Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencalonan jalur perseorangan pada pilkada langsung di Kabupaten Garut cenderung mengalami penurunan. Dibandingkan pelaksanaan pilkada 2008 dan pilkada 2013, partisipasi bakal pasangan calon dalam pilkada Kabupaten Garut 2018 menunjukkan angka yang paling sedikit. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya aturan peningkatan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon sesuai UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Kajian ini berfokus pada peran modal politik, modal sosial dan modal ekonomi bagi bakal pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam pencalonan jalur perseorangan pada pilkada Kabupaten Garut tahun 2018, melalui teori modal Pierre Bourdieu (1992) terutama terkait dengan modal politik, modal sosial dan modal ekonomi serta relasi kepemilikan modal dengan pencalonan jalur perseorangan. Untuk memperkuat teori modal politik Pierre Bourdieu dalam penelitian ini, didukung oleh teori modal politik oleh John A. Booth dan Patricia Bayer Richard (1998). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran modal politik yang terakumulasi dengan kekuatan modal sosial dan modal ekonomi, memengaruhi kekuatan politik dan strategi pasangan calon Suryana dan Wiwin Suwindaryati dalam memenuhi syarat minimal dukungan pada tahap pencalonan perseorangan. dalam pilkada Kabupaten Garut 2018.

---

Nominations for the individual path during the direct election in Garut district tend to fall. In comparison to the 2008 and 2013 elections, the number of individual candidate pairs participating in the 2018 Garut district election was the lowest. This problem is due to the rules for increasing the minimum support requirements that must be met by prospective pairs of candidates according to Election Law Number 10 of 2016. This study focuses on the role of political capital, social capital, and economic capital for the prospective candidates, Suryana and Wiwin Suwindaryati, in the nomination of the individual path in the 2018 Garut district election. Bourdieu's theory of capital (1992), mainly related to political capital, social capital, and economic capital, as well as the relationship between capital ownership and the nomination of the individual path. To strengthen Pierre Bourdieu's theory of political capital in this study, it is supported by the theory of political capital by John A. Booth and Patricia Bayer Richard (1998). This research was conducted using qualitative methods through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the role of political capital, which is accumulated with the strength of social capital and economic capital, affects the political power and strategy of the candidate pair of Suryana and Wiwin Suwindaryati in meeting the minimum support requirements at the individual nomination stage in the 2018 Garut Regency Election."

"Direct election of District Head and Vice District Head has been out for the first time in Indonesia, including in Sleman District. One of the prominent aspects of this system of this system is participation of the society. For that purpose understanding on society perception in the execution of that the democratic party is needed, considering that such an understanding can also determine the use of the right to choose. One of the subdistricts in Sleman District which played roles in that election is the Sleman Subdistrict, that is why it was chosen as location of this research, considering that is population and heterogenity is big enough..."

"Adalah suatu kenyataan bahwa banyak caleg perempuan yang gagal dalam pemiliban dengan mekanisme suara terbanyak pada Pemilu 2014. Mencengangkan sekaligus mempribatinkan, karena tindakan afrrmasi terhadap caleg perempuan seakan "tidak berdaya" menghadapi suatu pemiliban langsung. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apa yang menyebabkan kekalahan tersebut. Apakah modal ekonomi, modal sosial dan modal politik berimbas terhadap keberhasilan caleg perempuan pada Pemilu 2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif berperspektif gender, dengan metode tekbnik pengumpulan data, melalui wawancara terfokus, observasi dan studi dokumen. Temuan penelitian ini sebagai berikut; pertama, partai politik adalah penguasa tunggal dalam menentukan nomor urut maupun daerah pemiliban caleg; kedua, modal ekonomi caleg perempuan tidak sebesar caleg laki-laki kebanyakan didapat dari hasil sharing diantara anggota keluarga; ketiga, kekalahan caleg perempuan pada pemilu dengan mekanisme suara terbanyak lebib kepada ketidak pahaman mereka akan makna sebenarnya dari modal sosial, sehingga sebagian besar dari mereka teijebak pada kegiatan penggalangan pada tahapan seremonial; keempat, beban caleg perempuan lebib berat. Mereka harus terlebib dahulu menyelesaikan persoalan relasi kekuasaan dalam intern keluarga untuk mendapatkan ijin menjadi caleg bam kemudian "bertarung" menghadapi persaingan bebas pada pemiliban langsung di Pemilu 2014; kelima, para informan dapat menerima kekalahan mereka dengan legowo dan tidak "patah arang"keenam, seluruh caleg perempuan subjek penelitian ini menghendaki agar pemiliban kembali ke sistim nomor urut; ketujuh, caleg perempuan ada kesempatan untuk menang, jika mereka memaksimalkan kekuatan modal sosialnya.

---

It is the reality that many Indonesia woman candidates failed during the most votes system at last 2014 election.Flabbergast andalso be apprenhensive about the election, because avirmative action towards women candidates looks "helpless" confront the direct vote system. The objective of this study is to find out cause of their failure. Wether or not, financial capital, social capital, and political capital confront to the sucsesfullnes of woman candidates at the 2014 election. The research was based on qualitative approach with gender's perspektif, and applied data collecting technique by means of; observation, in depth interview, and document study.

The result of this research discovered that; first, Political Party is the sole decision maker for sequential number and electoral region, to parliamentary candidate; second, The amounts of financial capital ofWoman's candidates are less than man Usually they collect it together with the family; third, The failure of woman's candidates at the election, because they didn't understand about the true meaning of social capital, that's why most of them seems to be trapped at ceremonial activity; fourth, Women's candidates burden, heavier than man because as a candidate, firstly they have to solve their own problem concerning with the relation of power in their family.

They have to get their permission to be a candidate. Sothat they can fight through the direct vote election 2014; fifth , All the informant can receive their discomfiture, and they were not "charcoal broken"; sixth, All the informant prefer election with the sequential number; seventh, Woman's candidates still have chance to win, by maximize their social capital."

"Pemilihan umum legislatif merupakan ajang lima tahun sekali yang menjadi hajat besar bagi rakyat Indonesia. Sebagai Daerah Tingkat II, kedudukan kabupaten/kota menjadi sangat penting karena kedudukannya dekat sekali dengan rakyat. Karena itu, pemilihan legislatif di tingkat kabupaten/kota tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu yang menyelenggarakan pemilihan umum legislatif adalah Kabupaten Purworejo. Di Kabupaten Purworejo terdapat enam dapil, satu di antaranya adalah dapil 4. Penelitian berupaya menggambarkan faktor-faktor modal sosial apa saja yang menyebabkan kemenangan yang K.H. Akhmat Tawabi pada pemilihan umum anggota legislatif di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Purworejo. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan teori modal sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial merupakan faktor penting dalam kemenangan K.H. Akhmat Tawabi pada pemilihan umum legislatif di Dapil 4 Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga modal sosial yang dimiliki oleh K.H. Akhmat Tawabi. Pertama, modal sosial berkaitan dengan status sebagai kiai. Kedua, modal sosial berkaitan dengan pengalaman menjadi kepala desa selama dua periode. Ketiga, modal sosial berkaitan dengan jaringan PPP. Melalui jaringan-jaringan yang dimiliki, diikat oleh norma-norma yang berlaku di dalamnya, serta kepercayaan yang timbul akibat interaksi dan komunikasi dalam jangka waktu yang lama, ketiga fitur dalam modal sosial tersebut menghasilkan kerja sama antara K.H. Akhmat Tawabi dengan pendukung. Ketiga fitur tersebut, menggerakkan orang-orang yang berhubungan dengan K.H. Tawabi terkait status sebagai kiai, pengalaman menjadi kepala desa, serta status beliau sebagai kader PPP, memilih beliau dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019. Ketiga modal sosial tersebut memiliki karateristik yang membedakan satu sama lain. Selain itu, ketiganya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

---

The legislative general election is an event every five years which is a big event for the Indonesian people. As a Level II Region, the position of the regency/city is very important because it is very close to the people. Therefore, legislative elections at the district/city level cannot be ignored. The one that holds legislative general elections is Purworejo Regency. In Purworejo Regency, there are six electoral districts, one of which is electoral district 4. The research seeks to describe the factors of social capital that led to K.H. Akhmat Tawabi in the general election of legislative members in Electoral District 4, Purworejo Regency. Using qualitative methods and based on social capital theory, this study shows that social capital is an important factor in K.H. Akhmat Tawabi in the legislative general election in Electoral District 4, Purworejo Regency. Based on the research results that have been done, there are three social capitals owned by K.H. Akhmat Tawabi. First, social capital is related to the status of a kiai. Second, social capital is related to the experience of being a village head for two periods. Third, social capital is related to PPP networks. Through the networks they have, bound by the norms that apply in them, as well as the trust that arises as a result of long-term interaction and communication, the three features of social capital result in cooperation between K.H. Akhmat Tawabi with supporters. These three features, move people associated with K.H. Tawabi related to his status as a kiai, his experience as a village head, as well as his status as a PPP cadre, electing him in the 2019 legislative elections. The three social capitals have characteristics that differentiate one another. Apart from that, the three of them also have their own advantages and disadvantages."

"Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi.Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya.Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year.

The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy.

The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision.

The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy."

"Keberadaan penyelenggara Pemilu yang baik sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu harus independen, netral, dan taat kepada undang-undang dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberikan amanat untuk menjaga independensi KPU dan Bawaslu dan memastikan penegakan etika oleh keduanya. Skripsi ini membahas sejauh mana peran dan wewenang DKPP dalam penegakan etika oleh penyelenggara Pemilu di Indonesia, mulai dari menerima laporan hingga menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan maupun anggota KPU dan Bawaslu, serta petugas penyelenggara Pemilu, baik yang tetap maupun yang tidak tetap.

---

The presence of a good election management body is critical to ensure election implementation is in accordance with mandate of the 1945 Constitution of Indonesia. According to Law Number 15 of 2011 governing Election Management Body, election management body consists of General Election Commission (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu). In carrying out their duties, both KPU and Bawaslu must be independent, neutral, and complying with laws and Code of Ethics of Election Management Body. According to Law Number 15 of 2011, the Honorary Council of Election Management Body (DKPP) is given a mandate to keep KPU and Bawaslu's independence and to ensure ethics enforcement done by these bodies. This essay discusses the scope of DKPP's roles and authority in ethics enforcement by Election Management Body in Indonesia, starting from receiving a report to taking action against ethics code violations done by heads or members of KPU and Bawaslu, and officers of Election Management Body, either permanent or temporary officers."

"Tesis ini membahas tentang sistem pemilu yang berkembang saat ini termasuk di Indonesia. Pemilu merupakan pelaksanaan kehendak rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi. Anggota legislatif yang terpilih adalah wakil rakyat yang diharapkan dapat mengemban amanat rakyat. Indonesia pada dasarnya menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon yang disusun oleh partai pada daerah dengan perwakilan jamak. Pada awalnya sistem pemilu Indonesia menerapkan daftar tertutup (proporsional tertutup) tetapi sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2008, daftar calon bersifat terbuka (proporsional terbuka) sehingga calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon terpilih. Penetapan calon yang terpilih ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena terdapat sistem yang mengatur tentang penghitungan dan pembagian kursi legislatif bagi partai dan calon. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dilakukan dengan teori pemilu, teori aturan pemilu serta konsep tentang pemilihan sistem pemilu, perbandingan sistem pemilu, desain aturan pemilu, mekanisme pemilu, partisipasi pemilih, dan proporsionalitas. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian, maka hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sistem pemilu, perbandingan sistem penghitungan perolehan kursi DPR dalam UU pemilu, dan penerapan sistem penghitungan perolehan kursi dalam Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sistem penghitungan perolehan kursi DPR pada Pemilu Tahun 2009 dan yang akan diterapkan dalam Pemilu Tahun 2014 ternyata sangat rumit dan tidak mudah untuk dipahami bagi penyelenggara pemilu, partai dan calon legislatif, apalagi rumusan yang dibuat oleh pembentuk UU ternyata tidak sederhana dan berbelit-belit. Akibatnya, terdapat berbagai penafsiran atas sistem penghitungan perolehan kursi DPR baik oleh KPU, partai maupun calon legislatif, sehingga pada Pemilu Tahun 2009, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan judicial review dan pengujian undang-undang yang saling bertentangan tentang sistem penghitungan perolehan kursi DPR. Kerumitan rumusan sistem penghitungan perolehan kursi DPR tersebut dapat mengakibatkan disproporsionalitas pembagian kursi DPR yang pada akhirnya banyak suara pemilih yang terbuang sia-sia.

---

This thesis discusses the development of electoral system developed, including in Indonesia . Election is the implementation of the will of the people as the embodiment of democracy . Legislators are representatives of the people, who are expected to carry out the mandate of the Indonesian people, basically adhere to the proportional representatives system with a list of candidates drawn up by the party in the multi member district. At first, Indonesian electoral system implements a closed list but since the enactment of Act No. 10/2008, electoral system implements an open list so that the candidate who gets the ost votes is elected . Determination of the elected candidate was not as easy as one might imagine because there is a complex system for calculation and distribution of legislative seats for parties and candidates . By using normative juridical research methods, the approach made by the theory of elections, electoral rules theory and the concept of electoral system choice, comparative electoral systems, the design of electoral rules, electoral mechanisms, voter participation, and proportionality. To obtain the conclusion of the study objectives were presented with the electoral system, the comparative of the legislative distribution seats system in the Indonesia election law, and the application of the distribution seats system in the general election at the 2009.

Based on the results of the research is that the distribution seats system at the election in 2009 and which will be implemented in the 2014 election are complicated and not easy to understand for the organizers of the election, prty and the candidates, especially the formulation made by the law maker was not a simple and complicated. As a result, there are different interpretations of distribution seats system, either by the electoral Commission, parties and candidates, so that the election of 2009, the Supreme Court and the Constitutional Court made an opposing judicial review about the distribution seats system. The complexity formula of distribution seats system could result in disproportionality distribution of legislative seats and at the end, many voters are wasted."

"Kemenangan perempuan atas seluruh kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2019 merupakan fenomena baru dalamsejarah masyarakat Sumsel. Ini merupakan anomali di tengah budaya patriarki yangmasih melekat di Sumsel, perempuan bisa menguasai kursi DPD daerah Sumsel. Terlebih,mereka semua merupakan wajah baru dan tidak memiliki pengalaman politiksebelumnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui iklim politik perempuan di Sumsel,dengan mencari tahu faktor apa yang mendukung kemenangan keempat anggotaperempuan DPD terpilih Sumsel tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Teori ModalPolitik dari Piere Bordeu (1986) untuk mengetahui modal yang dimiliki kandidat DPDRI terpilih daerah Sumsel. Selain itu, penelitian ini ingin mengungkap strategi pemasaranpolitik keempat kandidat tersebut dengan Teori Pemasaran Politik Lees-Marshment(2001). Penelitian ini menganalisa peningkatan peran gender dalam kehidupan sosialpolitik di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menjelaskankemenangan perempuan di DPD RI daerah Sumsel. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa hubungan meritrokasi atau keluarga dengan pejabat daerah dan partai politikmasih menjadi modal terbesar perempuan bisa memenangkan suara legislatif. Dalam halpemasaran politik, strategi Market Oriented Party (MOP) terbukti menghasilkan suaraterbanyak dalam kandidasi ini. Isu kesejahteraan perempuan, rumah tangga, kesehatandan anak menjadi narasi andalan yang mereka sampaikan saat berkampanye. Penelitianini juga menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlahketerpilihan perempuan di kursi legislatif di Sumsel meliputi kebijakan kuota 30 persenuntuk perempuan, meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan dan jumlah perempuanyang menempuh pendididikan tinggi, serta budaya yang semakin moderat. Sehingga,faktor yang berkontribusi atas kemenangan perempuan di kursi DPD Sumsel adalahmodal politik yang kuat dengan pejabat daerah atau partai politik, menggunakan strategipemasaran politik yang tepat, serta adanya peningkatan peran gender dalam kehidupansosial politik dan berkembangnya budaya moderat.

---

The victory of women overall seats in the Regional Representative Council (DPD) of theProvince of South Sumatra (Sumsel) 2019 is a new phenomenon in the history. This is ananomaly in the midst of the patriarchal culture that is still attached to South Sumatra,women can dominate the DPD seats in the South Sumatra region. Moreover, they wereall new faces and had no previous political experience. The research aims to examine thepolitical climate in Sumsel during the 2019 general elections, in particular the elected ofthe four female members of the DPD in Sumsel. This work uses the Political CapitalTheory from Piere Bordeu to see the strengths of the elected DPD candidates in theSumsel region. This study also reveals political marketing strategies that use Lees-Marshment's political marketing theory. This study examines the increasing gender rolesin social and political life in Sumsel. This research uses a case study to explain thewomen's victory over the DPD in the South Sumatran area. The results of this studysuggest that the relationship between meritrocracy or family with regional officials andpolitical parties is the biggest force for women who can win legislative. In terms ofpolitical marketing, the Market Oriented Party (MOP) strategy proved to produce thehighest number of voters in this candidacy. This research also determine factors that alsoaffect the number of women elected to legislative seats in Sumsel are the 30 percent quotapolicy for women, the number of women workers and adult females who get higheducation, also an increasingly moderate culture. So, the factors that contributed to thevictory of women in DPD seats in the South of Sumatra were political capital of politicalofficials or political parties, using the correct political marketing strategy, increasinggender roles in socio-political life and growing moderation of culture"