Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagian besar pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia masih bersifat ekstraktif. Hal tersebut meningkatkan ancaman terhadap keberadaanya yang ditunjukkan dengan penurunan populasinya. Padahal ada jenis pemanfaatan lain yaitu pemanfaatan nonekstraktifberupa ekowisata hiu dan pari. Penelitian ini membandingkan nilai ekonomi kegiatan ekowisata hiu dan pari dengan nilai ekonomi yang diberikan oleh kegiatanperikananya, di lokasi target penangkapan yaitu di Meulaboh, Takalar dan Tanjung Luar.Nilai ekonomi ekstraktif didapatkan dari nilai pasar dengan data Surat Rekomendasi KKP sedangkan non-ekstraktif diberikan dalam bentuk use value melalui metode TCM, dannon-use value menggunakan CVM. Rasio antara nilai perikanan dengan estimasi nilai rekreasi yaitu 1:33, 1:28 dan 1:2,7 untuk masing-masing lokasi Meulaboh, Takalar, dan Tanjung Luar. Dengan demikian, ekowisata hiu dan pari jelas dapat menjadi alternatifkegiatan penangkapan hiu dan pari di lokasi-lokasi yang menjadikan mereka sebagaitarget penangkapan. Temuan lainnya yaitu estimasi rata-rata nilai konservasi darikeberadaan hiu dan pari yang sebanyak Rp. 105.403/orang.

---

Most of the use of sharks and rays in Indonesia is still largely extractive. Those situation

increased the threat to their existence as indicated by the decline in their population. This

study compares the economic value of sharks and rays ecotourism with the economic

value from extractive use, in target fishing locations, Meulaboh, Takalar and Tanjung

Luar. The extractive economic value is obtained from the market value using KKP Surat

Rekomendai data, while non-extractive is given the use value through the TCM method,

and non-use value using CVM. The ratio between fishery value and recreation value

estimation is 1:33, 1:28 and 1:2,7 for Meulaboh, Takalar, and Tanjung Luar locations,

respectively. Thus, sharks and rays ecotourism can clearly be an alternative for sharks

and rays fishing activities in locations where they are targeted for capture. Another

finding is the estimated average conservation value of the presence of sharks and rays, is

Rp. 105.403/person."

"ABSTRAKTransparansi dan keterbukaan data dipercaya dan berkembang sebagai suatu best practice untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik good governance . Begitupun promosi transparansi bagi tata kelola sektor ekstraktif, khususnya minyak, gas, dan tambang telah diterima sebagai solusi yang paling efektif untuk lsquo;menyelamatkan rsquo; negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dari buruknya tata kelola mereka. Meskipun begitu, penerimaan bahwa transparansi industri ekstraktif merupakan sebuah hal yang baik tidak terjadi begitu saja melainkan melalui berbagai perdebatan hingga akhirnya membentuk suatu pandangan umum. Berbeda dengan perspektif literatur-literatur yang dominan berkembang, tulisan ini mencoba melihat dari sudut pandang kritis penyebaran gagasan transparansi industri ekstraktif hingga adopsi dan implementasinya di negara berkembang yang penulis fokuskan pada Indonesia. Penulis menggunakan perspektif Gramsci untuk melihat proses terjadinya hegemoni intelektual dalam penyebaran suatu gagasan oleh sebuah blok historis yang bergerak dari berbagai arah. Penulis memfokuskan analisis pada lima fitur hegemoni intelektual yang merupakan hasil pemikiran Robert Cox, kemudian melihat proses penyebaran gagasannya mulai dari pembentukan blok historis hingga perluasannya keluar blok historis. Tulisan ini akan memperlihatkan proses perkembangan gagasan transparansi industri ekstraktif serta peran berbagai aktor didalamnya hingga mencapai adopsi dan implementasi di Indonesia.Kata kunci: EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparansi, transparansi industri ekstraktif, Gramsci, Hegemoni.

---

ABSTRACTTransparency through data disclosure has evolved as a best practice to achieve good governance. The promotion of transparency for extractive sector governance, particularly oil, gas and mining has been accepted as the most effective solution to 39 rescue 39 resource rich developing countries from poor governance. Nevertheless, the acceptance of the notion of extractive industry transparency should not be taken for granted as it went through various debates to finally win the general consensus that makes it has to be seen as a process. In contrast to the dominant perspectives of the spreading literatures, this paper attempts analyze the idea of extractive industry transparency through a critical perspective. This writing is focusing on the adoption and implementation of the notion in Indonesia. This writing uses Gramscian perspective to analyze the aspect of intellectual hegemony promoted by a historical bloc through different directions. This writing focuses on the five features of intellectual hegemony from Robert Cox, then sees the process of idea dissemination within the historical bloc to the actors outside of the historical bloc. This paper shows the dissemination of the notion of extractive industries transparency and the role of various actors within it to reach the adoption and implementation in Indonesia.Keywords EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparency, extractive industries transparency, Gramsci, Hegemony."

"Globalisasi yang terjadi menciptakan liberalisasi ekonomi yang juga mengarah pada persaingan usaha secara liberal antar pelaku usaha di segala sector. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sangat memungkinkan jika beberapa pihak menggunaan cara-cara yang illegal dan melanggar hukum persaingan usaha, salah satunya adalah dengan tindakan bid-rigging atau persekongkolan tender. Bid-rigging dalam aturannya di hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan pengadaan (procurement), sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan baik untuk sektor publik maupun privat. Isu yang akan diangkat dalam hal ini akan berkaitan dengan bid-rigging yang dilakukan dalam lingkup industry ekstraktif sebagai salah satu sektor yang memiliki peran signifikan bagi negara baik yang sedang berkembang yakni Indonesia, serta Australia sebagai negara maju. Skripsi ini mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana perbandingan elemen di pengaturan bid-rigging dalam tahap pengadaan di industri ekstratif, dengan spesifikasi khusus sektor pertambangan serta minyak dan gas ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia, dan implementasi dari pengaturan tersebut bagi kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Dengan membandingkan pengaturan serta implementasi di kedua negara, ditemukan bahwa pengaturan yang dimiliki hukum persaingan usaha Indonesia lebih umum dan memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan Australia. Implementasi pengaturan yang ada di kedua negara juga bervariasi dan memiliki perbedaan yang signifikan, dimana lebih banyak kasus terkait yang dilaporkan di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.

---

Globalization that occurs results in economic liberalization, which also leads to liberal business competition between business actors within various industries. However, in the course of conducting business activities, it is possible that some parties may be using illegal methods and violating business competition regulations, one of which is a bid-rigging or tender conspiracy. Bid-rigging in the context of business competitions is correlated to procurement as a means to fulfill the necessities for both the public and private sectors. This research will address the issue of bid rigging carried out within the scope of the extractive industry as a sector with a significant role in Indonesia as a developing country, and Australia as a developed country. This research focuses on 2 (two) main issues, namely the comparison of the bid-rigging elements contained in each arrangement in the procurement process in the extractive industry, particularly mining and oil and gas sectors in terms of business competition law in Indonesia and Australia, and the implementation of the arrangements in both countries. The research method used is juridical-normative, which emphasizes written legal norms. By comparing the regulation and implementation in the two countries, it is acknowledged that the regulation of Indonesian competition law is more general and has a broad scope compared to Australia's. The implementation of existing arrangements within both countries also varies and has significant differences, with more related cases being reported in Indonesia than in Australia."

"Text Summarization secara ekstraktif merupakan suatu isu yang dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengguna ketika menggunakan suatu sistem perolehan informasi. Pada bahasa Inggris, terdapat beberapa penelitian terkait Text Summarization secara ekstraktif salah satunya adalah penelitian Belwal et al. (2021) yang memperkenalkan suatu metode Text Summarization secara ekstraktif yang berbasiskan proses Topic Modeling serta Semantic Measure menggunakan WordNet. Sementara pada bahasa Indonesia, juga terdapat beberapa penelitian terkait Text Summarization secara ekstraktif tetapi belum ada yang menggunakan metode yang sama seperti yang diperkenalkan oleh Belwal et al. (2021). Agar metode yang diperkenalkan Belwal et al. (2021) dapat digunakan pada bahasa Indonesia, proses Semantic Measure menggunakan WordNet harus diganti dengan Similarity Measure menggunakan Vector Space Model karena tidak adanya model WordNet bahasa Indonesia yang dapat digunakan oleh umum. Dalam menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Belwal et al. (2021) pada bahasa Indonesia, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan Topic Modeling, Vector Space Model, serta Similarity Measure yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini berfokus untuk mencari kombinasi metode ketiga hal yang telah disebutkan sebelumnya yang dapat memaksimalkan performa metode Text Summarization yang diperkenalkan oleh Belwal et al. (2021) pada bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan hill-climbing. Proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik ROUGE-N dalam bentuk F-1 Score pada dua buah dataset yaitu Liputan6 serta IndoSUM. Hasil penelitian menemukan bahwa kombinasi metode yang dapat memaksimalkan performa metode Text Summarization secara ekstraktif yang diperkenalkan oleh Belwal et al. (2021) adalah Non-Negative Matrix Factorization untuk Topic Modeling, Word2Vec untuk Vector Space Model, serta Euclidean Distance untuk Similarity Measure. Kombinasi metode tersebut memiliki nilai ROUGE-1 sebesar 0.291, ROUGE-2 sebesar 0.140, dan ROUGE-3 sebesar 0.079 pada dataset Liputan6. Sementara pada dataset IndoSUM, kombinasi metode tersebut memiliki nilai ROUGE-1 sebesar 0.455, ROUGE-2 sebesar 0.337, dan ROUGE-3 sebesar 0.300. Performa yang dihasilkan oleh kombinasi metode tersebut bersifat cukup kompetitif dengan performa metode lainnya seperti TextRank serta metode berbasiskan model Deep Learning BERT apabila dokumen masukannya bersifat koheren.

---

Extractive text summarization is an issue that can improve the quality of user experience when using an information retrieval system. Research related to extractive text summarization is a language-specific research. In English, there are several studies related to extractive text summarization, one of them is the research of Belwal et al. (2021) They introduced an extractive Text Summarization method based on the Topic Modeling process and Semantic Measure using WordNet. While in Indonesian, there are also several studies related to extractive text summarization, but none have used the same method as introduced by Belwal et al. (2021). In order to use the method introduced by Belwal et al. (2021) in Indonesian, the Semantic Measure process using WordNet must be replaced with Similarity Measure using the Vector Space Model because there is no Indonesian WordNet model that can be used by the public. When using the method introduced by Belwal et al. (2021) in Indonesian, there are several methods that can be used to perform Topic Modeling, Vector Space Model, and Similarity Measure that contained in there. This study focuses on finding a combination of the three methods previously mentioned that can maximize the performance of the Text Summarization method introduced by Belwal et al. (2021) in Indonesian using hill-climbing approach. The evaluation process is carried out using the ROUGE-N metric in the form of F-1 Score on two datasets, namely Liputan6 and IndoSUM. The results of the study found that the combination of methods that can maximize the performance of the extractive text summarization method introduced by Belwal et al. (2021) are Non-Negative Matrix Factorization for Topic Modeling, Word2Vec for Vector Space Model, and Euclidean Distance for Similarity Measure. The combination of those methods has a ROUGE-1 value of 0.291, ROUGE-2 value of 0.140, and ROUGE-3 value of 0.079 in the Liputan6 dataset. Meanwhile, in the IndoSUM dataset, the combination of those methods has a ROUGE-1 value of 0.455, ROUGE-2 value of 0.337, and ROUGE-3 value of 0.300. The performance generated by the combination of those methods is quite competitive with the performance of other methods such as TextRank and Deep Learning BERT model based method if the input document is coherent."

"Penelitian ini ditujukan untuk memahami dominasi oligarki sumber daya alam dan state capture yang terjadi di sektor industri ekstraktif batu bara pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2022. Melalui metode penelitian kualitatif, fokus penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa indikator menggunakan teori oligarki penguasa kolektif Winters dan state capture Solveig Richter. Penelitian ini mengungkapkan bahwa oligarki penguasa kolektif sektor ekstraktif batu bara semakin dominan terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Masih terkonsentrasinya kekayaan oligarki di Indonesia yang bersumber dari penguasaan atas konsesi tambang batu bara menjadi penanda bahwa para oligarki di masa pemerintahan Jokowi identik dengan penguasaan terhadap sumber daya alam ekstraktif. Besarnya kekayaan oligarki ini sekaligus telah memperkuat pengaruh dan perannya dalam sistem politik dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terutama terhadap kebijakan yang berdampak pada sumber kekayaan oligarki. Dalam hal ini, disahkannya UU No 3/2020 tentang Minerba menjadi penanda praktik state capture dimana sejumlah nama aktor kunci yang memiliki afiliasi dengan bisnis batu bara berhasil membuat kebijakan yang dinilai masyarakat sipil bermasalah dari segi prosedur maupun substansi, demi mengamankan sumber kekayaan batu bara yang dianggap strategis baik bagi kepentingan oligarki maupun elit politik. Dominasi oligarki dan praktik state capture ini yang pada akhirnya membuat ketergantungan Indonesia terhadap industri batu bara terus berlanjut.

---

This research aims to understand the dominance of natural resource oligarchy and state capture that occurs in the coal extractive industry sector during the Joko Widodo era 2019-2022. Through qualitative research methods, the research focused on analyzing several indicators using the theory of collective ruling oligarchy of Winters and the state capture of Solveig Richter. This research reveals that the oligarchy of collective rulers in the coal extractive sector is increasingly dominant during the Jokowi period. The concentration of oligarchic wealth in Indonesia sourced from control over coal mining concessions is a sign that oligarchs are associated with the control of extractive natural resources. The magnitude of the oligarchs' wealth has also strengthened their influence and role in the political system and policies carried out by the government, especially on policies that have an impact on the source of the oligarchs' wealth. In this case, the passing of Law No. 3 of 2020 concerning Minerals and coal is a sign of state capture where a number of key actors who are affiliated with the coal business have succeeded in making policies that civil society considers problematic in terms of procedure and substance, to secure sources of coal wealth that are considered strategic for the interests of both the oligarchy and the political elite. The dominance of the oligarchy and the practice of state capture is what ultimately makes Indonesia's dependence on the coal industry continue."

"ABSTRAKProgram corporate social responsibility CSR pada industri ekstraktif di Indonesia, yang praktiknya menjamur pada era pasca-Orde Baru, dapat bermakna sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal. Namun, programnya selama ini yang cenderung unilateral mengarah problematik. Sebab sering kali kurang mewakili harapan dan kebutuhan komunitas lokal. Studi-studi sebelumnya tentang CSR pada industri ekstraktif yang unilateral, dalam studi ini, dikategorikan menjadi dua berdasarkan substansinya, yaitu CSR sebagai bentuk karitatif dan mandataris. Studi ini menolak keduanya karena belum maksimal turut mengupayakan pembangunan komunitas lokal. Studi ini berargumen bahwa mencapai makna keadilan program CSR pada industri ekstraktif, sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal, adalah melalui kapabilitas relasional dan komitmen. Studi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif, dan studi kasus pada program CSR Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS.

---

ABSTRAKCorporate Social Responsibility CSR programme in extractive industry in Indonesia, which grows rapidly on post New Order era, can be seen as a mean to develop local community. However, the programme so far tends to be unilateral and leads to problematic because it is oftenly not representing the expectations and needs of local community. The previous studies about unilateral CSR in extractive industry, in this study, are categorized into two types according to their substances. They are CSR as a form of charity and CSR as a form of mandatory. This study rejects both categories because they have not been maximal in the development of local community. This study argues that the meaning of justice in CSR programme in extractive industry, as a mean to develop local community, can be achieved through relational capability and commitment. This study uses constructivism paradigm, qualitative approach, and case study on the CSR programme of Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh aset Eksplorasi dan Evaluasi serta Cadangan Mineral terhadap valuasi investor yang diukur menggunakan harga saham 90 hari setelah tanggal pelaporan. Metode penelitian menggunakan data panel dengan jumlah observasi sebanyak 159 dari 4 negara diantaranya Kanada, Australia, Norwegia, dan Afrika Selatan pada tahun 2013 s.d 2015. Pengujian secara terpisah menunjukkan bahwa baik aset Eksplorasi dan Evaluasi serta cadangan mineral masing ndash; masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Pengujian lanjutan menunjukkan bahwa aset Eksplorasi dan Evaluasi menjadi tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham setelah dikontrol oleh nilai cadangan mineral.

---

This study aims to provide empirical evidence on the influence of Exploration and Evaluation Assets and mineral reserves on investor preferences as measured by using stock prices 90 days after the reporting date. The research method uses panel data with 159 observations from 4 countries such as Canada, Australia, Norway and South Africa in 2013 until 2015. Separate testing shows that both Exploration and Evaluation assets and mineral reserves have a positive and significant influence on stock prices. Further tests show that Exploration and Evaluation assets have no effect on stock prices after being controlled by value of mineral reserves."