Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktor swasta (non-negara) telah menjadi suatu entitas yang penting kajian Hubungan Internasional. Pada periode pasca-Perang Dingin, seiring dengan fenomena globalisasi dan persebaran neoliberalisme, muncul aktor swasta yang bergerak secara transnasional. Para akademisi memberikan istilah tata kelola swasta transnasional sebagai gambaran terhadap peranan aktor swasta yang turut menetapkan standar, norma, dan aturan pada berbagai isu-isu. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur tentang tata kelola swasta transnasional. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini mengelompokkan literatur berdasarkan bahasan dominan yang muncul, yakni: (1) aktor yang berperan dalam tata kelola swasta transnasional, (2) motif terbentuknya tata kelola swasta transnasional, (3) model kerja tata kelola swasta transnasional, dan (4) pandangan kritis terhadap tata kelola swasta transnasional. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk memetakan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam bahasan topik ini. Selain itu, tulisan ini juga memetakan sejumlah tren dalam kajian tata kelola swasta transnasional, seperti persebaran asal penulis dan perspektif yang digunakan penulis. Karya Akhir ini menemukan beberapa konsensus, yakni menguatnya aktor swasta, tidak adanya bentuk tunggal dari tata kelola swasta transnasional, dan potensi negara dalam mempengaruhi dinamika tata kelola swasta transnasional. Sedangkan dari sisi perdebatan, terdapat perdebatan tentang telaah definisi dan konsep tata kelola swasta transnasional, legitimasi dan akuntabilitas, efektivitas, serta relasi negara dengan tata kelola swasta transnasional. Tulisan ini juga mengidentifikasi adanya dominasi oleh penulis yang berasal dari dunia utara. Adapun perspektif yang dominan dari para penulis tata kelola swasta transnasional adalah liberalisme. Karya Akhir ini kemudian memberikan rekomendasi agenda penulisan di masa mendatang dan menekankan pada upaya penulisan tata kelola swasta transnasional dengan perspektif yang beragam. Dari segi praktis, tulisan ini merekomendasikan agar Indonesia dapat memanfaatkan kapabilitas tata kelola swasta transnasional untuk pembangunan yang berkelanjutan, di samping tetap waspada terhadap otoritas swasta tersebut.

---

Private (non-state) actors have become an important entity in International Relations Studies. In the post-cold war period, the role of these private actors emerged as those who have authority in global governance. The emergence of private actors who move transnationally is associated with the phenomenon of globalization and the spread of neoliberalism. Academics give the term transnational private governance as a description of the role of private actors who set standards, norms, and rules on various issues, such as the environmental, human rights, workers' rights, etc. This paper aims to review the development of the literature on transnational private governance. Using taxonomy method, this paper classifies the dominant theme-based categories which consist of: (1) actors who play a role in transnational private governance, (2) the motive for the formation of transnational private governance, (3) the working model of transnational private governance, and (4) a critical view of transnational private governance. This literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. In addition, this paper also seeks to show some trends in the literature of transnational private governance, such as the distribution of the author's origin and the perspective used by the authors. This Final Works finds several consensuses, namely the strengthening of private actors, the absence of a single form of transnational private governance, and the potential of the state in influencing transnational private governance. Meanwhile, there are debates about the study of definition and concept of transnational private governance, legitimacy and accountability, effectiveness, and the relationship between state and transnational private governance. In addition, the literatures are dominated by authors from the Global North. Liberalism is the dominant perspective used by the authors. It then recommends research agendas in the future and highlights the need to write about transnational private governance with various perspectives. From a practical point of view, this paper recommends that Indonesia can take advantage of the transnational private governance for sustainable development purposes, while remaining vigilant against these private authorities.

"

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sangat penting pada era informasi. Berdasarkan Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) tahun 2011, telah dilakukan survei di 21 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan teknologi informasi sangat penting atau penting bagi organisasinya. Pentingnya penerapan TI ini harus didukung dengan tata kelola TI yang baik pula. Penerapan tata kelola TI mempunyai pendekatan (model dan framework) beragam sehingga dalam penerapannya terdapat beragam variasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai penerapan tata kelola TI di 29 instansi pemerintah dan 19 swasta di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan menggunakan model Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 dan framework COBIT. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan perancangan dan perbandingan terhadap perbedaan dan persamaan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing instansi.Hasil penelitian ini adalah adanya karakteristik yang berbeda pada instansi pemerintah dan swasta. Karakteristik tata kelola TI pada instansi pemerintah antara lain adanya regulasi pemerintah sebagai stakeholder value driver , yaitu Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Selain itu Stakeholder value driver diarahkan oleh Tupoksi, informasi cepat & akurat, keterbukaan informasi, pelayanan prima, administrasi yang bersih dan cepat, dan kinerja TI yang optimal. Sedangkan pada instasnsi swasta, karateristik yang berbeda adalah regulasi pemerintah sesuai sektor perusahaan seperti perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan lain-lain yang merupakan stakeholder value driver / bussiness pressure. Stakeholder value driver lainnya yaitu pertumbuhan bisnis, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan pasar, peningkatan layanan dan Return of Investment. Hasil kajian terhadap kesesuaian antara model dan framework dari teori dengan penerapannya, 24 instansi pemerintah dan 14 instansi swasta yang sudah 100% memenuhi (comply) terhadap komponen tata kelola TI yang digunakan.

---

The use of Information Technology (IT) in the era of information is very essential. Based on the Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) in 2011, a survey has been conducted in 21 countries. The survey results showed that 94% of respondents confirmed that information technology is important or very important to their organization. The importance of IT application must be supported by good governance as well. The implementation of IT governance has various method (model and framework) so there are also several types in its impelentation.

The purpose of this research was to analyze the implementation of IT governance in 29 government agencies and 19 private sectors in Indonesia. The research was conducted by maping and used Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 models and also COBIT framework. Based on the mapping, in order to obtain the characteristics of each agency, the design and comparison of differences and similarities was done.

From the data analysis, it has been recognized that there are different characteristics in government agencies and private sectors. The characteristics of IT governance in government agencies such as government regulation as stakeholder value driver, which are Presidential Regulation about Procurement and Regulation of Minister of Kominfo on Pedoman Umum Tata Kelola TIK Nasional. Besides, Stakeholder value drivers is directed by Tupoksi, the information is fast and accurate, the information is accessible, the service is excellent, the administration is clean and fast, and maximum IT performance. While the characteristics in the private sectors are government regulation related to the companies sector, such as banking, telecommunication, insurance, etc. Other stakeholder value driver, such as namely business growth, business competition, technological development, market development, service improvement and return on investment. The result of this research on the compatibility between model and framework of the theory to its application, there are 24 government agencies and 14 private sectors that has been 100 % complied upon the component of IT governance applied."

"ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap nilai perusahaan dan perbedaan pengaruh pada masing-masing elemen mekanisme tata kelola perusahaan antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta di Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah 279 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi selama 3 tahun yakni tahun 2010-2012. Hasil empiris menunjukkan bahwa di Indonesia, struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan, mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh positif secara signifikan, dan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, struktur kepemilikan diluar kepemilikan pemegang saham mayoritas dan mekanisme tata kelola eksternal perusahaan secara signifikan memiliki pengaruh positif yang lebih tinggi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan milik negara dibandingkan perusahaan swasta.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effects of ownership structure and corporate governance mechanism to firm value. Furthermore, this study tests the impact of government ownership to firm value and the differences of each corporate governance’s mechanisms effect to firm value between the state-owned and private-owned enterprises in Indonesia. The samples of this research are 279 non-financial firms that are listed on Indonesia Stock Exchange with 3-years observation (2010-2012). The empirical result shows that in Indonesia, ownership structure doesn’t significantly affect the firm value while corporate governance mechanisms and government ownership significantly affect the firm value in positive way. Moreover, ownership structure beside the majority shareholder ownership and external mechanisms of corporate governance have significantly stronger positive effect on state-owned enterprises’ firm value, compared to private-owned enterprises.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan tata kelola teknologi informasi menggunakan sebelas proses COBIT 5 Entity Level IT Control berdasarkan panduan IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley dari ISACA. Pengendalian internal yang dikelola, dikelola, dan diuji dengan baik dipercaya dapat memperkuat kontrol internal entitas, serta mengurangi risiko audit dengan memitigasi terjadinya business failure, fraud, dan material misstatement pada laporan keuangan. Metodologi yang digunakan adalah studi kasus pada salah satu bank swasta di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata kapabilitas tata kelola TI perusahaan berada pada level 2 (managed). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki dan mengimplementasikan kontrol TI pada tingkat entitas dan risiko TI yang ada di perusahaan cukup dimitigasi. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan tingkat kemampuan pada level 2 fully achieved sebagai tujuan jangka pendek perusahaan.

---

This study aims to evaluate the capability level of information technology governance using 11 processes COBIT 5 Entity Level IT Control from IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley issued by ISACA. Well-implemented, maintained, and tested Entity-level Control believed able to strengthen the internal control of the entity, as also reduce the audit risk by mitigate the occurrence of business failure, fraudulent, and misstatement material on financial reports. The methodology used are case study of private-bank in Indonesia. The evaluation results level 2 (managed) IT governance, which means the base of IT governance are already put in place and the IT risk in the company is sufficiently covered. Recommendations are given to increase the capability level at level 2 fully achieved as a short-term goal of the company."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dualisme penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi di segala bidang. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksananya. Tetapi pada kenyataannya, penyelenggaraan beberapa Perguruan Tinggi Swasta tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Permasalahan secara garis besar karena kurangnya pengetahuan pengelola perguruan tinggi terhadap peraturan yang terbaru. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dualisme dalam Yayasan sebagai Badan Penyelenggara. Atas hal itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai lembaga negara yang mengawasi tata kelola Perguruan Tinggi sepatutnya melakukan penyelesaian sengketa dalam organ yayasan, agar tidak terjadi permasalahan hukum terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.

---

This research aims to conduct normative analysis of the authority owned by The Ministry of Research, Technology and Higher Education in resolving legal problems related to the implementation of private universities. As it is known that higher education is very important to educate the nation and increase the competitveness of the nation in facing the era globalization in all areas. In order to achieve the goal, Indonesia issued Act Number 12 Year 2012 about Higher Education. But in fact, the implementation of the college especially the private universities did not to go smoothly as it should. The problem is largely due to lack of knowledge of the colleges management of the latest regulations. This is the cause of the dispute dualism in the foundation as the governing body. For that ,atter, The Ministry of Research, Technology and Higher Education as state institutions that supervise the high school governance should conduct dispute resolution within the foundations organs, in order not to occur legal issues related to management private colleges."

"Meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Saat ini, Universitas di Indonesia sebagai salah satu bentuk organisasi membutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang baik, agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Penulisan ini membuat suatu tata kelola teknologi informasi untuk universitas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi model Van Grembergen, Weil dan Ross, AS-8015 dan COBIT 5. Dalam membangun model ini, dilakukan analisa dari beberapa dokumen penelitian karya ilmiah secara kualitatif dengan pendekatan grounded theory, dalam menentukan kriteria yang tepat daan benar untuk membentuk sebuah model tata kelola teknologi informasi pada universitas, dan dilakukan validasi model ke beberapa universitas. Hasil dari kajian model tersebut nantinya adalah usulan model tata kelola teknologi informasi pada universitas swasta di Jakarta. Model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tata kelola TI pada universitas dengan menekankan aktivitas-aktivitas identifikasi tujuan, akusisi TI, identifikasi TI, estimasi biaya anggaran, dan pengelolaan SDM."

"Perwujudan tata kelola global tidak selalu berupa institusi supranasional, melainkan dapat berupa transmisi gagasan global di tataran domestik. Gagasan tersebut seringkali dianggap banal tanpa mempertanyakan kepentingan di baliknya. Skripsi ini berusaha menelusuri gagasan public private partnership yang marak dipromosikan sebagai skema pendanaan infrastruktur di Indonesia, terutama periode 2005-2015. Fenomena ini diteliti menggunakan perspektif kritis neogramscian dalam memahami tata kelola global di tingkat domestik dengan fokus aktor utama World Bank. Skripsi ini menemukan bahwa terdapat hegemoni kebijakan neoliberalisme Post-Washington Consensus World Bank dalam manajemen sektor public goods di Indonesia.

---

The concept of global governance is not exclusively embodied as supranational institution global ideas might be transferred to domestic level instead. Yet, it has been neglected and taken for granted despite underlying interest. This thesis scrutinize the infamous public private partnership as Indonesia infrastructure financing scheme in particular period 2005-2015. Applying neogramscian critical perspective of global governance, this thesis aims to apprehend global governance within domestic institutions in particular World Bank as the main actor. This thesis suggest that there is a hegemon of World Banks Post Washington Consensus neoliberalism prescribed policy in Indonesias public goods management sector."