Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah menjadi arena pertarungan ideologis baru antara aktivis hak perempuan dan kelompok konservatif di Indonesia. Sebagai kubu yang menolak, kelompok perempuan Muslim konservatif, khususnya Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), telah menghidupkan wacana anti-feminisme dengan menyebut bahwa RUU P-KS adalah proyek politik feminis yang bias Barat, anti-keluarga, sekaligus bertentangan dengan Islam, Pancasila, dan budaya bangsa. Melalui studi literatur dan wawancara dengan beberapa perwakilan organisasi perempuan yang menolak ataupun mendukung RUU P-KS, serta mengombinasikannya dengan argumen Meyer dan Staggenborg (1996) tentang countermovement, penelitian ini menemukan bahwa gerakan perempuan konservatif yang menguat di sepanjang pembahasan RUU P-KS adalah bentuk ekspresi kekhawatiran atas meluasnya paham feminisme, sekaligus hasil dari koalisi renggang beragam elemen Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa ide ketahanan keluarga dan pembelaan atas moralitas merupakan bentuk framing utama yang digunakan gerakan perempuan konservatif untuk terlibat dalam proses legislasi RUU P-KS, sekaligus memperoleh dukungan publik.

---

Sexual Violence Elimination Bill (RUU P-KS) has become the arena for a new ideological battle between women's rights activists and conservative groups in Indonesia. As a counter one, conservative Muslim women's groups, especially the Indonesian Family Love Alliance (AILA), has revived anti-feminism discourse by saying that RUU P-KS is a feminist political project that is Western biased, anti-family, and simultaneously contradicts Islam, Pancasila, and national culture. Through literature studies and interviews with several representatives of women's organizations who reject and support the RUU P-KS, as well as analyzing it with the arguments of Meyer and Staggenborg (1996) about countermovement, this study has found that strengthened conservative women’s movement throughout the deliberation of RUU P-KS was an expression of concern over the widespread feminism ideology. Besides that, it also affected by a coalition of various Islamic elements in Indonesia. On the other side, this research also shows that family resilience notion and the protection over morality are formed as main framing used by conservative Muslim women to be involved in RUU PKS legislation process, and at the same time, obtained supports from public."

"Karya akhir ini disusun untuk menganalisis penyebarluasan anti-feminisme di media sosial sebagai bentuk gendered hate online dan kekerasan terhadap perempuan. Penulisan karya akhir ini menggunakan analisis wacana kritis feminis oleh Lazar terhadap 11 cuitan akun Twitter @txtdarifeminis. Dengan menggunakan konsep gendered hate online, kekerasan terhadap perempuan, dan teori analisis wacana kritis feminis, karya akhir ini membuktikan bahwa cuitan akun Twitter @txtdarifeminis melakukan gendered hate online dan kekerasan terhadap perempuan. Gendered hate online dalam unggahan akun ini mulai dari tindakan yang mengandung sifat misoginistik dan seksis (shaming, labeling, stereotip gender, rape culture, dan victim blaming) sampai pada penyebaran gagasan yang salah tentang feminisme. Sedangkan, kekerasan terhadap perempuan dalam karya akhir ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan simbolik dan ancaman kekerasan fisik.

---

This paper discusses the analysis of the widespread of anti-feminism on social media as gendered hate online and violence against women. This paper uses feminist critical discourse analysis technique and data were collected from 11 tweets of Twitter account, @txtdarifeminis. This paper uses the concept of gendered hate online, violence against women, and the theory of feminist critical discourse analysis. This paper proves that tweets from account @txtdarifeminis did gendered hate online and violence against women. Gendered hate online on these tweets included actions that contained misogynistic and sexsism (such as shaming, labeling, gender stereotype, rape culture, and victim blaming) to disseminated false idea of feminism. Violence against women in this paper divided into symbolic violence and physical violence threat."

"Pada Pemilu 2022, Yoon Seok-yeol dari People Power Party berhasil mengalahkan Lee Jae-myung dari Democratic Party of Korea dalam pertarungan memperebutkan kursi Presiden Korea Selatan ke-13. Hasil pemilu tahun 2022 menunjukkan persaingan ketat antara kedua kandidat yang hanya memiliki selisih suara 0,73 persen dengan total partisipasi pemilih 77,1 persen. Pada masa kampanye Pilpres tersebut, ditemukan beberapa narasi yang mempengaruhi hasil suara, antara lain perdebatan seputar paham anti-feminisme dan masalah domestik yang kurang diatasi oleh pemerintahan sebelumnya, administrasi Presiden Moon Jae-In. Dalam rangka untuk memenangkan pemilu, Yoon Seok-yeol berupaya untuk memanfaatkan sentimen anti-feminisme dalam wacana kampanyenya, terutama di kalangan pemilih laki-laki muda. Dengan menggunakan teori strategi politik ofensif milik Peter Schr�der. Melalui empat variabel dari teori tersebut, yaitu target image (citra yang diinginkan), kelompok target, pesan kelompok target, dan instrumen kunci, penelitian ini ingin menjelaskan strategi ofensif Yoon Seok-yeol dari PPP dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2022 di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan studi literatur. Penelitian ini menemukan berkembanganya wacana anti-feminisme sejak Pemerintahan Presiden Moon Jae-In berhasil dimobilisasi oleh Yoon Seok-yeol untuk menggiring opini para kelompok laki-laki muda untuk memilihnya.

---

In the 2022 Presidential Election, Yoon Seok-yeol from the People Power Party defeated Lee Jae-myung from the Democratic Party of Korea in the battle for the 13th President of South Korea. The election results in 2022 showed a tight competition between the two candidates, with a narrow vote margin of 0.73 percent and a total voter turnout of 77.1 percent. During the presidential campaign, several narratives were found to influence the voting results, including debates surrounding anti-feminism ideology and unresolved domestic issues under the previous administration of President Moon Jae-In. In order to win the election, Yoon Seok-yeol sought to capitalize on anti-feminism sentiments in his campaign discourse, particularly among young male voters. Using Peter Schr�der's theory of offensive political strategy, this research aims to explain Yoon Seok-yeol's offensive strategy from the PPP in winning the 2022 Presidential contest in South Korea. The study examines four variables from the theory, namely target image, target group, group-targeted message, and key instruments, to analayze Yoon Seok-yeol's strategy. The study employs a qualitative methodology by using secondary data collection and literature review. The research finds the proliferation of anti-feminism discourse since the Moon Jae-In administration, succesfully mobilized by Yoon Seok-yeol, exploiting the opinions of young male groups to secure their votes."

"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) gagal mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada 2019, yang merupakan RUU usulan DPR pada 2016 dalam RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2014-2019. Pembahasan RUU ini cukup lama sejak dirumuskan pada 2014, dan hingga 2019 pembahasan hanya sampai pada tingkat pertama karena menuai pro-kontra di masyarakat. Studi ini fokus menganalisis kegagalan DPR dalam mengesahkan RUU PKS ini dengan menggunaka metode kualitatif berupa wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan pada dasarnya merupakan isu krusial yang memerlukan solusi melalui sebuah regulasi. RUU PKS dianggap dapat melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan. Tetapi pada sisi lainnya, RUU PKS dinilai bertentangan dengan moral maupun ajaran agama bahkan sampai dianggap melegalkan seks bebas ataupun LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender). Masih melekatnya budaya patriarki, kurangnya komitmen maupun pemahaman representasi politik para anggota legislatif dalam membela hak-hak perempuan, juga masih adanya seksisme institusional di lembaga legislatif Indonesia, menjadi temuan dari penelitian terkait penyebab gagalnya pengesahan RUU PKS pada tahun 2019.

---

The People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) failed to pass the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) in 2019, which was the draft proposed by the DPR in 2016 in the 2014-2019 Priority National Legislation Program (Prolegnas) Bill. The discussion of this bill has taken a long time since it was formulated in 2014, and until 2019 discussions only reached the first level because of the pros and cons in society. This study focuses on analyzing the failure of the DPR in passing the PKS Bill by using qualitative methods in the form of in-depth interviews and literature review. The results showed that sexual violence against women is basically a crucial issue that requires a solution through a regulation. The PKS Bill is considered to be able to protect women's rights from violence. But on the other hand, the PKS Bill is considered to be contrary to moral and religious teachings and is even considered legalizing free sex or LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). The inherent patriarchal culture, lack of commitment and understanding of the political representation of legislators in defending women's rights, as well as institutional sexism in the Indonesian legislature, are findings from research related to the failure to ratify the PKS Bill in 2019."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan bentuk representasi politik perempuan antara anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dengan kelompok perempuan menggunakan studi kasus proses pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hambatan anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dalam mewakili kepentingan kelompok perempuan. Hambatan tersebut berasal dari paradigma anggota legislatif perempuan yang belum sadar kesataan gender maupun terbentur dengan kepentingan partai politik. Anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI lebih mewakili kepentingan partai politik daripada kepentingan kelompok perempuan.

---

ABSTRACTThis skripsi explains of womens political representation forms of women legislative members in Baleg DPR-RI and womens groups in the legislation process of Elimination of Sexual Violence bill during 2014-2016. This study used qualitative method with primary and secondary data. The research findings showed that there were obstacles for women legislators in theBalegDPR-RI to represent the interests of womens groups. These barriers stem from the paradigm of women legislators who either have not been aware of gender equality or have collided with the interests of political parties. Womens legislative members in the BalegDPR-RI are more representative for the interests of political parties than the interests of women's groups."

"Peran perempuan dalam dunia politik di Indonesia kerap kali masih menemui berbagai hambatan jika dikaji dalam beberapa aspek. Untuk itu, tulisan ini akan membahas bagaimana perempuan yang duduk di ranah legislatif mengkonstruksikan dirinya dan menjalankan peran politisnya secara konkret. Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, studi akan berfokus mengenai bagaimana peran legislator perempuan dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dianggap mewakili suara dan kegelisahan perempuan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan strategi penelitian fenomenologi dengan paradigma konstruktivis. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana konstruksi peran perempuan di lembaga legislatif Indonesia melalui teori konstruksi sosial realitas milik Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Melalui teori konstruksi sosial realitas, tulisan ini akan membahas konstruksi peran perempuan melalui tiga dimensi yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di parlemen nyata adanya. Kesenjangan tersebut menghalangi peran perempuan untuk memaksimalkan peran politisnya. Akibatnya, perempuan harus bekerja dan berusaha lebih keras untuk membuktikan kualitas dirinya.

---

The role of women in the political field in Indonesia still encounters various obstacles when examined in several aspects. For this reason, this paper discussed how women who has a role as a legislator built their social construct and carry out their political roles in a concrete way. To make this research more focused, the study will elaborate the role of women legislators in Submission of legislation draft on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) which is considered to represent concerns of most women in Indonesia. This paper used a fenomenology research strategy with a constructivist paradigm. Moreover, the purpose of this study is to provide a perspective of how the construction of the role of women in Indonesian legislature through the theory of social construction of reality belonging to Peter L. Berger and Thomas Luckmann. Through the theory of social construction of reality, this paper will dissect the construction of women's roles through three dimensions, namely externalization, objectivation and internalization. The results of this study indicate that the gap between men and women in parliament is real. This gap holds back the role of women to maximize their political role. As a result, women have to work and try harder to prove themselves."

"“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki.

---

“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system."

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."

"Kekerasan seksual terhadap perempuan sering diberitakan berlebihan dan bias gender di media pemberitaan nasional berbasis online, Tribun News. Gaya pemberitaan Tribun News menimbulkan bias gender dan tendensi untuk melecehkan atau mengekploitasi perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah unruk mengetahui bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan dideskripsikan di kanal berita Tribun News. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, pendekatan kualitatif dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Sara Mills untuk membedah teks pemberitaan yang ada. Adapun teks pemberitaan yang dipilih adalah tiga berita kekerasan seksual dalam kurun waktu tahun 2021, yang melibatkan tiga subjek pemberitaan atau pelaku yang memiliki latar belakang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tribun News dalam pemberitaannya menggunakan sudut pandang dari pelaku dimana aktor yang muncul dalam pemberitaan adalah laki-laki. Tribun News pun menggunakan pilihan kata eksploitatif bagi korban kekerasan seksual yang menjadi objek pemberitaan. Kedudukan yang tidak setara disebabkan oleh hadirnya konstruksi sosial yang berkiblat pada ideologi patriarki.

---

Sexual violence against women is often reported excessively and gender-biased in the online-based national news media, Tribun News. Tribun News' reporting style creates gender bias and a tendency to harass or exploit women as objects of sexual violence. The purpose of this study is to find out how sexual violence against women is described on the Tribun News news channel. This research uses a critical paradigm, a qualitative approach by using Sara Mills' Critical Discourse Analysis to dissect existing news texts. The news text chosen is three news of sexual violence in the period 2021, involving three news subjects or perpetrators who have different backgrounds. The results of this study show that Tribun News in its reporting uses the point of view of the perpetrator where the actors who appear in the news are the men. Tribun News also uses exploitative word choices for victims of sexual violence who are the object of reporting. The unequal position is due to the presence of social constructs that revolve around patriarchal ideology."

"Dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas Prioritas tahun 2020 menimbulkan sejumlah konsekuensi, salah satunya adalah polarisasi pembingkaian berita oleh media berita digital. Berita terkait isu RUU PKS atau kemudian berganti nama menjadi RUU TPKS dibingkai oleh segelintir media sebagai RUU yang melegalkan perzinaan, LGBT, dan sejumlah miskonsepsi lainnya. Oleh media berita yang sama, isu kekerasan seksual pun diberitakan tanpa mengandalkan perspektif perempuan. Dalam upaya mengedukasi masyarakat, peran Konde.co sebagai media yang memahami pentingnya penggunaan perspektif perempuan adalah melakukan berbagai pemberitaan tandingan untuk melawan sentimen negatif seputar kekerasan seksual dan mendorong urgensi RUU TPKS di antara masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah agenda setting dengan konsep political agenda setting sebagai turunannya serta konsep perspektif perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam bersama empat informan kunci dan studi literatur. Penulis berargumen bahwa terdapat dua temuan utama pada penelitian ini, yakni bahwa (1) Konde.co berkontribusi dalam membentuk persepsi publik mengenai urgensi kekerasan seksual melalui perspektif perempuan yang mereka usung; serta (2) Konde.co berkontribusi dalam mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS melalui tiga strategi yang dijalankannya.

---

The exclusion of the Draft Law on the anti-sexual violence (RUU PKS) from the 2020 Prolegnas Prioritas has resulted in various consequences, one of which is the polarization of news framing by digital news media. Some media outlets have framed the PKS Bill, later renamed the TPKS Bill, as a legislation that legalizes adultery, LGBT rights, and other misconceptions. These news sources have neglected to include women's perspectives when discussing the issue of sexual violence. In the pursuit of giving public education, Konde.co assumes the role of a media platform that recognizes the significance of incorporating a female perspective. Their efforts include generating alternative news coverage to challenge negative sentiments surrounding sexual violence and advocating for the prompt adoption of the Sexual Violence Bill (RUU TPKS) within society. The research draws upon agenda setting theory, specifically political agenda setting concept, and integrates a female perspective. Qualitative research methods, such as in-depth interviews with four key informants and literature analysis, are employed. The study reveals two primary findings: firstly, Konde.co contributes to shaping public perception on the urgency of sexual violence through their embraced female perspective, and secondly, they play a part in accelerating the passage of the RUU TPKS through the implementation of three strategies."