Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas.

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung.

This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System.

This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level.

This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC."

"Dalam rangka membangun sistem pencegahan korupsi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian KPK pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari nilai total dana asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan sebesar sekitar Rp 40 triliun pada 2014, dana yang berpotensi hilang akibat kecurangan bisa mencapai Rp 2 triliun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses implementasi Permenkes No.36 tahun 2015 di Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan wilayah Kota Tangerang dilihat dari 4 (empat) variabel implementasi sesuai teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelmentasi pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan Program JKN wilayah Kota Tangerang masih belum optimal. Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, fraud, jaminan kesehatan

---

Title : The Implementation of Regulation of Minister of Health of Republic of Indonesia Number 36 Year 2015 on Fraud Prevention in the Implementation of Health Insurance At National Social Security System in The Referral Health Facilities of Tangerang City in 2018 Academic Advisor : Prof. Dr. drg Jaslis Ilyas MPH In order to establish a corruption prevention system in the National Health Insurance Program (JKN), the Ministry of Health has issued a Regulation of the Minister of Health (Permenkes) No. 36 of 2015 concerning Fraud Prevention in the Implementation of the Health Insurance Program in the National Social Security System. The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK)revealed that from the total value of health insurance funds managed by BPJS Kesehatan amounting to around Rp 40 trillion in 2014, funds that could potentially be lost due to fraud could reach Rp 2 trillion.This study aims to find out and analyze the implementation process of Minister of Health Regulation No. 36 of 2015 in the Referral Health Facilities in the Tangerang City area seen from 4 (four)implementation variables from Edward III: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study used qualitative methods with in-depth interview techniques and documents review. The results showed that the implementation of Minister of Health Regulation No. 36 of 2016 in Referral Health Facilities, the fraud prevention system in the implementation of the Tangerang City JKN Program, was still not optimal. Analysis of communication variable showed that in the process of transmitting, stakeholders from non health sector has not been socialized. The implementor has not yet understood the clarity of information regarding supervision of the implementation of fraud prevention systems. In the resource variable there is a lack of quantity and quality of Human Resources as policy implementors. There are no regional regulations at the level of regional institutions that regulate JKN fraud in Referral Health Facilities at both the City and Provincial levels. From the disposition variable, it was found that there were differences in attitudes and tendencies in each stakeholder. There are no special incentives that encourage the implementation of regulations by implementors. On the other hand, the economic price of JKN tariffs that are deemed not appropriate seems to be a disincentive to be received by FKRTL when implementing Minister of Health Regulation No. 36 of 2015. The bureaucratic structure variables found that the internal SOP of Referral Health Facilities has not been effective and there has been no optimal coordination between Fraud prevention teams of Referral Health Facilitie and other stakeholders."

"Data dari WHO tahun 2018 menempatkan Indonesia pada urutan ketiga negara penyumbang kasus kusta terbanyak. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan temuan kasus kusta yang cukup tinggi. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2019 didapatkan Provinsi Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka cacat tingkat 2. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten agar tercapai target eliminasi kusta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun belum ada peraturan turunan, sumber daya sudah cukup siap, standar operasional prosedur yang belum merata, komunikasi sudah cukup siap namun belum optimal, disposisi pelaksana menerima kebijakan ini, lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung namun tetap masih ada stigma di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten sudah cukup siap namun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya peraturan turunan, sosialisasi, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan.

---

Data from the WHO in 2018 placed Indonesia in third place that contributed to the most leprosy cases. Banten Province is one of the provinces with high cases of leprosy. In Indonesia's 2019 health profile, Banten Province was included in the top 10 provinces with a level 2 disability rate. The government issued Minister of Health Regulation No. 11 of 2019 regarding the prevention of leprosy. This study aims to determine the readiness to implement leprosy control policies in Banten Province to achieve the leprosy elimination target. The study was done using the qualitative method. Primary data was obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. This study uses Van Meter and Van Horn's policy analysis theory with variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation. The results of this study are the size and objectives of the policy are clear. Still, there are no derivative regulations. The resources are quite ready; the standard operating procedures are not evenly distributed, the communication is quite prepared but not optimal, the disposition of the implementer accepts this policy, the economic and social environment is adequate to support. However, there's still a stigma in society. This study concludes that the readiness for implementing leprosy control policies in Banten Province is quite ready, but Banten Province can improve several things. This study recommends making derivative regulations, socializing, increasing discipline in reporting."

"HAIs, masih menjadi penyebab signifikan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien rawat inap, penyebab pasien dirawat di rumah sakit berkepanjangan, ketidaknyamanan bagi pasien, dan menjadi beban ekonomi pada perawatan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes nomor27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. RS X Kota Sukabumi juga diketahui sudah memiliki SK mengenai pembentukan komite dan tim PPI untuk mengatasi infeksi terkait pelayanan kesehatan yakni SK Direktur RS X Nomor 85 Tahun 2014 dan SK Direktur RS XNomor 58 Tahun 2015. Namun, SK tersebut masih mengikuti peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2007, dan belum berdasarkan peraturan yang terbaru. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif - analitik dengan desain studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan WM, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan di RS X Kota Sukabumidan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yakni bulan April sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Tahapan perencanaan dan evaluasi surveilans yang dilakukan oleh Tim PPI RS X Kota Sukabumi masih belum sesuai dengan Permenkesnomor 27 tahun 2017, selain itu masih ada juga tahapan pengumpulan data, analisis,interpretasi, dan pelaporan surveilans yang belum sesuai dengan tahapan yang ada pada Permenkes nomor 27 tahun 2017. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun 2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi masih kurang baik.

---

HAIs is still being a significant cause of increased morbidity and mortality in hospitalized patients, prolonged hospitalization, discomfort for patients, and aneconomic burden on health care. Therefore, the Minister of Health has issued The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. X Hospital in Sukabumi City isalso known for having a decree regarding the formation of committees and teams ofinfection prevention and control to overcome health care related infections, Director sdecree of X Hospital Number 85 of 2014 and Director s decree of X Hospital Number58 Year 2015. However, the decree still follows Ministerial Decree of Health Number 270 of 2007 and the Ministerial Decree of Health Number 382 of 2007 regulationsinstead of following the updated ones.

The purpose of this research is to know ifimplementation analysis of health care related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City can beused properly.

This study is a descriptive analytic case study and using qualitativeapproach such as in depth interview, document review, and observation. It was conducted at Public Health Office in Sukabumi City and X Hospital of Sukabumi Cityfor 3 months, from April until June 2018.

Result shows that Stages of planning andevaluation of surveillance conducted by the Infection Prevention and Control Team, X Hospital, Sukabumi City, didn't match with The Ministerial Regulation of Healthnumber 27 of 2017. Furthermore, there are stages of data collection, analysis, interpretation and reporting of surveillance that didn 39 t correspond with the stages of The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. Communications, resources, disposition, and bureaucracy structure of the readiness of implementation analysis of healthcare related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City is still inadequate."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan PP 50 2012 dan PERMENPU 21 2019 disebuah perusahaan entitas BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi bangunan gedung. Penelitian ini berdasarkan PP 50 2012 yang mana merupakan peraturan yang dijadikan dasar pedoman dalam penerapan SMK3 di Indonesia, dan juga PERMENPU 21 2019 yang mana menjelaskan Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Dengan keterbaruan PERMENPU 21 2019 penelitian ini dimaksudkan menguji pemenuhan atas penerapan SMK3  di PT. X dengan PERMENPU 21 2019 dan juga PP 50 2012.

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana proses penerapan SMK3 di PT. X saat ini, mengevaluasi penerapan SMK3 di  PT. X berdasarkan PP 50 2012 dan PERMENPU 21 2019, dan juga memberikan saran beserta rekomendasi perbaikan jika tejadi ketidaksesuaian dengan peraturan yang sudah dijelaskan. Penelitian ini adalah penilitian ini dilakukan secara kualitatif yang mana pada umumnya penelitian kualitatif didesain secara deskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu kinerja K3 yang ada di PT. X berupa gambaran pelaksanaan SMK3 di PT. pada saat ini serta pemenuhan penerapan SMK3 di PT. X berdasarkan PP 50 2012 dan PERMENPU 21 2019.

---

ABSTRACTThis study discusses the Evaluation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) Based on PP 50 2012 and PERMENPU 21 2019 in a state-owned company engaged in building construction services. This research is based on PP 50 2012 which is a regulation that is used as a basis for guidelines in the application of SMK3 in Indonesia, and also PERMENPU 21 2019 which explains Construction Safety Management (SMKK) to support Construction Work in realizing compliance with security, safety, health and and standards. sustainability that guarantees the safety of construction engineering, labor safety and health, public safety and the environment. With the renewal of PERMENPU 21 2019 this research is intended to test the fulfillment of the Application of SMK3 in PT. X with PERMENPU 21 2019 and also PP 50 2012.

The purpose of this study is to find out how the current process of applying SMK3 in PT. X, evaluating the application of SMK3 in PT. X based on PP 50 2012 and PERMENPU 21 2019, and also to provide suggestions and recommendations for improvement if there are non-conformities with the regulations that have been described. This research was conducted in a qualitative manner which in general qualitative research was designed descriptively. The results of this study are the K3 performance in PT. X in the form of an overview of the implementation of SMK3 in PT at this time and the fulfillment of the application of SMK3 in PT. X based on PP 50 2012 and PERMENPU 21 2019."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program Asuransi Kesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasional menemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggi tetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebut didukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider dan perusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuan kesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkan penyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif pada akses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuan kesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensi fraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitian mendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risiko kejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak di RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikan saran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untuk mengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untuk kepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS) Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health Insurance Program in January 2014. The implementation of a national insurance program found the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very high but it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack of awareness of all parties, both from patients, providers and insurance companies although such actions are felt presence.

Health fraud is a serious threat to the entire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negative impact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health. Health fraud associated with increased health care costs in the United States.

This study was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraud prevention policies towards the National Health Insurance program which is the reason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collection techniques such as interview guides, recorders, written records and documents.

The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization of the risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact on the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provide advice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending and use of resources for the benefit of the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo"

"Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1 Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas hal tersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakar dalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalam memberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum akan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masih meragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang masih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum komprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.

---

Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started on January 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done by various party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry of Health Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rules about fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative which ask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy. The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraud prevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers in Indonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to less effective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraud experts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counter fraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is the lack of commitment of District Health Offices and healthcare providers to cooperate."

"Sistem Informasi Kesehatan Daerah (DHIS) adalah ca Tangerang yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Tangerang dan Departemen Komunikasi dan Informasi. Pemanfaatan DHIS oleh staf program imunisasi di layanan kesehatan primer di Tangerang masih relatif rendah. Itu dapat dilihat dari kesenjangan yang signifikan antara cakupan imunisasi dasar lengkap dari laporan imunisasi yang diunduh dari DHIS dan dari laporan manual. Ini Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan DHIS oleh staf program imunisasi di layanan kesehatan primer di Tangerang 2019. Tipe ini Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Data utama pengumpulan dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada 36 staf program imunisasi. Hasil menunjukkan bahwa hingga Maret 2019, hanya 25% dari layanan kesehatan primer yang lulus DHIS target pemanfaatan. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan DHIS dengan faktor individu dan organisasi. Sementara dari faktor psikologis, hanya dirasakan kemudahan penggunaan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan DHIS (nilai p: 0,039). Berdasarkan hasil penelitian ini, para peneliti menyarankan untuk melanjutkan pemanfaatan DHIS dan mengembangkannya agar lebih ramah pengguna dan juga memberi hadiah atau hukuman kepada staf program imunisasi menurut merekakinerja.

---

The District Health Information System (DHIS) is a web based immunization record and report system in Tangerang that was developed by Tangerang Departement of Health and Departement of Communication and Information. The Utilization of DHIS by immunization programs staff at primary healthcare in Tangerang is still relatively low. It can be seen from the significant gap between complete basic immunization coverage from the immunization report which downloaded from DHIS and from the manual report. This research was conducted to find out what factors influenced the utilization of DHIS by immunization programs staffs at primary healthcare in Tangerang 2019. This type of research is quantitative research with a cross sectional study design. Primary data collection was carry out using questionare to 36 immunization programs staffs. The result shown that up to March 2019, only 25% of primary healthcare that pass the DHIS utilization target. The statistical result shown that there is no significant relationship between the utilization of DHIS with individual and organizational factors. While from psychological factors, only perceived ease of use has a significant relationship with the utilization of DHIS (p value: 0.039). Based on the results of this study, researchers suggest to continue the utilization of DHIS and develop it to be more user friendly and also give a reward or punishment to the imumunization program staff according to their performance. "

"Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program. Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politikekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campak terhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and this thesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies and other aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviews and document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementing programs. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factors such as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunization decision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially the political and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makers influencing national policy decision-making process of immunization against measles immunization implementation strategy chosen."