Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.

"

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."

"ABSTRAKMeski memiliki peran strategis, Lembaga Penyiaran Publik TVRI belummemiliki posisi yang kuat karena status kelembagaannya belum jelas. Penelitianini bertujuan melakukan penyempurnaan kebijakan Lembaga Penyiaran PublikTVRI sebagai suatu Hirarki karenanya tiga tahap kebijakan berdasarkan hirarkidinilai tepat untuk penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan SoftSystems Methodology (SSM) yang melihat real world sebagai sistem yang terdiridari sub-sistem yang saling interconnected dan interrelated.Pemilihan SSMsebagai pendekatan untuk keseluruhan proses penelitian menggunakanexperience based knowledge– yang bergerak antara perceived about realworld(reality) dan feeling about realworld (actuality). Hasil Penelitian menunjukkanpada tataran policy level Undang-undang 32/2002 dan PP 11/2005 serta PP13/2005, tidak mengatur rumusan status kelembagaan LPP TVRI.Bahkan,regulasi- regulasi tersebut tidak sinkron dalam pengaturan kelembagaan LPPTVRI. Sementara di tataran organizational level, Rencana Strategis LPP TVRI2011- 2016 belum selesai disusun, mengingat belum ada sinergisitas antaraDewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI 2011- 2016. Padahal RenstraLPP TVRI adalah penentu arah pengembangan LPP TVRI di masa mendatang.Pada tataran operational level, Standar Operasional Prosedur (SOP) unitPemberitaan LPP TVRI yang merupakan pedoman dalam menjalankan tugasprofesi di unit Pemberitaan hingga saat ini belum disosialisasikan.

---

ABSTRACTThis research objective is the improvement of the policy of LPP TVRI as aHierarchy of the three steps policy based on hierarchy which is suitable or properwith this report. The research uses a soft systems Methodology- SSM that see thereal world as a system which consists of sub system that interconnected andinterrelated to each other. The choosing of approaching SSM is used for acomprehensive Research Process to conduct the completion policy of PublicBroadcasting Board with the using of experience based knowledge- which movebetween perceived about real world (reality) and feeling about real world(actuality).The result of this research shows in amandement policy level of UU32/2002 and PP 13/2005 as well as LPP TVRI, without stipulate definition,limitation and the status of LPP TVRI, even the regulation is not connected to thearrangement of LPP TVRI Board. Meanwhile, the arrangement of organizationlevel, strategy plan of LPP TVRI 2011-2016 is not accomplished, because there isnot a synergy between the Board of Governors and the Director of LPP TVRIBoard 2011-2016. Even though, strategy Plan of LPP TVRI is the key guidance tothe development of LPP TVRI in the future. The arrangement of operational level,the Standard Operating Procedure of News Department of LPP TVRI which is thesources or guidelines in conducting the profession duty in the field of NewsDepartment, until now it is not been socialized."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan.

---

This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent., This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS This research use qualitative approach with literature study and in depth interview This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPI rsquo s role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent ]"

"Dalam era teknologi digital saat ini telah terjadi konvergensi dalam media penyiaran (broadcasting), media telekomunikasi dan media teknologi informasi. Perkembangan teknologi bidang penyiaran TV saat ini sedang beralih (migrasi) dari sistem analog ke sistem penyiaran digital karena sistem penyiaran TV digital dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan sistem analog yaitu kualitas gambar dan suara yang lebih baik, lebih tahan terhadap gangguan interferensi, tersedianya layanan-layanan baru yang bersifat interaktif pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih efesien serta kemampuan SFN (Single Frequency Network).Bagi pemerintah sebagai regulator, penerapan sistem penyiaran TV digitalakan dapat meninggkatkan efesiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 (satu) kanal TV analog dapat menyalurkan 4-8 program siaran TV digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk dinas (service) lain yang akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.Penerapan sistem penyiaran TV digital juga berdampak secara finasial dengan adanya pengeluaran tambahan bagi penyelenggara TV yang ada untuk menyediakan perangkat digital, sedangkan bagi masyarakat diperlukan perangkat penerima TV digital baru atau Set-Top-Box yang dapat mengkonversi sinyal digital ke sinyal analog. Dalam pelaksanaan migrasi sistem penyiaran TV analog ke sistem penyiaran TV digital diperlukan strategi kebijakan pemerintah yang tepat agar penerapan sistem penyiaran digital di Indonesia dapat berjalan dengan mulus.Dalam tesis ini akan memfokuskan pada analisa model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital dan proses perizinannya dengan memperhatikan pengalaman? pengalaman dari beberapa negara-negara maju dan berkembang (benchmarking) dalam penerapan sistem penyiaran TV digital. Dengan menggunakan analisa kwalitatif dalam tesis ini, maka akan dihasilkan rumusan identifikasi strategi kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem penyiaran TV digital di Indonesia khususnya dalam penentuan model bisnis penyelenggaraan penyiaran digital.

---

In the present digital technology era, there has been technology convergence in broadcasting, telecommunication and information technology media. Presently, the TV digital broadcasting technology development is migrating from analogue to the digital broadcasting system, because digital TV broadcasting system provides better benefits compared to analogue TV broadcasting i.e. better sound and picture quality, resistance to harmful interference, the availability of new interactive services, more efficient frequency spectrum utilization and the capability of Single Frequency Network (SFN).As for the government, as regulator, such digital TV broadcasting system implementation will be able to improve the efficiency of frequency spectrum utilization, in which one (1) analogue TV channel can distribute 4-8 digital TV programmes, therefore it can accommodate more TV broadcasters, as a result some of broadcasting spectrum can be used for other services for the benefit of the State income in the form of the Frequency Utilization Rights Fee.The implementation of digital broadcasting system will also affect financially as additional cost since existing TV broadcasters must provide digital equipment, whereas the public is required to purchase the new digital TV receiver equipment or Set-Top-Box which could convert digital signal to analogue during the transition period. In the implementation of migration from analogue TV broadcasting system to digital TV broadcasting system, it is necessary to have the right Government policy strategy in order to have smoothly migration implementation in Indonesia.This paper focuses on analysis towards business model of digital broadcasting implementation and its licensing process by considering developed and developing countries' experiences (benchmarking) within the implementation of digital TV broadcasting system. With the support of qualitative Analysis made in this thesis, therefore we will have the formulation of identification strategy on government policy in the implementation of digital TV broadcasting in Indonesia particularly in decision of a business model for digital broadcasting implementation."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengaturan dan dampak yang ditimbulkan dari keluarnya keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ada yuridis normmatik bersifat deskriptip analitis dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan penyiaran televisi digital terestrial diatur oleh Undang-Undang 36 tentang Telekomunikasi (lex generalis) dan Undang-Undang 32 tentang Penyiaran (lex specialist), Menteri Komunikasi dan informatika mempunya kewenangan untuk melakukan pengaturan penyiaran televisi digital baik atributif diperoleh dari Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara dan delegatif diperoleh dari Peraturan Presiden nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Munculnya kekosongan hukum sebagai dampak dari putusan Mahkamah Agung membatalkan tindakan pemerintah sehingga menghilangkan aspek legalitas implementasi komersil yang telah dimulai juga melahirkan ketidakkepastian hukum penyelenggaraan sehingga terjadinya krisis kanal penyiaran televisi terestrial, krisis bandwidth telekomunikasi, hilangnya potensi digital deviden, munculnya praktek monopoli, rendahnya posisi tawar klaim penggunaan frekuensi oleh negara di wilayah perbatasan.

---

The change in technology from analog to digital terrestrial television broadcasting is a necessity requiring a change in regulation, the Government has carried out the processes to change until the commercial implementation but later canceled by Supreme Court because according to Mahkaham there is no legal basis for its implementation. This thesis discusses how the authority of the Minister of Communication and Information in regulating and the impact arising from the issuance of the Supreme Court's decision regarding the cancellation. The research method used there is normmatic juridical descriptive analysis with library data collection techniques and interviews. The results of the study indicate that in terms of the laws and regulations of terrestrial digital television broadcasting are regulated by Law 36 concerning. Telecommunications (lex generalis) and Law 32 concerning Broadcasting (lex specialist), the Minister of Communication and Informatics has the authority to regulate digital television broadcasting both attributive obtained from Law 39/2008 concerning State Ministries and delegates obtained from Presidential Regulation number 24/2010 concerning Position, Task, and Function of State Ministries as well as Organizational Structure, Tasks, and Functions of Echelon I of State Ministries. The emergence of a legal vacuum as a result of the Supreme Court ruling overturned the government's actions to eliminate the legal aspects of commercial implementation that had also begun to create legal uncertainty in the implementation of terrestrial television broadcasting channel crises, telecommunication bandwidth crisis, loss of digital dividend potential, monopolistic practice, low bargaining position claims for frequency use by countries in the border region. In order to avoid similar things happening in the future, it needs convergence/merging of the Telecommunications Law and Broadcasting Law, as a tactical step to overcome the short-term impact of the Supreme Court's ruling, it is necessary to establish a Substitution Government Regulation."

"[Rating dan share masih menjadi tujuan utama stasiun televisi di Indonesia saat ini. Hal tersebutmembuat persaingan antar stasiun televisi semakin ketat. Oleh karena itu, stasiun televisimenggunakan berbagai strategi yang tepat untuk menaikkan rating dan share. Net merupakantelevisi baru yang mengedepankan kualitas konten, dengan segmentasi penonton yang sempit,namun dengan rating dan share yang rendah. Dengan menggunakan konsep strategi, segmentasipenonton, dan rating share, tulisan ini akan membahas tentang strategi apa saja yang harusdilakukan Net untuk meningkatkan rating dan share dari segi segmentasi penonton Netberdasarkan demografi dan konten tayangan program televisi., Rating and share still the main purpose of television station in Indonesia today. This makes thecompetition among television stations increasingly stringent. Therefore, the television stationusing a variety of strategies to raise the rating and share. Netmedia is a new television with agood quality of the content, with a narrow audience segmentation, but with a rating lower share.By using the concept of strategy, audience segmentation, and rating share, this paper willdiscuss about Net strategy to increase the rating and share in terms of audience segmentationbased on demographics and content of television programs.]"

"ABSTRAK Tesis ini membahas content strategy market challenger dalam menghadapi market leaderindustry televisi, dengan studi kasus pada NET terhadap Trans TV. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Temuan dianalisis denganmenggunakan kerangka analisis Industrial Organization Model yang membahas marketstructure, conduct dan performance. Hasil temuan menunjukkan bahwa kondisi market structureyang oligopoli mempengaruhi conduct Trans TV sebagai market leader dan NET sebagai marketchallenger dalam memperebutkan target audience yang sama. Sebagai market challenger NETmelakukan strategi frontal attack terhadap Trans TV dengan content strategy yang berbeda.Performance content strategy tersebut ditunjukkan melalui rating, share dan penerimaan iklan

---

ABSTRAK This thesis deals with the content strategy of the market challenger against the market leader oftelevision industry, with case study in NET towards Trans TV. This research is aqualitative studyusing descriptive analysis design. The findings were analized by usingthe Industrial OrganizationModel of analytical framework that explore the marketstructure, conduct and performance. Theanalisys is shows that condition of an oligopolymarket structure influences the conduct of TransTV as the Market leader and NET as themarket challenger in competing the same target audienceand advertising. As the marketchallenger NET conduct a frontal attack strategy against Trans TVwith a differentcontent strategy. The performances of the content strategies can be showed inrating,share and advertising revenue."