Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas advokasi perlindungan hak-hak anak sebagai respon legalisasi perkawinan bagi anak perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974. UU tersebut mengatur batas usia perkawinan perempuan pada usia 16 tahun, yang masih dikategorikan sebagai usia anak. Angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia dan ketiadaan respon pemerintah merevisi kebijakan telah menggerakan masyarakat sipil mengupayakan advokasi. Kelompok masyarakat sipil yang dimaksud adalah Koalisi 18+. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran Koalisi 18+ mengadvokasi kenaikan batas umur pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kurun waktu 2014-2019. Pertanyaan penelitian akan dijawab menggunakan teori Aktivisme Politik oleh Pippa Norris. Menggunakan pendekatan kualitiatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur, ditemukan bahwa proses advokasi kebijakan dilakukan melalui tiga jalur yaitu, Uji Materi, pengajuan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan pengajuan Revisi Undang-Undang dengan menargetkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Dengan ini, Koalisi 18+ dapat dikategorikan sebagai agensi, tepatnya agensi modern. Adapun strategi yang dilakukan merupakan mixed action strategies, sementara target advokasi Koalisi 18+ dikategorikan sebagai state-oriented, karena pergerakannya ditujukan kepada tiga lembaga negara sekaligus (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Keberhasilan Koalisi 18+ ditandai dengan dikabulkannya permohonan uji materi 2017-2018 dan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019. Beberapa faktor yang signifikan pada keberhasilan ini yaitu, peluang politik, aliansi dengan aktor di dalam pemerintahan yang pro-perubahan, dan framing isu. Meskipun begitu, keberadaan Eva Kusuma Sundari sebagai gatekeeper perubahan UU dalam pemerintahan, menjadi faktor keberhasilan utama.

---

This study discusses the protection of children's rights as a response to the legalization of girls marriage in Law No. 1 of 1974. The law regulates age limit for women at 16 years, which still categorized as child age. The high rate of child marriage in Indonesia and the lack of government's response to policy revisions have moved civil society to seek advocacy. The civil society group in question is Koalisi 18+. This study addresses the question of Koalisi 18+ role in advocating increase of women's legal age for marriage in Law No. 1 of 1974 on Marriage throughout 2014-2019. Research questions will be answered with the theory of Political Activism by Pippa Norris. Using a qualitative approach with in-depth data collection methods and literature studies, it was found that the policy advocacy process was carried out through three channels, Judicial Review, submission of Regulations in Lieu of Law (Perppu), and submission of Law Revisions targeted Article 7 paragraph (1) and paragraph (2) of the Marriage Law. With this, Koalisi 18+ can be categorized as an activism agency, a modern agency. The strategy adopted is a mixed action strategy, while the Koalisi 18+ targeted three state institutions at once (executive, legislative, and judicial), proofing it as state-oriented activism. The success of the 18+ Coalition marked by the granting of the 2017-2018 judicial review and the establishment of Law no. 16 of 2019. Some of the significant factors for this success are political opportunities, alliances with prochange actor in government, and issues framing. Even so, the existence of Eva Kusuma Sundari as a gatekeeper for changes to laws in the government, became the main success factor."

"Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur Usia minimal menikah, menimbulkan berbagai masalah terkait dengan pernikahan di bawah umur. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan Pemohon untuk menambah ketentuan batas usia pernikahan bagi wanita, menarik perhatian penulis untuk penelitian Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan masalah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU-XV / 2017. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini, penulis menggunakan formulir penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa batasan usia minimal 16 tahun pernikahan bagi wanita tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan ketentuan ini, oleh Oleh karena itu, legislator harus melakukan kajian langsung kepada masyarakat dengan melibatkan pendampingan dari organisasi dan lembaga masyarakat yang bersangkutan untuk mendapatkan batasan usia minimal untuk menikahpantas dan pantas, terutama bagi perempuan untuk diatur dalam UU Perkawinan dan memecahkan masalah pernikahan di bawah umur di Indonesia.

---

The provisions of Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law, which regulates the minimum age for marriage, raises various problems related to underage marriage. The Constitutional Court's Decision granted the Petitioner's request to increase the provisions for the age limit of marriage for women, attracting the attention of the author for research on how judges' legal considerations in solving problems are mentioned in the Constitutional Court decision Number 22 / PUU-XV / 2017. Therefore, to overcome this problem, the author uses a normative juridical research form that is descriptive analytical, and is supported by secondary data. In addition, this study uses a qualitative approach to analyze data obtained from literature studies and interviews. Based on the results of the research, it can be concluded that the minimum age limit of 16 years of marriage for women is no longer in accordance with the conditions of society so it is necessary to change this provision, therefore, legislators must conduct a direct study to the community by involving assistance from the relevant community organizations and institutions for get the minimum age for marriage appropriate and appropriate, especially for women to be regulated in the Marriage Law and solve the problem of underage marriage in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kedudukan pencatatan perkawinan berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang masih sering menjadi perdebatan di antara para ahli hukum termasuk para hakim sehubungan dengan pengaturannya di dalam Undang-Undang yang menimbulkan ambiguitas, apakah termasuk salah satu syarat sahnya perkawinan selain dengan dilakukannya perkawinan tersebut menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pengaturan ke depan mengenai pencatatan perkawinan terkait syarat sahnya perkawinan dan dalam rangka pemberdayaan pencatatan perkawinan dirasakan sangat mendesak dengan maraknya perkawinan yang tidak tercatat, yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat marginal dengan kemampuan ekonomi dan tingkat pendidikan rendah, namun juga dilakukan oleh masyarakat dengan status sosial dan tingkat pendidikan yang tinggi. Penelitian ini memuat saran-saran, usaha-usaha yang dapat dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai sarana rekayasa sosial, sehingga pencatatan perkawinan dapat diberdayakan secara efektif untuk mencapai ketertiban di bidang hukum perkawinan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the position of the registration of marriage relating to the terms of legitimate marriage under Law No. 1 of 1974 which is still often being a debate among legal experts including judges, in connection with the arrangement in the Law that bring ambiguity understanding, whether including to one of the terms of legitimate marriage other than the marriage is done according to the law of each religion or belief. The future arrangement about the position of the registration of marriage relating to the terms of legitimate marriage and in order to empower the registration of marriage perceived urgency with the rise of unregistered marriages which are not only done by people with low economic capabilities and low level of education, but also by the community with high social status and higher education. This study contains suggestions, efforts that can be made using the law as a tool of social engineering, so the registration of marriage can be effectively empowered to achieve order in the marriage law."

"Tesis ini menganalisa terkait dorongan gerakan sosial dalam mendorong negara merevisi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia. Penelitian ini memberikan sebuah kontribusi bukan hanya Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial yang memiliki aktivitas diorganisasi dalam memperjuangkan terciptanya kebijakan yang mengubah suatu situasi sosial politik yang ada. Namun juga keberpihakan Presiden Joko Widodo dan Eva Kusuma Sundari (anggota DPR RI Fraksi Partai PDIP) dalam mendorong upaya revisi batas usia perkawinan pada UU Perkawinan tersebut sebagai suatu peluang politik yang mendukung aksi dari gerakan sosial dalam hal ini Koalisi 18+. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Macionis (1999) untuk melihat entitas Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang menjadi kunci dari penelitian ini, serta pengumpulan data-data sekunder berupa dokumen dan laporan-laporan terkait. Hasil penelitian ini menunjukan Koalisi 18+ sebagai sebuah gerakan sosial telah berhasil mendorong upaya revisi batas usia perkawinan di Indonesia, keberhasilan ini didukung oleh peluang-peluang politik yang hadir dari Presiden Joko Widodo serta Eva Kusuma Sundari yang memiliki kekhawatiran yang sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Koalisi 18+. Penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan Koalisi 18+ relevan dengan teori gerakan sosial yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, serta keberhasilan Koalisi 18+ didukung oleh peluang politik yang mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial.

---

This thesis analyzes the impetus of social movements in pushing the state to revise the Marriage Law No. 1 of 1974 in Indonesia. This research provides a contribution not only to the 18+ Coalition as a social movement that has organized activities in fighting for the creation of policies that change an existing socio-political situation. However, the President Joko Widodo and Eva Kusuma Sundari (members of the Indonesian Parliament from PDIP period 2014-2019) are also taking sides in pushing for efforts to revise the age limit for marriage in the Marriage Law as a political opportunity to support the actions of social movements, in this case the 18+ Coalition. This study uses the social movement theory of Macionis (1999) to view the 18+ Coalition entity as a social movement in Indonesia. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with informants who were the key to this research, as well as collecting secondary data in the form of related documents and reports. The results of this study show that the 18+ Coalition as a social movement has succeeded in encouraging efforts to revise the age limit for marriage in Indonesia, this success is supported by the political opportunities presented by President Joko Widodo and Eva Kusuma Sundari who have the same concerns as what the The 18+ Coalition. This research shows that the encouragement of the 18+ Coalition is relevant to the social movement theory that forms the basis of the theory in this research, and the success of the 18+ Coalition is supported by political opportunities that drive the success of a social movement."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan yang berisi hal-hal lain yang diperjanjikan selain harta kekayaan yang dengan mengkaitkannya terhadap pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan implementasinya oleh Notaris. Permasalahan dalam penulisan ini ialah seperti apa batasan isi perjanjian perkawinan yang tidak hanya memuat tentang harta kekayaan saja dan praktek pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Batasan perjanjian perkawinan menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian perkawinan harus tidak melanggar hukum positif yang ada di Indonesia, memenuhi prinsip religious married dan civil married sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Selain itu, praktek pembuatan perjanjian perkawinan yang menambahkan klausul selain harta kekayaan oleh Notaris dapat dilakukan oleh Notaris sepanjang dalam praktek pembuatan perjanjian perkawinan tetap memuat pokok utama tentang harta kekayaan (harta benda). Notaris memiliki subjektivitasnya masing-masing dalam membuat perjanjian perkawinan, hal ini didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, latar belakang dan perspektif notaris masing-masing.

---

This thesis discusses the arrangements for making a marriage agreement that contains other matters that are agreed to besides the assets that relate to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its implementation by Public Notary. The problem in this paper is what is the limitation of the contents of the marriage agreement that does not only contain assets and the practice of making a marriage agreement by a notary. This research is a normative juridical research with descriptive analytical research type and analyzed with qualitative methods. Limitation of marriage agreements according to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is not against the law, religion and morality. The results of this study that marriage agreements must be relate with the positive laws that exist in Indonesia, also relate with the principles of religious married and civil married in accordance with existing norms in society. In addition, the practice of making marriage agreements that add clauses other than assets by a notary can be carried out by a notary as long as in practice the marriage agreement is still made to contain the main points of assets (property). Notary public has their own subjectivity in making marriage agreements, this is based on their notary knowledge, experience, background and perspective."

"[ABSTRAKPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengantujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhananYang Maha Esa. Penulis berasumsi bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untukmendapatkan keturunan atau anak. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yangpenulis angkat adalah mengenai kedudukan anak luar kawin ditinjau dari Pasal 43Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan analisis terhadapPenetapan Pengadilan Negeri Nomor : 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim. Penulismenggunakan metode penelitian hukum normatif. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memilikihubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Tindakan hukum yang dapatdilakukan anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah dan keluargaayahnya adalah melalui pengakuan terhadap anak luar kawin dan pengesahan anakluar kawin pada saat perkawinan kedua orangtuanya. Dalam Penetapan PengadilanNegeri Nomor : 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim orang tua dari anak luar kawin tidakmelakukan pengesahan terhadap anak luar kawin mereka pada saat perkawinan,sehingga meminta penetapan pengadilan negeri. Pengakuan dan Pengesahan Anakyang telah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan Pasal 49 dan Pasal 50Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus melalui PenetapanPengadilan Negeri. Penulis setuju dengan pertimbangan hukum hakim dalamPenetapan Pengadilan Negeri Nomor : 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.

---

ABSTRACTMarriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form ahappy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that oneof purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is onthe position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974concerning marriage and analysis to determination of district court number55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research.Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate childonly has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can bedone to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father?sfamily is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time ofhis parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains anillegitimate child endorsement, can be done in state court determination as describedin Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration ofresidence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim anillegitimate child?s parents do not approve of the marriage of their children at the timeof marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who hasexceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administrationof residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legalconsiderations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM.;Marriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form ahappy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that oneof purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is onthe position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974concerning marriage and analysis to determination of district court number55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research.Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate childonly has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can bedone to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father?sfamily is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time ofhis parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains anillegitimate child endorsement, can be done in state court determination as describedin Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration ofresidence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim anillegitimate child?s parents do not approve of the marriage of their children at the timeof marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who hasexceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administrationof residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legalconsiderations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM.;Marriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form ahappy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that oneof purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is onthe position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974concerning marriage and analysis to determination of district court number55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research.Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate childonly has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can bedone to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father?sfamily is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time ofhis parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains anillegitimate child endorsement, can be done in state court determination as describedin Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration ofresidence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim anillegitimate child?s parents do not approve of the marriage of their children at the timeof marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who hasexceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administrationof residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legalconsiderations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM., Marriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form ahappy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that oneof purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is onthe position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974concerning marriage and analysis to determination of district court number55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research.Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate childonly has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can bedone to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father’sfamily is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time ofhis parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains anillegitimate child endorsement, can be done in state court determination as describedin Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration ofresidence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim anillegitimate child’s parents do not approve of the marriage of their children at the timeof marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who hasexceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administrationof residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legalconsiderations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM.]"

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatat ditinjau menurut Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan merupakan istri sah dari laki-laki yang ia nikahi. Dengan begitu, akibat-akibat perkawinan juga berlaku terhadap perempuan tersebut.

---

The focus of this study is the status and legal consequences for woman in unregistered marriage according to Islamic Law, Marriage Law No. 1/1974, Compilation of Islamic Law, and the Draft Bill of Islamic Court Substantive Law on Marriage. This research is qualitative descriptive interpretive. The conclusion of this research is that woman in unregistered marriage is the lawful wife of the man she married. Therefore, the marriage consequences also apply to her."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur serta untuk mengetahui latar belakang dari kaidah dispensasi kawin dalam mengadili pemberian izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Depok. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan hasil data dari jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Depok dan 2 (dua) contoh penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Depok. Dari penelitian ini, Penulis mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sepenuhnya berjalan efektif dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Indonesia. 

---

This thesis discourse the Effectiveness of The Law Number 16 Year 2019 Regarding to Amendment on The Law Number 1 Year 1974 on Marriage in the Prevention of Underage Marriage and to examine the background of the rules of marriage dispensation in adjudicating the granting of a marriage dispensation permit in the Depok Religious Court. This study uses empirical juridical and normative juridical with qualitative approaches. The results conferred from the number of marriage dispensation submissions in the Depok Religious Court and examples of Court Decision regarding to marriage dispensations permits in Depok Religious Court serve as the basis of this study. The result from this study shows the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 Year 1974 concerning marriage is not effectively prevents the underage marriages in Indonesia."

"Perkawinan campuran, menurut UU No. 1/1974 , pasa 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yan berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Suatu perkawinan campuran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan adalah sah secara hukum. Dengan demikian kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran yang sah menurut hukum adalah juga sah."

"Pada dasarnya negara meletakkan konsep pernikahan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya dan diakui oleh negara merupakan konsep yang sudah baku. Konsepsi tersebut menegaskan pernikahan sebagai bagian dari aspek psikologis, biologis, religius, dan yuridis. Perlunya pengakuan hukum negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ketiadaan pengakuan salah satu di antaranya di anggap sebagai ketiadaan pernikahan. Namun dalam perkembangan sekarang, ada kecenderungan terjadinya pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pengakuan hukum negara. Ketiadaan pengakuan ini sering kali disebut sebagai perkawinan di bawah tangan yang terjadi karena alasan ketidakmampuan ekonomis dan ketiadaan izin dari atasan atau isteri sebelumnya. Oleh sebab itu, skripsi ini akan mengkaji tiga masalah dalam perkawinan di bawah tangan, yaitu pertama, bagaimana pandangan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap status hukum perkawinan di bawah tangan? Ke dua bagaimana kedudukan dan hak isteri di dalam perkawinan di bawah tangan ? Ke tiga, bagaimana permasalahan hukum yamg kemungkinan terjadi dalam perkawinan di bawah tangan? Pembahasan akan permasalahan tersebut akan diteliti dengan pendekatan yuridis-normatif sehingga menghasilkan kesimpulan pertama undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memandang status hukum perkawinan di bawah tangan sebagai perkawinan yang batal demi hukum dan tidak dapat di kategorikan sebagai perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974. Kedua 1 Kedudukan dan hak isteri di dalam perkawinan di bawah tangan adalah sangat lemah karena tidak dapat melakukan hubungan keperdataan. Ketiga, permasalahan hukum yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan adalah mengenai status hukum perkawinan yang menyulitkan posisi pasangan suami isteri tersebut dalam melakukan hubungan keperdataan."