Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris, tetapi hingga saat ini masih ada Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat di dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 di mana pelapor sepasang suami istri yang berinisial B dan BS merasa dirugikan atas tindakan seorang Notaris berinisial BH yang berkedudukan di Kota Tangerang. Pelapor menyampaikan pengaduan atas tindakan Notaris yang diduga melakukan tindakan tidak profesional tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang karena menurut pelapor, Notaris BH telah melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terkait dengan tidak dilaksanakannya pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Oleh karenanya, dalam tesis ini permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap akta yang pembuatannya tidak dibacakan dan tidak ditandatangani sesuai dengan UUJN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian eksplanatoris, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis kualitatif serta bentuk hasil penelitian sistematis dan kualitatif. Terhadap Notaris yang tidak melaksanakan pembacaan dan penandatanganan akta sesuai dengan UUJN dapat dikenakan tanggung jawab berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum terhadap aktanya adalah akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik namun apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah B dan BS serta hakim yang mengadili mendegradasi kekuatan pembuktian akta, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Perjanjian dalam akta tetap sah, namun apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini adalah B dan BS, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.

---

The Law on Notary Position (UUJN) had clearly set out the obligations of and prohibitions for Notaries; however, there are still Notaries who have ignored those obligations and prohibitions in carrying out their professional work. This is evident in the Territorial Examiner Council of Notaries of Banten Province Decision Number 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018, where the reporting party, a husband and wife with the initials of B and BS respectively, felt aggrieved due to the actions of a Notary domiciled in Tangerang City with the initial of BH. According to the reporting party, Notary BH had committed a violation of the mandatory obligations of a Notary by not carrying out the reading and signing of the deed in accordance with the provisions of UUJN, therefore the reporting party submitted a complaint regarding the Notary's alleged unprofessional act to the Regional Supervisory Council of Notaries of Tangerang City. Therefore, the problems raised by the author in this thesis are regarding to the responsibilities of Notaries, as well as the legal consequences of deeds which are not read and signed in accordance with the UUJN. This study was conducted in a form of normative juridical research with explanatory research typology, had utilized secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with data collection by document studies and interviews, had qualitative analysis method, and had resulted in the form of qualitative and systematic research. Notaries who do not read and sign deeds in accordance with the UUJN may be subject to civil sanction, administrative sanction, as well as other form of sanctions. As of the legal consequence of the deeds, such deed would still have evidentiary power as an authentic deed, but if any party filed a lawsuit to the court and the judge degrades the evidentiary power of the deed, then such deed shall only have evidentiary power as an underhand deed."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Pokok permasalahan yang diangkat adalah keabsahan akta dan akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Notaris yang tidak sesuai dengan keinginan para pihak yang serta sanksi terhadap Notaris atas pembuatan akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris JH ditemukan akta tersebut tidak dibacakan, tidak dibacakan akta tesersebut tidak memenuhi suatu unsur verleijden yang mempunyai arti disusun, dibacakan, dan ditandatangani dalam suatu akta autentik, maka dalam hal salah satu unsur tersebut diatas tidak terpenuhi maka perbuatan, perjanjian dan ketetapan itu beserta aktanya adalah tidak sah. Akibat hukum akta Notaris yang bukan kehendak dari para penghadap dan tidak dibacakan, maka akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut dapat terdegrasi menjadi akta di bawah tangan. Sanksi Notaris yang diberikan berupa sanksi teguran tertulis atau pemberhentian sementara dan apabila yang mengalami kerugian baik material dan immaterial, Notaris dapat diberikan sanksi perdata dan pidana.

---

Notary in running their office duties provides services to the public should be according to applicable rules. Principal issue raised is the validity of the deed and legal consequences against the deed of sale and purchase agreement made notary public who does not comply with the wishes of the parties as well as sanctions against the notary upon the making of a deed did not match with the will of the parties. Form of research that is used is the juridical normative research conducted by way of examining secondary data or references. The results of this research can be put forward that the validity of the deed made by a notary JH is found was not read, the deed was not read does not meet an element verleijden which means composed, recited, and signed in an authentic deed, then in terms of one of the items above are not met then the deeds, covenants and ordinances it along with the deed is not valid. Due to the law of notary deed which is not the will of the appearers and cannot be read in, then the deed that had been made by the notary can be degraded into a certificate under the hand. Notary sanctions provided in the form of a written reprimand sanction or suspension and in loss of good material and immaterial, the notary can be given civil and criminal sanctions."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat tanpa berdasarkan notulen atau Risalah Rapat UmumPemegang Saham yang sah, Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat hanyaberdasarkan kepada Keterangan penghadap palsu yang hadir di hadapan Notaris,sehingga mengakibatkan peralihan saham. Permasalahan penelitian ini mengenaikeabsahan dan akibat hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatdihadapan Notaris atas dasar keterangan penghadap palsu yang mengakibatkanterjadinya peralihan saham tersebut serta sanksi terhadap Notaris yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis iniadalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan kualitatif. Hasilpenelitian yang penulis dapatkan bahwa dengan tidak memenuhi syarat-syarat tata carapembuatan akta yang benar maka akta tersebut menjadi akta yang tidak autentik sertaakibat hukum terhadap akta tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan umumoleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notarisyaitu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi pidana yang dapatdikenakan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

---

ABSTRACTThis thesis is focused on a notary who made Statement of Meeting Resolution without anote from the minutes or legitimate Treatise of the Shareholders General Meeting.Notary made the Statement of Meeting Resolution based on the explanation of falseconveyor who was present before a notary that resulting in stock shift. The problem ishow the legitimacy and law consequent of the Statement of Meeting Resolution thathave been made in front of a notary based on explanation of false conveyor resulting instock shift and how is the punishment for a notary who made the Statement of MeetingResolution. Research method used in this thesis is normative juridical, whereas thisstudy uses legislation as well as existing legal norms to obtain the results. The results ofthe research is by not meeting the requirements of making the right deed then the deedbecomes an unauthentic deed and the legal consequences is the deed can be requestedthe cancellation to public court by the parties who feel aggrieved. Punishment whichmay be imposed to the notary is administrative punishment in the form of writtenwarning and criminal law which may be imposed by the articles regulating the criminalact of letter forgery."

"Demi melayani kepentingan rakyat dalam memperoleh hak-nya guna tercapainya kepastian hukum, termasuk berkenaan dengan pewarisan, notaris sebagai pejabat umum wajib bersikap jujur, amanah, berhati-hati, dan juga tunduk pada aturan yang berlaku. Pada praktiknya, terdapat beberapa kasus berkenaan dengan notaris yang menunjukkan bahwa notaris tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pembuatan akta keterangan hak waris berdasarkan prosedur dalam hukum sebagaimana hukum yang berlaku bagi golongan tionghoa serta bagaimana kewajiban dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta keterangan hak waris. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum membuat Akta keterangan hak waris, notaris harus melakukan kegiatan seperti pengumpulan informasi, fisik dokumen, dan pengecekan legalitas dokumen tersebut. Setelahnya, notaris umumnya mensyaratkan kepada ahli waris untuk membuat akta pernyataan dalam bentuk akta otentik, yang dijadikan acuan notaris untuk membuat akta keterangan hak waris. Dalam kasus yang penulis telaah, notaris melakukan kesalahan dengan kurang berhati-hati dalam membuat Akta Keterangan Hak Waris, sehingga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Atas kesalahannya notaris telah diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta berupa teguran tertulis, namun jika didasarkan pada analisa bahwa atas ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh notaris mengakibatkan timbulnya kerugian bagi ahli waris, maka selain pertanggungjawaban administratif, notaris dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

---

As an effort to serving the public interest in obtaining their rights in order to achieve legal certainty, including with regard to the inheritance, the notary as a public official must continue to uphold the dignity of their position by being honest, trustworthy, cautious, and is also subject to the applicable rules. In practice, there are some cases with regard to the notary, indicating that the notary did not carry out their duties and authorities as well as possible. This study aims to analyze how the regulation regarding the making of Certificate of Inheritance Rights based on the procedures in the law as the law applicable to the groups of Tionghoa as well as how the obligations and responsibilities of the notary in the making of the certificate. The author uses a normative legal research method with a descriptive studies. The type of data used in this study is secondary data with primary legal materials and secondary legal materials. The author uses the qualitative analytical method which is analysed deductively.It can be concluded that before formulating the Certificate of Inheritance Rights, the notary must perform several steps such as gathering information verbally, collecting physical documents, and checks on the legality of the document. Afterwards, in general the notary requires the beneficiary to make a Deed of Declaration in the form of an authentic deed, which used as a reference in the making of Certificate of Heirship. In the case that used in this study, the notary made a mistake with less cautious in making the Certificate of Heirship, thus violating the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a UUJN. In regard to his mistakes, the notary has given administrative sanction by Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta in the form of a written warning. However if it is based on the analysis that the mistakes performed by the notary resulted in losses to the heirs, then in addition to administrative accountability, the notary can also be held to civil liability."

"ABSTRAKUndang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik mengatur mengenai kewajiban, larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam realita yang berkembang, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salinan Putusan Nomor 12/PTS/Mj.PWN Prov Banten/X/2016, merupakan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X. Permasalahan yang penulis analisa yaitu, bagaimanakah kewajiban dan larangan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 12/PTS/MJ PWM Prov Banten/X/2016) berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dan bagaimana sanksi hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan, yaitu jenis data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris X telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan berupa membuat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas, yang isinya tidak memenuhi persyaratan Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Sanksi yang diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris kepada Notaris X yaitu usulan pemberhentian sementara dalam jabatannya selama 6 bulan.

---

ABSTRACTCode of Conduct as stipulated in the Bill of Public Notary, regulates the obligation and prohibition carried out by Public Notary in conducting their position. In reality, we still figure out such breach committed by Public Notary. A Copy of Verdict number 12/PTS/Mj.PWN Province of Banten/X/2016, as an example of such violation by Public Notary "Mrs. X". As an analitical problem, there are two big questions: (a) What is the obligation and prohibition for Public Notary in drafting an Act by Ineligible share holders of a Limited Liability Company for the case of Regional Inspectorate Council's Case number 12/PTS/Mj PWN, Province of Banten/X/2016 connected the a provision as stipulated at Article 91, Bill of Limited Liability Company Number 40/2007 and (b) What is the legal sanction against the Public Notary committed such violation towards obligation and prohibition of their function as stipulated by the Bill of Public Notary. The method used for this research is a normative legal research with secondary data as a reference. This research come to conclusion that Public Notary "Mrs. X" has been proven to violate the obligation and prohibition as a Public Notary by drafting an Act by Ineligible share holders of a Limited Liability Company in which that was not complied to the requirement as stipulated by Article 91, Bill of Limited Liability Company Number 40/2007. The sanction imposed by the Regional Inspectorate Council was a temporary suspension in the position for 6 months."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris salah satunya yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat setelah adanya laporan yang disampaikan Majelis Pengawas akan membentuk Tim Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan putusan mengenai kasus yang dilaporkan. Terdapat kasus seorang Notaris yang diputus oleh putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung Nomor:01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018 yaitu pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena dianggap telah merangkap jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan bentuk yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya tidak memiliki kekuatan hukum dan pelaksanaan dari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilaksanakan putusannya.

---

Notary is a General Officer authorized to make authentic deeds, in carrying out his position the Notary must act trustfully, honestly, thoroughly, independently, impartially and safeguard the interests of the parties concerned in legal actions. There are institutions that conduct supervision of Notary, one of which is the Supervisory Council. The Supervisory Council in acting must obtain a report in advance from the public after the report submitted by the Supervisory Council will form an Examining Team which will then issue a decision regarding the reported case. There was a case of a Notary who was decided by the decision of the Lampung Province Regional Supervisory Council Number: 01 / Pts / Mj.PWN Prov Lampung / III / 2018 which was a temporary termination of 3 (three) months because they were considered concurrent. Based on this background the author formulates a problem, namely how is the power of law and implementation of the decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority with regard to the concurrent position by a Notary. The research method used is a normative juridical form and descriptive analytical research typology. The type of data used is secondary data collected by means of library research and the results of this research are descriptive analytical. After conducting further research, the author concludes that the formulation of the existing problem is that the Decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority does not have legal force and the implementation of the decision cannot be carried out, then there is no legal effect on the Notary concerned and the decision cannot be implemented."

"Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris serta menganalisis keabsahan akta notaris yang dibuat oleh Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat  yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisa data secara kualitatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini adalah data  sekunder, dengan alat pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat Notaris yang di pidana di bawah 5 tahun, namun tidak medapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari Majelis Pengawas.

---

This study discusses how the dismissal sanctions given to Notaries who commit violations and unlawful acts but are not dismissed from the position of a Notary, so that even though the Notary concerned has been proven to have committed a crime, the Notary can still make a deed and carry out other authorities as a Notary, which this is not in accordance with the provisions of Article 9 paragraph (1) letter e UUJN. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of a Notary who was sentenced to a criminal sentence but did not receive a sanction from the Notary Supervisory Council and to analyze the validity of a notary deed made by a Notary who was sentenced to a criminal sentence but did not receive a sanction from the Notary Supervisory Council. This research was conducted by means of a normative juridical literature research, namely by collecting data sourced from library materials and by analyzing the data qualitatively. The typology of this research is descriptive analytic, because this research describes a problem which is then analyzed against the laws and regulations. The data in this study are secondary data, with secondary data collection tools through document studies and interviews. The results of the study can be concluded that there are Notaries who are sentenced to under 5 years, but do not get sanctions in the form of temporary dismissal from the Supervisory Board."

"Notaris adalah pejabat umum yang miliki kewenangan untk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Dalam putusan tersebut Notaris menerbitkan Akta Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak mewakili suatu Perseroan Terbatas. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam pembuatan akta oleh Notaris, yang dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otensitasnya. Pembuatan akta tersebut oleh Notaris juga merupakan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara 6 (enam) bulan kepada notaris.Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan tersebut dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum dan Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan administrasi, karena jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta tersebut maka para pihak tersebut dapat mengajukan gugatan.

---

Notary is a public official, who have the authority discretion to make an authentic act. A Limited Liability Company to be able to perform legal acts should be represented by a board of directors or persons authorized for it under Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ( UUPT ).

In carrying out the department's authority, a Notary has the obligation and the prohibition set forth in the Code of Conduct UUJN and Notary. However, in practice it often happens that such violations do good Notary intentional or not intentional. As with any violation committed by a Notary that is reflected in the verdict Assembly Center Notary Surety date 02 December 2010 ID : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 that a notary realeasing the deed signed by the parties represent a Limited Company but does not indicate the basis of the actions as directors as specified in the Articles of Incorporation or Limited Liability Company based on the letter from the board of directors to represent Company Limited. It is a violation of the act by a Notary manufacturing, which could cause a loss otensitasnya act. Manufactured by notary act is also a violation of the code and of the notary. Therefore Assembly Notary Surety give administrative sanction in the form of a temporary cessation of 6 (six ) months to the notary.

In this thesis using normative juridical research methods with an emphasis on the use of secondary data. From the analysis it is known that the violations committed in the manufacture notary act such statement could cause an act to be null and void and the Notary may be subject to civil and administrative sanctions , because if there are parties who feel aggrieved by the issuance of the act then the party may file a class action of lawsuit."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban membuat Buku Daftar Akta. Ketentuan mengenai peraturan yang menyangkut kewajiban, larangan, dan sanksi dalam pelaksanaan jabatan telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun masih banyak dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mengenai kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya. Salah satunya yaitu tidak membuat dan mencatat setiap akta yang dibuat pada Buku Daftar Akta. Buku Daftar Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris wajib dibuat sebagai alat bukti untuk memberikan kepastian tanggal pembuatan akta dan memudahkan Notaris dalam melakukan pengecekan pada setiap akta yang dibuatnya.Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tanggung jawab Notaris yang tidak membuat Buku Daftar Akta, akibat hukum apabila akta tidak dicatat dalam Buku Daftar Akta, dan penerapan sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran dari kewajiban jabatan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, bentuk dan tipe penelitian evaluatif-eksplanatoris dengan studi dokumen, kepustakaan guna memperoleh data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif sehingga ditarik kesimpulan secara deduktif.Kesimpulannya tanggung jawab Notaris yang tidak membuat Buku Daftar Akta merupakan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan teknis administrasi Profesi Notaris; akibat hukum terhadap akta yang tidak dicatat dalam Buku Daftar Akta adalah akta tetap otentik sepanjang bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat memenuhi apa yang disyaratkan dalam Undang-Undang, para penghadap tidak merasa dirugikan dan tidak ada kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut; Majelis Pengawas Wilayah memberikan sanksi berupa sanksi tertulis dengan melakukan langkah preventif dan langkah refresif.

---

This thesis discusses about the malfeasance notary who do not carried out the obligation to make Repertorium. Provisions on the regulations concerning the obligations, prohibitions, and sanctions in the implementation of the office have been regulated in the Law on Notary, but still found many violations committed by the Notary regarding the authority and obligations in running the employment. One of which did not make and record each deed made on Repertorium, Repertorium as part of a Notary Protocol shall be made as evidence to assure the creation date of the deed and as facilitate the checking on every deed.

Problems studied in this thesis is the responsibility of notary who did not make Repertorium, legal consequences if the deed is not recorded in Repertorium, and the application of the sanctions provided for violations the obligations Notary by Regional Notary Supervisory Council. The analysis is performed through a judicial normative approach, form of evaluative research, type explanatory research with study documents and literature in order to obtain secondary data and then the data is analyzed qualitatively so that the conclusion drawn deductively.

The conclusion is that the responsibility of notary who did not make a Repertorium is the responsibility of the law relating to the administration of technical Notary Profession the legal consequences of the deed which is not recorded in the repertorium is the deed remains authentic is along the form, content, authority officials who make have fulfilled what was required in the Act, the parties not feel harmed and there is no binding legal force that cancels the deed the regional notary Supervisory Council gave sanction in the sanction written with perform preventive and repressive measures."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words, the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials. The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document from the basis for which a Notary deed is made.

"