Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pidana penjara yang dilaksanakan di rumah tahanan yang seharusnya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Hal mengenai tempat pelaksanaan pidana sebenarnya sudah diatur dengan cukup baik dalam beberapa peraturan di Indonesia salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan jika lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pidana penjara sementara rumah tahanan adalah tempat untuk seorang yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa menjalani masa tahanannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, desertasi, artikel dan berita online. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan adanya narapidana yang menjalani pidana penjaraanya di rumah tahanan, termasuk para pejabat yang dijatuhi pidana penjara namun ditempatkan di rumah tahanan. Efektifitas pembinaan di rumah tahanan menjadi dipertanyakan karena sarana dan prasarananya yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan, selain itu pembinaan di lembaga pemasyarakatan sendiri diragukan efektivitasnya. Perlu adanya suatu pembaruan dalam undang-undang pemasyarakatan agar menjadi lebih jelas untuk masalah fungsi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan terutama untuk masalah penempatan tahanan dan narapidana, kemudian fasilitas yang perlu ditambah agar pembinaan bisa menjadi efektif serta diperlukan suatu bentujk pemidanaan alternatif yang menggantikan pidana penjara untuk mencegah terjadinya Overcrowded, baik di rumah tahanan dan juga lembaga pemasyarakatan.

---

This thesis discusses imprisonment which is carried out in a detention center which should be carried out in a correctional facility. Matters regarding the place of the execution of the crime are regulated quite well in several regulations in Indonesia, one of which is Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. In this law, if the correctional facility is a place to carry out sentences while the detention house is a place for a person who is a suspect/defendant to serve his term of detention. The method used in this research is the normative juridical using primary legal materials in the form of regulations, government regulations, and ministerial decrees, and secondary legal materials in the form of books, journals, theses, theses, dissertations, articles, and online news. The conclusion of this study found that there are prisoners serving prison terms in detention centers, including officials who were sentenced to imprisonment but were placed in detention centers. The effectiveness of guidance in a detention center is questioned because the facilities and infrastructure are different from those of the correctional facility, besides that, he can trust the guidance in the correctional institution itself. There is a need for reform in the law so that it becomes clearer for the problem of the function of prisons and detention centers, especially for the problem of placing prisoners and prisoners, then the facilities that need to be added so that guidance can be effective and an alternative form of punishment is needed to prevent overcrowding, both in detention centers and prisons."

"Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan ekses negatif dari pidana tersebut. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara pendek. Berbagai negara mulai mengkaji adanya alternatif lain untuk menghindari pidana penjara pendek. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan sebagai pengganti dijatuhkannya pidana penjara pendek adalah pidana bersyarat.. Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan di dalam KUHP dikenal adanya pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara jangka pendek yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat dan model atau jenis yang diharapkan dari pelaksanaan putusan pidana bersyarat.Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data primer yang berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara mendalam yang dikelompokan dalam beberapa narasumber, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi, Kejaksaan Negeri Cibinong dan Kejaksaan Negeri Bogor, Petugas Balai Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Bogor dan guru besar hukum pidana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terdiri dari terdakwa melakukan tindak pidana ringan, adanya perdamaian antara terdakwa dan korban, usia dan kondisi fisik terdakwa, adanya pertimbangan bahwa tindak pidana terjadi karena korban, terdakwa tidak tahu telah melakukan tindak pidana, terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan dan telah adanya pengembalian kerugian yang timbulkan dari perbuatan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, tidak berjalannya putusan pidana bersyarat dengan baik pengamatan dan pengawasan oleh Hakim wasmat, pengawasan oleh Jaksa dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan, model diharapkan dari pidana bersyarat yaitu adanya koordinasi antara Hakim, Jaksa dan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Disarankan kepada hakim dalam hal putusan pidana yang hukumannya di bawah 1 (satu) tahun lebih mengutmakan pidana bersyarat dari pada pidana penjara, dan dalam penjatuhan pidana bersyarat selain menetapkan syarat umum hakim juga diharapkan menetapkan syarat khusus terhadap terpidana bersyarat, kemudian disarankan adanya penyerahan terpidana bersyarat oleh Jaksa ke Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan pembimbingan.

---

The use of criminal liberty deprivation has get many sharp criticisms especially when associated with the negatives excesses of the criminal. Negative influence is more noticeable when the criminal offence charged short imprisonment. Many countries began to examine the existence other alternatives to avoid short imprisonment. One of the alternatives that can be offered as a replacement for the charge of short imprisonment is a probation. In Indonesia short imprisonment which charged can be avoid against the criminal offenders, as in the Criminal Code recognized the existence of alternative criminal from criminal liberty deprivation or short imprisonment which is probation regulated in the section 14 a to 14 f of the Criminal Code (KUHP).

As for the purpose of the research is to find out the consideration of judges to charge probation, execution of observation, supervision and guidance to the convicted person and the model or type of execution of probation. Based on the purpose this research, this research will use the method of normative research. As for the approach use qualitative approach by relying on primary data which is interview. Interview conducted by interviewing in depth that are grouped within some sources, the Judge in Bekasi District Court, Cibinong District Court and Bogor District Court, State Attorney in Bekasi, State Prosecutor Cibinong and Bogor, State Correctional Officers In Correctional Hall Bogor and Professor of criminal law.

The result of the research found that considerations of judges in charging probation consist of defendant do light crime act, the existence of peace between the defendant and the victim, the age and physical condition of the defendant, there is consideration that the crime occurred because the victim, the defendant did not know had committed a criminal offence, the defendant has a responsibility and a dependent and returning loss which impact from the act of the defendant in whole part or some part, the verdict of probation not going well in observation and supervision by the the judge supervisory and observer, observer by attorney and guidance by the Correctional Hall, the model which expected from probation is coordination between Judges, Attorneys and Correctional Hall in the execution of the verdict of probation.

It is suggested to the Judge in that case the verdict of the criminal punishment under one year more prioriting probation than imprisonment, and in addition to charge probation beside apply general terms of Judges also expected to apply special terms to convicted of probation, then suggested submission convicted of probation by Attorney to Correctional Hall to give them guidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, sejauhmana melalui pidana penjara jangka pendek tujuan pemidanaan dapat tercapai.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kalianda dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda.Pidana penjara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada intinya mempunyai maksud agar pada masa pemidanaan terhadap terdakwa dapat dilakukan pembinaan, namun ternyata dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara jangka pendek, karena pendeknya waktu pemidanaan, pembinaan justru tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu pidana penjara jangka pendek sebagai suatu sarana pemidanaan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan perlu pengkajian lebih jauh terutama dari sisi hak asasi narapidana maupun dari sisi Hakim sebagai aparat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadapi terdakwa. Berangkat dari Mori Utilitarian yang mempunyai titik tekan pada aspek kemanfaatan, dimana berpijak pada teori ini bahwa suatu pemidanaan harus dapat memberi manfaat baik bagi pelaku maupun masyarakat, dan jika tidak mampu memberi manfaat maka suatu pemidanaan menjadi tidak bernilai. Selanjutnya berdasarkan penelilian yang dilakukan terungkap banyak hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan pemidanaan melalui pidana penjara jangka pendek.Menghargai hak asasi manusia dan menghormati martabat manusia harus berlaku bagi setiap orang atau setiap anggota masyarakat, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara ataupun yang sedang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu dalam rangka melindungi hak asasi manusia dan martabat manusia, mengurangi kebebasan manusia haruslah menjadi bahan pemikiran sedalam-dalamnya sekalipun dengan alasan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Pemidanaan yang lebih merugikan daripada tindak pidana yang dilakukan merupakan penindasan terhadap hak-hak asasi terpidana, karena walaupun memang pidana mengandung suatu penderitaan akan tetapi janganlah pidana membawa seseorang pada jurang kesengsaraan.

---

This research is aimed at conducting a research in perspective of human rights as regards to what extent the short term imprisonment brings the accomplishment of the purpose of criminal punishment.

This research employing a qualitative methodology of research with location of research in Kalianda District Court and Kalianda Penitentiary Institution.

Imprisonment sentence exercised in penitentiary institution in essence is addressed to conduct a mental up-building to the accused during the criminal sentence nonetheless it turns out that mental up-building can not be realized to the accused sentenced to the short term imprisonment in the light of limited time for the criminal sentence and up-building. Therefore the short term imprisonment as a media of criminal sentence in term of bringing the accomplishment of the criminal sentence calls for further review particularly in the perspective of the criminal's human rights. Commencing from the Utilitarian Theory emphasized on the usefulness aspects place a criminal sentence oriented to contributed a benefit either to the actor or community, and when it fails to contribute a benefit, a criminal sentence shall became valueless. Henceforth the research reveals many barriers which impede the accomplishment of criminal sentence through a short term imprisonment.

Respecting Human Rights and the Human Dignity must be awarded to every body or every member of community including member of community who are in imprisonment or in face of conflict in the laws. Therefore, in term of protecting the human rights and human dignity, relieving freedom of human being shall serve as a deep analysis despite it is aimed at sentencing a person who commits criminal act. A criminal sentence which inflicts more losses rather than a criminal act committed constitutes an oppression to the human rights of the criminal despite an imprisonment bears the essence of suffering but the crime should not bring a person into misery."

"ABSTRAKPemenjaraan perempuan tidak hanya menimbulkan reaksi jera, tetapi juga berdampak pada perannya sebagai ibu. Tesis ini menjelaskan pengalaman narapidana dalam melaksanakan peran sebagai ibu selama pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terhadap narapidana perempuan di Rutan Kelas IIA Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan efikasi diri ibu yang tinggi dan perilaku positif dalam pengasuhan anak selama pemenjaraan. Narapidana perempuan mengalami berbagai hambatan pengasuhan anak yang mengakibatkan tekanan psikologis. Pemenjaraan juga berdampak pada proses keluarga yang terganggu. Namun, ibu menunjukkan koping adaptif terhadap kondisi pemenjaraan yang didukung dengan adanya dukungan sosial bagi narapidana sebagai ibu. Penelitian menunjukkan keterbutuhan program dari lembaga pemasyarakatan tentang pengasuhan anak selama pemenjaraan.

---

ABSTRACTWomen imprisonment not only provokes a deterrent reaction, but also affects her role as a mother. This thesis describes the experience of inmates in performing the role of mother during imprisonment. This research uses qualitative design with phenomenological approach to female prisoners at Rutan Kelas IIA Jakarta Timur. The results showed high self efficacy of mothers and positive behaviors in child care during imprisonment. Female prisoners experience a variety of childrearing barriers that result in psychological distress. Imprisonment also affects the disturbed family process. However, mothers demonstrate adaptive coping of imprisonment conditions supported by social support for prisoners as mothers. Research shows the program 39 s impartiality of prisons about childcare during imprisonment. "

"Kemajuan teknologi dan arus globalisasi bukan hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah timbulnya tindakan kenakalan anak-anak, sehingga anak harus berurusan dengan hukum, mendapat putusan pengadilan dan harus menjalani pidana hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Bandung, sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, menampurxg anak-anak pidana sebanyak 19 orang. Anak-anak tersebut diternpatkan bersama-sama dengan Narapidana Dewasa. Walaupun berbeda Blok, namun masih memungkinkan terjadi interaksi pengaruh dari dan Narapidana Dewasa. Keadaan dan situasi ini memungkinkan anak-anak yang berada di Rumah Tahanan Negara Bandung menjadi semakin buruk keadaannya. Banyak tindak kekerasan dan perlakuan yang buruk terhadap anak-anak yang dilakukan baik oleh Narapidana maupun Petugas Pemasyarakatan. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya Hak Rasa Aman Anak Anak Pidana yang dijadikan obyek penelitian sebanyak 6 orang, Petugas Pemasyarakatan 2 orang, Kepala Rumah Tahanan Negara Bandung, Petugas Balai Pemasyarakatan 1 orang dan Hakim Wasmat 1 orang. Penelitian dilakukan selama 2 bulan di Rumah Tahanan Negara Bandung, dengan metode wawancara, pengamatan Iangsung serta studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa masih belum terpenuhinya Hak Rasa Aman Anak-anak Pidana di Rumah Tahanan Negara Bandung. Hak Rasa Aman yang belum terpenuhi, yaitu : perlindungan diri pribadi anak, hak berhubungan surat.menyurat, perlakuan yang sama dalam hukum, serta babas dari penyiksaan dan pelakuan sewenang-wenang.dalam penelitian ini diberikan rekomendasi tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar terpenuhinya Hak Rasa Aman bagi Anak Pidana di Rumah Tahanan Negara Bandung.

---

Technology development and globalization era growth not only causing positive impact, but also negative impact against economy situation, community mental, one of them is negative impact over children, juvenile, due to childrens openness process can access any kinds of information without filter. The results the children commit obscene crime, due to the influence of Porn or explicit Video CD, other result is economy situation that is less of benefit, and forcing the children to commit a crime, and still many cause of children commit crime, so they must execute the punishment in prison. Detentions House in Bandung is one of the Technical Institute Unit Executor in Regional Environment Office of Law Department and Human Rights in West Java which accomodating and constructing not only Prisoner but also good Convict of child and also adult. West Java has not been owned Special Institute of Correctional as Prisons for children, so that the location for children convict are linked up with adult Convict. This situation are exist in Detention House Bandung, it is very gristle and is prone of negative influence from adult Convict, besides that also affecting on chiidreen growth, a security which ought to be got by a child growth is cannot fufilled maximally. Rights to feel safe to the childreen among others is ; the confession of equal rights in front of law, free from persecution, and correspondence the right to communications. Rights to feel safe to the childreen also ought to earn to be fulfilled maximally, the mentioned not fully run in Detentetions House Bandung because there is an existing constraints among others : Facilities and basic facilities, Human Resource, Peripheral punish or unclear order.

This research conducted to find out and understanding the constraints so that not fufilled of rights feel safe crime child in Detentions House Bandung and also give for thought and solution to natural trouble-shooting by criminal children in Detentions House Bandung The efforts which is and will be run to construction of criminal children in Detentions House Bandung in this time does not match as according to regulation and Law Codes, so that would be need the existence of furthermore construction especially to Detentions House officer."