Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Usaha Besar, tetapi juga dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Usaha Menengah telah terlibat dalam perdagangan internasional dengan menggunakan Letter of Credit (“L/C”) sebagai metode pembayaran dalam kegiatan ekspor. Hasil analisis dari penelitian ini adalah adanya persamaan antara prosedur L/C oleh UMKM dengan prosedur L/C yang digunakan oleh jenis pelaku usaha lainnya, mengingat bahwa UCP 600 telah mengatur prosedur L/C dengan baik. Fakta lain yang ditemukan adalah, persoalan yang bersifat praktikal pada penggunaan L/C oleh UMKM. Untuk itu, UMKM harus siap dalam sisi kompetensi terhadap prosedur L/C agar dapat berkembang dalam perdagangan internasional, terutama dengan metode pembayaran L/C.

---

Indonesia's market is not conducted by the Large Enterprises only, but the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as well. The results of this study indicate that the Medium Enterprises and have involved in international trading by using the Letter of Credit as a payment method in export activities. The analysis result of this research is that the procedures of L/C by MSMEs are similar to the procedures of L/C by other types of enterprise, in a view of the fact that the UCP 600 has regulated the procedures well. Another fact, the issue that arises is practical. For this reason, the MSMEs must be ready to be competent in the procedures of L/C to be able to develop in international trading, especially by using L/C."

"Perdagangan internasional sangatlah penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari komunitas internasional. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan kesulitan untuk tercapainya penyelesaian transaksi, terutama dalam hal pembayaran. Letter of Credit (“L/C”), sebagai alat pembayaran, diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan dan kesulitan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan yang ada di sistem hukum Indonesia terhadap L/C, fokus pada kerangka dan sifat hukum dari L/C. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas adanya peraturan yang berlaku yang mewajibkan penggunaan L/C bagi beberapa pihak untuk ekspor komoditas mineral dan batubara, dengan menjelaskan kewajiban tersebut dan siapa saja yang terikat terhadap kewajiban tersebut. Dengan melakukan penelitian hukum yuridis, menggunakan beberapa bahan hukum seperti primer, sekunder, dan tersier, akan disimpulkan bahwa L/C mempunyai sifat dan kerangka hukum, yang mencakup keberlakukan dasar hukum untuk L/C, asas-asas, bentuk-bentuk yang ada, hubungan hukum antar pihak, hak dan kewajiban dari para pihak, dan aspek lainnya. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terikat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1952 K/84/MEM/2018 atas kewajiban penggunaan L/C untuk kegiatan ekspor mineral dan batubara. Penelitian ini akan menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan peraturan dalam negeri yang dapat memberikan kejelasan mengenai dasar hukum yang berlaku untuk L/C. Selanjutnya, akan menyarankan para pihak yang berkewajiban untuk memenuhi atau tunduk atas kewajiban tersebut guna mencegah sanksi – sanksi yang ada.

---

International trade is very important in life, it cannot be separated from the international community. There are many problems and difficulties for closure, especially for the payment. Letter of Credit (“L/C”), as a payment instrument, was introduced to overcome such problems and difficulties. This research discusses firstly, the law and regulation of L/C in Indonesian legal system, which focus on the legal framework or legal nature of it. Secondly, this research discusses the prevailing regulations in Indonesia which obliged several parties to use L/C for export activities, in this case for minerals and coal commodities, which will be explaining the obligation and to whom it is addressed. By conducting a juridical legal research, through several legal materials, from the primary, secondary, and tertiary, it will be concluded that L/C as an instrument have its own legal nature, which covers its legal basis that is applicable, principles, forms, legal relations which derived from its, the rights and obligations of the parties and other aspects. Also, there are several parties under the Ministry of Energy and Mineral Resources Decree Number 1952 K/84/MEM/2018 that were addressed to the obligation to use L/C for minerals and coal export activities. This research would suggest the Indonesian authority to issue local regulation to govern the usage of L/C that will give clarity on the applicable law. Further, would also suggest the addressed parties of the obligation to fulfill or to comply with the regulation in ordaer to prevent the sanctions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, pengaturan, dan penerapan dari PERMENDAG Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu serta latar belakang dari digunakannya Letter of Credit sebagai suatu cara pembayaran yang diwajibkan dalam kegiatan ekspor batubara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu Letter of Credit merupakan cara pembayaran yang paling aman dan minim risiko dari adanya wanprestasi dan penerapan permendag ini tidak harus sampai merubah kontrak jual beli yang sudah ada sebelum ditetapkannya permendag ini.

---

This research aims to determine the concept, arrangement and implementation of Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2015 on the use Letter of Credit?s term for the Export of Certain Goods and the background of the obligatory usage of letter of credit as a method of payment that is required in the coal export activities. This research is a normative juridical technique by using secondary data, including laws and regulations, books, and interviews with interviewees. From this research, we concluded that Letter of Credit is the most secure payment method and the most minimal risk of any payment methods and the application of this Regulation does not need to change the sales contract that created between exporter and importer that existed before the enactment of this Regulation."

"Pre-shipment financing merupakan fasilitas pembiayaan untuk nasabah untuk keperluan usaha dalam bidang ekspor. Pengajuan fasilitas pre-shipment financing tersebut harus disertakan juga jaminan di dalam perjanjian kredit. Salah satu bentuk jaminan tersebut ialah Letter of Credit. Namun pada praktiknya banyak ditemukan letter of credit fiktif yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dari kasus Maria Pauline Lumowa yang melakukan penipuan terhadap Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dengan menggunakan Letter of Credit fiktif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan perjanjian kredit untuk mengajukan pinjaman melalui fasilitas pre- shipment financing dan perlindungan Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun tipologi yang digunakan ialah problem identification. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPer dan mengandung unsur penipuan. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Notaris yang telah menjalankan jabatannya dengan itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi ketentuan perundang-undangan ialah dibebaskan dari segala macam bentuk sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana dan mendapatkan perlindungan dari ancaman bagi dirinya maupun keluarganya setelah melaporkan dugaan transaksi dari hasil penipuan.

---

Pre-shipment financing is a financing facility for customers for business purposes in the export sector. The application for the pre-shipment financing facility must also include collateral in the credit agreement. One form of this guarantee is a Letter of Credit. However, in practice there are many fictitious letters of credit that cause losses. This study discusses the problems of the case of Maria Pauline Lumowa who committed fraud against Bank BNI Kebayoran Baru Branch by using a fictitious Letter of Credit. The problems raised in this study are regarding the validity of the credit agreement to apply for a loan through the pre-shipment financing facility and the protection of the Notary involved in making the credit agreement deed. The research method used is normative juridical. The typology used is problem identification. The results of this study are that the credit agreement is invalid and null and void because it does not meet the legal requirements of the agreement contained in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and contains elements of fraud. Legal protection that can be provided by a Notary who has carried out his position in good faith and applies the precautionary principle and complies with statutory provisions is to be freed from all forms of sanctions, both administrative, civil and criminal and receive protection from threats to himself and his family after reporting suspected transactions resulting from fraud."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisa dampak liberalisasi perdagangan dan kebijakan pajak ekspor terhadap performa ekspor UMKM di Indonesia. Sampel data yang digunakan adalah tahun 2000 hingga tahun 2011 dengan individu yang terdiri 15 sektor industri berdasarkan klasifikasi dua digit ISIC rev. 1968 menggunakan model Fixed Effect. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penurunan hambatan tarif yang dilakukan di era liberalisasi perdagangan tidak memberikan pengaruh terhadap performa ekspor UMKM Indonesia selama tahun penelitian sehingga kebijakan hambatan tarif tidak menjadi prioritas. Dampak nyata akan lebih terasa apabila dilakukan peningkatan pajak ekspor.

---

This thesis is one of the few studies conducted to analyze the impact of trade liberalization on export performance of MSMEs in the Indonesian. The sample data is used from 2000 to 2011 with individuals who comprise 15 industry classifications ISIC rev. 1968 with Fixed Effect model. It was found that reduction in tariff barriers in the era of trade liberalization do not give effect to the export performance of Indonesian MSMEs. The real impact will be felt through the increasing of export taxes."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM dapat mempertahankan laju ekonomi ketika krisis keuangan terjadi. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pembiayaan UMKM khususnya oleh perbankan. Adanya asymmetric information atau gap informasi antara pihak debitur dengan pihak bank menyebabkan banyaknya pengajuan pinjaman dana yang ditolak. Oleh karena itu penting adanya dukungan berupa penilaian secara eksternal untuk menanggulangi masalah ini salah satunya adalah melalui credit rating. Credit rating atau pemeringkatan kredit ini akan memberikan informasi mengenai kredibilitas suatu usaha. Dalam kasus ini fuzzy logic system (FLS) dapat diaplikasikan dalam perhitungan credit rating untuk memberikan informasi mengenai kredibilitas UMKM. FLS menggunakan indikator penilaian terhadap UMKM sebagai input yang ditransformasikan ke dalam sebuah fungsi keanggotaan (trapezoidal dan triangular). Dari hasil simulasi, perbedaan dalam penggunaan fungsi keanggotaan baik itu trapezoidal ataupun triangular tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil yang diberikan oleh FLS.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in national economic growth. MSMEs can maintain the pace of the economy when the financial crisis occurred. However there are still some obstacles in the financing of MSMEs especially by banks. The existence of asymmetric information or the information gap between the debtor and the bank caused the number of loan applications were denied. Therefore it is important to have an external assessment to tackle these problems as an external support, one of which is through a credit rating. Credit rating will provide information as to the credibility of an enterprise. In this case the fuzzy logic system (FLS) can be applied in the calculation of credit rating to provide information about the credibility of MSMEs. FLS using assessment indicators of MSMEs as an input that is transformed into a membership function (trapezoidal and triangular). Based on the simulation, using a different membership function either trapezoidal or triangular do not give a great influence on the results given by FLS."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan (financial literacy) dan self control serta pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan kredit pada pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta. Financial literacy pada penelitian ini diukur melalui kemampuan berhitung dan pengetahuan keuangan responden, sedangkan self control diukur melalui perilaku keuangan responden. Sampel penelitian ini terdiri dari 202 responden yang memenuhi kriteria sebagai usaha menengah berdasarkan omset/pendapatan atau kekayaan usahanya, pernah melakukan kredit dan berdomisili di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan diolah dengan metode analisis regresi probit ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pada pengusaha UMKM golongan menengah tergolong sedang dan tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kredit bagi pengusaha UMKM walaupun bukan merupakan penentu utama untuk mengambil keputusan kredit. Pengambilan keputusan kredit pengusaha dapat dipengaruhi oleh beragai faktor seperti pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang kredit, kondisi keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan self control pada kredit produktif tidak memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan kredit

---

This study aims to determine the effect of financial literacy and self control on credit decision making made by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) owners in DKI Jakarta. Financial literacy in this study is measured through the cognitive ability of respondents to count and the financial knowledge of respondents and self control measured through the financial attitude respondents. The sample of this study consists of 202 middle class entrepreneurs in DKI Jakarta. This research uses quantitative methods and is processed with ordered probit regression analysis methods. The results show that the level of financial literacy among middle class entrepreneurs in MSMEs varies from low, medium and high. The level of financial literacy affects frequency of credit decision making for MSMEs entrepreneurs. Therefore, it is not the main determinant of entrepreneurs to take credit. The credit decision making can be influenced by various factors such as education, lack of knowledge about credit, the company's financial condition, and other factors. Whereas self control on productive credit has no influence on credit decision making."

"Bank X telah meluncurkan produk digital yaitu Produk Digital Y berfokus pada penyediaan pinjaman multiguna kepada debitur, khususnya UMKM. Namun demikian, pelaksanaan produk digital ini dapat menimbulkan risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya bagi Bank dan debiturnya. Pokok permasalahan adalah 1) apa saja peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemberian kredit melalui layanan perbankan digital oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia? dan 2) bagaimana kesesuian pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM di Bank X melalui Produk Digital Y dengan peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan adalah 1) pengaturan mengenai pemberian kredit melalui layanan perbankan digital untuk UMKM setara dengan pengaturan tentang pemberian kredit secara konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajiban pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, program APU-PPT, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, implementasi layanan perbankan digital, dan lain sebagainya; 2) Bank X telah menerapkan kewajiban penyediaan kredit dan manajemen risiko dalam penilaian kredit yang menyeluruh terhadap debitur UMKM berdasarkan teknologi informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Rekomendasi penulis adalah agar Bank X menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada Digital Product Y dan agar OJK mengeluarkan pedoman mengenai pemberian kredit tanpa anggunan melalui layanan perbankan digital.

---

Bank X has enforced digital product namely Digital Product Y that focuses on providing multipurpose loans to debtors, specifically MSMEs. Nevertheless, the operation of this digital product may give rise to security risks, operational risk and others to the Bank and its debtors. Research questions are 1) what are the applicable laws and regulations in regard to credit provision to MSMEs through digital banking services by commercial banks in Indonesia? and 2) how is the compatibility in the implementation of credit provision to MSMEs in Bank X through Digital Product Y with banking laws and regulations in Indonesia? Form of research is juridical-normative and analytical descriptive research typology. The conclusions are 1) the regulation on credit provision through digital banking service to MSMEs is equivalent to the regulation on credit provision in conventional way as governed in Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 and PBI No. 14/22/PBI/2012 as amended by PBI No. 17/12/PBI/2015 by implementing prudential principle, obligation of extending productive loans to MSMEs, APU-PPT programs, risk management in the use of information technology, digital banking service, and others; 2) Bank X has implemented obligation of credit provision and risk management in extensive credit assessment of MSME debtors based on information technology that submitted by debtors. Author’s recommendations are for Bank X to implement use of digital signature upon Digital Product Y and for OJK to banking policy in on provision of unsecured loan through digital banking service."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."