Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015 seluas 2,61 juta hektar merupakan kebakaran terparah yang terjadi sejak tahun 1997 sehingga pemerintah membentuk Perpres No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Penelitian ini menganalisis kasus pelaksanaan supervisi di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tujuh kawasan prioritas BRG tahun 2019 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan faktor banyaknya kepentingan, ketidakjelasan wewenang aktor pelaksana, dan karateristik kelembagaan merupakan faktor penghambat keberhasilan suatu kebijakan. Disisi lain, transparansi sebuah implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Kurangnya transparansi dalam sebuah implementasi kebijakan akan menimbulkan konflik karena semakin banyak konflik, akan mempersulit implementasi suatu kebijakan.

---

Forest and land fires in Indonesia in 2015 covering an area of 2.61 million hectares were the worst fires that occurred since 1997 so that the government formed Presidential Decree No.1 of 2016 concerning the Peat Restoration Agency. This study analyzes the implementation of supervision in Industrial Plantation Forest Areas (HTI) in the Seven Priority Areas of BRG in 2019 using the theory of implementation of the Merilee S. Grindle policy (1980). This study used a qualitative method with a case study design. This research shows that many factors of interest, unclear authority of implementing actors, and institutional characteristics are factors inhibiting the success of a policy. On the other hand, the transparency of a policy implementation is an important factor in the success of the policy. Lack of transparency in a policy implementation will create conflict because more conflicts will make it difficult to implement a policy."

"Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 merupakan peraturan ekonomi yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 1959. Peraturan tersebut pada dasarnya melarang orang asing yang memiliki kewarganegaraan asing untuk melakukan usaha perdagangan di daerah pedesaan yaitu di daerah Swatantra Tingkat 1 dan II serta di daerah-daerah karesidenan.Penelitian ini mengambil kasus golongan etnis Cina sebagai unit analisa mengingat bahwa sistem perekonomian di Indonesia hampir seluruhnya dikuasai oleh golongan etnis Cina. Kenyataan tersebut mengakibatkan golongan etnis Cina tampil eksklusif dalam segala hal, mulai dari pemukiman hingga gaya hidupnya. Keadaan ini mengakibatkan tumbuhnya keseniangan sosial ekonomi antara etnis Cina dengan masyarakat pribumi Indonesia yang memendam potensi konflik dalamnya.Konflik tersebut pada akhirnya pecah dalam bentuk "Peristiwa 10 Mei 1956". Guna mengatasi kesenjangan sosial ekonomi tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 10/1959. Akibatnya timbul perpindahan besar-besaran dari etnis Cina di Indonesia. Perubahan ini relatif tidak menghasilkan pembaharuan apapun karena Peraturan Presiden Nomor 10/1959 pada hakekatnya hanya menggeser tempat tinggal etnis Cina secara geografis tetapi tidak merubah posisi dan peranan etnis Cina di dalam sistem perekonomian."