Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bertindak secara teliti dan saksama merupakan salah satu kewajiban Notaris. Ketidaktelitian seorang Notaris dapat berakibat fatal terhadap akta yang dibuatnya, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu bentuk kelalaian Notaris adalah tidak memperhatikan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh penghadap dalam pembuatan akta. Kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian Notaris ini seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari akta yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak, serta tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pb. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.g/2019/PN Pbr. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa akibat hukum dari Akta Perjanjian yang penghadapnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Pbr adalah pertanggung jawaban secara perdata yaitu ganti kerugian dalam hal biaya perkara yang timbul.

---

This study discusses the responsibility of the Notary to the deed of agreement whose parties do not have the authority to act. This action is a form of negligence on the part of the Notary, for which he can be held accountable. The problems raised in this study are regarding the legal consequences of the deed which the parties do not have the authority to act, as well as the responsibility of the Notary to the agreement made based on the Pekanbaru Court Judgment Number 246/Pdt.G/2019/PN Pbr. The discussion of this research was carried out through literature study and analysis of the Pekanbaru Court Judgment Number 246/Pdt.G/2019/PN Pbr. To answer the problems in the research, a normative juridical research method is used, with an explanatory research typology. Based on the results of the analysis, it is known that the legal consequences of the Deed of Agreement whose parties do not have the authority to act based on the decision of the Pekanbaru District Court Number 246/Pdt.G/2019/PN Pbr is that the deed is considered to never exist. The Notary's responsibility for the agreement made based on the decision of the Pekanbaru District Court Number 246/Pdt.G/2019/PN Pbr is civil liability, namely compensation in terms of court costs that arise."

"ABSTRAKPenelitian ini secara umum membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuat pihak lain yang tidak memiliki kewenangan membuat akta Notaris dalam arti verlijden sesuai dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2019. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memilikikewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnnya. Kewenangan seorang pejabat umum dalam membuat akta ialah sangat penting karena kewenangan tersebutlah yang akan menentukan status dari akta tersebut, sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris dituntut untuk bertindak profesional dan teliti guna menjaga sifat otentisitas dari akta Otentik yang dibuatnya. Dikarenakan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat hilang otentisitasnya apabila tidak memenuhi syarat sah nya suatu akta otentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis iniadalah mengenai keabsahan Akta Notaris yang berfungsi sebagai formalitas causadan probationis causa yang dibuat oleh pihak lain yang tidak memilikikewenangan membuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi Jabatan dan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris pada Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2019. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cessie) yang dibuat oleh karyawan Notaris NMM yaitu EW dianggap tidak sah dan akta tersebut juga dianggap tidak ada (non existent) serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.. Dalam kasus ini sanksiyang dikenakan kepada Notaris tersebut adalah sanksi administratif dan sanksietika dan Majelis Pengawas Notaris menjatuhkan putusan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat.

---

ABSTRACTThis research generally discusses the notary responsibility for the deed made by other parties who do not have the authority to make a notarial deed in the verifiable sense in accordance with the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2019. Notary Public is an official who is authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position or based on other laws. The authority of a public official in making a deed is very important because it is the authority that will determine the status of the deed, so that in carrying out his position the Notary is required to act professionally and thoroughly in order to maintain the authenticity of the authentic deed he made. Because an authentic deed made by or before a Notary can lose its authenticity if it does not meet the legal requirements of an authentic deed. The issues raised in this thesis research are regarding the validity of the Notary Deed which functions as a causaformality and probationis causa made by other parties who do not have the authority to make an authentic deed based on the Notary Position Law and the official authorized to impose sanction of the Position and Notary Ethics Code of violations committed by Notaries in the Case Study of the Decision of the Notary Regional Supervisory Board of DKI Jakarta Province Number 15/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2019. This research was conducted in a normative juridical form by examining library materials. The results showed that the validity of the Transfer and Submission Deed (Cessie) made by the NMM Notary employee namely EW was considered invalid and the deed was also non- existent and did not have the power of proof or could not be used as evidence. In the case these sanctions imposed on the Notary are administrative sanctions and ethical sanctions and the Notary Supervisory Board decrees the decision proposing dismissal with no respect."

"Power Purchase Agreement ldquo;PPA rdquo; yaitu perjanjian jual beli dengan klausul baku dimana calon penjual diwajibkan untuk mematuhi isi PPA dan tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan isi pasal yang tercantum dalam PPA. Standar baku PPA ini yang akan ditelaah lebih lanjut apakah merugikan salah satu pihak karena kedudukan pihak yang satu lebih kuat daripada kedudukan pihak yang lainnya dan sebagainya. Para pihak dalam PPA yaitu PLN sebagai pembeli listrik dan IPP sebagai penjual listrik. Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement PPA dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara Persero dengan Independent Power Producer dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdadasarkan hasil penelitian pengaturan klausula baku Power Purchase Agreement belum memenuhi asas keseimbangan karena IPP harus menanggung resiko dalam tahap Financing period, Mobilization period. Construction period dan operation and maintenance period. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penerapan terhadap Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli agar kedudukan PLN dan IPP sama kuat.

---

Power Purchase Agreement PPA is a sale and purchase agreement with a standard clause whereby the prospective seller is required to comply with the content of PPA and there is no bargaining against the terms of the contents of the article contained in the PPA. This raw standard of PPA which will be further examined whether harming one party because one party 39 s position is stronger than the position of the other party and so on. The parties in PPA are PLN as the buyer of electricity and IPP as electricity seller.

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle rights and obligations between PT. Perusahaan Listrik Negara Persero with Independent Power Producer in the power purchase agreement. This research is use normative juridical research methods.

Based on the result of the research, the clause of Power Purchase Agreement has not fulfilled the balance principle because the IPP must bear the risk in the stage of Financing period, Mobilization period, Construction period and operation and maintenance period.

The results of the research suggest that the application of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 10 of 2017 on the Principles in the Power Purchase Agreement so that position of PLN and IPP is equal. "

"ABSTRAK Keberadaan Notaris di tengah masyarakat dibutuhkan sebagai seorang Pejabat Umum yang keterangannya dapat dipercaya dan dapat menjadi bukti yang kuat. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, namun Akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang di bawah tangan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, pembuatan akta kerap terjadi pelanggaran, ketidaksesuaian, dan ketidaksepahaman yang dapat menyebabkan persengketaan di kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu permasalahannya berkaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta, dan akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan akibat hukum dari pembuatan akta autentik dengan merekayasa tandatangan dan mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris akan kelalaian yang telah ikut andil dalam pembuatan akta dalam kasus ini, karena akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadap kepadanya dan notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya tersebut.

---

ABSTRACT

The presence of a Notary in among of a society is necessary needed as a Public Official whose statement can be trusted and can be strong evidence. Notary is the authorized General Office to make an Authentic Act. The Notarial Deed is an Authentic Deed made based on the procedures specified in the Act of Notary Position. Notary deed is a perfect evidence instrument, but it could have no power if it violates the provisions of the Act of Notary Position. In practice, the making of deeds often occurs violations, nonconformities, and disagreements that can cause disputes in community life. So from that the problem relates to the notary's responsibility as a public official in making deeds, and the legal consequences of the Notary's actions. This research use juridical normative method while the author had taken qualitative method and data collection tools for data analysis included documents or library materials. this study aims to describe the legal consequences of making authentic deeds by manipulating signatures and describing the notary's responsibility for negligence that has contributed to the making of the deed in this case because a notary deed is made based on the wishes of the parties facing it and the notary is responsible for the formal truth of the deed."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum kesengajaan Notaris yang merubah isi akta tanpa dikehendaki oleh para pihak. Notaris yang bukan merupakan pihak dalam akta, tidak diperkenankan merubah isi akta yang merupakan kehendak dari para pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta dan para pihak atas kesengajaan Notaris yang merubah isi akta perjanjian kerjasama tanpa dikehendaki para pihak, serta bagaimana tanggung jawab Notaris ditinjau dari berbagai aspek hukum terkait perbuatannya yang merubah isi akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jabatan Notaris, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut terhadap para pihak ialah PT BI sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena perkaranya telah dinyatakan Nebis In Idem sebelumnya dan akibat hukum terhadap aktanya menjadi pembuktian di bawah tangan. Lalu tanggung jawab Notaris dari aspek jabatan Notaris ialah Notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana Pasal 48 ayat 3 UUJNP, sedangkan dari aspek hukum perdata Notaris dapat dikenakan sanksi ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepadanya dan dari aspek hukum pidana Notaris dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 8 delapan tahun penjara sebagaimana Pasal 264 ayat 1 subsidair Pasal 263 ayat 1 KUHPidana.

---

This thesis examines the legal consequences of a notary which alter the contents of the deed without the will of the parties. Notary which wasn rsquo t included as the party in the deed is not allowed to amend the contents of the deed which is the will of the parties. The Content Amendment of the deed may be changed by a notary in accordance with the UUNJP regulated procedures. In this study, the author raises 2 two main issues, the first is about the the legal effect on the deed and the parties that caused by a notary which deliberately alter the contents of the deed without obtaining consent from the parties. The second issue is about the responsibility of the notary in terms of various aspects of the law related to his action when modifying the contents of the deed as in the Supreme Court Decision number 1003k PID 2015 and the decision of Pekanbaru District Court number 247 Pdt.G 2016 PN PNBR. This study uses a normative juridical method that emphasizes the juridical norms which use secondary data sources, used the analyze various laws and regulations in the notary incumbency field, the field of civil law and the field of criminal law, books and articles that correlated and revelant with the problem to be studied.The results of this study indicate that the legal consequences of the notarial act against the parties which in this case is PT BI as the aggrieved party can not file a lawsuit against the law because the case has been declared as Nebis in Idem and the consequences of the act becoming a proof under the hand. Notary responsibility on this case from the aspect of notary incumbency is the claim for cost reimbursement, compensation, and interest as stated on article 48 paragraph 3 UUJNP, while from the aspect of civily law Notary can be claimed a sanctioned compensation on the lawsuit against the law and for the criminal law aspect, the notary may be sentenced to maximum 8 years imprisonment as stated on Article 264 paragraph 1 subsidiary Article 263 paragraph 1 of the criminal code."

"Seorang pria dan seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya disahkan pada pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi dapat terjadi perjanjian perkawinan yamg dibuat oleh suami isteri tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. Permasalahan yang dikemukakan pada tesis ini adalah apakah dimungkinkan pengesahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta apakah konsekuensi dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pokok hasil dari penelitian dalam tesis ini adalah bahwa perjanjian perkawinan antara suami isteri dimaksudkan untuk menentukan bagian harta kekayaan masing-masing yang dibuat dalam klausula perjanjian dengan tujuan untuk menyelamatkan harta salah satu pihak apabila pihak yang lain dinyatakan pailit. sedangkan akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dimintakan pengesahan pada pegawai pencatat perkawinan bagi suami isteri dan pihak ketiga, adalah perjanjian perkawinan tersebut tetap sah tetapi tidak berlaku bagi pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dapat menganggap dalam perkawinan tersebut tidak terjadi pisah harta.

---

Man and a woman who wanted to establish a marriage can make a marriage aggrement. Marriage aggrement must be made in writing and subsequently passed in marriage registrar officer. But can occur marriage aggrement made by the husband and wife are not registered with the civil registrar of marriage. Issues raised in this thesis is whether the possible ratification of a treaty of marriage after the marriage took place and whether the consequences of the marriage aggrement is not registered with the registrar of marriage. Research used in this thesis are the type of normative research, namely a study of primary legal materials and secondary legal materials.

Principal results of the research in this thesis is that the marriage aggrement between husband and wife are meant to determine the assets of each clause in the agreement made with the goal to save one party property if the other party is declared bankrupt. while the legal consequences of marriage aggrement don't have approval from the marriage registrar officer the marriage aggrement is still valid but it does not apply to any third party, that third parties can assume the marriage aggrement is doesn't exist."

"Notaris dalam membuat Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli sebagai akta pendahuluan sebelum dibuatnya Akta Jual Beli seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam hal notaris membuat akta yang objeknya terindikasi telah diperjualbelikan sebelumnya, hal tersebut sudah termasuk dalam hal perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak serta masuk dalam ranah tindak pidana serta pelanggaran jabatan notaris yang dapat mengakibatkan akta terkait dapat dibatalkan melalui pengadilan. Berkaitan dengan kasus posisi dalam penelitian, akan dibahas mengenai keabsahan dan implikasi hukum tanggung jawab renteng notaris terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang disahkan dengan putusan pengadilan namun telah dibatalkan oleh para pihak menggunakan perjanjian di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbentuk yuridis normatif. Hasil Penelitian adalah PPJB dalam kasus posisi adalah akta yang sah dikarenakan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris serta dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, akta notaris, maupun perjanjian yang disepakati kedua belah pihak

---

The Notary in making the Deed of Sale and Purchase Agreement as a preliminary deed before the Sale and Purchase Deed should meet the provisions of Article 1320 of the Civil Code and Article 16 paragraph (1) of the Notary Position Act. Deed whose object is indicated to have been traded before, this is included in the case of fraud that harms one party and is included in the realm of criminal acts and violations of the position of a notary which can result in the related deed being canceled through the court. In connection with the case of the position in the study, it will be discussed regarding the Legality and Legal Implications of Notary Joint Responsibility for the PPJB Deed which was legalized by a court decision but has been canceled by the parties using an underhand agreement. The research method used is qualitative research in the form of normatif juridical. The result of the research is that the PPJB deed in the position case is a valid deed because it fulfills the legal requirements of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code and UUJN and can be canceled through a court decision, notarial deed, or an agreement agreed by both parties."

"Penelitian ini Membahas mengenai Kewenangan Bertindak dari Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan. Penting bagi Notaris untuk memperhatikan dan mengetahui Kewenangan bertindak bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagai Pihak dalam Akta. Hal ini disebabkan kelalaian atau ketidaktahuan Notaris terhadap hal tersebut akan mengakibatkan kewenangan Orang Asing sebagai pihak dalam Akta menjadi tidak sah, sehingga membuat Akta Perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini adalah mengenai Kewenangan bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangewakan Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini, peneliti akan meninjau dari Peraturan Perundang-Undangan terkait beserta menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2017.Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya Notaris untuk mengetahui Kewenangan Bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Pembuatan Perjanjian Mengulangsewakan Tanah dengan melihat kegiatan dari Orang Asing tersebut berada di Indonesia serta memperhatikan Hukum Pertanahan dan Izin Tinggal Keimigrasiannya. Akibat Hukum dari ketidakwenangan Orang Asing sebagai Pihak dalam Perjanjian yang merupakan pelanggaran terhadap syarat subyektif sahnya suatu perjanjian maka dari itu Perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Berkaitan dengan Hubungan Hukum antara Pemilik Tanah dengan Penyewa dari Perjanjian Mengulangsewakan sebagai akibat dari lahirnya Perjanjian Mengulangsewakan, bahwa keduanya tidak ada hubungan dalam perjanjian tersebut. 

---

This research discussed the issue of Competence to take action from a foreigner as the party in the deed re-rent agreement. Important for a Notary to consider and knows competence the act for foreigner when domiciled in Indonesia as parties in the deed. This caused forgetfulness or ignorance to this will result in a notary and the competence to foreigner as parties in the deed to be illegitimate, so as to make the agreement can be undone and do not have the force of law. As for the problems raised in this research was regarding the Competence to act foreigner as parties in deed re-rent agreement the land. The problems raised in this research, researchers will review of laws and regulations related to and analyze decisions of the supreme court number 2099 K/Pdt/2017.

The result of this research explained that the importance of notary to know competence to act foreigners as parties in making re-rent agreement the land with see activity and purposes of foreigner is domiciled in Indonesia  to notice law of land and imigration a residence permit. That as a consequence the law of not competence for foreigner as parties in the agreement which is a violation of the validity of the subjective requirements an agreement therefore that the agreement can be undone. And legal relationship between the landowner and  the tenant of the re-rent agreement as a result of the re-rent agreement is do not have a legal relationship."

"Asas kebebasan berkontrak menyebabkan timbulnya beraneka ragam perjanjian, salah satunya perjanjian nominee. Terdapat 2 (dua) pihak berdasarkan perjanjian nominee yaitu nominee dan beneficiary sehingga memunculkan suatu pertanyaan mengenai status kepemilikan obyek yang diikat dengan perjanjian nominee dan permasalahan mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap obyek perjanjian nominee yang dimasukan dalam akta wasiat karena berdasarkan peraturan perundang-undangan perjanjian nominee tidak diperkenankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh yaitu, pertama status kepemilikan obyek yang diikat dengan perjanjian nominee yaitu milik pihak yang tercatat secara legal (nominee) sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Kedua, yaitu Notaris bertanggungjawab terhadap obyek perjanjian nominee yang dimasukan dalam akta wasiat sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi, perdata maupun pidana, oleh karena itu peneliti menyarankan notaris memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJNP) dan apabila client memaksa obyek perjanjian nominee dimasukan dalam akta wasiat, maka notaris menolak dengan didasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP.

---

Principle of contract freedom caused many kind of contract such as nominee agreement. There are 2 (two) parties based on nominee agreement, there are nominee and beneficiary, so come a question about ownership status of the object which tied by nominee agreement and about notary authorithy and responsibility to the object which write down into testament deed because based on the rules nominee agreement is not permitted. Research method that used is juridishe normative method with descriptive analitis type. Based on this research conclusion are, first, ownership status for the object which tied by nominee agreement is own by the party who write as legal owner (nominee) as long as there`s not decision by the court that declare nominee agreement is null and void. Second, notary be responsible for the object which write down into testament deed, so, notary can be ask for resposibility by administrative, civil or criminal. If  client wants to write down object of nominee agreement into testament deed, researcher give advise for notary to give legal advice based on article 15 paragaph (2) letter e Law Number 2 Year 2014 (UUJNP) and if client force then notary refuse to write down object of nominee agreement into testament deed based on  article 16 paragraph (1) letter e UUJNP."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta relaas yang cacat hukum, serta akibat hukum terhadap akta relaas yang cacat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder yang menggunakan pendekatan kualitatif. Notaris dituntut untuk bertindak secara amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait perbuatan hokum. Prakteknya sering dijumpai akta-akta Notaris yang seharusnya bersifat otentik dan dijadikan alat bukti yang sempurna, ternyata menjadi masalah di kehidupan masyarakat. Banyak pula dijumpai Notaris selaku pejabat umum tempat masyarakat mencari kepastian ternyata dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan hukum dan mencederai sumpah jabatannya. Penulis memiliki 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pertama tentang bagaimana akibat hukum atas akta relaas yang dibuat oleh Notaris tidak disetujui beberapa pemegang saham dan bagaimana tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta relaas yang dibuatnya tidak disetujui beberapa pemegang saham. Hasil penelitian penulis atas akibat hukum terhadap Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat dan prosedur pembuatan akta autentik sesuai UUJN dan UUPT dapat dibatalkan oleh para pihak dan terdegradasi kekuatan hukum pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Notaris yang lalai maupun yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi-sanksi terkait atas perbuatannya. Notaris dalam pembuatan akta relaas memiliki 3 (tiga) tanggung jawab, yaitu tanggung jawab secara perdata, secara pidana maupun secara administratif.

---

This thesis is about responsibility of notary towards deeds of relaas which found to be flawed, and how the legal consequences towards them. The method used in this study is juridical normative research that used secondary data and qualitative approach. The Notaries are required to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial and take care of all interests parties related to legal actions. In practice, the Notary deeds that should be authentic and used as perfect evidence, often found to become a problem in the society. In addition, the notary as a public official where the people seeks legal certainty, was often found in carrying out their position not according to regulations and injured his oath of office. The author has two problems that will be discussed in this research. First about how the legal consequences of the voluntary deed made by a Notary are not approved by some shareholders and second, how the legal responsibility of the Notary on the relaas deed made is not approved by some shareholders. The results of the authors research on the legal consequences of the Notary Deed that violates the terms and the procedures according the regulations , can be canceled by the parties and degraded the legal force of proof to be under the hand. Notaries who are negligent or who intentionally commit acts against the law can be subject to sanctions related to their actions. A notary who makes a relaas deed having three responsibilities, namely civil, criminal and administrative responsibilities."