Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan wadah sosial ekonomi masyarakat. Namun, jumlah UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) produk masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan tantangan sertifikasi SNI produk pada UMKM untuk meningkatkan minat sertifikasi SNI produk pada UMKM, mengetahui manfaat sertifikasi SNI produk pada UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi SNI produk, dan mengetahui faktor–faktor yang memiliki hubungan signifikan antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM. Metode penelitian yang digunakan yaitu pembobotan tantangan sertifikasi SNI produk dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan fuzzy–AHP, serta analisis manfaat sertifikasi SNI produk dengan menggunakan korelasi Spearman. Hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya tantangan sertifikasi SNI produk yaitu kurangnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro dan laboratorium uji) yang diakreditasi oleh pemerintah untuk mendorong UMKM mendapatkan sertifikasi SNI produk. Hasil hubungan signifikansi antara manfaat sertifikasi SNI produk dengan lamanya implementasi sertifikasi SNI produk pada UMKM yaitu terdapat hubungan yang signifikan antar variabel lama sertifikasi SNI pada UMKM dengan peningkatan keuntungan, peningkatan kualitas produk, peningkatan penjualan, dan peningkatan efisiensi kinerja.

---

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the pillars of the national economy. However, the number of MSMEs that have obtained SNI product certification is still low. Therefore, this study aims to determine the challenges of SNI product certification to MSMEs, to find out the benefits of SNI product certification to MSMEs, and to determine factors that have a significant relationship between the benefits of product certification implementation. The research method used is weighting the challenges of SNI product certification with Analytical Hierarchy Process (AHP) and fuzzy–AHP, as well as analysis of the benefits of SNI product certification using the Spearman correlation. The result of this research is to obtain the challenge of SNI certification for products, namely the lack of Conformity Assessment Bodies (product certification bodies and test laboratories) which are government-accredited to encourage MSMEs to obtain SNI product certification. Meanwhile, the result of the significant relationship between the benefits of SNI product certification and the length of implementation of the SNI product certification at MSMEs are the variables of the length of implementation certification with increased profits, increased product quality, increased sales, and increased performance efficiency."

"Daya saing merupakan permasalahan klasik bagi industri pengolahan Indonesia khususnya sektor mikro dan kecil. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing adalah penerapan sertifikasi produk. Dengan menggunakan data cross-section dari Survei IMK Tahun 2019 yang dikeluarkan BPS dan metode regresi OLS dan Logit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan sertifikasi produk yaitu SNI, sertifikat nasional lainnya, sertifikasi internasional, dan merek dagang terhadap peningkatan daya saing industri mikro dan kecil di Indonesia. Daya saing diukur dengan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor. Hasil menunjukan bahwa kepemilikan sertifikat internasional dan merek dagang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas tenaga kerja dan ekspor IMK. Sedangkan sertifikat SNI hanya berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak sertifikasi produk berdasarkan ukuran usaha. Hasil menunjukan bahwa sebagian besar sertifikasi produk lebih berpengaruh pada industri mikro dibandingkan dengan industri kecil. Dengan demikian pemerintah dapat melanjutkan dan mengintegrasikan program fasilitasi sertifikasi produk bagi IMK sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing IMK.

---

Competitiveness is a classical problem for the Indonesian manufacturing industry, especially the micro and small industrie. One of the efforts to improve competitiveness is the application of product certification. Using cross-sectional data from Survey IMK 2019 from BPS and using OLS and Logit regression methods, this study aims to analyze impact from product certification namely SNI, other national certificates, international certifications, and trademarks to increasing the competitiveness of micro and small industries in Indonesia. Competitiveness measured by value added, labor productivity and exports. The results show that ownership of international certificates and trademarks has an effect on increasing value added, labor productivity and IMK exports. While the SNI certificate only affects the increase in labor productivity. In addition, this study also analyze at product certification based on business size. The results show that most of product certification has more influence on micro industries compared to small industries. Thus, the government can continue and integrate the certificate facilitation for IMK to encourage IMK’s competitiveness.         "

"

Dalam pelaksanaan proses Sertifikasi Halal, terdapat beberapa hal yang menjadi keluhan bagi para UMKM ialah hal yang terkait dengan biaya, rumitnya proses Sertifikasi Halal, dan lamanya waktu audit untuk sebuah produk. Saat ini pemerintah membentuk suatu rancangan undang-undang yakni RUU Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dengan tujuan untuk menyederhanakan proses sertifikasi halal. Beberapa pasal yang diubah adalah pasal-pasal yang terkait dengan biaya sertifikasi halal untuk pelaku UMKM, ketentuan mengenai sanksi, serta optimalisasi peran beberapa lembaga di dalam proses sertifikasi halal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam upaya untuk mengoptimalisasikan Sertifikasi Halal di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis – normatif yakni dengan melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier guna menjawab permasalahan yang merupakan permasalahan inti dari penelitian. Berdasarkan penelitian, dengan adanya rencana perubahan beberapa pasal yang terkait dengan Proses Sertifikasi Halal pada RUU Cipta Kerja Omnibus Law dipandang dapat menjadi upaya untuk melakukan optimalisasi terhadap proses Sertifkasi Halal di Indonesia. Namun, tak hanya memiliki kelebihan berupa upaya optimalisasi, nyatanya terdapat pula dampak kekurangan dari adanya RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

 

---

In Halal Certification process, there are several things that become complaints for MSMEs that are related to costs, the complexity of the Halal Certification process, and time audits. At present, the government is processing a new regulation, namely The Omnibus Working Copyright Bill.This draft law amends several articles in the Halal Product Guarantee Act with the aim of simplifying the halal certification process. Some of the amended articles are articles related to the cost of halal certification for MSME actors, provisions on sanctions, and optimization of the role of several institutions in the halal certification process. This research aims to analyze the influence The Omnibus Working Copyright Bill in an effort to optimize the Halal Certification process. In this case, the research conducted is a research consisting of juridical - normative research by conducting a review of primary, secondary, and tertiary legal materials in order to answer the questions that are at the core of the research. Therefore, with the plan to amend several articles related to the Halal Certification Process in The Omnibus Working Copyright Bill, the related Act can be an effort to optimize the Halal Certification process in Indonesia. In this case, not only advantages, The Omnibus Working Copyright Bill can also bring disadvantages.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan Tax Planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan kriteria tarif pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, Undang-undang pajak penghasilan Pasal 17, dan fasilitas Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Pada saat ini UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Namun demikian kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia masih rendah, hanya sebesar Rp 5,7 triliun, atau sama dengan 5% dari Produk Domestik Bruto. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Tax Planning Hoffman (1961) dan teori kepatuhan Slippery Slope Framework Kirchler (2007) dengan pendekatan studi kasus Mixed Method serta menggunakan primary data dan secondary data. Hasil penelitian menunjukan bahwa UMKM orang pribadi dengan penghasilan neto lebih dari 6% atau UMKM Badan dengan penghasilan neto lebih dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai PP 23 tahun 2018, sedangkan UMKM orang pribadi yang memiliki penghasilan neto kurang dari 6% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai UU PPh pasal 17, serta UMKM badan dengan penghasilan neto kurang dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak pasal 31E. Output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa tax planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Penelitian berikutnya diharapkan dapat berupa rancangan ketentuan tarif pajak penghasilan baru yang sesuai dengan asas perpajakan dan kondisi UMKM di Indonesia.

---

This study aims to propose tax planning for MSMEs in Indonesia according to income tax rates criteria on Government Regulation No. 23 of 2018, Article 17 of income tax law and Article 31E of income tax law. At the moment, MSMEs fulfill a proportion of 99.99% of a total business entity in Indonesia or as much as 56.54 million units. However, the contribution of MSMEs income tax revenue to Indonesia's tax revenues is meager, only at Rp. 5.7 trillion, or equal to 5% of Gross Domestic Product. The theory used in this study is the Hoffman Tax Planning Theory (1961) and the Slippery Slope Framework compliance theory of Kirchler (2007) with Mixed Method case study approach using primary and secondary data. The result showed that personal MSMEs with net income more than 6% or corporate MSMEs with net income more than 4% were more profitable use the income tax rate in accordance to PP 23 of 2018. Personal MSMEs with net income less than 6% were more profitable use tax rate in accordance to Income Tax Law article 17, as well as corporate MSMEs with net income less than 4% were more profitable use Article 31E rates. The output generated from this study is the form of tax planning for MSMEs in Indonesia. Subsequent research is expected to be a draft regulation on new income tax rates that are more in line with taxation principles and the condition of MSMEs in Indonesia."

"In July 2013, Indonesia implemented the presumptive tax regime on micro, small and medium enterprises (MSMEs) by assigning Government Regulation No.46/2013. This regulation simplified the tax administration and provides tax cuts to MSMEs to help them grow and encourage voluntary tax compliance, which eventually will increase their contribution to state revenue. This thesis provides an analysis of the implementation of this new tax regime by comparing related literature on practices of this tax regime in many countries with the recent conditions in Indonesia after this regulation was applied. It seems that the new tax regime encourages voluntary tax compliance and stimulates the contribution of MSMEs to state revenue. However, some challenges, such as different definitions, lack of tax knowledge, impartiality to business losses, and the indication of tax avoidance must be overcome by the government by improving policies that favor MSMEs.

---

Sejak bulan Juli 2013, Indonesia menerapkan sistem pajak presumsi pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No.46/2013. Ketentuan ini menyederhanakan administrasi pajak dan memberikan pemotongan pajak kepada UMKM untuk membantu mereka tumbuh dan mendorong kepatuhan pajak sukarela, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Tesis ini memberikan analisis implementasi sistem pajak baru ini dengan membandingkan literatur terkait praktik-praktik rezim pajak ini di banyak negara dengan kondisi terkini di Indonesia setelah peraturan ini diterapkan. Secara umum, rezim pajak yang baru berhasil mendorong kepatuhan pajak sukarela dan merangsang kontribusi UMKM terhadap pendapatan negara. Namun, beberapa tantangan, seperti definisi yang berbeda, kurangnya pengetahuan perpajakan ketidakberpihakan terhadap kerugian bisnis, dan indikasi penghindaran pajak, harus diatasi oleh pemerintah dengan merumuskan kebijakan yang dapat mendukung UMKM."

"Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan 2022 tercatat sebesar 85,10%, meningkat dibanding 2019 sebesar 76,19%. Adapun untuk Indeks Inklusi Keuangan Syariah 2022 adalah sebesar 12,12%, meningkat dibanding 2021 sebesar 9,10%. Melihat masih rendahnya Indeks Inklusi Keuangan Syariah tersebut, Peer-to-Peer (P2P) lending syariah diyakini dapat berperan meningkatkan inklusivitas keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tesis ini akan mengukur dan menganalisa peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM yaitu dengan indeks yang dihasilkan dari dua variabel, yaitu sisi supply dan sisi demand. Penelitian ini menyusun indeks peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM oleh perbankan syariah berdasarkan Global Financial Index (Global Findex) Database 2021. Indeks dari variabel sisi supply dan demand akan menghasilkan indeks peran P2P lending syariah dalam meningkatkan inklusivitas keuangan UMKM oleh perbankan syariah. Indeks diukur dengan mengacu pada Global Findex Database dengan empat kriteria evaluasi yaitu: (i) Sangat Berperan; (ii) Berperan; (iii) Kurang Berperan; dan (iv) Tidak Berperan. Secara teknis, indeks dihitung berdasarkan hasil survei kepada Pegawai Otoritas Keuangan (Kemenkop dan UKM, BI, dan OJK), praktisi perbankan syariah, dan pelaku UMKM yaitu untuk mengetahui peran P2P lending syariah, serta pemilihan produk dan jasa pembiayaan yang mendukung perkembangan usaha UMKM. Hasil penelitian kepada 13 (tiga belas) responden menghasilkan indeks “Berperan” dari sisi supply dengan total indeks sebesar 30,75. Dari sisi demand, hasil penelitian kepada 111 responden menghasilkan indeks “Sangat Berperan” dengan total indeks sebesar 43,30.

---

Based on the results of the 2022 National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK) conducted by the Financial Services Authority, the 2022 Financial Inclusion Index was recorded at 85.10%, an increase compared to 2019 of 76.19%. As for the 2022 Sharia Financial Inclusion Index, it is 12.12%, an increase compared to 2021 of 9.10%. Considering the low index of Sharia Financial Inclusion Index, sharia Peer-to-Peer (P2P) lending is believed to have a role in accelerating the financial inclusion of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This thesis will measure and analyze the role of sharia P2P lending in accelerating the financial inclusion of MSMEs, namely the index generated from two variables, the supply side and the demand side. This study compiles an index of the role of Sharia P2P lending in accelerating MSMEs financial inclusion by Islamic banking based on the Global Financial Index (Global Findex) Database 2021. The index from the supply and demand side variables will produce an index of the role of sharia P2P lending in increasing MSMEs financial inclusion by Islamic banking. The index is measured by referring to the Global Findex Database with four evaluation criteria, namely: (i) Highly Contributed; (ii) Contributed; (iii) Less Contributed; and (iv) Not Contributed. Technically, the index is calculated based on the results of a survey of Financial Authority Employees (Ministry of Cooperatives and SMEs, BI, and OJK), Islamic banking practitioners, and MSMEs players, namely to find out the role of sharia P2P lending, as well as the selection of financing products and services that support MSMEs business development. The results of research on 13 (thirteen) respondents produced an index of "Contributed" from the supply side with a total index of 30.75. From the demand side, the results of research on 111 respondents produced an index of "Highly Contributed" with a total index of 43.30."

"Mayoritas UMKM termasuk underground economy sehingga penerimaan pajak belum optimal. Formalisasi pajak menjadi solusi sehingga pemerintah menghadirkan OSS yang mewajibkan formalisasi pajak dan menyediakan layanan perizinan usaha serta formalisasi pajak sekaligus. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan OSS ditinjau dari asas ease of administration, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat, dan menganalisis strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung formalisasi pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan formalisasi pajak melalui OSS ditinjau dari asas ease of administration telah memberikan kemudahan bagi UMKM meski terdapat beberapa kendala. Selanjutnya, faktor pendukung pelaksanaan OSS dalam mendorong kepatuhan formalisasi pajak UMKM meliputi ancaman sanksi dan deteksi, insentif pajak, kemudahan administrasi, dan NPWP sebagai persyaratan administratif. Hasil identifikasi faktor penghambat mencakup kurangnya informasi yang diterima oleh UMKM, ketidakpercayaan publik, permasalahan administrasi dalam OSS, serta pertimbangan ekonomi. Selain itu, pemerintah telah melakukan berbagai strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung kepatuhan formalisasi pajak UMKM dengan cukup baik. Adapun, usulan strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung kepatuhan formalisasi pajak UMKM berupa penyediaan fasilitas pelayanan pengembangan usaha yang eksklusif, pengenalan OSS melalui influencer, dan program relawan OSS.

---

The majority of MSMEs are part of the underground economy so that tax revenues are not optimal. Tax formalization is a solution so the government presents OSS which requires tax formalization and at the same time provides business licensing services and tax formalization. This study aims to analyze the application of OSS in terms of the principle of administrative convenience, identify supporting and inhibiting factors, and analyze strategies for optimizing the use of OSS in supporting the formalization of MSME taxation. This research uses a qualitative approach with literature studies and field studies. The results show that the implementation of tax formalization through OSS in terms of the principle of administrative convenience has provided convenience for MSMEs even though there are several obstacles. Furthermore, the supporting factors for the implementation of OSS in encouraging MSME tax formalization compliance include the threat of sanctions and detection, tax incentives, administrative convenience, and TIN as an administrative requirement. The results of the identification of inhibiting factors include the lack of information received by MSMEs, public distrust, administrative problems at OSS, and economic considerations. In addition, the government has carried out various strategies to optimize the use of OSS in supporting MSME tax formalization compliance quite well. Meanwhile, the proposed strategy for optimizing the use of OSS in supporting MSME tax formalization compliance is in the form of providing exclusive business development service facilities, introducing OSS through influencers, and the OSS volunteer program."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Pertambahan UMKM di kota yang pesat tidak di dukung dengan jumlah area yang digunakan untuk berdagang akibatnya berdagang di tempat yang tidak semestinya. Hal ini berdampak pada kenyamanan warga kota dan keindahan kota yang menjadi semrawut dan jauh dari kata tertib. Di sisi lain, keberadaan UMKM membantu menaikkan perekonomian Jakarta, mengurangi angka pengangguran dan memenuhi kebutuhan para konsumen UMKM.Skripsi ini menjelaskan keberadaan UMKM dan tempat berdagang yang seharusnya serta mengetahui pentingnya keberadaan UMKM pada ruang publik kota. Skripsi ini juga melihat bagaimana fasilitas perdagangan menjadi unsur penting dalam kota. Berbagai macam fasilitas perdagangan menyediakan tempat berdagang UMKM sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ruang publik juga membutuhkan kehadiran Usaha Mikro dan Kecil sebagai fasilitas yang menghidupkan suasana. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang baik agar menciptakan kota yang indah dan rapih demi kenyamanan warga kota.

---

The rapid increment of MSMEs in city are not supported by the area of trading itself, as a result, they trade in undue places. This has an impact on the comfort of the citizen and the beauty of the city which becomes chaotic and far from the orderliness. On the other hand, the presence of MSMEs helps raise the economy of Jakarta, reduce unemployment and meet the needs of MSMEs consumers.

This thesis explains the existence of MSMEs and the appropriate place for trading as well as the importance of MSMEs in urban public space. This thesis also describes how trade facilities become an important element in a city. Various trade facilities provide a place for SMEs to run their business in accordance with local regulations. Public space also requires the presence of Micro and Small Business as a facility which enliven the atmosphere of city. Therefore, it needs a good arrangement in order to create a well ordered city for the convenience of citizens."

"Tesis ini membahas mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yakni UKM Center FEUI. Dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi serta penarikan informan dengan purposif sampling.Hasil penelitian ini menggambarkan Strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan UKM Center FEUI, seperti langkah-langkah yang ada di dalamnya: need assessment, implementasi, monitoring dan evaluasi serta permasalahan yang ada seperti keterbatasan dana, keterbatasan jumlah SDM, serta kurangnya komitmen anggota binaan dalam melaksanakan strategi pemberdayaan tersebut. Namun, dari permasalahan tersebut, UKM Center FEUI bersama binaannya berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan beberapa solusi.

---

The focus of this study is the Strategy of Micro, Small and Medium Enterprises which was been done by UKM Center FEUI. This research used a qualitative approach with descriptive research. While collecting data using study literature, observation, in-depth interview with purposive sampling technical, there are 9 informants from UKM Center FEUI Staffs and Members.

The results of this study show the strategy micro, small and medium enterprises, that are: need assessment, implementation, monitoring and evaluation. In the implementation, there are problems such as limited finance, limited human resource, and the low commitments members. Therefore UKM Center made problem solving to solve the problems."