Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebencian berbasis kelompok memiliki appraisal bahwa outgroup berwatak jahat dan sengaja menyakiti ingroup, memicu kecenderungan bertindak yang destruktif. Appraisal ini dipengaruhi oleh faktor jangka panjang yang terikat konteks. Mayoritas studi terdahulu berlatar konteks konflik intens berkepanjangan, padahal kebencian dapat terjadi dalam konteks politik karena peran ideologi. Di Indonesia, terjadi polarisasi antara ideologi agamis (mendukung kebijakan berbasis Syariat Islam) vs. sekuler. Partai Komunis Indonesia (PKI) telah lama dibenci karena dipersepsikan jahat dan anti-Islam. Penelitian ini bertujuan menyelidiki prediktor kebencian berbasis kelompok terhadap PKI melalui survei pada 217 WNI muslim. Menurut hipotesis ekstremisme ideologi, ekstremisme ideologi dicirikan oleh persepsi dunia yang kaku dan memicu intoleransi terhadap kelompok yang berseberangan. Peneliti menguji pengaruh ekstremisme ideologi (ideologi agamis), absolutisme moral (gaya kognitif hitam-putih), dan keyakinan konspirasi. Peneliti juga mengeksplorasi perbedaan interaksi antarvariabel dalam memprediksi kebencian chronic (sentimen jangka panjang) dan immediate (emosi intens jangka pendek). Berdasarkan analisis PLS-SEM, ketiga prediktor memprediksi kedua jenis kebencian. Keyakinan konspirasi memediasi pengaruh ideologi agamis, yang kemudian memediasi pengaruh absolutisme moral terhadap kebencian. Chronic hatred memediasi pengaruh ketiga prediktor terhadap immediate hatred. Chronic hatred diprediksi terutama oleh keyakinan konspirasi (dengan maupun tanpa ideologi agamis), sementara immediate hatred terutama oleh ideologi agamis pada individu dengan keyakinan konspirasi dan absolutisme moral sedang-tinggi. Persepsi ancaman dari PKI diduga lebih relevan dan mendesak bagi penganut ideologi agamis. Penelitian selanjutnya perlu menginvestigasi lebih jauh kebencian berbasis kelompok yang nyata dalam konteks politik.

---

Group-based hatred contains appraisal that the outgroup is evil and intentionally hurts the ingroup, causing destructive action tendencies. This appraisal is affected by long-term factors that are context-specific. Previous studies mostly focused on intractable conflict, although hatred can also occur within political context because of ideology. In Indonesia, polarization emerges between religious vs. secular ideology. Indonesian Communist Party (PKI) has long been hated since it is perceived as evil and anti-Islam. This study aimed to investigate the predictors of group-based hatred against PKI through a survey toward 217 Moslem citizens. According to ideological extremism hypothesis, ideological extremism is characterized by rigid perception of the world and causes intolerance against perceived opposing groups. We examined the role of ideological extremism (religious ideology), moral absolutism (black-or-white cognitive style), and conspiracy belief. We further explored the difference between chronic (long-term sentiment) and immediate (short-term intense emotion) hatred in terms of interactions among predictors. According to PLS-SEM, all three variables predicted both types of hatred. Conspiracy belief mediated religious ideology, which mediated the influence of moral absolutism on hatred. Chronic hatred mediated the influence of predictors on immediate hatred. Chronic hatred was predicted especially by conspiracy belief (with or without the influence of religious ideology). Immediate hatred was predicted especially by religious ideology among individuals with low-moderate score of conspiracy belief and moral absolutism. Perceived threat from PKI is thus more relevant and urgent to the religious ideology adherents. Future studies should further investigate the evident group-based hatred in politics."

"Studi-studi sebelumnya mengenai ekstremisme politik, partisipasi religius dan intoleransi dogmatik menemukan bahwa memang benar ekstremisme politik dan partisipasi religius berkontribusi terhadap sikap intoleransi dogmatik individu. Penelitian menguji kembali variabel- variabel tersebut di Indonesia dan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ekstremisme politik dan partisipasi religius terhadap intoleransi dogmatik. Sebanyak 177 responden (perempuan= 55,4%, laki-laki= 44,6%) direkrut dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik convenience sampling, rata-rata berumur 33 tahun (M = 33,61, SD = 14,077), tinggal di jabodetabek dan berlatar belakang pendidikan D3-S3. Terdapat satu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu ekstremisme politik dan partisipasi religius mempengaruhi intoleransi dogmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstremisme politik (b = 0,017, t(175) = 2,216, p < 0.05) dan religiusitas (b =0,180, t(175) = 3,580, p < 0.05) merupakan prediktor dari intoleransi dogmatik dimana partisipasi religius merupakan prediktor yang lebih kuat dibandingkan ekstremisme politik.

---

Previous studies involving political extremism, religiosity and dogmatic intolerance had found that indeed political extremism and religious participation contributed to an individual’s dogmatic intolerance attitude. This research retested the same variables in the context of Indonesia and aims to discover the effect of political extremism and religious participation on dogmatic intolerance. 177 respondents (females= 55,4%, males= 44,6%) had been recruited into this research using convenience sampling technique, average of age 33 years of age (M = 33,61, SD = 14,077), lives in jabodetabek, and have an education background of D3-S3. This research has one hypothesis which is; political extremism and religious participation can influence dogmatic intolerance. The results showed that political extremism (b = 0,017, t(175) = 2,216, p < 0.05) and religious participation (b =0,180, t(175) = 3,580, p < 0.05) indeed influenced dogmatic intolerance with religious participation being the stronger predictor compared to political extremism."

"Pasca Bom Bali I 12 Oktober 2002, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan dua fatwa penting yaitu: Melarang terorisme dengan mengatasnamakan Jihad dan Larangan mendukung bom bunuh diri. Namun dua fatwa tentang Terorisme ini telah gagal merangkul Muslim Indonesia lebih luas.Terorisme terutama dengan modus bom bunuh diri masih terus terjadi di Indonesia. Diduga penyebab utama gagalnya kedua fatwa ini adalah karena Muslim Indonesia pada umumnya memiliki pemikiran yang samar tentang makna Jihad yang sebenarnya. Maka tidaklah mengherankan jika mereka memiliki asumsi yang sama jika terorisme dan bom bunuh diri yang dilakukan dengan mengatasnamakan pembelaan Islam dan Muslim sebagai akibat terjadinya kekerasan terhadap mereka di sejumlah negara Barat untuk alasan tertentu dapat dibenarkan; demikian juga mengapa diantara kaum Muslim tidak begitu mengutuk terorisme dan tindakan bom bunuh diri.Sebenarnya dalam fenomena Islam di Indonesia Jihad fie sabilillah untuk menegakkan amar makruf nahi munkar, sendiri bukanlah monopoli kelompok teroris saja. Sejak era reformasi, beberapa kelompok menyatakan menolak azas tunggal tersebut sebagai landasan perjuangannya, telah memunculkan berbagai kelompok Islam dengan mengusung landasan perjuangan jihad fie sabilillah tersebut. Tidak hanya bermunculan kelompok baru, beberapa kelompok Islam yang dulu "tertidur" karena penerapan asas tunggal ini seolah terbangun kembali dan menemukan lingkungan yang sempurna untuk kehidupan kelompoknya. Namun demikian tidak semua kelompok gerakan Islam dengan serta merta muncul menjadi kelompok-kelompok teroris.Dalam tesis ini fenomena terorisme di Indonesia berusaha dijelaskan secara sosiologis dengan menggunakan teori Peter Berger dalam bukunya yang berjudul The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Dalam tesis ini mencoba menjelaskan Ideologisasi Jihad yang digunakan oleh teroris untuk meyakinkan anggotanya untuk mempertahankan world of view-nya, yang menempatkan Amerika sebagai musuh Islam yang didukung oleh pemerintah Indonesia. Ideologisasi Jihad ini juga digunakan oleh kelompok teroris untuk meyakinkan anggotanya untuk melakukan aksi bom bunuh diri.

---

After the first Bali Bombing October 12, 2002, the Indonesian Ulema Council has issued two fatwas important are: banning terrorism in the name of Jihad and prohibition to support suicide bombing. However, these two fatwas on Terrorism has failed to embrace the wider Muslim Indonesia. Terrorism, especially with the mode of suicide bombings are still happening in Indonesia.Presumably the main cause of the failure of this two fatwa is because Muslim Indonesia in general have a vague idea about the true meaning of Jihad. It's not surprising if they have the same assumptions, if terrorism and suicide bombings carried out in the name of defending Islam and Muslims as a result of the violence against them in some Western countries for certain reasons can be justified, so why among the Muslims did not condemn terrorism and act of suicide bombing.Actually, the phenomenon of Islamic Jihad fie sabilillah to enforce amar makruf nahi munkar in Indonesia, alone is not the monopoly of terrorist groups only. Since the era of reform, some groups had denounced the single principle as the foundation of struggle, has led various groups of Islamic by carrying the foundation of the struggle of these jihad fie sabilillah. Not only are new groups popping up, some Islamic groups who had ?fallen asleep? due to the application of this single principle seemed to wake again and find the perfect environment for the life of the group. However, not all groups of Islamic movements with necessarily appear to be terrorist groups.In this thesis, the phenomenon of terrorism in Indonesia trying to be explained sociologically, by using the theory of Peter Berger in his book The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. In this thesis tries to explain the ideological jihad used by terrorists to convince its members to defend world of view, which places the U.S. as an enemy of Islam which is supported by the Indonesian government. Ideologizing Jihad is also used by terrorist groups to convince its members to conduct suicide bombings."

"Fitur fitur ekstremisme seperti adanya pscyhological distress, cara berpikir sederhana, dan keyakinan yang berlebihan terhadap nilai-nilai moral, mendorong individu untuk bersikap intoleran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan intoleransi politik pada individu dengan ideologi ekstrem dan moderat.serta untuk mengetahui efek mediasi emosi negatif terhadap hubungan ekstremisme dan intoleransi politik. Studi cross-sectional ini diikuti 516 partisipan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan rerata skor intoleransi politik yang signifikan antara kelompok ekstrem dan kleompok moderat sedangkan emosi negatif terbukti secara signfikan memediasi hubungan ekstremisme dan intoleransi politik di Indonesia.

---

Extremism features such as psychologycal distress, simple ways of thinking, and strong moral conviction encourage people to become intolerance. This study aims to determine the differences of political intolerance score between extreme group and moderate group in Indonesia and to determine the mediation effect of negative emotion in the relationship of extremism and political intolerance in Indonesia. 516 participants were participated in this cross sectional study. The results shows that political intolerance score is not significantly difference between extreme and moderate grop while negative emotion significantly mediates the relationship of extremism and political intolerance."

"Studi ini mengangkat gerakan kemerdekaan Korea sebagai tema besar penelitiannya, dengan fokus utama pada kemelut ideologi yang terjadi di antara faksi-faksi pejuang kemerdekaan. Semenjak tahun 1919, gerakan kemerdekaan yang berusaha memerdekakan Korea dari penjajahan Jepang terus bermunculan dan masif. Gerakan yang cenderung sporadis membuat banyak organisasi muncul. Setidaknya ada dua organisasi besar yakni Pemerintahan Provisional Korea dan Partai Komunis Korea. Kedua organisasi ini sama-sama melakukan gerakan kemerdekaan namun dilandasi oleh ideologi yang berbeda. Perbedaan ideologi yang mendasar ini membuat kedua kubu merasa memiliki hak atas tanah Korea setelah kemerdekaan. Pada tahun 1948 kedua kubu tidak menemui titik temu dan membuat pemerintahannya masing-masing. Inilah cikal bakal terbentuknya dua bangsa di satu Korea dan munculnya Perang Korea. Studi ini berusaha menggali lebih dalam penyebab friksi yang terjadi di antara kedua kubu dengan menelusuri sumbangsih kedua pihak dalam gerakan kemerdekaan Korea. Studi ini sendiri menggunakan metode sejarah dengan konsep "bangsa" dari Benedict Anderson sebagai alat bantu untuk memahami peristiwa sejarah yang ada.

---

The major theme of this thesis is the Korean independence movement as its main focus is on ideological upheaval that take place among the factions of independence activists. Since 1919 the independence movement which sought to liberate Korea from the Japanese occupation continued to emerge and was massive. Movements that tend to be sporadic make many organizations emerge. There are at least two major organizations namely the Korean Provisional Government and the Korean Communist Party. Both of these organizations together carried out the independence movement but were based on different ideologies. These fundamental ideological differences make both side feel that they have ownership of Korean land after independence. In 1948 the both organization did not meet the common ground and made their respective governments. This stagnation led to the formation of two nations in one Korea and the rise of the Korean War. This thesis tries to dig deeper into the causes of friction between the two organizations by tracing the contributions of the two parties in the Korean independence movement. This study itself uses the historical method with the concept of "nation" from Benedict Anderson as a main concept to understand what happened in Korea."

"Dua studi kuantitatif dilakukan dalam konteks konflik yang terjadi selama proses Pemilihan Gubernur 2017 di Jakarta. Data studi 1 dikumpulkan dari 442 sampel dan data studi 2 dikumpulkan dari 421 sampel, yang dipilih dengan menggunakan teknik accidental sampling. Sampel dipilih dari warga Jakarta yang menggunakan hak pilih mereka dan mengidentifikasi bahwa mereka sebagai anggota kelompok yang terlibat dalam konflik yang terjadi selama pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Studi 1 dilakukan untuk menjelaskan bagaimana emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dalam konflik antarkelompok. Studi 2 dilakukan untuk membuktikan bahwa emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik daripada variabel bukan emosi seperti trust, identifikasi kelompok, dan out-group blame. Data dianalisis dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling untuk membangun teori model terintegrasi dan menguji hipotesis penelitian. Hasil studi 1 menunjukkan bahwa harapan, rasa benci, rasa marah, dan rasa bersalah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara hasil studi 2 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara harapan, rasa benci, rasa bersalah terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi Temuan dalam penelitian ini mendukung asumsi bahwa harapan, rasa bersalah dan trust memiliki pengaruh poositif terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara rasa benci dan out-group blame mengakibatkan berkurangnya tingkat kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dengan kelompok lawan. Di antara semua variabel yang diuji, studi-studi ini memberikan bukti rasa bersalah terhadap out-group merupakan prediktor terkuat pada kesiapsediaan untuk berekonsiliasi antar-kelompok yang terlibat konflik PILKADA Jakarta 2017. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa emosi berbasis kelompok dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik dibandingkan variabel bukan emosi seperti out-group blame dan group identification.

---

Two quantitative studies were conducted within the context of conflict which occurred during Jakarta's 2017 Governor Election process. The first study aimed to gain explanation whether group-based emotion including hope, anger, hatred, shame and guilt could predicts willingness to reconcile. The second study was conducted to answer wheter group-based emotions could predicts more significantly than non-emotional variables such as trust, group identification, and out-group blame. In the first study, the data were collected using accidental sampling from 442 Jakarta residents, who use their voting rights and identified that they were part of the groups that involved in conflicts that occurred during Jakarta's 2017 Governor elections. The data for second study were collected from 421 sample within the same manner  The data were analyzed using Structural Equation Modeling techniques to build the integrated model theory and test the research hypothesis.

The result from first study revealed that hope, hatred, anger and guilt could predicts willingness to reconcile, while in the second study shows hope, hatred, guilt, trust and out-group blame could predicts willingness to reconcile. The findings support the notion that hope, trust, and guilt have a positive impact to the willingness to reconcile, while hatred, anger and out-group blame resulting in participants reducing the willingness to reconcile with opposing candidate's supporting group. These studies also gave evidence that guilt was the strongest predictor of willingness to reconcile in the inter-group conflict in the Jakarta 2017 regional elections. The results of the latest study provide evidence that group-based emotions could predict participant's willingness to engage in post-conflict reconciliation better than non-emotional variables such as trust and out-group blame."

"Gerakan makar merupakan gerakan yang mengancam kedaulatan negara. Seiring dengan berkembangnya radikalisme dan ekstremisme agama, benih-benih gerakan makar berbasis agama juga mulai tumbuh. Studi-studi sebelumnya sudah mengkaji faktor struktural dari gerakan makar yang lebih banyak berfokus pada strategi kekerasan. Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji faktor motivasional dari gerakan makar nirkekerasan berbasis agama melalui kerangka teori pencarian signifikansi yakni model 3N (needs, narratives, dan networks). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari 3 studi. Studi 1 dengan metode studi kasus pada 21 mantan anggota kelompok makar berbasis agama (Negara Islam Indonesia) menunjukkan bahwa terdapat dinamika interaksi 3N dalam proses individu untuk terlibat dalam gerakan makar nirkekerasan. Studi 2A dengan metode survey kuantitatif pada 221 partisipan menunjukkan bahwa kebutuhan kebermaknaan (needs) berperan dalam memprediksi intensi makar yang yang dimediasi oleh fundamentalisme agama (narratives) dan jejaring radikal (networks). Lebih lanjut, Studi 2B pada 815 partisipan menunjukkan bahwa terdapat mekanisme yang berbeda dari interaksi 3N pada makar nirkekerasan versus kekerasan. Pada intensi makar nirkekerasan, gairah harmonis berpengaruh dalam hubungan antara jejaring radikal dan intensi makar nirkekerasan. Selain itu, persepsi ancaman simbolik juga berperan dalam hubungan antara fundamentalisme agama dan intensi makar nirkekerasan. Sedangkan pada intensi makar kekerasan, gairah obsesif berperan dalam pengaruh jejaring radikal terhadap intensi makar kekerasan. Berdasarkan 3 studi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model 3N dapat menjelaskan gerakan makar berbasis agama yang dipengaruhi oleh persepsi ancaman dan gairah ideologis.

---

Insurgency is a movement that threatens the sovereignty of the state. Along with the development of religious radicalism and extremism, the seeds of religious-based insurgency also began to grow. Previous studies have examined the structural factors of insurgency which have focused more on violent strategies. This dissertation aims to examine the motivational factors of religious-based nonviolent insurgency through the theoretical framework of Significance Quest Theory, namely the 3N model (needs, narratives, and networks). This study uses qualitative and quantitative methods consisting of 3 studies. Study 1 using the case study method on 21 former members of a religion-based insurgency (Negara Islam Indonesia) shows that there is a dynamic of 3N interaction in the process of individuals being involved in nonviolent insurgency. Study 2A using a quantitative survey method on 221 participants showed that need for significance play a role in predicting insurgency intentions mediated by religious fundamentalism (narratives) and radical networks. Furthermore, Study 2B on 815 participants showed that there are different mechanisms of 3N interaction in nonviolent versus violent insurgency. In nonviolent insurgency intentions, harmonious passion influences the relationship between radical networks and nonviolent insurgency. Symbolic threat perceptions also play a role in the relationship between religious fundamentalism and violent insurgency intentions. Meanwhile, in the violent insurgency, obsessive passion plays a role in the influence of radical networks on the violent insurgency intention. Based on the 3 studies conducted, it can be concluded that the 3N model can explain the religion-based insurgency behavior that is influenced by perceived threats and ideological passions. "

"Model kredibilitas mengestimasi frekuensi klaim tahun berikutnya dengan menggunakan data klaim masa lalu. Model kredibilitas Buhlmann dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari Linear Mixed Models (LMM) dengan asumsi banyak klaim dan random effect berdistribusi normal. Namun, banyak klaim lebih tepat dimodelkan dengan distribusi diskrit sehingga LMM perlu diperluas ke Generalized Linear Mixed Models (GLMM) yang dapat mencakup variabel respons mengikuti keluarga eksponensial. Pada tugas akhir ini, dikonstruksi model kredibilitas Buhlmann untuk frekuensi klaim yang diperluas berdasarkan kerangka GLMM dengan variabel respon berdistribusi Poisson dan binomial negatif. Parameter dari model kredibilitas Buhlmann yang diperluas berdasarkan kerangka GLMM diestimasi menggunakan metode numerik adaptive Gaussian quadrature. Data yang digunakan untuk penerapan model adalah data frekuensi klaim yang dibangkitkan dengan menggunakan software R. Pada akhir tulisan, performa model kredibilitas Buhlmann yang diperluas berdasarkan kerangka GLMM dibandingkan terhadap model kredibilitas Buhlmann menggunakan nilai Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian Information Criterion (BIC) serta Mean Squared Prediction Error (MSPE). Berdasarkan kriteria model terbaik serta nilai MSPE, model kredibilitas Buhlmann yang diperluas berdasarkan kerangka GLMM memiliki performa yang lebih baik dibanding model kredibilitas Buhlmann dalam memprediksi frekuensi klaim.

---

The credibility model estimates claim frequency in the following year by using past claims data. Buhlmann credibility model can be expressed as a special case of Linear Mixed Model (LMM) assuming claim frequency and random effects are normally distributed. However, claim frequency is more precisely modelled with discrete distributions so that LMM needs to be extended to Generalized Linear Mixed Model (GLMM) which can include response variables following an exponential family. In this final project, extended Buhlmann credibility model is constructed for predicting claim frequency based on the Generalized Linear Mixed Model (GLMM) framework with response variables following Poisson distribution and negative binomial distribution. The parameters of the extended Buhlmann credibility model based on the GLMM framework were estimated using the adaptive Gaussian quadrature numerical method. The data used for application of the model is claim frequency data generated using R software. At the end of this paper, the performance of extended Buhlmann credibility model based on the GLMM framework is compared to Buhlmann credibility model using AIC (Akaike Information Criterion), BIC (Bayesian Information Criterion), and MSPE (Mean Squared Prediction Error) values. Based on the criteria of the best model and the MSPE value, the extended Buhlmann credibility model based on the GLMM framework has better performance than Buhlmann credibility model in predicting claim frequency.

"

"Program penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan pendekatan keras dan lunak. Jika dilihat pendekatan keras hanya menyelesaikan gejala kausatik tidak sampai akar terjadinya. Pemerintah juga melakukan rehabilitasi serta reintegrasi ke masyarakat serta kerjasama antar lembaga diterapkan dalam mengatasi pelaku tersebut. Meskipun banyak keberhasilan dari pendekatan lunak dalam program deradikalisasi masih ada mantan narapidana terorisme yang melakukan kembali perbuatannya. Oleh karena itu, penggunaan pengalaman mantan narapidana teroris, yakni Sofyan Tsauri dapat menjadi cara alternatif. Penulis menggunakan teori konversi ideologi dalam melihat perubahan ideologi pada individu. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis proses deradikalisasi mantan narapidana terorisme, yakni Sofyan Tsauri, untuk memahami perjalanan ideologinya. Sehingga mampu dijadikan agen perubahan untuk narapidana terorisme maupun mantan napi teroris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengedepankan pendekatan life history atau lebih melihat kepada sejarah hidup dari individu yang ingin diteliti. Pendekatan ini untuk memahami pengalaman manusia dan bagaimana pihak lain terlibat dalam kehidupan mereka. Perjalanan ideologi ini dimulai dari kehidupan Sofyan Tsauri sebelum terpapar pemahaman kekerasan, dimana ia dan keluarganya tergabung dalam kelompok Nahdlatul Ulama (NU) dan juga latar belakang keluarga yang bekerja di kepolisian. Merasa kecewa dengan sistem penegak hukum dan pemahaman yang ia telah pelajari, Sofyan akhirnya masuk dalam kelompok kekerasan. Ia membuat pelatihan di Bukit Jalin, Kota Jantho, untuk merealisasikan aksi jihad dan idad. Akhirnya ia tertangkap dan mulai mereduksi pemahaman kekerasannya dengan literasi, keluarga, dan petugas penegak hukum. Konversi pemahaman ini melalui beberapa tahapan, yakni konteks, krisis, pencarian, pertemuan, interaksi, komitmen, dan konsekuensi. Dari hal ini, Sofyan mulai memberikan sistem kepercayaan yang ia miliki kepada mantan napi terorisme. Perjalanan idologi Sofyan bisa dijadikan sebuah bentuk kontra narasi. Hal tersebut bisa terwujud karena ada kesamaan pemahaman radikal yang pernah dianut, yang akan mempermudah mendekati mantan narapidana terorisme

---

The hard and soft approach is the way to tackle terrorism. If you look closely, the approach only solves the causative symptoms, not to the root of the occurrence. The government also carries out rehabilitation and reintegration into the community as well as inter-institutional cooperation that is implemented in dealing with these perpetrators. Although there are many successes from the soft approach, namely deradicalization, there are still acts that carry out their actions. Therefore, using the experience of a former terrorist, namely Sofyan Tsauri, can be an alternative way. The author uses the theory of ideological conversion in ideological change of individuals. The purpose of this study is to analyze the deradicalization process of the former framework, namely Sofyan Tsauri, to understand its ideological journey. So that they can be used as agents of change for terrorism and ex-terrorist convicts. The research method used is qualitative, with a life history approach or more to the life history of the individual who wants to be studied. This approach is to understand human experience and how others are involved in their lives. This ideological journey begins with Sofyan Tsauri's life before being seen from the understanding of violence, where he and his family are members of the Nahdlatul Ulama (NU) group and also have a family background working in the police. Disappointed with the law enforcement system and the understanding he learned, Sofyan ended up joining the violent group. He conducted training in Bukit Jalin, Jantho City, to realize jihad and idad actions. Finally he succeeded and began to reduce his understanding of violence with literacy, family, and law enforcement officers. The conversion of this understanding goes through several stages, namely context, crisis, search, meeting, interaction, commitment, and consequences. From this, Sofyan gave his belief system to former terrorist convicts. Sofyan's ideological journey can be used as a form of counter-narrative. This can be realized because there is a common radical understanding that has been held, which will be difficult to reach an agreement."