Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai ketidakpastian hukum kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan perusahaan penanaman modal asing yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dimana kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat memberikan jawaban atas ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan penanaman modal asing. Kepastian hukum tersebut dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

---

There have been several changes in legal provisons related to mining licensing in Indonesia. One of them is regarding the authority to revoke mining business permits. According to Law No. 3 of 2020, there is a change in provisions regarding the authority to revoke mining business permits. The following thesis is discussing about the legal uncertainty of the authority to revoke mining business permits for foreign investment companies. This thesis used juridicial norms method as research implementation method. The result of this thesis found that the amandement in the authority to revoke mining business permits contained in Law No. 3 of 2020 where the authority to revoke mining business permits turned into the authority of the central government provides an answer to the legal uncertainty regarding the authority to revoke foreign investment mining license. This legal certainty can improve the investment climate in Indonesia."

"ABSTRAKPotensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat menarik bagiinvestor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuka kesempatan penanaman modal asing dipulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan persyaratantertentu dan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Tesis ini membahas kepastianhukum penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun2014. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkanbahwa, dibukanya kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecilberdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 perlu dukungan aturan pelaksana undangundangtersebut khususnya terkait perizinan, karena implementasi perizinan PMAdi pulau-pulau kecil belum optimal. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2014,sudah terdapat investor asing yang menjalankan usahan pemanfaatan pulau-pulaukecil dengan hanya memiliki izin prinsip dan izin usaha, ataupun perjanjiandengan pemerintah daerah. Di sisi lain, adanya calon-calon investor asing yangberminat berinvestasi di pulau-pulau kecil, memerlukan kepastian hukum untukmelaksanakan ketentuan penanaman modal asing di pulau-pulau kecilsebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 2014.

---

ABSTRACTIndonesian coastal areas and small islands are very potential assets to attractforeign investors to make investment in Indonesia. Law of The Republic ofIndonesia Number 1 of 2014 about The Changes to The Law Number 27 of 2007on Management of Coastal Areas and Small Islands gives opportunities to foreigndirect investment on small islands and their surrounding waters, with certainrequirements and permits from the Minister of Marine Affairs and Fisheries. ThisThesis elaborates the legal certainty of foreign direct investment on small islandsgoverned by Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014. The studywhich used a normative juridical method suggested that the emergingopportunities of foreign direct investment on small islands governed by Act 1 of2014 needs to be supported by the implementing rules of the Law, particularlythose related to the licensing, since the implementation of foreign directinvestment licensing on small islands is not yet optimal. Prior to the enactment ofThe Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014, there had already beenforeign investors doing their business on the utilization of small islands using only?principle licenses‟ and ?business licenses‟, or agreements with local governments.On the other hand, the emerging interest of prospective foreign investors to investon small islands needs a legal certainty for their continuing process to complywith the provisions of foreign direct investment on small islands as required bythe Law Number 1 of 2014."

"Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia kemudian membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia dan Vietnam. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum penanaman modal asing di Indonesia serta bagaimana perbandingan undang-undang penanaman modal di Indonesia dan Vietnam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisi masalah kepastian hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, dan perbandingan Undang-Undang Penanaman Modal antara Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku.Penanaman Modal Asing memberi manfaat dan dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, begitu juga untuk Indonesia dan Vietnam yang masih dianggap sebagai destinasi investasi Asia dan dunia. Banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya pada suatu negara, salah satunya adalah jaminan kepastian hukum. Masalah kepastian hukum seringkali menjadi penghambat masuknya investasi, khususnya di Indonesia karena ketidakpastian hukum menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif. Penelitian ini membandingkan Undang-Undang Penanaman Modal antara Indonesia dan Vietnam, kemudian menemukan beberapa persamaan dan perbedaan didalamnya. Undang-Undang Penanaman Modal harus bisa mengakomodir kepentingan penanam modal asing dengan memberi kepastian hukum, diikuti dengan penegakan hukum, tanpa mengurangi kepentingan nasion.

---

This research examines the legal certainty of foreign investment in Indonesia and subsequently compares the investment laws between Indonesia and Vietnam. The principal issue raised in this research is about the legal certainty of foreign investment in Indonesia as well as how the Indonesian laws of investment are compared to the laws of investment in Vietnam. As for the purpose of this research is to discover, comprehend and analyze the legal certainty problem of Foreign Investment in Indonesia, and the comparison of Investment Laws between Indonesia and Vietnam. This research is a legal research which is juridical normative using secondary data such as legislation and books.

Foreign investment gives benefits and impact which are positive for economic growth of a country, as well as to Indonesia and Vietnam which are still regarded as the investment destination in Asia and in the world. There are many factors taken into consideration for investors to invest in a country, one of them is legal certainty assurance. Legal certainty problem often obstructs the entry of investment, especially in Indonesia because the legal uncertainty made it inconducive for investment. This research attempts to compare the laws of investment between Indonesia and Vietnam, and subsequently locate the similarities and differences between them. Investment laws should be able to accommodate the interests of foreign investors by providing legal certainty, followed by law enforcement, without jeopardizing national interest."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum terkaitkebutuhan rekomendasi bagi penanam modal asing (studi kasus atas PT X) dalam melakukan perubahan hak atas saham. Bahwa Salah Satu prinsip penanaman modal di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Adapun dalam pelaksanaan penanaman modal di bidang pertambangan, PT X mendapatkan kendala yang mensyaratkan kebutuhan persetujuan dalam bentuk Surat Rekomendasi untuk melakukan perubahan hak atas saham. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan lebih lanjut mengatur bahwa yang dapat mengajukan kebutuhan persetujuan tersebut adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan. Sehubungan dengan hal tersebut, PT X yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak berhak mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkannya untuk merubah hak atas saham dalam perusahaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan serta membuatcatatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

ABSTRACTThis study aimed to find out how the legal basis regarding the requirement ofrecommendation for foreign direct investment (case study of PT X) for conducting changes of rights of shares. Whereas one of the fundamental law for investment in Indonesia is providing legal certainty both for local and foreign investor. Whereas in the implementation of investment in mining sector, PT X face obstacles which required them to obtain approval in the form of recommendation for changing company's rights of shares. In Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources No. 27 of 2013 concerning the Procedure and Determination of Divestment of Shares Price and Change of Mining Investment stated that the party which has the right to obtain recommendation is company who owned Mining License. In connection with that regulation, PT X who not yet obtains Mining License can not obtain recommendation for changing company's rights of shares. This research includes the study of normative and descriptive legal. The research which is descriptive of this study are intended to illustrate and describe all the data obtained, related to the problem being investigated. In this research, datacollection techniques used are literature studies, namely by analyzing courtdecisions and make notes of books of literature, legislation, documents and other matters relevant to the issues being investigated"

"Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 seolah mereduksi kewenangan pemerintah daerah. Sebanyak 19 pasal yang telah direvisi yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pusat, di dalam penelitian ini akan menyajikan persoalan mengenai ketengan pemerintah daerah pada urusan mineral batubara kepada pemerintah pusat. kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota pada urusan pertambangan, merupakan urusan yang bersifat concurrent yang dalam penanganannya melibatkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menarik sebagian besar kewenangan dan tidak melibatkan pemerintah daerah tentu berpotensi berimplikasi negatif dalam hal penyelenggaraan urusan pertambangan mineral dan batubara, misalnya, mencakup dana bagi hasil, tanggung jawab sosial perusahaan, resistensi masyarakat setempat akibat kurang jelasnya mekanisme keberatan atau penolakan mereka terhadap kehadiran penambangan di daerahnya, lemahnya isu pengawasan dan pembinaan dalam mengurangi tingkat risiko sosial dan lingkungan, dan lebih penting memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat. .....The revision of Law Number 4 of 2009 to Law Number 3 of 2020 revised 135 articles from the 217 articles contained in Law Number. 4 of 2009, in detail there are 73 articles that have been added, 51 articles have been amended, and 11 articles have been deleted. As many as 19 revised articles relating to the authority of local governments, almost all local government authorities have been withdrawn to the central authority, leaving room for delegation of part of the authority of the Central Government to provincial local governments for the issuance of IPR and SIPB, in this study will present the implications of regional city district governments. no longer have space of authority in coal mineral mining affairs. the authority of the provincial and district / city governments in mining affairs, is a concurrent affair which in its handling involves the central government and regional governments, withdrawing most of the authority and does not involve local governments, of course, has the potential to have negative implications in terms of carrying out mineral and coal mining affairs. for example, it includes profit-sharing funds, corporate social responsibility, local community resistance due to unclear mechanisms for their objection or resistance to the presence of mining in their area, weak issues of supervision and guidance in reducing the level of social and environmental risk, and more importantly reducing the distance between the government and Public. 

"

"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa IUP Eksplorasi Timah milik PT. Bumi Palong dan IUP Operasi Produksi Batubara milik PT. Mitra Tambang Barito tidak memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan izin tersebut menjadi tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana dalam penyusunan Izin Usaha Pertambangan.

---

The following thesis is discussing about compliance with the terms and conditions regulated in the article 39 Law No. 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining against Mining Exploration License and Production Operation. The thesis used juridical norms method as research implementation method.

The result of this thesis found that tin mining exploration license owned by PT. Bumi Palong and coal mining production operation owned by PT. Mitra Tambang Tambang Barito is not comply the article 39 law regarding mineral and coal mining. The consequence of that condition is the licenses would be void by administration court. This thesis recommends the Government too soon issuing the Government Regulation as the reference in formulating Mining Business License."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum PT MMP atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sudah didapatkan melalui SK Menteri ESDM No. 3109 Tahun 2014 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2014/P.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2014, jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2015, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 255 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016. Pembatalan tersebut disebabkan oleh tidak dipenuhi-nya Izin Pemanfaatan Pulau Kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh PT MMP dan juga terdapat kesalahan dari instansi yang berwenang yakni Kementerian ESDM dan Kementerian kelautan dan Perikanan yang tidak dapat memberikan Izin Pemanfaatan Pulau Kecil kepada PT MMP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pemberian Izin Usaha Pertambangan PT MMP sejati-nya telah sesuai dengan Pasal 65 UU No. 4 Tahun 2009. Kedua, Putusan Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 211/G/2014/P.TUN.JKT tanggal 14 Juli 2014, jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2015, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 255 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang mencabut Izin Usaha Pertambangan PT MMP telah sesuai dalam menerapkan hukum, akan tetapi Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya bertanggung jawab atas pembatalan tersebut. Ketiga, Perlindungan terhadap PT MMP selaku pelaku usaha yang Izin Usaha Pertambangan-nya dicabut adalah perlindungan secara hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009.

---

The focus of this thesis regarding the protection of PT MMP over its Mining Business Licenses which get through from Ministry of Energy and Mineral Resources Decree No. 3109 of 2014 but then got annulled by the Administrative Court Jakarta Verdict No. 211/G/2014/P.TUN.JKT dated July 14, 2014, jo. High Administrative Court Jakarta Verdict No. 271/B/2015/PT.TUN.JKT dated December 14, 2015, Jo. Cassation Verdict by the Supreme Court No. 255 K/TUN/2016 dated August 11, 2016. The annulment is caused by the Permission of Isle Utilization from Ministry of Marine Affairs and Fisheries is not fulfilled by PT MMP and also there is a mistake from the authorized institution such as Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Marine Affairs and Fisheries which cannot provide the Permission of Isle Utilization to PT MMP. This research is a legal research adopting normative juridical approach. The result of the research showed that: First, Mining Business Licenses of PT MMP is in accordance with the Article 65 to Law No. 4 of 2009. Second, the Verdict of The Court that has annulled the Mining Business Licenses of PT MMP is appropriate regarding to its implementation of law, but Ministry of Energy and Mineral Resources and Ministry of Marine Affairs and Fisheries should be responsible for the annulment. Third, the legal protection of PT MMP regarding to the revocation of its Mining Business Licenses is only criminal protection which has been regulated in Article 165 to Law No. 4 of 2009."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan akan tetapi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Selain itu dalam Pasal 93 ayat (3) disebutkan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham harus memberitahu pemberi izin. Konteks memberitahu dianggap bertentangan dengan prinsip administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa rumusan pasal ini perlu diperjelas melalui peraturan pelaksananya.

---

This thesis discusses about the issue on the Article 93 Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal that is regulated about transfer of Mining Business Permit. There are a contradiction between paragraph (1) and paragraph (2) on this article. Article 93 paragraph (1) explain that transfer of mining business permit are not allowed but on paragraph (2) stated that transfer of ownership and/or shares on the stock exchange can be made only after perform a certain stage exploration activities. Furthermore, Article 93 paragraph (3) mentioned that the transfer of ownership and shares on the stock exchange should notify the issuer of Mining Business Permit. The context of ?notify‟ is contravene with the state administration principle. This research is qualitative with description design. This research result suggested that this article needs to be clarified through the implementing regulation."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "