Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana denda dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tatkala menjatuhkan pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini membahas permasalahan yang dituangkan dalama tiga pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana pengaturan mengenai sanksi pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia; Kedua, apa saja indikator yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan penjatuhan pidana denda yang proporsional dalam pemidanaan atas tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia; dan Ketiga, bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana denda tindak pidana lingkungan hidup dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini turut membandingkan ketentuan, pedoman pemidanaan, dan penerapannya di Inggris dan Singapura terkait tindak pidana lingkungan hidup. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam kasus pada akhirnya dijatuhkan dengan pemenuhan unsur-unsur pasal semata, ditambah dengan faktor memberatkan dan meringankan yang dikaitkan dengan fakta dalam persidangan. Putusan Hakim juga tidak mencantumkan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana besaran pidana denda itu ditentukan. Oleh karena itu, terdapat suatu urgensi bagi Mahkamah Agung untuk menyusun suatu pedoman pemidanaan khusus untuk penanganan tindak pidana lingkungan hidup. Pedoman pemidanaan ini harus mencakup ketentuan tentang indikator apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana beserta tahapan yang perlu dilalui dalam hal pemidanaan.

---

This study discusses the imposition of fines for cases of environmental crimes in Indonesia. Due to the absence of law, there are no further explanations regarding indicators that can be considered when imposing fines in the context of environmental crimes. Using a normative-research method, this study discusses three research questions: First, how has Indonesia regulated the application of fines for environmental crimes in Indonesia; Second, what are the indicators to be considered to determine proportional fines as sentencing for environmental crimes in Indonesia; and Third, how has Indonesia applied fines as sentencing for environmental crimes within Indonesian courts. In answering these, the study conducts a comparative analysis between the practices of the UK and Singapore regarding environmental crimes. The results of this study indicate that sentencing was ultimately imposed by fulfilling the elements required in the article, added with aggravating, and mitigating factors associated with the facts in the trial. In addition, the judgment did not provide further explanation as to how the fine was determined. Therefore, this creates urgency for the Supreme Court to formulate a special sentencing guideline for handling environmental crimes. The guideline must include provisions on what indicators and stages need to be considered by Judges while imposing fine in factual cases."

"Berbagai usaha pencegahan kejahatan telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang disengaja atau karena ulah manusia, mulai dari menggunakan pendekatan Situational Crime Prevention, Community Crime Prevention dan juga Social Crime Prevention. Namun berbagai kendala masih ditemukan sehingga diperlukannya suatu model pencegahan kejahatan lingkungan yang integratif dan sinergis agar lebih efektif.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dan menentukan berbagai batasan mengenai strategi pencegahan kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi kebijakan-kebijakan umum yang mungkin diperlukan untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Selain itu, memberikan bahan masukan pencegahan kejahatan yang spesifik bagi kejahatan lingkungan dengan model pencegahan kejahatan integratif. Pada akhirnya menciptakan pemahaman mengenai bagaimana suatu pencegahan kejahatan diciptakan secara terpadu oleh lembaga otoritas Negara.Penelitian ini menghasikan temuan bahwa dari lima narasumber pakar dalam Metode Delphi yang penulis wawancara, masih memilki pemahaman yang berbeda-beda mengenai konsep kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga melahirkan kebijakan pencegahan kejahatan lingkungan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu Negara melalui perangkatnya harus mampu bersinergi mengambil tindakan dan kebijakan yang selaras dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan model peradilan lingkungan secara khusus guna mempermudah koordinasi dan pengawasan vertikal dan horisontal antar institusi negara. Bentuk integrasi tersebut penulis gambarkan dengan Teori Kemitraan oleh Shuck dan Rosenbaum yang mencakup empat premis yakni jangkauan pengaruh, mekanisme kausal, target intervensi dan juga kemitraan bagi pelayanan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa perlu adanya model integrasi dari lembaga pemerintah maupun non pemerintahan terutama dalam aspek pencegahan kejahatan lingkungan. Model integrasi ini akan menekan ego sektoral masing-masing entitas-entitas terkait serta mewujudkan tujuan yang sama yakni mencegah terjadinya kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

---

There were a lot of crime prevention had been done to prevent land and forest fire caused by human behaviour, ranging from situational crime prevention, community crime prevention and social crime prevention. However there were still many obstacles so it need an integratif and synergistic environmental crime prevention model to be more effective

This study attempts to review and determine various restrictions on the strategy of environmental crime prevention in the case of forest and land fire and identify the strategy that may be needed to prevent the issue happened . In addition, to give advice about crime prevention specifically for the environmental crime by using integratif prevention model . by the end to create the understanding of how can a crime prevention is created integrally by the state institutions .

This research finds that from five experts in the methods of delphi who were interviewed by the writers, still have different understanding about the concept of environmental crime of land and forest fire cases so that they created different crime prevention policies. Because of that, countries through its officials must be able to synergize to take action and policy in reducing land and forest fire with a specific environmental judicial model to ease coordination and supervision vertically and horizontally between the state institutions. It described with the theory of partnership by shuck and rosenbaum which includes four premise, namely the range of influence, causal mechanism, the intervention target and also partnership for community service in crime prevention. In the end , this research having a conclusion that requires model integration of government and non government agencies especially in aspect of environmental crime prevention. This integrative model will reduce sectoral ego in each related entities to realize that they are having the same purposes to prevent environmental crime in the case of land and forest fire."

"Penulisan tugas karya akhir ini membahas penerapan environmental crime prevention dari Rob White pada kasus perburuan orangutan sumatra yang terjadi akibat konflik orangutan-manusia di kawasan TNGL, Sumatra Utara. Penulisan karya akhir ini menggunakan data sekunder yang membahas masalah konflik orangutan sumatra dengan manusia. Konsep yang digunakan dalam tugas karya akhir ini ialah environmental crime prevention yang oleh Rob White dirinci menjadi 6 unsur. Konsep wildlife crime juga akan digunakan untuk menjelaskan fenomena perburuan orangutan sumatra. Hasil penulisan tugas karya akhir ini menunjukkan bahwa penerapan environmental crime prevention dari Rob White di perbatasan TNGL dengan Desa Bukit Lawang dapat mencegah terjadinya perburuan Orangutan Sumatra.

---

The writing of this final paper discusses the application of environmental crime prevention from Rob White in the case of Sumatran orangutan hunting which is caused by orangutan-human conflict in TNGL area, North Sumatra. This final paper uses secondary data that addresses the conflict issue of Sumatran orangutans with humans. The concept used in this final paper is environmental crime prevention that Rob White breaks down into 6 factors. The concept of wildlife crime also used to explain the phenomenon of Sumatran orangutan hunting. The result of this final paper work shows that the application of environmental crime prevention from Rob White on the border of TNGL with Bukit Lawang Village can prevent the hunting of Sumatran Orangutan."

"Karya Akhir ini membahas tentang bagaimana sudut pandang kriminologi lingkungan dalam kasus Pencurian Cacing Sonari yang terjadi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Cacing yang diambil merupakan hewan tidak dilindungi namun habitatnya berada pada wilayah konservasi yang dilindungi. Selain itu para pelaku kasus pencurian cacing Sonari yang dalam proses perburuannya merusak kawasan konservasi seluas 50 hektar, namun pelaku yang tertangkap hanya divonis hukuman 2 bulan 21 hari penjara dan denda sebanyak 100 ribu rupiah. Peneliti menggunakan teori kejahatan lingkngan dan kejahatan terorganisr untuk mengidentifikasi kasus ini. selain itu peneliti menggunakan tools dalam teori pencegahan kejahatan situasional untuk memberikan saran kegiatan apa yang dapat dilakukan pihak TNGGP untuk meningkatkan keamanan wilayah konservasinya. Peneliti melihat bahwa Pencurian Cacing Sonari merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang terorganisir, namun penanganan kasus ini secara legal dirasa kurang efektif karena dasar penghukuman yang diberikan kurang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan

---

The focus of this Project is discusses about the perspective of environmental criminology in the Sonari Worm Theft case that occurred in Gunung Gede Pangrango National Park (TNGGP). The worms is not protected animals but their habitat is in the conservation areas which is protected. the perpetrators of the Sonari worm theft case which in the process of hunting destroyed a 50-hectare conservation area, but the perpetrators arrested were only sentenced to 2 months 21 days in prison and fined as much as 100,000 rupiahs. Researchers used the theory of environmental crime and organized crime to identify this case. In addition, researchers use tools in situational crime prevention theory to advise what activities can be done by TNGGP to improve the safety of their conservation areas. Researchers Identify this case as a form of organized environmental crime, but how the officers handled this case was felt to be less effective because the basis of the punishment given was not in accordance with the crime committed"

"Fungsionalisasi hukum pidana, termasuk dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, harus dilihat sebagai suatu kebijakan memilih dari berbagai sarana lain yang tersedia. Sebagai suatu kebijakan maka pilihan tersebut harus bersifat rasional. Rasionalitas ini penting untuk menghidari over criminalization dan/atau hukum pidana yang tidak aplikatif Hukum pidana, seperti juga sarana-sarana (hukum) lainnya, memiliki keunggulan-keunggulan dan keterbatasan-keterbatasan. Hukum pidana lingkungan bersifat administrative-criminal-law sehingga memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap kelengkapan aturan hukum lingkungan administrasi. Disamping itu tindak pidana lingkungan pada umumnya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, sehingga penggunaan asas-asas dan instrumen sanksi hukum pidana ekonomi menjadi sangat penting."

"Tugas karya akhir ini meninjau terkait kejahatan lingkungan yang telah terjadi selama bertahun-tahun hingga menimbulkan jumlah kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Dalam menganalisis fenomena pencemaran limbah B3 slag aluminium ini, penulis menggunakan perspektif green criminology untuk menelaah jenis kejahatan yang dilakukan ini. Tulisan ini menggunakan data sekunder dan observasi lapangan yang dilakukan secara singkat pada saat penulis melakukan kegiatan magang, data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif green criminology. Tulisan ini berfokus pada fenomena pencemaran lingkungan limbah B3 slag aluminium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang telah berlangsung lama lebih dari 40 tahun dan jumlah limbah yang tersebar secara sembarangan di area lahan terbuka mencapai 100 juta ton hingga menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup lainnya. Hasil dari analisis ini akan menunjukkan bahwa kegiatan produksi slag aluminium yang terdapat di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

---

This final project reviews environmental crimes that have occurred over the years to cause enormous amounts of damage and losses. In analyzing the phenomenon of aluminum slag hazardous waste pollution, the authors use the perspective of green criminology to examine the types of crimes committed. This paper uses secondary data and field observations which were carried out briefly when the author was doing an internship, the data obtained was then further analyzed using a green criminological perspective. This paper focuses on the environmental pollution phenomenon of hazardous aluminum slag waste in Sumobito District and Kesamben District, Jombang Regency, East Java, which has been going on for more than 40 years and the amount of waste that is spread haphazardly in open land areas reaches 100 million tons, causing losses to other living things. The results of this analysis will show that aluminum slag production activities in Kesamben and Sumobito Districts, Jombang Regency, East Java are activities that produce hazardous waste which causes environmental pollution."

"ABSTRAKPidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak Iama, namun baru pada abad ini dapat dimulai masa keemasan pidana denda. Sebab itu pula, kemudian pidana denda ini berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama, terutama di negara-negara Eropa dan beberapa negara maju Iainnya yang telah menentukan dan menerapkan kebijakan pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan. Pidana denda merupakan perkembangan pemidanaan generasi ketiga seteiah generasi pertama yang dimulai dengan pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana utama untuk mengganti pidana mati dan generasi kedua yang ditandai dengan perkembangan pidana kemerdekaan itu sendiri yang di berbagai negara ada beberapa alternatif dan sistem yang berbeda.Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku ll dan Buku III KUHP daiam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara Iain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidalia denda. Selain itu, piclana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan ydan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal pencembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi aiternatif (altemative sanction) untuk pidana hilang kemerdekaan dengan pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun.Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau altematif pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan rnasyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda iika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula piidana denda yang ditentukan- sabagai' ancaman kurnulaiif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutarna untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait dengan hafta benda atau kekayaan.Pidana denda dapat disetarakan dengan pidana penjara karena pidana penjara selama ini diakui sebagai pidana yang efektif untuk penjeraan. Pidana denda juga dapat menciptakan hasil yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan. Pidana denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana, dan piclana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan karena secara materi yang bersangkutan merasa kekurangan, jika mungkin menyita harta benda untuk menutupi denda yang be1um atau tidak dibayar dengan cara pelelangan). Pidana denda yang dibarengi dengan sistem keadilan restoratif diharapkan dapat menyelesaikan konfiik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.Selain pidana denda, perlu diintrodusir mengenai sanksi ganti kenugian (restitutif) daniatau denda administratif untuk perkara-perkara tertentu yang memerlukan pemulihan dan perbaikan, dalam hal ini perlu dikembangkan adanya keadilan restoratif yang secara turun temurun telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia berdasarkan adat dan budaya bangsa.Keseluruhan upaya di atas pada dasamya ingin mewujudkan sila ke-2 Pancasila yakni "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Penerapan teori tujuan pemidanaan yang integratif yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, pidana denda dapat mendekatkan pada kedua pandangan yakni retributive view dan utilitarian view yang diintegrasikan dengan konsep kemanusia n yang adil dan beradab untuk memenuhi humanitarian concerns combined with a greater awareness of the destructive effects of imprisonment. Lembaga pemasyarakatan (penjara) sedapat mungkin dijadikan tempat bagi terdakwa yang rnelakukan tindak pidana herat (serious crime) dan tindak pidana lainnya yang sangat membahayakan bagi masyarakat."

"Tulisan ini berupaya menjelaskan film dokumenter The True Cost melalui pendekatan kriminologi visual. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah film dokumenter The True Cost memposisikan fast fashion sebagai bentuk kejahatan lingkungan terhadap negara-negara yang tidak atau belum maju (Global South). The True Cost merupakan film dokumenter yang rilis pada tahun 2015 dengan Andrew Morgan sebagai sutradaranya. Film ini menampilkan mengenai kenyataan di balik murahnya fast fashion. Fast fashion sebagai bentuk kejahatan lingkungan dianalisis menggunakan teori Southern Green Criminology oleh Goyes. Teori ini melihat bahwa fast fashion sebagai bentuk kejahatan lingkungan diciptakan oleh Global North dengan mengorbankan Global South. Hasil analisis menunjukkan bahwa murahnya fast fashion ternyata dibayar mahal oleh kerusakan lingkungan di kawasan Global South. Film dokumenter ini memperlihatkan fast fashion sebagai kejahatan lingkungan yang merugikan manusia, hewan, dan ekosistem. Berbagai macam kejahatan lingkungan tersebut ditemukan dari proses produksi dan siklus akhir fast fashion, dimana keduanya terjadi di Global South.

---

This paper attempts to explain The True Cost documentary film through a visual criminology approach. The aim is to answer the question of how The True Cost documentary film positions fast fashion as a form of environmental crime against countries that are not or have not yet developed (the Global South). The True Cost is a documentary film released in 2015 with Andrew Morgan as the director. This film shows the reality behind the cheapness of fast fashion. Fast fashion as an environmental crime is analyzed using the Southern Green Criminology theory by Goyes. This theory sees that fast fashion as a form of environmental crime was created by the Global North at the expense of the Global South. The results show that the cheapness of fast fashion is paid for by environmental damage in the Global South. This documentary film shows fast fashion as an environmental crime that harms humans, animals, and ecosystems. Various kinds of environmental crimes are found in the production process and the final cycle of fast fashion, both of which occur in the Global South."

"Proyek pembangunan PLTA Batang Toru memang memberikan kebermanfaatan bagi manusia. Namun, di sisi lain, keberadaan proyek PLTA Batang Toru ini memberikan kerugian terhadap lingkungan dan hewan non-manusia yang dalam penelitian ini akan berfokus pada kerugian yang dialami oleh Orangutan Tapanuli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan environmental harm yang dialami Orangutan Tapanuli akibat keberadaan pembangunan proyek PLTA Batang Toru. Penelitian ini menggunakan pendekatan green visual criminology untuk menganalisis lima video youtube yang telah dipilih oleh peneliti dalam mencermati visual yang menunjukkan adanya bentuk environmental harm akibat dari keberadaan proyek PLTA Batang Toru. Hasilnya, terbukti bahwa memang keberadaan proyek PLTA Batang Toru dapat memberikan ancaman kepunahan terhadap spesies Orangutan Tapanuli. Hal ini diperlihatkan dari dibangunnya jembatan arboreal yang diklaim oleh PT. NSHE sebagai langkah mitigasi dari adanya proyek PLTA Batang Toru terhadap kelestarian Orangutan Tapanuli. Akan tetapi, jembatan arboreal itu memunculkan makna lain, bahwa terdapat area di kawasan Hutan Batang Toru yang terdampak akibat dari keberadaan proyek PLTA Batang Toru. Dampak tersebut berupa hilangnya pohon-pohon sebagai koridor jelajah Orangutan Tapanuli sehingga dapat menyebabkan konektivitas antar blok terputus dan berpotensi mampu mengisolasi Orangutan Tapanuli.

---

The Batang Toru hydropower development project does provide benefits for humans. However, the Batang Toru Hydropower Project causes losses to the environment and non-human animals; this study will focus on the losses experienced by the Tapanuli Orangutan. The purpose of this research is to understand the visualization of environmental harm experienced by Tapanuli Orangutans due to the existence of the Batang Toru Hydropower project. This research uses a green visual criminology approach to analyze five YouTube videos that researchers have selected to look at visuals that show a form of environmental harm due to the existence of the Batang Toru Hydropower Project. As a result, the Batang Toru Hydropower Project can threaten the extinction of the Tapanuli Orangutan species by the construction of an arboreal bridge, which PT NSHE claims as a mitigation measure from the Batang Toru Hydropower Project towards the preservation of the Tapanuli Orangutan. However, the arboreal bridge has another meaning, as there are areas in the Batang Toru Forest that are affected by the presence of the Batang Toru Hydropower Project. That impact is the loss of trees as a corridor for the Tapanuli Orangutan, which can cause connectivity between blocks to be cut off and potentially isolate the Tapanuli Orangutan."

"ABSTRAKTesis ini berjudul "Kebijakan Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Rangka Reintegrasi Sosial Terhadap Terpidana kejahatan Kekerasan", dan tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu untuk mengetahui kebijakan hakim di dalam penerapan pidana penjara dan kebijakan pembina lembaga pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terpidana kejahatan kekerasan.Penelitian ini bersifat deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan berupa studi dokumen, observasi, angket dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Petugas Pembina Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana kejahatan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Penentuan responden dilakukan secara purposive non random sampling, dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.Maksud kebijakan penerapan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial, yaitu kebijakan hakim di dalam menjatuhkan pidana penjara dengan tujuan untuk perlindungan masyarakat terhadap bahaya akibat tindak pidana dan, dengan tujuan untuk mendidik pelaku tindak pidana. Kebijakan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial dilaksanakan dengan cara memasukkan narapidana ke dalam lembaga pemasyarakatan dan selama menjalani pidana dilakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan pembinaan reintegrasi dengan masyarakat yang berupa asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.Kebijakan penerapan pidana penjara terhadap terpidana kejahatan kekerasan di Pengadilan Negeri Purwokerto apabila dilihat dari berat pidana penjara yang dijatuhkan, telah memenuhi dan dapat sebagai sarana proses reintegrasi sosial yang berupa asimilasi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas, namun apabila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan penjatuhan pidana penjara maka dapat dikatakan tidak berdasar tujuan reintegrasi sosial sepenuhnya.Kebijakan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terhadap terpidana/narapidana kejahatan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto lebih ditonjolkan pada bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta pembinaan dalam bentuk asimilasi di dalam lembaga atau di dalam gedung lembaga pemasyarakatan yang meliputi kegiatan pembinaan mental spiritual atau keagamaan, olah raga, keterampilan pertukangan, perbengkelan, pertanian dan peternakan. Pembinaan narapidana dalam bentuk asimilasi dilakukan dengan cara pembauran antara narapidana dengan petugas pembina lembaga, pembauran dengan sesama narapidana dan Pembauran dengan masyarakat pengunjung lembaga pemasyrakatan.Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, profesionalisme pembina lembaga pemasyarakatan dan diperlukan partisipasi positif dari masyarakat.

---

ABSTRACT

The title of the thesis is 'The application and implementation of imprisonment sentence policies based on social reintegration of violent crime offenders. The aim of the present research were to know the judge policy in inflicting imprisonment sentence and to know the prison management policy in implementing the imprisonment sentence based on social reintegration of the violent crime offenders.

This 'research was descriptive.. The data was obtained through library and field researches involving documentary study, observation, questionnaire and interview with the Purwokerto state court, prison management and prisoner of violent crime prisoners in Purwokerto prison. Respondents were chosen based on purposive non random sampling. Data was analyzed based on descriptive qualitative methods.

The aims of the imprisonment policy based on the social reintegration was the implementation of imprisonment sentence based on social defence and treatment of offender method. This policy was implemented by giving i;a treatment to the offenders in a prison like personality and self-esteem education; and reintegration education, involving programs like assimilation, conditional release and to go on leave before released.

If, the judge policy on the application of imprisonment sentence was viewed based on its heaviness, it would be fit in with the social reintegration policy involving assimilation, conditional release and to go on leave before released, but if it was wied based on its considerations in inflicting imprisonment sentence, it would not be fit in with the aims of the social reintegration policy.

The implementation of the imprisonment sentence in the Purwokerto prison was more focused on the personality and self-esteem educations, and assimilation inside the Purwokerta prison involving activities like moral and spirituai1l educations, sport, artisan, mechanic, agriculture and husbandry. The assimilation of offenders was done by establishing close communication with prison officers, Other prisoner and public prison visitors.

To Teach the aims of the implementation of imprisonm1nt sentence based on social reintegration, it needed sufficient facilities; professionalism of the prison officers and positive social participation."