exploration risk mitigation incorporated in the same agency that is expected to lower the price of geothermal power and geothermal energy to support the investment climate in Indonesia."

"Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung merupakan salah satu lapangan panas bumi dengan manifestasi permukaan panas bumi seperti hot spring, fumarole, mud pools, dan steaming ground. Adanya aktivitas hidrotermal panas bumi menunjukkan adanya persebaran mineral alterasi dengan tipe alterasi hidrotermal, serta zona permeabel sebagai indikasi adanya patahan atau rekahan untuk jalur fluida panas bumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persebaran mineral alterasi dan tipe alterasi hidrotermal, serta potensi permeabilitas secara primer maupun sekunder. Penelitian dilakukan melalui penginderaan jarak jauh yang divalidasi dengan data lapangan berupa sampel batuan, data manifestasi, dan struktur. Metode penelitian jarak jauh yang digunakan adalah metode Fault Fracture Density (FFD) dan Principal Component Analysis (PCA). Lalu penelitian ini juga menggunakan data sampel batuan permukaan dan bawah permukaan yang dianalisis dengan petrografi untuk mengetahui persebaran tipe alterasi dan kandungan porositas primer dalam batuan. Hasil analisis petrografi menunjukkan bahwa tipe alterasi di daerah penelitian adalah Argilik dan Filik, sedangkan berdasarkan PCA menunjukkan tipe alterasi Argilik dan Propilitik. Kemudian, berdasarkan metode FFD menunjukkan kelurusan dengan orientasi tenggara – barat laut yang mengindikasikan bahwa permeabilitas sekunder daerah penelitian dikontrol oleh Sesar Semangko. Selain itu, metode FFD ini dapat mengidentifikasi bahwa densitas kelurusan tertinggi berada di formasi Qprd (Piroklastik Gunung Rendingan; Tuf, lapili, dan breksia) dan Tpl (Lava andesit Gunung Kukusan; basaltik andesit) sebagai formasi yang memiliki zona lemah. Kemudian, berdasarkan integrasi metode FFD dan PCA menghasilkan zona permeabel yang berada pada formasi Qprd dan Tpl sebagai formasi yang memiliki struktur patahan atau rekahan yang dapat mengalirkan fluida panas bumi. Selanjutnya, berdasarkan analisis mikroskopik dapat diketahui bahwa potensi porositas primer terdapat pada litologi breksi tuf dengan persentase porositas 15% sehingga cukup baik sebagai batuan penyimpan fluida panas bumi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah area yang berpotensi untuk pengembangan panas bumi lebih lanjut, yang mana berada ±10 km dari Gunung Rendingan dan seluas ±46 km2

---

Ulubelu District, Tanggamus Regency, Lampung Province is one of the geothermal fields with geothermal surface manifestations such as hot springs, fumaroles, mud pools, and steaming grounds. The existence of geothermal hydrothermal activity indicates the distribution of alteration minerals with hydrothermal alteration types, as well as permeable zones as an indication of faults or fractures for geothermal fluid pathways. The purpose of this research is to identify the distribution of alteration minerals and hydrothermal alteration types, as well as primary and secondary permeability potential. The research was conducted through remote sensing validated with field data in the form of rock samples, manifestation data, and structures. The remote research methods used are the Fault Fracture Density (FFD) and Principal Component Analysis (PCA) methods. Then this research also uses surface and subsurface rock sample data analyzed by petrography to determine the distribution of alteration types and primary porosity content in rocks. The results of petrographic analysis show that the alteration types in the study area are Argillic and Phyllic, while based on PCA, the alteration types are Argillic and Propylitic. Then, based on the FFD method, it shows lines with a northwest – southeast (NW-SE) orientation which indicates that the secondary permeability of the study area is controlled by the Semangko Fault. In addition, this FFD method can identify that the highest line density is in the Qprd (Rendingan Mountain Pyroclastic; Tuff, lapilli, and breccia) and Tpl (Kukusan Mountain andesite lava; Basaltic andesite) formations as weak zones. Then, based on the integration of FFD and PCA methods, it produces permeable zones located in the Qprd and Tpl formations that have fault or fracture structures that can be fluid pathway. Furthermore, based on microscopic analysis, the potential for primary porosity is found in the tuff breccia lithology with percentage of porosity is 15%, so that it is good enough as a reservoir rock in Ulubelu geothermal system. The result of this research is an area that has the potential for further geothermal development, which is ±10 km from Mount Rendingan and covers ±46 km2."