Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas keberlakuan sewa-menyewa tertulis yang sudah berakhir karena pembiaran dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini dilakukan, mengingat dalam perjanjian sewa-menyewa lisan yang lahir akibat adanya pembiaran penguasaan objek sewa setelah berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tertulis dapat terjadi beberapa permasalahan. Contohnya, adanya ketidaksamaan persepsi antara para pihak mengenai waktu berakhirnya suatu perjanjian sewa-menyewa. Selain itu, para pihak juga dapat saling menyalahkan terkait kedudukan perjanjian sewa-menyewa yang sudah berakhir. Pengaturan terkait hal ini masih sangat minim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan secara yuridis normatif dengan sumber data yaitu data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai tanda-tanda berakhirnya perjanjian sewa-menyewa yang memiliki perbedaan satu sama lain baik secara umum, dalam perjanjian sewa-menyewa tertulis, maupun dalam perjanjian sewa-menyewa lisan. Hal yang berbeda dalam perjanjian sewa-menyewa lisan adalah bahwa perjanjian sewa-menyewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan melalui suatu pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1571 dan Pasal 1572 KUH Perdata. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa harus mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Dalam kondisi tertentu, ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa yang sudah berakhir tetap berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa lisan yang lahir setelahnya akibat adanya pembiaran, mengingat keterkaitan erat antara kedua perjanjian tersebut.

---

This thesis discusses the validity of a written tenancy that has ended due to neglect, linked to a court decision that has permanent legal force. This research was conducted, considering that in the oral tenancy agreement that was born as a result of allowing control of the object of the tenancy after the end of a written tenancy agreement, several problems could occur. For example, there is different perception between the parties regarding the expiration time of the tenancy agreement. In addition, the parties can also blame each other regarding the position of the tenancy agreement that has ended. Regulations related to this are still very minimal. This study uses a juridical normative library research method with secondary data sources. Research result shows that there are various signs of termination of the tenancy agreement that have differences, whether in general, in the written tenancy agreement, or in the oral tenancy agreement. What is different in an oral tenancy agreement is that the tenancy agreement does not end at the specified time, but through a notification as stipulated in Article 1571 and Article 1572 of the Civil Code. It is also important to pay attention to the fact that local customs are required to comply with the grace periods. In certain conditions, the provisions in the tenancy agreement which has expired will still be valid in the oral tenancy agreement that was born afterwards as a result of neglect, given the close relationship between the two agreements."

"ABSTRAKPendahuluan: Penelantaran fisik adalah bagian dari kekerasan pada anak di mana orangtua atau anggota keluarga lain gagal mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Penelantaran fisik dapat menyebabkan berbagai dampak, salah satunya dalam prestasi belajar di sekolah. Dibanding kelompok umur lainnya, remaja lebih rentan mengalami gangguan mental karena remaja sering kali tidak melaporkan kondisinya akibat ketidaktahuan, rasa takut, atau malu. Metode: penelitian ini berbentuk cross-sectional dengan total subjek berjumlah 209 orang. subjek mengisi Childhood Trauma Questionnaire dan dinilai apakah subjek memiliki riwayat penelantaran fisik. Kemudian peneliti mengumpulkan data rapor semester genap pada tahun ajaran 2016/2017 untuk setiap subjek. Hasil: terdapat data demografi dari subjek berupa jenis kelamin, usia, suku, pendidikan orangtua, pekerjaan orang tua, pendapatan orangtua, dan jumlah tanggungan orangtua. Uji Chi-square memberikan hasil nilai P=0,173 dan RR 0,813 95 CI 0,616-1,073 . Kesimpulan: tidak terdapat hubungan antara riwayat penelantaran fisik terhadap prestasi belajar siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Beji, Depok. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji faktor-faktor lainnya yang dapat menjadi perancu untuk prestasi belajar siswa Sekolah Menengah Atas.

---

ABSTRACT

Introduction Physical neglect is a part of child maltreatment, which means the failure of parents or other family member to support the development and welfare of a child. Physical neglect has many impacts, one of them is in academic performance at school. Compared with other age, teenagers are more susceptible to have mental disorders because they tend not to report their condition due to ignorance, fear, or shame. Method this is a cross sectional study with the total of 209 subjects. Subjects answered Childhood Trauma Questionnaire and were assessed whether the subject has a history of physical neglect. Then, the researcher collected the report data of even semester in the academic year of 2016 2017 for every subjects. Results there are demography data from the subjects, consist of gender, age, ethnic group, parent rsquo s academic status, parent rsquo s jobs, parent rsquo s salaries and the number of parental dependents. Chi square test shows P value 0,173 and RR 0,813 95 CI 0,616 1,073 . Conclusion there is no association between history of physical neglect and academic performance of Senior High School student in Kecamatan Beji, Depok. Another study should be conducted to find the confounding factors of academic performance of Senior High School students."

"Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjudnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things.

The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company`s Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap aktanya dan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai keabsahan dan otentisitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut dibuat oleh Notaris tidak dibacakan dihadapan para penghadap. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah keabsahan dan otentisitas akta Notaris sebagai akta otentik harus mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu berdasarkan syarat materil dan syarat formil. Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris harus dipenuhi yaitu berupa kelengkapan awal akta, badan akta dan akhir akta. Agar terpenuhinya keabsahan dan otentisitas akta tersebut apabila tidak dilakukannya pembacaan terhadap akta tanpa dikehendaki oleh para penghadap maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibacakan ini membuat akta mengalami degradasi, yaitu mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam hal arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan. Notaris yang tidak membacakan akta tersebut mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa Sanksi Perdata yaitu menurut Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa ganti kerugian.

---

The background of the thesis is the case of legal violations committed by Notary against his deed and caused disadvantages to the appearers, so this thesis discussed the validity and authenticity of the Deed of Sale and Purchase Agreement which was not presented by the Notary. The Deed was not presented and read out in front of the appearers. This type of research is the law study, using juridical-normative study form, and descriptive analysis. The results obtained from the study were the validity and authenticity of the Notary`s deed as authentic deed which shall have the strenght of evidentiary value based on the terms of material and formal requirements. Article 38 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary Position must be fulfilled in the form of completeness of heading, body and closing of he deed. In order for the fulfillment of the validity and authenticity of the deed, if reading out the deed was not performed without the appearers pretension then the deed only has the strength of evidence as privately made deed. The legal consequences of the non presented and read out deed will cause a deed to be degraded, experiencing a degraded or deterioration of status, means the deed`s position is lower in strength as an evidence, from the strength of complete and perfect evidence to the initial of evidentiary such as privately made deed and may have a legal flaw that causes nullification. Notaries who do not present and read out the deed get penalized. The sanctions provided in the form of civil sanctions that according to Article 84 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 Concerning the Notary, i.e indemnity."

"Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar umat masyarakat disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak akan tetapi jumlah luas tanah yang tetap ada tidak bertambah. Luas tanah yang tersedia akhirnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Adapun cara manusia memperoleh kebutuhannya akan tanah yaitu dengan jual-beli, penukaran, hibah ataupun pemberian dengan wasiat. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertipkat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan apakah tindakan membuat akta hibah itu dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Menurut penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan dengan berakhirnya sertipikat Hak Guna Bangunan adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap tanah yang haknya telah habis maka yang berwenang membuat aktanya ialah seorang notaris. Tidak ada kelalaian dalam pembuatan akta hibah tersebut karena semua tindakan dan perbuatannya masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris.

---

Land is where most people settle as a community as well as the source of life for those who make a living through agriculture and plantation and eventually also used as a last reside for a person who died. The population of Indonesia grew excessively, but the amount of available land that remains is not increased. The available land area eventually is not balance with the population growth. As for how people acquire their need for land is by sale, exchange, grant or gift by testament.

Case which will be discussed in this thesis is about the analysis of law against the validity of grant deed issued by notary on the right to claim expired period of availability property and whether the act of issuing a grant certificate is considered to be an omission when reviewed by Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position?

According to the writer, the grant deed of the property and transfer of rights made in relevance of the right to claim expired property is valid and remains valid since the land has become State Property and for the grant recipients, applying for rights over the land is necessity. Against land which claiming rights have been expired, the competent authorities who have the right to issue a deed is a notary. There is no omission in issuing the grant deed since all acts and deeds are still in an authority as a notary."

"Latar Belakang: Resiliensi merupakan salah satu faktor penting yang berhubungan dengan proteksi terhadap munculnya gangguan jiwa maupun berkurangnya gejala. Saat ini instrumen yang umum digunakan untuk menilai resiliensi pada individu adalah Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), namun properti psikometri pada instrumen tersebut masih belum jelas untuk versi bahasa Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai validitas serta reliabilitas instrumen CD-RISC 25 versi bahasa Indonesia.Metode: Dilakukan validitas isi instrumen dengan melibatkan delapan orang pakar dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang terhadap 125 subjek mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan metode pengambilan sampel stratified random sampling untuk uji validitas konvergen serta reliabilitas konsistensi internal, dan sebanyak 30 subjek untuk reliabilitas test-retest. Subjek diminta untuk mengisi instrumen CD-RISC 25 versi bahasa Indonesia dan Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), dan mengisi ulang CD-RISC 25 setelah 1 bulan.Hasil: Hasil validitas isi mendapatkan I-CVI 0.75 hingga 1 dan S-CVI/Ave 0.96. Validitas konvergen memperoleh nilai r = 0.539; p < 0.001. Nilai Cronbach’s Alpha untuk reliabilitas konsistensi internal adalah 0.917. Reliabilitas test retest menunjukkan intraclass correlation 0.732, dan mayoritas pernyataan memiliki nilai r > 0.3.Kesimpulan: Instrumen CD-RISC 25 versi bahasa Indonesia memiliki validitas serta reliabilitas yang baik untuk menilai resiliensi.

---

Backrground: Resilience is one of the important factors which is associated with the protection of mental illness development and reduced symptoms. In present, the widely used instrument to assess resilience is Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), however its psychometric properties is not known for the Indonesian version. This study aims to provide validity and reliability of CD-RISC 25 Indonesian version.

Methods: Content validity was performed by including eight experts from Psychiatry Department, Faculty of Medicine University of Indonesia. This study was a cross-sectional study with 125 subject of Faculty of Medicine University of Indonesia students using stratified random sampling for convergent validity and internal consistency reliability, and 30 subjects for test-retest reliability. The subjects were asked to complete CD-RISC 25 instrument and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), and asked to complete CD-RISC 25 once more after 1 month.

Results: The value of I-CVI was 0.75 until 1 and S-CVI/Ave was 0.96 for content validity. Convergent validity showed the value of r = 0.539; p < 0.001. Cronbach’s Alpha for internal consistency reliability was 0.917. Test-retest reliability showed 0.732 for intraclass correlation, and majority of statments showed r > 0.3.

Conclusion: The instrument of CD-RISC 25 Indonesian version has good validity and reliability for assessing resilience."

"ABSTRAKSalah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya faktor psikologis dalam pendidikan dan perusahaan ialah makin banyaknya permintaan akan pengukuran tes psikologi termasuk tes Matriks Progresif dan perangkat tes Bakat Diferensial. Bermacam-macam tes dan alat ukur psikologis telah diadaptasi dan bahkan telah luas digunakan oleh para profesional di bidang ini. Akan tetapi, penelitian terhadap tes Matriks Progresif dan seluruh subtes Bakat Diferensial belum banyak dilakukan.Tujuan penelitian ini adalah mengadakan studi validitas prediktif tes Matrik Progresif dengan kriteria prestasi belajar siswa SMA dan validitas sintetik tes tersebut pada tiga jenis pekerjaan di perusahaan. Studi validitas prediktif diharapkan dapat memberikan informasi tentang tes/subtes manakah yang memiliki nilai prediksi yang bermakna terhadap prestasi belajar siswa SMA pada Jurusan Al, A2, dan A3, dan Kelas T. Selain itu, juga diharapkan dapat diperoleh informasi tentang tes/subtes yang memberikan sumbangan efektif dalam memprediksikan prestasi belajar siswa SMA baik di Kelas 1 maupun di Jurusan Al, A2, dan A3. Studi validitas sintetik diharapkan dapat memberikan informasi tentang gabungan tes/subtes yang dapat digunakan dalam penyeleksian dan penempatan karyawan di perusahaan.Sampel penelitian ini adalah siswa SMA Negeri di tujuh propinsi sebanyak 2804 orang siswa dan 110 orang karyawan pemegang pekerjaan teknisi, wartawan, dan kasir, serta masing-masing lima orang supervisor dari tiga perusahaan yang karyawannya terpilih sebagai subjek penelitian. Instrumen pengumpul data yang digunakan dan sekaligus diteliti ialah tes Matriks Progresif dan delapan subtes Bakat Diferensial. Instrumen lainnya ialah Skala Penilaian Unjuk Kerja Karyawan dan Skala Nilai Kepentingan Aspek-aspek yang Dinilai. Data prestasi belajar siswa diperoleh dari dokumen-laporan nilai prasemester. Teknik analisis data yang digunakan ialah Product-moment Pearson, Multiple Regression, ANOVA, dan Synthetic Validity.Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tes Matriks Progresif dan perangkat tes Bakat Diferensial memiliki nilai prediksi yang bermakna terhadap prestasi belajar siswa SMA. Berdasarkan pembuktian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa tes/subtes Matriks Progresif, Numerikal, Relasi Ruang, Mekanik, dan Berpikir Abstrak merupakan prediktor yang memiliki nilai prediksi yang bermakna terhadap prestasi belajar siswa Jurusan Al. Tes/subtes yang sama juga memiliki nilai prediksi yang bermakna pada Jurusan A2, kecuali tes Mekanik.Untuk Jurusan A3, tes/subtes yang memiliki nilai prediksi yang bermakna ialah tes/subtes Matriks Progresif, Verbal, Kecepatan Ketelitian, Bahasa Asing, dan Bahasa Indonesia. Di kelas I tes/subtes yang memiliki nilai prediksi yang bermakna ialah tes/subtes Matriks Progresif, Verbal, Numerikal, dan Skolastik. Selain itu, juga telah ditemukan tes/subtes yang memberikan sumbangan efektif yang bermakna dalam memprediksikan prestasi belajar siswa di Jurusan Al, A2, A3, dan di kelas I.Pembuktian hipotesis dengan uji ANOVA menunjukkan bahwa bakat verbal dan bahasa Indonesia wartawan berbeda secara bermakna dengan bakat verbal dan bahasa Indonesia teknisi dan kasir. Bakat mekanik, relasi ruang, dan berpikir abstrak teknisi tidak berbeda secara bermakna dengan bakat mekanik, relasi ruang dan berpikir abstrak wartawan. Temuan ini merupakan hasil penelitian yang menolak hipotesis yang diajukan. Berbeda dengan wartawan, bakat mekanik, relasi ruang dan berpikir abstrak berbeda secara bermakna antara teknisi dan kasir.Bakat numerikal kasir tidak berbeda dengan teknisi. Temuan ini merupakan suatu penolakan terhadap hipotesis penelitian, sedangkan antara kasir dengan wartawan berbeda bakat numerikalnya. Suatu perbedaan yang terjadi kebalikannya ialah bahwa wartawan lebih tinggi daripada kasir.Berdasarkan analisis validitas sintetik, telah ditemukan tes/subtes tertentu yang dapat dipergunakan untuk penyeleksian dan penempatan yang berkaitan dengan pekerjaan teknisi, wartawan, dan kasir di perusahaan. Untuk pekerjaan teknisi, empat dari sembilan tes/subtes menunjukkan validitas sintetik yang cukup tinggi. Keempat subtes tersebut adalah Mekanik, Relasi Ruang, Numerikal, dan Kecepatan dan Ketelitian Klerikal. Besarnya koefisien validitas sintetik sub-subtes tersebut berkisar antara 0.415 sampai 0.499.Pada pekerjaan wartawan, enam tes/subtes menunjukkan validitas sintetik cukup tinggi. Keenam subtes tersebut adalah tes Matriks Progresif, Verbal, Mekanik, Kecepatan dan Ketelitian Klerikal, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Asing. Masing-masing subtes tersebut memiliki koefisien validitas sintetik 0.404, 0.418, 0.573, 0.475, 0.421, dan 0.459. Dengan demikian, gabungan keenam subtes di atas dapat digunakan untuk penyeleksian dan penempatan wartawan di perusahaan.Pada pekerjaan kasir, terdapat tiga tes/subtes yang memliki koefisien validitas sintetik yang cukup tinggi. Tes/subtes tersebut adalah Matriks Progresif, Numerikal, dan Kecepatan dan Ketelitian Kierikal. Koefisien validitas sintetik ketiga tes/subtes masing-masing adalah 0.412, 0.396, dan 0.486. Berdasarkan besarnya koefisien validitas sintetik tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga tessubtes di atas dapat digunakan untuk penyeleksian dan penempatan kasir di perusahaan.Berbagai temuan yang didiskusikan baik penolakan hipotesis maupun ketidaksesuaian hasil yang diperoleh dengan tujuan tes yang diteliti dapat ditelusuri pada faktor kriteria, keadaan sampel, dan kemungkinan berpengaruhnya faktor-faktor lain yang tidak diteliti.Sejumlah saran telah dirumuskan dan ditujukan kepada peneliti lain, Pusat-Pusat Penelitian Perguruan Tinggi dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada para Psikolog dan Konselor atau pihak lain yang menggunakan hasil penelitian ini, disarankan agar menggunakannya secara profesional dan selalu mendasarinya dengan etika profesi."

"Perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian antara dua orang calon suami dan istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian kawin pada dasarnya berlaku dan mengikat suami dan istri sejak perkawinan berlangsung, sedangkan bagi pihak ketiga berlaku sejak perjanjian kawin tersebut didaftarkan. Daya laku dari akta perjanjian kawin yang didaftarkan setelah terjadinya perkawinan, adalah sah secara hukum, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris yang memenuhi 4 syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan perjanjian kawin tersebut akan mengikat pihak ketiga apabila telah memenuhi unsur publisitas.

---

Marriage agreements are basically are the same as agreements in general, agreements between two prospective husbands and wives to regulate their personal assets made before marriage, and legalized by a marriage registrar employee. The marriage agreement basically applies and binds husband and wife since the marriage takes place, while for the third party is valid since the marriage agreement is registered. The power of the marriage agreement deed registered after the marriage is legal, as long as the agreement does not conflict with the applicable provisions, the agreement is made in the form of a notary deed that fulfills the 4 legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and the marriage agreement will bind a third party if it fulfil the publicity element."

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang objeknya telah diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli sebelum pewaris meninggal dunia serta akibat hukum dari bentuk perikatan tersebut. Akta wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan kehendak terakhir seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir yang dimaksud adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Sedangkan Tujuan dari perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri adalah sebagai ikatan awal keseriusan para pihak untuk bertransaksi. Maka dari itu, perjanjian pengikatan jual beli mengikat para pihak untuk sama-sama serius dalam hal melakukan transaksi jual beli yang pada saatnya nanti keseriusan tersebut dilangsungkan dengan pelunasan serta penandatanganan akta jual beli tersebut. Menurut Pasal 996KUHPerdata, semua pemindahtanganan bahkan penjualan dengan hak membeli kembali yang dilakukan oleh pewaris atas barang yang dihibahwasiatkan selalu mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtangankan tersebut. Salah satu pemindahtanganan harta wasiat tersebut adalah dengan melakukan jual beli. Apabila sebelum pewaris meninggal dunia akan tetapi objek dalam hibah wasiat tersebut telah dilakukan jual beli, maka secara otomatis mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat tersebut. Akan tetapi perjanjian pengikatan jual beli tidaklah sama dengan jual beli karena asas terang dan tunai dalam peralihan hak atas tanah belum sepenuhnya terpenuhi. Terang dalam hal ini berarti jual beli tersebut dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah perbuatan penyerahan tanah dan pembayaran harga tanah dianggap terjadi bersamaan atau selesai pada saat itu juga.

Kata kunci: Keabsahan Akta Wasiat; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Pewaris Belum Meninggal Dunia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the validity of the testament deed whose object has been bound by a sale and purchase agreement before the testator dies and the legal consequences of the form of the agreement. A deed is a deed that contains a statement of one's last will about what he wants will happen after he dies. The last intention in question is a unilateral statement of intention and a legal action that contains an act of transferring property rights to the property of the will of the testament as outlined in a special written form, which can be revoked at any time with the death of the will and no need notified to the person involved. Whereas the purpose of the sale and purchase agreement itself is as an initial bond of the seriousness of the parties to transact. Therefore, the sale and purchase agreement binding parties to be equally serious in terms of buying and selling transactions which in due course will be carried out with repayment and the signing of the sale and purchase deed. According to Article 996 of the Civil Code, all transfers and even sales with the right to repurchase carried out by the testator for goods that are consecrated always result in the revocation of the transferable will. One of the transfers of the will is by buying and selling. If before the testator dies, the object in the testament has been bought and sold, automatically resulting in the revocation of the will. However, the sale and purchase agreement is not the same as buying and selling because the principle of light and cash in the transfer of land rights has not been fully fulfilled. The light in this case means that the sale and purchase is carried out before an authorized public official, in this case the Land Deed Making Officer (PPAT). Meanwhile, what is meant by cash is the act of handing over land and payment of land prices considered to occur together or completed at that time.

Keywords: Validity of Testament Deed; Agreement on Sale and Purchase; Heir hasn't died yet.

 

"