Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambatpelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU dengan studi kasus pada PKN STAN. PKNSTAN merupakan salah satu BLU pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang digunakanmerujuk pada teori keagenan, teori pilihan rasional, teori Edward III, dan tinjauan penelitianterdahulu. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Pengumpulandata menggunakan teknik semi-structured in-depth interview secara virtual. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU adalahSDM, Peraturan, Pengawasan dan Pengendalian, Peranan dan Komitmen Pimpinan, sertaTarif. Sedangkan, faktor yang menghambat adalah Manajemen Kegiatan, SDM, Peraturan, Peranan dan Komitmen Pimpinan, serta Tata Kelola. Implikasi penelitian ini adalah BLU berperan penting dalam optimalisasi pemanfaatan aset tetap melalui penataan SDM dan manajemen kegiatan. Selain itu, para regulator turut berperan untuk menguatkan fleksibililitas BLU dalam lingkup pemanfaatan aset tetap melalui peraturan yang jelas.

---

This study aims to analyze the factors that support and hinder the implementation of the

utilization of fixed assets in BLU with a case study on PKN STAN. PKN STAN is one of

the BLU of education in Indonesia. The factors used to refer to agency theory, rational choice

theory, Edward III theory, and a review of previous research. This research uses an

explorative qualitative analysis method. Data collection uses virtual semi-structured in-depth

interview techniques. The results showed that the supporting factors for the utilization of

fixed assets in BLU are Human Resources, Regulation, Supervision and Control, the Role

and Commitment of Leaders, and Tariff. Whereas, the inhibiting factors are Activity Management, Human Resources, Regulation, the Role and Commitment of the Leaders, and Governance. This research implies that BLU has a significant role in optimizing the utilization of its fixed assets through Human Resources management and activity

management. Besides, regulators also play a role in strengthening the flexibility of BLU within the scope of the utilization of fixed assets through clear regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan.

---

The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperolah gambaran mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam proses perubahan organisasi pendidikan yang ditinjau dari perspektif manajemen yang terjadi di lingkup organisasi pendidikan tinggi kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus pada institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (a) Faktor pendukung yang harus ada yaitu adanya buku pedoman atau petunjuk teknis dalam penyelenggaraan organisasi; (b) Sedangkan yang menjadi faktor penghambat itu adalah kebiasaan lama, mindset-nya, mental model-nya masih bersifat menghambat dari para pengelola dan anggota organisasi; (c) Faktor penghambat yaitu adanya keegoisan masing-masing pihak yang sangat tampak; (d) Penghambat juga dapat terjadi apabila masih ada "raja-raja kecil" dan keegoisan dari masing-masing institusi yang dulu; (e) Perihal lain yang mendukung dalam proses perubahan ini adalah dari sisi sarana dan prasarana, yaitu tersedianya gedung dan tanah; (f) Faktor penghambat lain yaitu dari sisi kualifikasi pendidikan ternyata ada jurusan yang tidak memenuhi, misalnya di jurusan kebidanan masih banyak rata-rata tenaga pengajar dengan latar pendidikan Diploma IV dan pendidikannya tidak linear; (g) Faktor penghambat juga dapat terjadi apabila alasan senioritas selalu dibawa-bawa; (h) Faktor penghambat yaitu masih kurang kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan alat-alat kesehatan modern termasuk penggunaan alat bantu belajar mengajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pengajaran dan pembelajaran."

"Pada tahun 2009-2012, rangkaian kekerasan kolektif bernuansa agama, sekte, keyakinan, etnis, golongan dan orientasi seksual terjadi di Indonesia. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan, kekerasan yang dilandasi perasaan kebencian sering terjadi di sekitar kita. Peristiwa tersebut, jatuh korban manusia dan kerugian harta yang tidak sedikit, serta menimbulkan luka yang mendalam dan permusuhan yang berkepanjangan. Fenomena inilah yang disebut dengan "kejahatan kebencian (hate crimes)."Penelitian ini bertujuan menjelaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan penanganan hate crimes oleh lembaga otoritas negara terkait. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman baru mengenai urgensi kriminalisasi terhadap hate crimes di Indonesia dilihat dari faktor pendukung dan penghambatnya.Penelitian menghasilkan berbagai temuan, antara lain bahwa terjadi hate crimes secara bias terhadap agama dan orientasi seksual di Indonesia. Terdapat dua kategori hate crimes berbasis agama, yaitu antara agama yang berbeda, dan antara sekte di dalam satu agama yang sama.Hasil analisis, ada dua syarat agar kriminalisasi hate crimes dapat dilaksanakan. Pertama, prespektif yang digunakan konsensus liberal, konflik, dan labeling. Prespektif tersebut berhubungan timbal balik dengan konstruksi sosial tentang hate crimes. Konstruksi sosial ini signifikan sebagai faktor pendukung dan penghambat kriminalisasi. Jika konstruksi sosial terhadap hate crimes adalah sebagai perilaku jahat, ketidaksetaraan dan penindasan kelompok minoritas, maka persepsi mendukung kriminalisasi. Jika hate crimes bukan kejahatan, maka dapat menghambat kriminalisasi. Kedua, terpenuhinya tujuh parameter Schuyt berhubungan timbal balik dengan legalitas sosial bagi kriminalisasi hate crimes. Kriminalisasi hate crimes tidak selalu berbentuk undang-undang baru, melainkan bisa saja pemberdayaan undang-undang yang ada dan supremasi hukum, serta profesionalisme penegakan hukum.Kesimpulannya, kriminalisasi hate crimes akan terwujud bila terdapat signifikansi konstruksi dan legalitas sosial sebagai faktor pendukung. Kesimpulan ini menggambarkan teori baru bersifat meso-mikro, karena berkategori teori Posmo. Teori ini dapat menjelaskan kriminalisasi dalam interplay dengan filosofi sosial, kebijakan hukum (meso), namun juga dapat menjelaskan interplay dengan individu dan kelompok.

---

In 2009-2012, a series of collective violent incidents triggered by religions, sects, beliefs, ethnicity, class and sexual orientation, broke out in various places in Indonesia. Such incidents show that violence based on hatred often occurs around us, causing a long death toll and damaged properties. Such incidents have also inflicted deep social wounds and protracted hostilities. This phenomenon is called "hate crimes." The research aims at describing the importance of a comprehensive understanding on policies employed by related authorities or government agencies in controling hate crimes. In addition, this research is also trying to provide a new understanding on the urgency of the criminalization of hate crimes in Indonesia, viewed from the enabling and constraining factors.Findings of the research include, among others, biased hate crimes have taken place against religious affiliations and sexual orientation in Indonesia. Two categories are set up for religious-based hate crimes: between different religions and among different sects of the same religion.Analysis on research findings arrives at a conclusion, that there should at least be present two prerequisites to criminalize hate crimes. First, the use of liberal consensus, conflict, and labeling perspectives as a tool of analysis. All perspectives reciprocally connect with the existing social construction of hate crimes. Social constructions are indeed significant as enabling and constraining factors for criminalization. When the existing social construction perceives hate crimes as an evil act, an inequality and an oppression of minority groups, then the perception encourages criminalization. But when social construction perceives hate crimes as a good behaviour, then the perception discourages criminalization.Second, Schuyt?s seven parameters are met, which reciprocally relate to the social legality for criminalizing hate crimes. Criminalization of hate crimes is not necessarily present in the form of a new law or act. It could also be manifested by empowering the existing laws, assuring the principle of law supremacy and increasing professionalism among law enforcement agencies.This research concludes that criminalization of hate crimes could be established only if significant social construction and legality are built as enabling and constraining factors. This conclusion reflects the new theory as meso-micro in character, since it is placed under postmodernism. The theory can explain the relations and interplays between not only criminalization and social philosophies but also interplays of criminalization and individuals and groups."

"Sebagai suatu perpustakaan di bawah institusi penelitian, Bagian Perpustakaan Badan Litbang Kesehatan mempunyai tugas pokok memberikan layanan informasi lptek kesehatan terutama kepada peneliti. Data pemanfaatan layanan perpustakaan oleh peneliti dari tahun ke tahun ternyata rendah oleh sebab itu kinerjanya perlu dikaji. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan perpuszakaan belum diketahui dengan jelas, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian.Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui seberapa jauh layanan perpustakaan Bagian Perpustakaan Badan Litbang dimanfaatkan oleh peneliti; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap Iayanan perpustakaan tcrscbut, (3) mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling dominan berpengaruh terhadap layanan perpustakaan, dan (4) mengetahui perilaku pencarian informasi para peneliti.Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penelitian crass sectional terhadap pcneliti Badan Litbang Kesehatan yang berkantor di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan, yaitu dari tanggal 26 Nopember - 20 Desember 2000 melalui wawancara berdasarkan kuesioncr yang telah diujicobakan terhadap 20 responden di Perpustakaan Puslitbang Gizi Bogor dan dengan wawancara mendalam terhadap delapan orang informan. Sampel diambil secara strargfied random sampling sebanyak 65 ora ng pcneliti.Tesis ini mengungkapkan bahwa pada umumnya pemanfaatan layanan penpustakaan oleh peneliti masih rendah. Ada tujuh faktor yang secara teonris mempengaruhi pemanfaatan layanan perpustakaan yaitu pendidikan, jabatan fungsional peneliti, pengetahuan tentang layanan perpustakaan, pemanfaatan penyedia informzsi Iainnya, persepsi terhadap koleksi, perscpsi terhadap aksesibilitas dan persepsi terhadap kinerja pustakawan. Namun dari tujuh faktor lesebut temyata hanya terdapat satu faktor yang mempunyai hubungan secara bermakna, yaitu pengetahuan pcnelili tentan, jenis layanan yang diberikan perpustakaan.Dari hasil penelitian ini, tcsis menyimpulkan bahwa (I) layanan perpustakaan belum dikctahui oleh sebagian peneliti ; (2) koleksi yang ada sebagian belum dapat memenuhi kebutuhan pcneliti, (3) sarana akses yang ada belum optimal dimanfaatkan dan, (4) perilaku pencarian informasi peneliti selain menggunakan perpustakaan juga melalui hubungan pribadi dengan teman seprofesi, menggunakan koleksi pribadi dan internet. Kontak dengan perpustakaan rata-rata dilakukan setiap dua minggu.Schubungan dengan kesimpulan tersebut, maka tesis ini mengajukan saran sebagai berikut.1. Perpustakaan Badan Litbang Keschatan perlu meningkatkan pengctahuan peneliti terhadap layanan perpustakaan dengan cara ; (1) peningkatan jumlah dan dislribusi brosur perpustakaan, (2) peningkatan promosi dan sosialisasi secara aktif baik melalui media cetak, media elektonik, mengisi acara pada pertemuan atau seminar rurin yang diselenggarakan Badan Litbang Kesehatan, (3) safari penyuluhan peneliti yang dilakukan ke masing-masing Puslitbang atau dilakukan di Perpustakaan2. Perpustakaan Badan Litbang Kesehatan perlu meningkatkan pengadaan koleksi bahan pustaka terutama majalah ilmiah, tesis, terbitan pemerintah, surat kabar dan buku teks. Caranya selain pembelian (dengan demikian anggaran perlu ditambah), dan meningkatkan hubungan dengan Perguruan Tinggi untuk mcndapatkan tesis dan dengan lembaga pemerintah untuk mendapatkan terbitan pemerintah. Selain itu juga menjalin kerjasama kemitraan dengan peneliti agar informasi iptek hasil penelusuran mereka yang diperoleh dari sumber lain di luar Perpustakaan Badan Litbang Kcsehatan dapat disimpan di perpustakaan. Dengan demikian terjadilah sharing infomation lebih baik serta menghemat biaya pcngadaan.3. Perpustakaan Badan Litbang Kesehatan perlu mcningkatkan aksesibilitas layanan perpustakaan melalui (1) sosialisasi isisonline dan digilib, (2) penambahan jumlah komputer untuk penelusuran intemet di ruang perpustakaan, (3) katalog manual secara bertahap ditiadakan diganti oleh OPAC dan isisonline sehingga akscs ke layanan perpustakaan dapat dipercepat yang pada gilirannya peneliti menjadi terbiasa mcnggunakan internet dan LAN (Local Area Network) dan (4) perlu dipertimbangkan perpanjangan jam buka perpustakaan hinga sore hari.

---

As a library under the auspices of a research institution, the Library Division of the National Institute of Health Research and Development (NII-IRD), now namely the Science and Technology Information and Research Promotion Network Division , is tasked principally with providing health science and technology information services to researcher in particular. However, the fact that from year to year researcher have taken relatively little advantage of library services, it is deemed necessary to study the performance of the NIHRD Library Division. This study needs to be conducted since it is not clear yet what factors affect the utilization of libraries.The purpose of this study are: (I) to know what extent researchers are taking advantage of the library services at the Library Division; (2) to identify any factors that perhaps affect library services; (3) to know what factor most dominantly affect library services and (4) to know the manner researcher are seeking infomtation. In order to understand the matter, NIHRD researchers who are posted in Jakarta were subjected to a cross sectional study. A month long data collection was conducted from 26 November--20 December 2000 by means of interview based on questionnaires tried out to 20 respondents at the Nutrition Research and Development Library in Bogor, and in-depth interview of eight informants from 3-6 January 2001. A stratified random sampling of researchers was taken from. 65 respondents.The thesis found that generally researchers have taken little advantage of library services. Of the seven factors that theoretically affect the utilization of library services, only one appeared to have significant correlation, namely the researcher?s understanding of the kind of services provided by the library.As a result of the thesis, it is concluded that (1) there researchers who are still not cognizant of library services; (2) the available collection does not yet meet the need of researchers, (3) access facilities are being used, however have not been optimally taken advantage of and (4) other than utilizing library, researches are seeking infomation through personnel contact with fellow professionals, using private collections and searching the intemet. The average contact with the library is every two weeks.In connection with the conclusion reached, the following suggestions are submitting.l. The NIHRD Library needs to enhance researcher's cognizant ol' library service through activities covers (l) Increase the total number and distribution of library brochures, actively escalate promotion and socialization through printed media. seminars and electronic media (internet); (2) go on a group infomiative safari to the respective Research and Development Centers or conducted at the NIHRD library.2. The NIHRD Library needs to strengthen its literature collection, particularly such as scientilicjournals, theses, govemment publications, newspapers and textbooks. Besides purchasing these item (so requires additional budget).Theses may be obtained by means of promoting relations with universities, and government institutions to obtain government publication. Also, work together a closer cooperative program with fellow researchers, so that the result of their science and technology studies and another information obtained with sources from outside the NIHRD library can be kept at the library. This way, there will be better sharing of information and economizing on literature material procurement of library acquisition.3. The NIHRD needs to increase accessibility to library services through (1) socialization of isisonline and digilib, (2) additional number of workstation for searching the internet in the library, (3) the manual catalog should be gradually replaced by OPAC and isisonline to speed up access, and the researchers in tum will become used to using the internet and LAN (local Area Network) and (4) consider the need that the library service hours or stays open until late aftemoon."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah dalam menyusun proyeksi penerimaan dan memberikan saran dalam penyusunannya, agar mendukung perencanaan kas pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan informasi dari dokumen dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung adalah keandalan sistem informasi dan database, dan pemutakhiran data proyeksi. Faktor penghambat adalah penetapan target penerimaan yang tidak realistis, belum adanya ketegasan sanksi dalam peraturan perencanaan kas, dan keyakinan yang terlalu tinggi dengan proyeksi pencapaian target. Terkait dengan faktor penghambat dan faktor pendukungnya, penyusunan proyeksi penerimaan harus dengan sistem yang terintegrasi dengan kepastian adanya sinkronisasi data dan waktu antara sistem induk dengan subsistem yang ada, harus ada batas waktu pemutakhiran data proyeksi, penetapan target penerimaan yang realistis, sanksi dan penghargaan yang tegas, dan penyusunnya harus tetap fokus pada kebutuhan perencanaan kas.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to identify the supporting factors and the restricting factors to prepare revenue forecasting and to suggest for government to prepare it, in order to support the central government 39 s cash planning. This research uses a qualitative method based on information from documents and interviews. The results show that the supporting factors are the reliability of information systems and databases, and updating data forecasting. Restricting factors are unrealistic revenue target, there are no sanctions regarding cash planning rules, and beliefs over convidence in achieving revenue forecasting. Supporting factors and restricting factors related, the preparation revenue forecasting must be use integration system with assurance synchronization about data and time of main system and sub system, time of limit data update, an realistic revenue target, punish and reward must be explicity, and keep focus to cash flow orientation"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perubahan yang harus dilakukan oleh BP Batam setelah ditetapkan menjadi BLU, beserta kesesuaian antara praktik kerja yang dilakukan dengan peraturan dari Pemerintah, dan kendala yang dihadapi oleh BP Batam di dalam praktiknya setelah ditetapkan menjadi BLU. Data yang diambil pada penelitian ini adalah data pada tahun 2012. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu satuan kerja Badan Layanan Umum yaitu BP Batam sudah cukup mematuhi peraturan Pemerintah terkait dengan akuntansi serta pola pengelolaan keuangannya sesuai dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

---

This research aims to examine the changes that should be made by BP Batam after set to be Public Service Bodies, along with the alignment of work practices carried out by regulation of the Government, as well as the constraints faced after BP Batam designated as Public Service Board. The data used in this study is the data in 2012. This study resulted in the conclusion that one unit of Public Service Bodies which is BP Batam sufficiently complied with government regulations related to accounting and financial management scheme in accordance with the scheme of financial management of the Public Service Bodies."

"Perencanaan Strategis Sistem Informasi (PSSI) dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran TI untuk pencapaian tujuan bisnis organisasi. Penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa hanya 24% dari proyek yang direncanakan terimplementasi setelah 2 tahun. Penelitian lain menunjukkan 42% dari proyek yang direncanakan terimplementasi setelah 5 tahun. Sehingga dapat dikatakan tidak semua proyek yang direncanakan dalam PSSI dapat terimplementasikan. Maturitas TI organisasi yang diukur menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1.Nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI diukur dan diturunkan dari nilai maturitas TI organisasi. Ditentukan 16 faktor yang mempengaruhi implementasi PSSI yang diturunkan dari tujuan TI. Diidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi PSSI di organisasi tempat studi kasus dan dipetakan ke dalam 16 faktor tersebut. Hasilnya teridentifikasi 7 faktor penghambat dan 8 faktor pendukung implementasi PSSI. 1 faktor diabaikan karena tidak relevan dengan organisasi tempat studi kasus. Faktor penghambat pasti implementasi PSSI adalah yang memiliki nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI kurang dari 1,5. Faktor pendukung pasti implementasi PSSI adalah yang memiliki nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI lebih dari 2,5. Representasi dari nilai tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan TI antara antara 1,5 sampai dengan 2,5 tidak dapat ditentukan secara pasti termasuk faktor penghambat ataukahpendukung implementasi PSSI.

---

Strategic Information System Plan (SISP) developed to improve IT role in order to meet business goals of organization. But, researches show that only 24% projects planned had been implemented after 2 years. Other research shows that 42% projects planned had been implemen ted in 5 years. It means that not all projects planned in strategic information system planning could be implemented. Organization?s TI maturity level was measured by COBIT 4.1 framework. Capability level to meet IT goals were measured and derived from IT maturity level. 16 factors that influencing SISP implementation was defined that derived from IT goals. Inhibitor and enabler factors of SISP implementation in organization taken place as case study were defined and mapped into the 16 factors.In results, 7 inhibitor factors and 8 enabler factors of SISP implementation identified. 1 factor disregarded because it is irrelevant in the organization taken place as case study. Definite inhibitor factor of SISP implementation is IT goal which has below 1,5 point of capability level to meet it?s goal. Definite enabler factor of SISP implementation is IT goal which has above 2,5 point of capability level to meet it's goal. Points that represented the capability level to meet IT goal between 1,5 to 2,5 can't be determined definitely as inhibitor or as enabler factorsof SISP implementation."

"Terjadinya perubahan besar dalam struktur keamanan dunia dalam era pasca Perang Dingin, menjadikan situasi keamanan Asia Pasifik dilanda ketidakpastian, Sedikitnya terdapat dua alasan yang menyebabkan situasi keamanan tersebut, yaitu pertama terjadinya pengurangan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran diantara di kawasan. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan munculnya peningkatan pembangunan militer dan dilema keamanan. Alasan kedua adalah negara-negara Asia Pasifik pasca Perang Dingin tidak memiliki persepsi yang sama mengenai ancaman terhadap keamanan di kawasan.Tesis ini membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Penulis membagi faktor-faktor tersebut ke dalam dua bagian, yaitu faktor-faktor penghambat terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik antara lain seperti persepsi dan sikap negara-negara besar di kawasan, timbulnya dilema keamanan akibat peningkatan kemampuan militer dan perkembangan sistem internasional pasca Perang Dingin. Sedangkan pada bagian kedua membahas mengenai faktor-faktor pendukung kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik seperti adanya interdependensi, peran konstruktif ASEAN dalam menangani masalah keamanan regional. Namun untuk membatasi meluasnya ruang lingkup penelitian, perrmbahasan dibatasi seputar wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.Dalam hal ini penulis mencoba membahasnya dengan menggunakan pendekatan rezim internasional dan dilema keamanan yang dikemukakan oleh Oran Young, Robert O. Keohane, Bilveer Singh dan DR. Amien Rais. Adapun dalam menganalisanya, penulis melakukan studi kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku dan referensi lainnya sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pembahasan yang didukung dengan data yang ada mendukung hipotesa yang diambil oleh penulis bahwa situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin masih tergantung pada interaksi antar negara-negara besar dengan negara-negara lainnya di kawasan, dan semakin tingginya faktor-faktor penghambat yang ada maka semakin rendah kemungkinan atau semakin tinggi kesulitan pembentukan kerja sama keamanan di Asia Pasifik pasca Perang Dingin serta peran konstruktif ASEAN dalam merealisasikan pembentukan forum dialog multilateral di kawasan Asia Pasifik, namun untuk membatasi jangkauan pembahasan dalam masalah tersebut tidak dibahas masalah ARF dan prospeknya secara detail."